27 Juli 2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6Agustus 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal5 Oktober 2014;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6Oktober 2014 s/d tanggal 4 November 2014;7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5November 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014;Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 3Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut:Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017yang dimintakan banding

TITI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 25 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/201 7/ PNPdg.

PUTUSANNomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : ANDREASSST Tempat lahir : Banjarmasin Umur/tanggal lahir =: 35 Tahun/24 Pebruari 1977; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggalsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Juni 2013;6.

Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengantanggal 30 Juli 2013; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi PenasihatHukum, walaupun Majelis telah menawarkan penasehat hukum yang dibiayai olehnegara mengingat pasal 56 KUHAP; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya;

No. 2167 K/Pid.Sus/2011Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.02/TIPIKOR/2011/PT.PLG. tanggal 03 Agustus 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Mei 2011Nomor : 354/Pid.Sus/2011/PN.ME yang dimintakan banding tersebut denganmengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepadaTerdakwa

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;al. 27 dari 28 hal. Put. No. 2167 K/Pid.Sus/2011AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/M. S. Lumme, SH. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.ttd/H.

,M.H, dan Masrimal, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 55/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2017 2017, putusantersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Samaun, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belahpihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Halaman 26 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT

Rp.150.000,00Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, SH., MHNIP. 19620616 198503 1 006Halaman 27 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus2021;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3Oktober 2021;Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGDalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:1.

MH menerangkan bahwabestandelen delict dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat MelawanHukum dan bestandelen dari Pasal 3 UU Tipikor adalahMenyalahgunakan kewenangan yang = mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGb.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat,mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa denganmemperhatikan nilai kerugian kKeuangan Negara, aspek

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bataldemi hukum;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad llyas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanKelima;Hal. 115 dari 136 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.,tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 JaksaPenuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tangga 14 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan

YahyaHarahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kKewaspadaan Hakim,untuk sungguhsungguh memperhatikan:Persesuaian antara keterangan saksi;Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;Alasan saksi memberi keterangan tertentu;Bahwa dalam faktafakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusantidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan DakwaanKesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yangdidakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi/Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTid/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;/Hakim Pengadilan Tipikor Him 1 dari 390 him Putusan No. 30/Pid. Sus TPK/2016/PN.Bdg3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 April 2016 s/dtanggal 17 Mei 2016 ;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;on= Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnyabernama : MH. BAHRUL HIDAYAT, SH., MH, HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

Djulaeha Karmita No. 5 KotaCimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Bandung di Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandungdi Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung,yang sengaja memberi bantuan melakukan pada waktu kejahatandilakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Sus TPK/2016/PN.Bdgsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;onon Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam

Yahya Harahap halaman 422423) ;Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraikan kami diatas, makaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidair mengingat jenis perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) bukan Pidana Umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

YahyaHarahap, halaman 422423);Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraian kami diatas, maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidairitas mengingat jenis perkara ini sebagai tindak pidanaKorupsi (Tipikor) bukan pidana umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

SOCHIBUL KAFI adalah merupakan dakwaan yang tidak jelasatau kabur (Obscur Libel), karena tidak seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini dalam bentuk alternatif melainkan Subsidair, mengingat jenis perkara inisebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan pidana umum;Menimbang .............Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa PenuntutUmum melimpahkan

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal

Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjktanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.SusTpk/2019/PNTjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya

Tanjungkarang gunapemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman olehJaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPih.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004 HAKIM KETUA MAJELIS,t.t.dI.Made Seraman, S.H. M.H.PANITERA PENGGANTI,t.t.dHamsiah, S.H. M.H.Him 15 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKSHim 16 dari 15 him Put No.340 /PID./2018/PT MKS

,Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingg!tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupunPenasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Drs. Arifin , S.H.M.Hum, Ronius , S.H.Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2021/PT MDN

HK.02/III/2017, selanjutnya disebutsebagai Para Terbanding semula para Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 1 November 2017 Nomor.90/Pen.Pdt/2017/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 2/Pdt.G/2017/PN Ttndan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret2017 yang diterima dan didaftarkan di kepeniteraan

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 16Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan

Infomedia Nusantara kepadaDirkrimsus Polda Metro Jaya Unit Il Subdit V Tipikor, danhasil penyidikannya telah menetapkan bahwa Dari PT. DANPRATAMA INDONESIA atau Terbanding / Tergugat ( Ir.

Hal initercermin dari pertimbangan putusan hakim, yang antara lain:""Menimbang, bahwa perbedaan juga tertetak cara bagaimana subjek/ pelakumendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam pasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDGhalaman 65 dari 99).Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatanpelaksanaan makan minum Pimpinan dan ikut mencari faktur

No. 2517 K/PID.SUS/2015"Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h, j, k danI pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertamadan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebutagar PT Tipikor Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni2015 atas nama SAWIRMAN, SE.

Penerimaananggaran kegiatan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten PadangPariaman Tahun 20112013 tersebut sleain telah menambah keuntungan ban EriZulfian, SPt, SH., MM., saksi Desril Yani Pasha dan Yusalman, SP, dengandemikian unsur ini dalam dakawaan subsidair telah terbukti"(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR/2015/PT.

bukti nomor: 2.7.181 dikembalikan kepada Azizah;Barang bukti nomor: 2.7.182 ;Barang bukti nomor: 2.7.183 dikembalikan kepada Yumentis; Barangbukti nomor 2.7.184 dikembalikan kepada Agustasri; Barang bukti nomor: 2.7.185 dikembalikan kepada Dewi Fitri Deswati;Barang bukti nomor : 2.7.186 dikembalikan;Barang bukti nomor: 2.7.187 dikembalikan kepada Syamsuniar;Barang bukti nomor: 2.7.188;Barang bukti nomor: 2.7.189(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR

,HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.MS. LUMME, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.ttd.Prof.Dr.KRISNA HARAHAP,S.H.,M.H.Panitera Pengganti :ttd.R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.

PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Medan telah salah dankeliru dalam amar putusannya ;1.Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atastelah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medanyang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalambutir 2 amar putusan PT. Medan yaitu : Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 #4No.31/Pid.Sus.K/2011/PNMdn., yang dimohonkan banding tersebut;Bahwa putusan TIPIKOR PN.

Medan yang dimohon banding olehTerdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor :23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwalr.

Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 /PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkanPasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim Agung yang Mulia,1.Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalamputusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, dituduh /didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atasnama Ir. Fadjrif H.

;Fakta Persidangan :1.Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkankalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen dokumendi Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yangditandatangani sedangkan saksi saksi lain tidak mengetahui siapayang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal inisesuail dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN.

, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhirkali ke Medan tahun 2004 :Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa danmenambah nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksikunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon MajelisHakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;Bahwa saksi Ir.