Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU164KEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;a Ff beMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;6.

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEXterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)Pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2016 Dan 2017 Nomor : LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 9Desember 2019.Halaman27 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdiPerbuatan Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANGtersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANG selaku Penjabat(P)Kepala Desa Loka KecamatanTolala Kabupaten Kolaka Utara berdasarkanKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/308 tahun 2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang

LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 09 Desember 2019sekitar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagaiberikut :Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan Tindagk Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair: didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsisebagaimanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sekalipun

membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara: PDS04/RP9/Ft.1/10/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/TipikorKendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam

KdiMenimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

., tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu Primair) ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanAlternatif Kesatu Primair menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KesatuPrimair tersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Menyatakan terdakwa BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;2.

PALLATJE dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhisemua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKedua Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKetiga Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang

Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanHalaman 126 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDNKeempat Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPDanKelima Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor: 31 Tahun

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor 73/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2016 diubah menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakimterlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 TahunHalaman 243 dari 380 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan;Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 07Nopember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPdalam dakwaan Primairdan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut ;2) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam

MARIATUL KIFTIAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa Hj.

2 ayat (1 )jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1 )ke 1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

(enam ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribuempat ratus tiga puluh sembilan rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakism akan mempertmibangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalahsesuai dengan dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum melakukan tindak pidanadengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo.

2 ayat ( 1 ) Jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberfantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Kirupsi Jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke1 KUHP, unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Melawan Hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindakpidana ;Ad.1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tanggal 16 April 2018, yangHal 17 dari 216 halaman Perkara Nomor : 67/Pid.SusTPK/2017/PN.Kdipada amar pembelaannya mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:Menyatakan terdakwa RIDWAN BIN LA BAT tidak terbukti memenuhiunsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang

diuraikan bersamaandengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahuluakan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanyang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan: PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55

ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila Dakwaan Primair tidakterbukti sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana

ANANTO SUKMONO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP ;Membebaskan Terdakwa Ir.

Nias yaitu dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan olehTerdakwa.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Menyatakan Terdakwa LIMARWAN SURYA dan SUAIDI ARIEF telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanabersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;2.

PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara kasasi ini;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahHal. 62 dari 74 hal. Put No.1487 K/Pid.Sus/2013dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

ALI, M.M. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2. Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M.

NANANG SUHANDONO bin IMAM SUHADI dari dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa . DALHARI binWONGSODIHARJO dan Terdakwa Il Ir.

menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRK seharusnya mengindahkan programpemerintah dalam memberantas korupsi ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor :8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

Primair : pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUH Pidana ;2.

rupiah limapuluh sen) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 2, namuntelah dikembalikan secara bertahap oleh terdakwa 2 total sebesarRp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)sehingga kerugian negara atas uang BKM Bina Sejahtera yangdisalahgunakan untuk kepentingan terdakwa 2 sendiri masihRp.64.950.358,50 (enam puluh empat juta sembilan ratus limapuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa 1.