Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN TOBELO Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN TOB
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KACOA Alias AMAT
397 — 363
  • Selain menegaskan bahwa polisi identic dengan teroris,MUHAMMAD KACOA juga menekankan secara VERDIKTIF (memutuskansecara sepihak) bahwa tindak terror yang dilakukan oleh Polisi tidak cocokdengan semboyang Polri bahwa Polisi adalah pengayom masyarakat, sehingga( menurut MUHAMMAD KACOA ) dapat dibenarkan jika (belakangan ini) diIndinesia muncul gerakan pemberontak terhadap pemerintah ( wajar adapemberontak di negeri ini) Bahwa dikatakan penekanan secara verdiktif, karena MUHAMMAD KACOAmalakukan Teknik
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Waris Islam
Register : 04-11-2010 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 08-05-2012
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.
Tanggal 18 April 2011 — St. Jamila Dg. Kanang, dkk. Lawan Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang, dkk.
84 — 99
  • Sehingga tidak mempunyai Hubungan Hukumdengan Perkara ini dan dan lagipula bertentangan dengan Pasal 49dan 50 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanundangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;Bahwa Dalam Pokok Perkara, tergugat tetap mempertahankan eksepsidan jawaban semula dissertai penekanan bahwa obek sengketa adalah milik paraturut tergugat s/d IV yang diperoleh dari tergugat secara sah, karena tergugattelah menguasainya sejak Tahun 1972, dan telah diakui oleh alm.H.Ambo
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
237 — 47
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
RASMI YUSRAN ALIAS AMI
49 — 8
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama RASMI YUSRAN als AMI, namuntentang apakah TERDAKWA telah melakukan atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas TERDAKWA padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Pengadilan PT PEKANBARU
Register : 11-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 88/PDT.G/2016/PT.PBR
Tanggal 12 Oktober 2016 —
33 — 23
  • kewajiban serta tidak pulabersedia menerima pengembalian dana awal yang telahdiserahkan;Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membawa kerugiankepada Tergugat dankepada masyarakat umum atas hibah yangdiberikan sebagai fasilitas umum;Bahwa jelas terlihat ada itikad tidak baik dari Penggugat untuk tidakmelaksanakan pembayaran pelunasan terhadap tanah tersebutdengan mencaricari berbagai macam alasan dan terkesanHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR10.11.12.Penggugat melakukan penekanan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 10-07-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0861/Pdt.G/2017/PA.Bjm
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
Adetiara Fondarizky, S. Sit alias Ade Tiara Ponda Riski, S. Sit binti Drs. Edno Harianto
Tergugat:
Mirza Rizki Novian Al Katiri bin H. Naufal Al Katiri
59 — 10
  • balikkanfakta dan kenyataan dengan mengatakan bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah meninggalkan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi bersama anakanak dari rumah kediamanbersama.Padahal sebetulnya ketika meninggalkan rumah, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membawa serta anakanak, jadi tidakbenar jika dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitelah meninggalkan anakanak.Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpaksa harus meninggalkanrumah karena sudah tidak tahan lagi atas penekanan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.B/2018/PN Trk
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, SH
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Pendik Susilo Bin Kadiran.Alm
54 — 9
  • Terdakwa diberikan kenyamanan mungkin untuk menjawabpertanyaan penyidik, tanopa ada penekanan dan intimidasi; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang sering ada laporantindak pidana pencurian, namun setelah Terdakwa ditangkap sudahtidak ada lagi laporan tersebut; Bahwa opini yang berkembang di masyarakat, Terdakwa seringmelakukan pencurian karena Terdakwa memang sudah pernahmenjalani pidana sebanyak dua kali Karena tindak pidana pencuriandan pengeroyokan yang dilakukannya; Bahwa setelah korban (Saksi
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 39/Pdt.G-Sus/2017/PN Sim
Tanggal 5 April 2017 — PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TbkI LAWAN SUPARDI
251 — 63
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baikdan berdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bankmeyakini bahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruhkewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan dendasesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lelang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 21 April 2016 — CV. FRELA, berkedudukan di Jalan Perumda No. 161 Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 14 Januari 2010 oleh Notaris Crysdy Lewerissa, S.H., dalam hal ini diwakili oleh : Nama : FREDEK METENGUN, S.Sos. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama CV. Frela ; Tempat tinggal : Jalan Dihir, Samping Polres Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA, S.H. dan RONY ZADRACH SAMLOY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Atas, Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Merdeka Raya, ohoijang, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1. P. B. ROY RAHAJAAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 2. DEBBIE P. J. BUNGA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 5. ABIGAIL UBRA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 6. HANY AGNES ELMAS, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 7. ALFIN Y. WELERUBUN, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/Disbunhut-Malra/20/2016 tertanggal 17 Februari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
264 — 75
  • danPerubahan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015 pada Pasal 19huruf (a) Ssampai dengan huruf (1) yang telah diadopsi kedalam dokumen pengadaan ketiga paket pekerjaan tersebut ;Bahwa evaluasi penawaran dilakukan mulai tanggal 14 Juni2015 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 1Agustus 2015 adalah waktu yang cukup panjang dalamsejarah proses evaluasi penawaran sebab penawaran terlamaadalah selama 49 hari kalender ;Bahwa selama tenggat waktu 49 hari tersebut Penggugatmenilai telah terjadi intimidasi, penekanan
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
96 — 49
  • Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa adalahkesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal iniSurat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan UlangNetralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekananpenekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apelbersama maupun upacara yang selalumenekankan/memerintahkan agar anggota INI netral dalamHal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43K/PM III16/AD/V/2019Menimbangpemilu.
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
  • Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 20 Juli 2017 — * Pidana - RINO ACHMAD SAPUTRA Als RINO Bin JATMIKO
40 — 5
  • mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penunitut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :n Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 01-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/MIL/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN
78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuanUndangUndang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan tindakanSaksi2 melakukan perintah lisan tanpa dilengkapi perintah tertulis sertatidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai tenaga laboratoriumforensik sangat bertentangan dengan ketentuan undangundang, hal initidak bisa dibiarkan dan ditolerir karena akan dapat merusak proseshukum yang sedang berjalan.Bahwa keabsahan barang bukti yang diajukan dalam persidangan inimenjadi penekanan
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 15-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA TUBAN Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Tbn
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 46
  • Jikalau Termohon menyangkal rumah tangganya seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penekanan dalil masihmelakukan hubungan suami istri, Termohon tidak mampu menjelaskanadakah korelasi yang jelas persetubuhan dengan kerukunan karenaada sebagian persetubuhan dalam rumah tangga yang karena dipicusikap emosi pada pasangan, bahkan dalam kasus perkosaan punterjadi bukan karena kerukunan, namun ada sifat merasa lebihsuperior, hal ini tentu tidak bisa dijadikan alasan masih rukun.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — Ny. EPI YULIANA VS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mobil tersebut telah diikat dengan JaminanFidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI danPENGGUGAT REKONVENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONVENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONVENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 141/Pid.Sus/2014/ PN.Nga
Tanggal 7 Oktober 2014 — 1. I MADE SUMANASA alias BOCENG
126 — 95
  • seluruh unsurini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukanperobuatan pidana dengan sadar yang muncul dari niat dan diwujudkan denganprilaku yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksuddengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud denganancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang berupa penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
50 — 3
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
76 — 33
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman