RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana pasal 63 ayat (1) UU No. 1 tahun1995 menyebutkan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas UU ini atau AnggaranDasar.Tanpa adanya RUPS pun Terdakwa telah terbukti melakukankewenangan di luar kewenangannya sebagai komisaris karena Terdakwamelaksanakan operasional perusahaan yang merupakan tugas Direktur.Sehingga tidak adanya RUPS, bukan berarti Terdakwa tidak melakukantindak pidana.Bahwa Terdakwa oleh Judex

Putusan Pengadilan Negeri Telah Menyatakan Tidak Ada Kerugian KarenaBelum Adanya RUPS Sehingga Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutandan Tidak Mempertimbangkan Keterangan SaksiSaksi serta MenggunakanKeterangan Terdakwa Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya;Hal. 26 dari 42 hal. Put.

dan kemudian dalam RUPS itulah dimintaHal. 30 dari 42 hal.

Saksi Dede sebagai bendahara perusahaan dalamketerangannya tidak pernah menyebutkan bahwa saksi Dede mengeluarkanslip gaji bagi Komisaris Utama (Terdakwa).e Bahwa penggunaan danadana perusahaan tersebut belum pernahdibicarakan dalam RUPS;Keterangan saksi Lie Wie Phien dan saksi Peng Yu Lin juga saksiDede menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Komisaris Utama tidak pernahmau ada RUPS dan menghindar dengan alasan sibuk.

Merekahanya mendapat deviden berdasarkan jumlah saham masingmasing,sedangkan uang yang dikirim Terdakwa adalah uang perusahaan;Terdakwa tidak pernah mau RUPS dan menghindarinya dengan alasansibuk;Terdakwa telah mencairkan dana perusahaan untuk keperluan pribadi :a. Pembelian properti berupa apartement Taman Anggrek Tower 7 Lt. 37 DJalan S. Parman Jakarta Barat;b. Pembelian 1 (satu) unit kKendaraan Toyota Kijang Krista ;c. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry B2406GR ;d.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi ;b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan ; danc.

HardlentMedika Husada ; Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret2012 adalah sah menurut hukum ; Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

Hardlent Medika Husada padatanggal 13 Maret 2012 merupakan perbuatan yang melanggarhukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 jumlah pemegangsahamnya tidak memenuhi kuorum, sehingga penyelenggaraanRUPS tersebut tidak sah dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT.

Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dandengan demikian petitum nomor 2 gugatan beralasan dan patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT.

dahulu sebagai pemilik tanah dengan buktikepemilikan SHGB No.527/Ciampea seluas 14.110 M2, SHGBNo.529/Ciampea seluas 14.560 M2, SHGB No.526/Ciampea seluas3.280 M2, dan SHGB No. 528/Ciampea seluas 17.750 M2, yang saatHalaman 2 dari 12Akta Perdamaian Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Cbi.Vi.ini kKesemuanya terdaftar atas nama PT taman Pantai Kronjo dan telahmenjadi jaminan kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Bekasi.Sekaligus dalam kapasitas sebagai pemegang saham mayoritassebesar 70 % berdasarkan akta RUPS

Taman Pantai Kronjo dansekaliguSs pemegang saham sebesar 20% berdasarkan akta RUPS PT.Taman Pantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Ketiga adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo dan sekaliguspemegang saham sebesar 10% berdasarkan akta RUPS PT. TamanPantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Keempat adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo berdasarkanakta RUPS PT.

Taman Pantai Kronjo akanmelaksanakan RUPS Perseroan dengan mata acara tunggal yaitumelepaskan saham yang ia miliki sebesar 30% dari 70 % total sahalmpada PT.

