Ditemukan 13256 data
12 — 9
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
12 — 10
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurang dari 19 tahun,akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalan untuk melindungianakanak
16 — 10
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
11 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
15 — 6
Daruquthni)Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman53:Lgilgii! ole ilo a ats al plole aire rgd Ud azgj ald 955 YoArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seoranglakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istriselama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.Serta dalam Kitab alMuhazzab yaitu:woe GiaS Jom Wir gow Y tall aor) cavdlid! Jl 289 LIS Gerd!
16 — 8
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
13 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, IImu Ushul AlFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudahsangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini danjuga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tanggadengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkinmendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
19 — 11
didahulukan daripada mempertahankankemaslahatan.Menimbang, bahwa secara sosiokultural Pemohon dan Pemohon Il telahhidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkanketurunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islamtanoa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yangmerasa keberatan (istidzhar); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar HukumIslam Syeh Abdul Wahhab
66 — 19
Thn.No.1 Tahun 1971, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e)UU 1/1974;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sejalandengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930, yang kemudian diambil alin sebagaipertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :Leilgtil cle hs Ug ais al alate Asay jl agai G8 dag) AUD Ca ye ysArtinya: Barang siapa yang mengetahul bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki maka dinyatakan
13 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
17 — 8
berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka telahterbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak adalarangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum di atas juga, MajelisHakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
27 — 10
Kitab Ushu alFigh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yangberbunyi :Liinlsel, LU andafol ste) ja 7arin 9 jg 789 Mei 9,0Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istriseorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungansuami istri selama tidak adabuktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawinan).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon danPemohon Il yang terjadi pada tanggal 1
14 — 10
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighi halaman 930:Le aa>o JIL agus UMS arg; ails 95 YoHal 9 dari 12 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 0299/Pdt.P/2017/PA BicnLgslgis le Jo al o& oJ ploBarang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagaiistr) seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain(putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : itsbat nikah yang
13 — 7
Hal ini telahsejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalafdalam kitab Ushulul Figh halaman 930, yang kemudian diambil alin sebagaipertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:gill ode Udo gl ats ol plole duro JL aqui dle arg) ails S55 Yo leiArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Dan dalam Kitab lanatuth Thalibin juz IV halaman
72 — 13
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :Lei Ugitl ale Udo at ats ol plo bo duro JL rg UMS Arg j AS G5o YoArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorangperempuan itu sebagai istri seorang lakilaki makadisaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungansuami istri selama tidak ada bukti yang menentukanlain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut juga telah memenuhiketentuan peraturan sebagai berikut :1.
37 — 3
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006pada penjelasan pasal 49 tersebut huruf (b);Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan tidakbertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka majelisberpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup memenuhi alasanhukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
14 — 7
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 19xx,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
16 — 11
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahHal 10 dari 13 hal, Put.
31 — 8
daripada mempertahankankemaslahatan.Menimbang, bahwa secara sosiokultural Pemohon dan Pemohon Il telahhidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkanketurunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islamtanopa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yangmerasa keberatan (istidzhar); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam Syeh Abdul Wahhab
25 — 7
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturantersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anakanak