Ditemukan 1015 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
98 — 45
98 — 45
Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 SatuanKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 Satu anKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
215 — 139
215 — 139
jabatanPenggugat Ill selaku Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi beradadi bawah langsung dan bertanggung jawab kepada Deputi BidangPencegahan (Eselon ).Bahwa oleh karena posisi jabatan Penggugat Ill berada di bawah langsungdan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan, maka secarahukum harus dimaknai jabatan Penggugatll tersebut setara dengan Eselon ll.Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUNJKTBahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka menyebutkan:ACLC terdin
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
213 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Putus : 10-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Tanggal 10 Mei 2012 — - SUSI ANGGRAINI,S.Si
135 — 22
135 — 22
Sofcopy Laporan akhir dan peta sebanyak 1 setLaporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah ) KotaMedan yang terdin dan:a.
Register : 04-08-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1014/Pdt.G/2017/PA.Bm Tanggal 9 Agustus 2018 — 1.ANDIKA, S.Pd BIN IBRAHIM
2.SUPRIADIN BIN IBRAHIM
Melawan
Fatmah binti Murtala
83 — 52
83 — 52
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, PengakuanTergugat dan buktiobukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah teroukti' bahwa lorahim(Almarhum) dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank BRI dengan PlafondRp. 300.000.000, dimana sertifikat ruko sebagaimana dalam Obyek 2.5menjadi jaminan atas hutang tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat atas Obyek 2.5 aquo dan ditemukan bahwa obyek tersebut terdin
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi
- Abdul Malik, Dkk
Termohon Kasasi
- PT Freeport Indonesia
341 — 188
341 — 188
November 13180.A13/IR/Udgn Bip 14 November2017 I/X1/2017 2017 31.32.Penggugat menyampaikan keputusan akan melakukan PHK terhadap ParaTergugat atas dasar efisiensi sesuai Pasal 164 (38) UU No. 13/2003 danmengundang Para Tergugat untuk melakukan perundingan bipartt;Hasil perundingan bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat gagal mencapaikesepakatan karena Para Tergugat menolak PHK;Dikarenakan perundingan gagal mencapaikesepakatan, Penggugat akanmenawarkan pembayaran PHK kepada Para Tergugat yang terdin
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
139 — 53
139 — 53
Bahwa mengenai PTH telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan perkara nomor 90/G/2007 /PHI.BDG. tertanggal 2 Agustus2007 yang dalam pertimbangannya halaman 123 yang menyatakan;Majelis Hakim berpendapat secara fakta hukum kenaikan gajipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
309 — 190
309 — 190
IPPKH diatur dalam Permenhut Nomor 7 Tahun 2019 yang temyatadidalam Peraturan tersebut ada 17 (tujuh belas) jenis usaha yang diperkenankanuntuk dilakukan didalam kawasan hutan, sementara , untuk kegiatan Pariwisatatersebut sudah diatur tersendiri di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tentangPedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam PadaHutan Lindung yang pada pasal Pasal 7 menyatakan sebagai berikut;Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 hurufb, terdin
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
292 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 456 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017 Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
292 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan hurufc UndangUndang No. 5 Tahun 2004, dan UndangUndang No. 3Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagaiberikut:Pasal 45a Ayat (1):Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yangmemenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yangoleh undangundang ini dibatasi pengajuannya; monline.comPasal 45a ayat (2):Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk âÃÂàsekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
805 — 618
805 — 618
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagar alam geologisebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdin atas : a Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasan keunikan bentang alam;dan c Kawasan keunikan proses geologi; Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: Kawasan keunikan bentangalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kritena: a Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b.
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ZULFAN LUBIS
339 — 116
339 — 116
Reliance Asset Management terdin dan :1 (satu) lembar Daftar Transfer PT. Asknndo (persero) Nomor :09/002/SPPB/KAKP/DIR/1/2006 tanggal 5 Januari 2006 sebesarRp. 10.000.000.000, 1 (satu) lembar Memo Interm PT. Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian nvestasi tanggal 20Desember 2005.1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di PasarModal Nomor : 097/RAMDIR/12.05 tanggal 19 Desember 2005.1 (satu) lembar Memo intern PT.
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sak Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 73
106 — 73
Menurut hubungan darah: golongan lakilaki terdin dan ayah, anaklakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiridan ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dari nenek. b. Menuruthubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2). apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu,Janda atau duda. Berdasarkan Pasal 174 KHI tersebut diatas, maka adabeberapa kelompok ahli waris sehubungan dengan perkara a quo, yaknisebagai berikut:a.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Putus : 18-07-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 18 Juli 2011 — Faqih Jarjani Bin H. Achmad Basuni;
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1prakteknya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana diaturdidalam Pasal 37 ayat (3), Undangundang No. 4 Tahun 1999, yangbunyinya Alat kelengkapan DPRD terdin atas pimpinan, komisikomisi danpanitiapanitia, salah satu panitia yang dibentuk oleh DPRD adalah PanitiaAnggaran yang bertugas membahas tahap awal rancangan APBD bersamasama Tim Anggaran Eksekutif untuk kemudian disahkan dalam rapatparipurna, pada internal DPRD pihak yang memiliki kKewenangan untukmenyusun
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanKhusussebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur denganUU tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbedadengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.DUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untukjenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkanPasal 8 dinyatakan bahwa Pengadilan terdin
Putus : 08-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg Tanggal 8 Maret 2021 — Rostaida Pardede
163 — 41
163 — 41
Tanah yang8 (delapan) persil tersebut terdin dari beberapa nama. Tanah tersebut dahulunyadibeli patungan dengan temanteman sekerja yang samasama berprofesi sebagaiguru termasuk Terdakwa.
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
217 — 120
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
217 — 120
Izaac Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan.Selanjutnya Drs. lzaac Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur UtamaNomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produkatau aktifias baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiappenerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdin dari:a. lLaporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru danb. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank.
keuntungan diri sendiri, orang lain ataukorporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidakmembayar atau melebihi lebih tinggi dan jumlah yang seharusnya);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangpertimbangan terdahulu makaterhadap unsur menugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara teleh terpenuhi;Ad. 5 Tentang unsur secara bersamasama.Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanadalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdin
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danHalaman 62 dari 142 halaman Putusan Nomor 1240/B/PK/PJK/2016 mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Putus : 14-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Juni 2012 — ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH alias ALIS ; JPU
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yonatan Bani yang terdin dari:e.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn. Jayakarta No.73Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2009 s/d 17 Desember 2009 kwitansiRp 6.350.000, SPPD tanggal 11 Desember 2009 tiket Batavia Air, Kupang Jakarta PP.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn.