Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 90 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt. Tanggal 2 Juli 2013 — - HENDRA RENALDI Als HENDRA Bin ERMUNADI
37 — 10
37 — 10
Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Register : 20-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2014 Tanggal 18 September 2014 — HAMSAH, SERTU
107 — 46
107 — 46
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk me ndapatkan kenikmatansesaat tanoa mempertmbangkan nommanomma yang belaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat daripengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali,walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotka dilarang dan bahkan Komandan satuan seringmemberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.3.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — ASLI PURBA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
109 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (cetakantebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada BankHalaman 16 dari 41 hal.
Register : 22-10-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1643/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR. Tanggal 26 April 2016 — AFIF JUNAEDI;
55 — 29
55 — 29
orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan
Register : 15-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 30-K/PM.I-07/AD/III/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 — Maryono Koptu NRP 31940058840175 Babinsa Ramil 0903-05/Tpl Kodim 0903/Tsr
68 — 33
68 — 33
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karenaTerdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupunkedinasan yang berlaku , padahal sudah seringkali mendapat himbauandari Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaannarkotika, namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa mencobacoba melakukannya.
Register : 04-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN SORONG Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 16 Juli 2020 — SUDIRMAN
234 — 236
234 — 236
) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterbikan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.Penerbitan dokumen SKSHHKB untuk IUPHHK, IPPKH dan/atau IPKdilakukan melalui SIPUHH on line sedangkan dokumen selainSKSHHKB yaitu Nota Angkutan untuk IPHHK dilakukan secara manualoleh orang yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya;Bahwa Dalam pasal ini yang menjadi penekanan
Putus : 05-02-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 172/Pid.Sus/2012/PN.Slw Tanggal 5 Februari 2013 — SYAâÂÂRONI RAMADHANI bin UMAHAD
55 — 3
55 — 3
Dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;23Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara im Penuntut Umum telah mengajukanSyaroni Ramadhani bin Umahad selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan
Register : 07-05-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 51/Pid.B/2014/PN Gns Tanggal 3 April 2014 — USMAN Gelar PANGERAN INDRA JAYA Bin YUSUP
33 — 20
33 — 20
yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang60didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 April 2017 — MOCHAMAD ROFIK, S. Sos;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
61 — 28
61 — 28
;Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan olehtim pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi dst......Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 adalahsangat tidak benar dan mengadaada, karena dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 29 September 2015, pada jawaban ataspertanyaan nomor 17, Penggugat memberikan jawaban tidak beradadalam paksaan.
Putus : 28-07-2014 — Upload : 01-07-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 09/PDT/2016/PT.TTE Tanggal 28 Juli 2014 —
102 — 66
102 — 66
Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September 2014TERGUGAT (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan,penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TERGUGAT V (suamiTurut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusahameyetor danasebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dalamwakiu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnyatanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 31-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
Sugiyanto Bin Burbaya
Termohon:
Nurul Qamariyah Binti Didik
31 — 1
Sugiyanto Bin Burbaya
Termohon:
Nurul Qamariyah Binti Didik
31 — 1
ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Halaman 28 dari 39 : Putusan nomor : 1463/Pdt.G/2019/PA.SmpMenimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahn makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 02-09-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
Waris bin Liya
Tergugat:
Farida binti Jufri
15 — 2
Waris bin Liya
Tergugat:
Farida binti Jufri
15 — 2
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 06-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — IRWAN SYAHPUTRA, SH.,M.Si VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak ada bukti ataupun saksi yang menerangkanpenerimaan uang ataupun kerjasama yang dilakukan olehPemohon PK apalagi mengakibatkan kerugian Negara, semuaini hanya penekanan dan pemaksaan kehendak dari BapakDenny Indrayana, yang ingin mencari citra ke public denganmemberikan sanksi yang keras beupa pemecatan tetapi tanpadidukung alas hukum yang benar , hanya pemaksaankehendak, hal ini terjadi juga dialami oleh Atasan Pemohon PKyaitu Bapak Thurman Hutapea , dan telah mengajukan gugatanhukum
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Blb Tanggal 10 Nopember 2015 — Penggugat :
1. NANI NASRUDIN dan ROBBY GUNAEDI,
2. HARUN ZAENUDIN,
Tergugat :
- PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
39 — 12
39 — 12
pemeriksa menyatakanTERGUGAT yang mana telah sengaja menutupnutupi sisa angsuran denganadanya selisih jumlah hutang PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT,PENGGUGAT dan PENGGUGAT II merasa dirugikan baik material berupa biaya yangtelah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahanpenghitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta penekanan
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 27 September 2017 — PT MUSI BANYUASIN INDAH VS HENDRA LEO
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
provokasi dan kesewenangwenanganTermohon Kasasi sangatlah besar, karena sebagai pengurus serikat pekerjaTermohon Kasasi telah mengintimidasi seluruh karyawan untuk ikut dalamdemo/mogok, dan akan menghukum karyawan yang tidak ikut serta dalamdemo/mogok yang Termohon Kasasi lakukan, baik dengan menetapkan dendakepada karyawan Pemohon Kasasi yang lain yang tidak ikut serta dalam demotersebut dan atau, dikeluarkan dari kKeanggotaan serikat dan seterusnya; Bahwadengan demikian jelas telah ada provokasi/penekanan
Register : 05-08-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1489/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tanggal 4 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah bersama, hinggaakhirnya berpisah;4.
Register : 22-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN NEGARA Nomor 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga Tanggal 6 Juli 2015 — - I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara
59 — 30
59 — 30
Nyoman Reda (verbalisan) : e Bahwa saksi menerangkan bila selama melakukan pemeriksaan terhadapterdakwa, saksi tidak pernah melakukan penekanan ; e Bahwa sebelum menandatangani berita acara penyidikan, saksi sudahmenyuruh terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu ; e Bahwa pada saat itu terdakwa juga didampingi oleh penasihat hukumnya ; e Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa Majelis
Register : 15-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ARIANTO Alias JURAGAN
39 — 31
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ARIANTO Alias JURAGAN
39 — 31
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama ARIANTO AliasJURAGAN sebagai Terdakwa
Register : 19-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 Tanggal 11 Mei 2016 — Kopda Wahyudiana
144 — 49
144 — 49
Bahwa perbuatan tTerdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu' adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.