LP/B/O605/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober2020 atas nama pelapor Herdy Sugiar tersebut.Pasal 8Segala perselisihan yang timbul dikemudian hari terkait hutang piutangantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ketiga dan keempat akandiselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan asaskekeluargaan.Pasal 9Sebelum RUPS perseroan sebagaimana ketentuan pasal 5perjanjian perdamaian ini dilaksanakan, Para Pengurus perseroan sepakatmemberikan kuasa penuh dan mutlak kepada Pihak Kedua selaku direkturutama

tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku. sejak ditutupnya RUPS. (7) Dalam hal terjadi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajyibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatatdalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. (8)

. (2) Dalam halanggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar. (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS. (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Hal.43 dari 64 hal.

mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.(6)Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.(7)Dalam hal teradi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wayibmemberitahukan perubahan

pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulutentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untukmembela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.(4) Pemberian kesempatan untuk membela

diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut.(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1); ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab

Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) untuk sebagian secara verstek;

3. Menyatakan bahwa PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) adalah pemohon-pemohon yang beritikad baik;

4. Memberikan izin kepada PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama);

5. Menetapkan mata acara/agenda rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama) sebagai berikut:

6. Menetapkan PemohonI (PT Hanson Energy) atau kuasanya yang sah selaku ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama);

7. Menetapkan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Termohon (PT Gorby Putra Utama) yang diselenggarakan oleh PemohonI (PT Hanson Energy) dan PemohonII (PT Aquela Pratama Indonesia) di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan ini adalah sah menurut hukum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat;

8. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp654.000,00,- ( enam ratus lima puluh empat ribu rupiah

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

TOMMY WONGKAR selaku kuasa dari terdakwadan BUDHI SUDHANA tersebut, maka jumlah suara yanghadir hanya 52% namun berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat(4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari '/2 (satu perdua) dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir dapat diwakili, sehingga dengankeluamya M.

AGRICON, sebagaiPemegang saham ahli waris dari ayahnya ;Bahwa terdakwa berhenti sebagai direktur, diputuskan dalam RUPS atauRUPSLB saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu hasil RUPS ada perubahan susunan Pengurus PT.AGRICON yaitu Dirutnya tetap HAERUL BESTARI BENGARDI danDirekturnya menjadi HARLAN BESTARI BENGARDI menggantikanTerdakwa ;Bahwa Terdakwa Ir. ARIF SYAHRIZAL,MBA sebagai direktur diberhentikan atau bagaimana saksi tidak tahu ;Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai direktur PT.

;Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraanmerk Toyota Harrier No.Pol : B1817 JW An Raissa Santosa serta 2 (dua)buah Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2009.;Bahwa saksi kenal dengan HARLAN BESTARI BENGARDI dalamhubungan perusahaan dimana sekarang dia menjabat sebagai Direktur PT.AGRICON ;Bahwa domisili PT.

SiliwangiNo. 68 Bogor ;Bahwa sampai saat ini setiap tahun ada RUPS tahunan ;Bahwa Susunan Pengurus PT. AGRICON hasil RUPSLB PT. AGRICONtanggal 6 Agustus 2009 tersebut yaitu : TATANG BENGARDI sebagaiKomisaris Utama ; HANADI RAHARDJA sebagai Komisaris ; Drs,BINTANG INDRASAKTI sebagai Komisaris ; HAERUL BESTARIBENGARDI sebagai Direktur Utama ; HARLAN BESTARI BENGARDIsebagai Direktur ;Bahwa yang diganti dalam susunan Pengurus PT.

AGUSTINA TANDRAMIHARDJA dan CHRISTCIANOTANDRAMIHARDIJA sebagai pemegang saham masingmasing sebanyak72 saham yang dibacakan dalam RUPS tahunan tanggal 3 Juni 2009 ;Bahwa Hasil keputusan RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 tersebut yangtelah di Akta Notarilkan , ada dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM RIyaitu AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. AGRICULTURECONSTRUCTION ( PT.

LB) untuk menindaklanjuti Keputusan RapatDewan Komisaris, yang kemudian dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambil suatu keputusan yang padapokoknya memberhentikan Direksi secara permanen, dan menggantisusunan Pengurus PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) danHalaman 10 dari 48 hal.

Muhammad SaidYang dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups Lb)sebagaimana tersebut, maka susunan Pengurus PT Bali Nuansa SuksesPratama (PT BNSP) menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Lidwina Ariwin Susetyo Direktur : Drs. H. Muhammad Said Komisaris : Ir.

Unggul Abinowo, M.MA. sebagai Direktur Utama dan memberhentikanAnggraini Rachmawati Sri Dewi sebagai Direktur tersebut juga harusdibatalkan secara hukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Bahwa terhadap hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT Bali Nuansa Sukses Pratama (PT BNSP) sebagaimana yangtersebut, Penggugat (I.C. Ir.

RUPS Luar Biasa PT BNSP,yang dinilai Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum danHalaman 22 dari 48 hal. Put.

sebagaimana dimaksud padaayat (4) anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri;Pasal 106 ayat (6), RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut;Pasal 106 ayat (7), dalam hal RUPS menguatkan keputusanpemberhentian sementara, anggota direksi yang bersangkutandiberhentikan untuk seterusnya;Dan merujuk terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BNSP Akta Nomor 158 tanggal 24 Juni 2002 (bukti T1) Pasal 14ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Ketiga Pemohon (PT. Nusa Dharma Synergi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya permohonan ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(Bukti T.1.30).Bahwa dalam RUPS ini memutuskan mengangkat Sdr. Burhanuddin ZRsebagai Direktur Utama dan Sdr. Bambang Supratikno sebagai Direkturdan Sdr. Sutomo Parastho sebagai Komisaris.

Bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu pada tanggal 27 Mei 2002, telah21).Vide :22).dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan tetapi tidakmenghasilkan apaapa (nihil), dalam hal ini Karena pada waktu itu Sdr.Bambang Supratikno (Direktun/Termohon Kasasi tetap tidak maumemberikan laporan kepada Komisaris sekongkel, kemudian Sdr.Burhanuddin ZR (Direktur Utama)/Termohon Kasasi II datang terlambatlangsung marahmarah tak sudi memberikan Laporan Keuangan dananehnya malah mengajak berkelahi, sehingga RUPS

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) ini tidak menyertakan Sadr.Burhanuddin Zr (Termohon Kasasi II) (direktur utama) dan sdr.

Bahwa dari hasil RUPS tanggal 28 Juli 2005 tidak bisa dibuatkan Akta,karena Badan Hukum Yayasan tersebut belum mendapatkanPengesahan dari Menteri, maka di diadakan RUPS PT Arma Sebelasuntuk membuat Perseroan Terbatas yang sesuai UU No. 1 tahun 1995yang hadir Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi 1) dan Sdr.

SutomoParastho (Pemohon Kasasi 1) dengan tujuanagar karyawan tidak menanggung rugi apabilaterjadi kerugian, tetapi proporsi keuntunganakan dibagikan dengan hitungan sesuaidengan porsi Sahamnya.Hasil dari RUPS ini dituliskan dalam bentuk Notulen Rapat RUPS PT.Arma Sebelas tertanggal 4 Oktober 2006. (Bukti T.I21).27). Bahwa hasil RUPS yang berwujud Notulen Rapat RUPS PT.

Puteri Mea untuk pertamakalinya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri MeaNo.ll tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Oerip Mochiasin Soemarto,SH Notaris di Banjarmasin , ternyata Ary Hans Setiawan, SH dan MetropoleBantuk Djanguk, SHCs menyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT.Puteri Mea yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar,SH Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan

BUDY DINATA selaku pemegangsaham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Perubahan Pengurus PT.Puteri Mea, yakni: Tony Amin sebagai Direktur Utama; Ari Hans Setiawan,SH sebagai Direktur; Metropole Bantuk Djanguk,SH sebagal Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan BUDY DINATA selaku pemegang saham mayoritas,pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenai penegasan,persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yang tercantum dalam AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.85 tanggal 12Agustus 2009 yang dibuat

Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari HansCs tersebut,dilakukan ketika terjadi sengketa perdata mengenal keabsahan kepemilikansaham antara Metropole Bantuk Djanguk,SH selaku Penggugat dengan BudyDinata selaku~ Tergugat' di Pengadilan Negeri Palangka RayaNo.23/Pdt.G/2008/PN.PL.R jo.

;Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli 2014untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaitu. TergugatIntervensi 11 sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimanatertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapan Notaris H.

