Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaiperusahaan yang padat karya dan memproduksi barang dalamnegeri, merasakan ketidakdilan dan mengalami kerugian yang tidaksedikit jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004tetap dipaksakan keberlakuannya;b.

Jadi putusan Pengadilan Pajak ini sama sekali tidak relevandengan perkara a quo, apalagi untuk dijadikan argumen oleh Penggugatbahwa SKPKB PPnBM yang telah diterbitkan Tergugat didasarkan padasuatu peraturan perundangundangan yang sudah tidak relevan untukdipakai lagi (pada saat diterbitkannya SKPKB PPnBM PMK 620/2004masih sah dan berlaku serta mengikat sehingga wajib dijalankan);Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas, beralasan, dan berdasar hukumbahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sangat

Satu petak tanah kebun berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 340atas nama Hj.Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkan Akta JualBeli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010 seluas 356meter terletak di Desa/Gampong Rawang ltek, Kec. Tanah JamboAye, Kab. Aceh Utara.Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj.Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lbrahim Bardansemasa sedang dirawat di RS. Herna, Medan.

Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010seluas 356 meter terletak di Desa/GampongRawang ltek, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.f. Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj. Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lorahimBardan semasa sedang dirawat di RS.

Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu) mengikatkan = dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1459 : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Pasal 616 : Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantah bergerak dilakukan dengan pengumuman akan aktayang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalamPasal 620

.Pasal 620 : Dengan mengindahkan ketentuanketentuantermuat dalam tiga pasal yang lalu pengumuman termaksuddi atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinanotentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yangbersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang manadalam lingkungannya berangbarang tak bergerak yangharus disertakan tv berada dan dengan membukukannyadalam register.Bersama sama dengan pemindahan tersebut di atas, pihakyang berkepentingan harus menyampakan juga kepadapenyimpan hipotik

lima belas) botol minuman beralkohol merk ORANG TUA ANGGUR MERAH isi 350 (tiga ratus lima puluh) ml;

PN.Jmb.menggunakan alat berat berupa Motor Greader untuk untuk meratakanBatuan dan Kerikil Sungai dan melaksanakan pekerjaan GorongGorongdiameter 40 cm pada 2 (dua) titik sedangkan alat berat Vibrator Roller yangseharusnya digunakan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan tidakdilaksanakan (Fiktif).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupa pengolahandata pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BungoNomor : 620

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupapengolahan data pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan)oleh Tim Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bungo Nomor : 620/269/BMPUPR/2020 tanggal 15 Oktober2020 perihal Laporan Tinjauan Lapangan terhadap KegiatanPembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI HERWINDO, ST danSYAIFUL BAHRI, A.md menyimpulkan

Keadaandilokasi perkerasan yang terpasang dengan lebar dan tebalyang bervariasiBahwa hasil pemeriksaan berupa pengolahan data pengukuran danpengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim Tenaga Teknis terhadapKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin Il Pelayang Kabupaten Bungo yang bersumber dariDana Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut dilampirkan dalam SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo: 620/269/BMPUPR/2020 tanggal 15 Oktober

JalanUsaha Tani;Foto Copy Tanda Bukti Penyetoran Pajak TA. 2019;Foto Copy Peraturan Dusun Peninjau Nomor : 01 Tahun 2020tanggal 05 Januari 2020 Tentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Dusun Tahun 2019;Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/TPK/2019,Nomor:900/ /SPK/PNJ/2019 tanggal 15 Mei 2019 untuk pekerjaanPembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani di DusunPeninjau;Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620

/260/BMPUPR/2020tanggal 13 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut PermohonanBantuan Tenaga Teknis.Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620/269/BMPUPR/2020tanggal 15 Oktober 2020 perihal Laporan Tinjauan Lapanganyang telan dilakukan terhadap pekerjaan Pembukaan danPerkerasan Jalan Usaha Tani di Dusun Peninjau.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dusun.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2014tentang

Bahwa terhadap benda tidak bergerak, penyerahannya diluar dalamPasal 616 KUHPerdata sebagai berikut:Penyerahan atau penunujukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam pasal 620.Selanjutnya Pasal 620 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang tercantum dalamtiga pasal yang lalu, pengumuman termasuk di atas dilakukan denganmemindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau suratkeputusan

/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 bapak kandung Pemohon yaituSokdef ditetapbkan oleh Termohon sebagai Tersangka, seSuai SuratPenetapan Nomor : S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember 2020tentang Penetapan Tersangka, dengan sangkaan PENGGELAPAN DALAMJABATAN, Pasal 374 KUH.Pidana;8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB.

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar maka diterbitkan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember2020 maka selanjutnya terhadap an. SOKDEF dilakukan pemanggilansebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.21. Bahwa selanjutnya berkas perkara SOKDEF (ic. orang tua Pemohon)kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan SuratKapolres Pematangsiantar Nomor : B/170 /I/2021/Reskrim tanggal 25Januari 2021.22. Bahwa atas keterlibatan Pemohon (ic.

No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.50P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo II Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013,tanggal 27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yangmenyerahkan CV. PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur),yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga an.AFOLO DAELI dan Mengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PUKabupaten Nias Barat / Selaku Pengguna Anggaran an.

YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo Il Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013, tanggal27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan CV.PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur), yang menerima PejabatPembuat Komitmen Bidang Bina Marga an. AFOLO DAELI danMengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat /Selaku Pengguna Anggaran an. Drs.

ini ditujukan Penggugat untuk memperoleh objek perkara, bahkanjika diperhatikan posita gugatan Penggugat pada alinea 7, halaman 4,secara tegas Penggugat mengakui objek perkara dikuasai oleh Tergugat ,artinya tidak pernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat danIl serta dari Tergugat Ill kepada Penggugat atas objek perkara a quo; Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumterkait dengan peralihnan hak atas benda itu sebagaimana diatur dalamPasal 612, 613, 616 dan 620

ditujukan Penggugat untukmemintakan objek perkara, bahkan jika diperhatikan posita gugatanPenggugat pada alinea 7, hal. 4, secara tegas, Penggugat mengakuiobjek perkara dikuasai oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), artinya tidakpernah ada penyerahan atau /evering dari Turut Tergugat I, Il dan Ilkepada Penggugat atas objek perkara a quo;Bahwa perihal /evering atau penyerahan benda dalam pandangan hukumperdata, terkait dengan peralinan hak atas benda itu sebagaimana diaturdalam Pasal 612, 613, 616 dan 620

BumiBara Makmur Mandiri Nomor: 620/403/PU tanggal8 Oktober 2012 perihal Permohonan Surat Rekomendasi(fotokopi dari fotokopi); : Keputusan Bupati Batang Hari Nomor: 691 Tahun 2012tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberian izinPembangunan Jembatan Penghubung antara DesaMatagual dengan Desa Muara Jangga Kecamatan BatinXXWM kepada PT.

Bumi Bara Makmur Mandiri olehAuditor Independen EFFENDY & REKAN, 25 Juni 2014untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 (sesuai dengan asli);: Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBatang Hari Nomor: 620/22/DPU tanggal 16 Januari 2012perihal Izin Pembangunan Jembatan Girder Baja (fotokopidari fotokopi); 41. Bukti P42.1 : a. Surat Setoran Bukan Pajak Pembayaran luran TetapIUP Eksplorasi PT.

NESIN menjual kepada MUDJIMAN, seluas kuranglebih 1. 620 M2 AJB No. 1470/Curug/1994 tanggal, 13Desember 1994 (PPAT Camat Curug) kemudian Mudjiman,menjual kepada HARTONO SUNDORO HOSEA dengan AJBNo. 1615/2011, tanggal, 12 Desember 2011 (PPAT NotarisKabupaten Tangerang: Dyah Ida Harnani, S.Sos, S.H,M.Kn).Selanjutnya HARTONO SUNDORO HOSEA/TURUTHalaman 17 dari 74 Putusan Nomor 68/PDT/2018/PT BTNTERGUGAT menjual kepada MARIANI SANTOSO/PENGGUGAT dengan AJB.

niet onvantkelijk verklaard).Berdasarkan alasan fakta dan hukum tersebut di atas, maka sangat beralasanhukum TERGUGAT dan TERGUGAT Il memohon kepada yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya berkenanmemutus dalam Eksepsi sebagai berikut:1.Menyatakan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan perubahan datafisik tanah yaitu terkait luas, batasbatas tanah dan surat ukur tanah yangtercantum pada SHM No. 00478/ Desa Curug Wetan atas namaPENGGUGAT seluas kurang lebih 1. 620

/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI);

KKLilina Ajangale Sabtu 21/4/2007 1,486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 22/4/2007 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng Cinnong Minggu 15/4/2007 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 14/4/2007 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 15/4/2007 280 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie Selasa 17/4/2007 810 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 17/4/2007 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 18/4/2007 620

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwevenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/PDT/2016/PT.DPS.bukan wevenang Pengadilan Negen.Bahwa berdasarkan

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagaiberikut:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wevenang Pengadilan Negen.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis HakimHalaman 68 dari 76

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/620/R tanggal 03 Jull2017, TERGUGAT menyampaikan perihal pemberitahuan lelang ulangagunan, hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan pertemuan dan suratdari PARA PENGGUGAT Nomor 0915/JSG/V1I/2017 tanggal 9 Juni 2017yang mengajukan permohonan penyelesaian pinjaman PARAPENGGUGAT secara bertahap dengan memberikan komitmen dan itikadbaik dari PARA PENGGUGAT, namun komitmen dan itikad baik dariPARA PENGGUGAT tersebut tidak ada realisasinya, bahkan TERGUGAT telah memberikan

Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/414/R tanggal 22 April 2015, diberi meteraicukup tanda T.I34;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/072 tanggal 25 Januari 2017, diberi meteraicukup tanda T.I35;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/198 tanggal 20 Februari 2017 diberimeterai cukup sesuai asli tanda T.I36;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/225 tanggal 24 Februari 2017, diberimeterai cukup sesuai asli tanda T.I37;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/592/R tanggal 13 Juni 2017, diberi meteraicukup tanda T.I38;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/620

No.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, disebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan tepatdalam penerapan hukumnya, halmana pertimbangan yang diambilsudah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap

No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa oleh karena itu 7 (tujuh) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini jelas dan tegasmerupakan KTUN yang bersifat kongkrit, individual,

No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka tidak ada alasan yangdapat dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan bahwa kewenanganabsolute untuk memeriksa dan memutus sengketa

No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa selain SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005, 6 (enam) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini

TOTALKELURAHAN KTP KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 4486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200Chrong Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 04/200 580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4290 s10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 2 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu a 04/200 620

KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 1486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800CaniSirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200oR Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu i 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 1 04/200 o580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4200 10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa prioai200 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 1 04/200 620