), justru PEMBANDING dahuluPENGGUGAT KONVENSI sebelumnya telah melakukanupaya perbaikan atas Laporan yang dimaksud dandalam pelaksanaan RUPS tersebut tidak adapemberitahuan perihal akan adanya RUPS maupunikhwal PEMBERHENTIAN yang dimaksud kepadaPEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI,Pemberhentian dengan tidak menyertakan alasannyadengan terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatanpada Direksi /PEMBANDING untuk membela did padaforum RUPS Luar Biasa artinya tidak mungkin dapatdiberhentikan jika PEMBANDING

belum menyampaikanpembelaan did pada RUPS Luar Biasa walaupunPEMBANDING hadir dalam RUPS a quo yang dilakukansecara mendadak setelah Direksi mengadakan rapatinternal., justru ditengah berjalannya rapat adatindakan Pemegang Saham mengambil alih pimpinanrapat meminta untuk dilaksanakan secara tertutupdengan peserta terbatas (Para Pemegang Saham,Dewan Komisaris, Unsur Pemerintah KotaPalembang,dan Notaris) tanpa melibatkan adanya /menyuruh untukkeluar dan menunggu sejenak diluar ruangan rapatHalaman

diberikan kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS (hak belay.

yang merugikan Perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya saatPEMBANDING / Direksi akan diberhentikan harusmelalui RUPS dengan menyertakan alasannya denganterlebih dahulu memberikan kesempatan padaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PLGPEMBANDING / Direksi untuk membela diri. Kesempatanmembela diri ini bersifat imperatif atau) Nukummemaksa dan harus dilakukan dalam RUPS LuarBiasa.

Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan bahwasaksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT.Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa danhasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;Bahwa kemudian karena perusahaan PT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals sesuai dengan aktaperusahaan yang berhak hadir dalam RUPS dan mengambil keputusanadalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham;Bahwa terkait dengan kebijakan peminjaman uang dan pengembalianuang kepada PT.

Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa saat pergantian pengurusan atau pimpinan atau Direktur UtamaPT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals;Bahwa kondisi kKeuangan perusahaan PT.

Cisadane RayaChemicals) sudah tidak ada lagi karena semuanya telah dijaminkan/diagunkan ke Bank;Hal 47 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrBahwa Terdakwa juga menyatakan dalam surat perjanjian utang piutang,saksi Riko Putra selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut untukmenghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk mensetujul RUPStermasuk RUPS untuk penjualan saham milik Terdakwa yang ada diPT. Cisadane Raya Chemicals, padahal Terdakwa tidak memiliki sahamlangsung di PT.

telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 pencatatan tanpa penyetorantermasuk sebagai dividen;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa perbedaan sebesar Rp.3.000.000.000,00bukan merupakan dividen dengan alasan:e berdasarkan ISAK Nomor 2 butir 1 dan 3, Pemohon Banding harus mencatat modalsebesar Rp.7.000.000.000,00 sebagai akibat dari adanya pengurangan modal dari kompensasi piutang pemegang saham yang tidak disetor sebesarRp3.000.000.000,00 yang telah disetujui dengan keputusan RUPS

selisih modal tersebut tidak mengakibatkan tambahan kemampuan ekonomis bagipara Pemegang Saham;e berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 untukTahun Pajak 2005 dan 2006, Terbanding tidak pernah mempermasalahkanperbedaan modal disetor pada tahuntahun sebelumnya;e Pemohon Banding belum melakukan penyesuaian akta atas modal disetorsebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, namun Pemohon Banding memperbaiki melalui keputusan RUPS

Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan merupakan pencatatan tambahan modalyang dilakukan tanpa penyetoran karena:e berdasarkan prinsip akuntansi, dividen dibagikan melalui perkiraan laba ditahan atauakun agio saham sehingga dividen sebesar Rp.3.000.000.000,00 tidak dapatdibagikan karena saldo laba ditahan dan laba tahun berjalan Tahun 2008 sebesarRp.80.014.343,00 dan Rp.34.399.500,00;Pemohon Banding telah melakukan penyesuaiann atas kelalaian tersebut denganbukti keputusan RUPS

Persetujuan itu bisa didapatkan setelahmengadakan RUPS.

Ada yang 3/4., 2/3, ada yang 50/1 suara.Artinya ketika proses pengambilan keputusan RUPS, undangan RUPS sudahtepat apa belum dan clear. Misal agendanya RUPS untuk menjual sahamcukup yang setuju hanya 54 % quorum sudah terpenuhi.

Sehingga tidak ada perbuatan memberikan keterangan palsukedalam akta otentikkalau ternyata para pemegang sahamnya yang tertulisdalam akta A dan B tersebut ketika RUPS tidak diundang;Menurut Ahli demikian juga ketika pemegang saham atau yang mengakupemegang saham melakukan RUPS sehingga terjadi perubahan pemegangsaham,akan tetapi ketika melakukan RUPS tidak mengundang pemegangsaham yang lain padahal dia komisaris,tetap dinyatakan cacat prosedur;Atas pendapat Ahli tersebut baik Kuasa Para Penggugat

Bumi Megah Jaya kepada Tergugat I, dalamsurat kuasa pada angka 5 menyebutkan: memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan semua tindakan hukum untuk kepentingan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Megah Jaya.

Sehingga dalam mengadakan RUPS istilahnya bukan dilibatkan atautidak dilibatkanmemang undangan harus disampaikan kepada para pemegangsahamtapi pemilik saham terbanyaklah yang mempunyai suara terbanyak; Jadiwalaupun pemegang saham yang hadir sedikit tapi kepemilikan sahamnyabanyak maka RUPS sudah memenuhi Quorum;Menimbang, bahwa selain itu menurut ahli andaikan benar rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dilaksanakan tanpa ada undangan ataupemberitahuan kepada pemegangsaham lainnya maka hasil rapat tersebutmengandung

Bahwa mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan ( BAP )Tersangka tanggal 25 Oktober 2016 ( 20102016 ) dan Turunan BeritaAcara Pemeriksaan Tambahan ( BAP Tambahan ) Tersangka tanggal10 Juli 2017 serta Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan( tersangka ) tanggal 24 Juli 2018 amat jelas bahwa inti pokokmasalah yang dipersoalkan dan dipersangkakan oleh TERMOHON ( Penyidik ) terhadap REGINALD RORIMPANDEY, S.E adalah Berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

Utr..Bahwa yang diundang dalam RUPS tersebut adalah : Tuan ROH JAECHUNG, Tuan. BRENT G WOO, Tuan REGINALD RORIMPANDEI,SE. Dan Nyonya YANNIBahwa dalam RUPS Tersebut yang hadir adalah TUAN BRENT GWOO, TUAN REGINALD RORIMPANDEI, SE.Agenda Rapat, membahas tentang 3 (tiga) hal sebagai berikut :1. Dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili oleh parapemegang saham 1.000.000.(satu juta lembar) saham atassaham perseroan;2. Sehubungan dengan perubahan domisili perseroan3.

Sehubungan dengan berhenti / keluarnya nyonya YANNIselaku pemegang saham dan pengalihan seluruh saham kepadaTuan BRENT G WOO.Dalam RUPS tersebut diputuskan pada pokoknya :1. Memindahkan Domisili Perseroan dari Jakarta Pusat keJakarta Utara:2. Menjual saham Milik Yanny kepada Tuan Brent G Woo.oe Atas penjualan saham pada poin 2 diatas maka menjadi :a. Tuan ROH JAE CHUNG : 350.000 Saham;b. Tuan BRENT G WOO : 400.000Saham;c.

Tuan REGINAL RORIMPANDEI ,SE : 250.000Saham;Dalam RUPS di sepakati juga merubah susunan pengurus perseroanmenjadi :President Direktur : ROH JAE CHUNG;President Direktur : BRENT G WOO;Direktur : ROH JAE CHUNG;Komisaris : YOON DONG HYUK;Bahwa atas hasil RUPS tersebut oleh Tuan BRENT G WOO dimintaagar hasil rapat tersebut dituangkan dalam Akta Othentik, bahwa olehkarena yang dapat membuat akta otentik itu adalah seorang Notaris,maka di tunjuklah notaris LIES SAVITRI MATURIDI SH Notaris &PPAT, yang berlamat

DCGIndonesia oleh LIES SAVITRI MATURIDI, SH Notaris & PPAT, telahdimohonkan Pengesahannya kepada Kementrian Hukum dan HAMRepublik Indonesia.Hasil RUPS tersebut disangkal sendiri oleh ROH JAE CHUNGdengan membuat surat pernyataan, pada tanggal 22 Mei 2014berisikan :1. Pada tanggal 28 Februari 2014 saya berada di KoreaSelatan.2. Saya tidak menghadiri dan tidak memimpin RUPS PT. DCGIndonesia yang diselenggarakan oleh Tuan BREND G WOO padatanggal 28 Februari tersebut.3.

Yang mana SPJ yang saya tanda tangani ituperihal Perjalanan Nova Linda selaku Direktur Utama serta Syahrial Hakimselaku Komisaris untuk mengadakan RUPS Tahunan yang dijadwalkan HariSelasa tanggal 26 Februari 2013 yang akan diadakan di Jakarta di tempatdomisili mayoritas pemegang saham.Hal ini pun juga tidak ada di kompromikanoleh Nova Linda kepada Penggugat yang masih menjabat Direktur.

Hal tersebut membuat begitu. banyak nasabah yangmengkonfirmasikannya langsung kepada Penggugat via HP;Baru pada hari Seninnya tanggal 11 Maret 2013 Penggugat menerima surat dariBPR perihal pemberhentian sebagai Direktur dan surat itu tidak ada tanggal dantidak ada nomor surat dan dilampirkannya Notulen RUPS Luar Biasa BPR.

Dansetelah diperhatikan dan dipelajari terdapat beberapa hal kejanggalan dalamNotulen RUPS Luar Biasa tersebut yaitu:e Di Notulen RUPS Luar Biasa tersebut antara tanggal dan hari tidak sinkrondimana dibuat dalam Notulen hari Selasa tanggal 27 Februari 2013sedangkan hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari2013 adalah hari Rabu;e Di Notulen dinyatakan bahwa undangan rapat telah diumumkan di Koran PosMetro yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2013 dan berdasarkan bukti halitu tidak

diberi1112131415kesempatan untuk membela diridalam RUPS dengan kata lain harus hadirdalam RUPS.

Namun terhadap pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT.BPR Koto XI Tarusan hal ini tidak dilakukan oleh Pemegang Saham terbuktidengan adanya Notulen RUPS Luar Biasa yang hanya ditanda tangani dandihadiri oleh Nova Linda, dan Para Pemegang Saham yang nota bene ituadalah kakak sepupunya beserta anakanak dan istrinya saja;Hal tersebut pada poin 10 di atas berusaha dipertanyakan oleh Penggugat kepadaPihak Tergugat secara tertulis namun hal tersebut tidak ditanggapi;Namun Penggugat memperoleh surat

Nomor 737 K/Pdt/2017Hak Asasi Manusia Nomor C28638 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Desember2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undanganRUPS, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku yang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatn ataslaporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau DeanHalaman 3 dari 17 hal. Put.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

Nomor 737 K/Pdt/2017setelah dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

dapat dilangsungkan jika dalamRUPS lebih dari 12 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kKecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 88 ayat (1) berbunyi : RUPS untuk mengubah anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duaper

RUPSPasal 82 ayat (1) berbunyi : Pemanggilan RUPS dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS.Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Pemegang Saham,baik sendirimaupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS danHalaman 21 dari 73 halaman.

hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duaper tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 94 ayat (1) berbunyi : Anggota direksi diangkat oleh RUPS*.Pasal 105 ayat (1) berbunyi : Anggota direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya*.Pasal 105 ayat (2) berbunyi : Keputusan

), tidak pernah memberikan kuasa, tidak pernahmenandatangani RUPS dan/atau dokumen dalam bentuk apapun;Halaman 31 dari 73 halaman.

Karena harus dapat dibuktikan terlebihdahulu dari segi aspek keperdataan, untuk menentukan sah atau tidaknyasuatu penyelenggaraan RUPS, benar atau tidaknya suatu pengalihansaham, dan sengketasengketa kerperdataan lainnya.

suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS