suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS

Radio Suara Situbondo pada tahun 2005 tidak pernahmelaksanakan RUPS; Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan, LaporanKeuangan Tahunan, Neraca Rugi Laba, Laporan arus Kas PT, LaporanPerubahan Ekuitas dll; Bahwa sejak bulan September 2012 Direktur Utama bernama Ir.

Radio Suara Situbondo adalah asset dari Pemkab Situbondo;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa PT.Radio Suara Situbondo mengadakan RUPS;4.

Radio SuaraSitubondo dan menetapkan Doktorandus Haji SURADJI, Magister Managemensebagai likuidator yang bertugas melakukan pemberesan harta kekayaanPerseroan dalam proses likuidasi, karena Pemohon selaku Pemegang Saham PT.Radio Suara Situbondo sebesar 99 % beralasan Perseroan tersebut sudah tidakmungkin untuk dilanjutkan, serta untuk mengadakan RUPS tidak mungkin lagidapat diselenggarakan karena para pihak yang terkait untuk diundangmengadakan RUPS tidak pernah hadir dan tidak ada tanggapan, sehingga

Radio Suara Situbondo tahun 2005 sampaidengan sekarang belum pernah diadakan RUPS maupun RUPS Luar Biasa,Pemohon sudah berusaha untuk diadakan RUPS kepada para pemegangsaham tetapi tidak dapat terselenggara karena tidak ada tanggapan dan PT.Radio Suara Situbondo dan sejak tahun 2014 sudah tidak beropersional lagidan selalu merugi serta assetnya sudah berkurang karenahilangsebagaimana jawaban Para Termohon dan sudah menjadi temuan BPK danInspektorat ketika dilakukan pemeriksaan, sebagaimana bukti

Bahwa selama berdiri PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar ParaPenggugat tetap sebagai pemegang saham yang signifikan dan telah pulamelakukan RUPS sekali setahun yang dihadiri oleh para pemegang sahamatau yang dikuasakan oleh pemegang saham untuk mendengarkan laporanpertanggungjawaban, laporan keuangan, rencana anggaran belanja tahunberjalan, dan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Pengurus PT HorasInsani Abadi Pematang Siantar;.

Bahwa terhadap sertifikat saham milik Para Penggugat tersebut ParaPenggugat telah berulang kali memintanya kepada Pengurus PT HorasInsani Abadi baik setiap dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melaluisurat secara tertulis dan lisan namun kenyataannya sampai saat ini sertifikatsaham milik Para Penggugat tak pernah diterima;8.

Bahwa Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni2012, 5 Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 3 Maret 2008, 8 Maret 2008, 14 Juni2012, 9 Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 4 Juni 2007,22 Juni 2007 dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yang diminta padawaktu RUPS tahunan pada waktu RUPS, namun terhadap surat ParaPenggugat tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya;9.

tahunan;(4) Para Pengurus telah melakukan perbuatanperbuatan hukum secarasepihak atas dan untuk PT Horas Insani Abadi Pematang Siantarpadahal setiap keputusan haruslah diambil melalui RUPS;(5) Membuat pernyataan tentang datadata PT Horas Insani AbadiPematang Siantar yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada para pemegang saham di PTI Horas Insani AbadiHal. 6 dari 33 hal.

KrismanGirsang (Direktur dan Komisaris PT HIA) Hasil RUPS tanggal 27 November2004, karena sejak awal prosedur dan tata cara pemilihan sudah cacathukum dan Para Penggugat tidak mengakuinya dan oleh karena dipaksakanoleh RUPS maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri PMS dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2005/PNPms dan telahdiputus tanggal 1 Desember 2005, dengan amar putusannya pada intinyamenyatakan kepengurusan Dr. Ontang Tampubolon dengan Dr.

CITRA BAHARI PERMAIdengan PERTAMINA;Bahwa Merujuk pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas(UUPT) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan dalam suatu Perseroan Terbatas wajib diadakan dalam jangkawaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Dalam RUPS tahunan tersebut, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sekurangkurangnya sebagai berikut (lihat Pasal 66ayat 2 UUPT):a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun

Pasal 79 ayat(1) UUPT mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahuluidengan pemanggilan RUPS, di mana padaPasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima. Apabila tidak menyelenggarakan RUPStahunan, direksi dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya terhadapperseroan;.

Utr.seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organperseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewankomisaris, apalagi pemegang saham.Bahwa dengan demikian, Direksi tetap wajib menyelenggarakan RUPSTahunan sebagai salah satu kewajibannya menjalankan kepengurusanperseroan sebaikbaiknya dengan memberikan laporan tahunan Perseroandalam RUPS Tahunan.Bahwapadaprinsipnya RUPS Tahunandiadakan untuk mengesahkanperbuatanhukumdireksi, rencanakerja, alokasi dana, sertalaporankegiatan

Utr.16.17.e = Pinjaman Lambok Rekan Kapten Rp. 75.000.000, e Pinjaman Kapten Rp. 400.000.000,e Pinjaman Asep Pertamina/teman KaptenRp. 240.000.000,TOTAL RP.1.762.000.000,Bahwa oleh karena pentingnya laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan pengesahan perbuatan hukum Direksi tersebut, dikarenakansudah lewat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, maka tidak dapat lagidibuat RUPS tahunan, untuk itu laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan penggunaan kekayaan Perseroan dan lainlain

Majelis Hakim perkara a quo berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI(INGKAR JANJI);Memerintahkan kepada TERGUGAT bersamasama PENGGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT.

Golden Hui yang diaktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di KabupatenSemarang setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Golden Hui;Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui lagikarena tidak terdapat di dalam Aktaakta yang dibuat berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui. Dan setelah melaluiproses persidangan, maka perkara tersebut telah diputus pada tanggal 22Oktober 2007 dengan Amar Putusan :Mengadilil. DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Illl DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;15. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No.

Register 13 /Pdt.G / 2007 / PN.Smg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaaktayang dimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat II (NURANDAYANI) yang berhak mewakili kKepentingan hukum PT. Golden Hui...16.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahanharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS- LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.22. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Bank Maluku hanya dikenal 2 (Dua) forum RUPSyaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkan mengenai RUPSTerbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar;Bahwa Sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harus dipimpin olehKomisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapat dipimpin olehsalah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untuk dibuatkan BeritaAcaranya dan selanjutnya keputusanRUPS ditandantangani olehKomisaris Utama / Komisaris selaku Wakil Pemegang Saham;Bahan Terkait dengan pelaksanaan RUPS

Yang adahanyalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;Bahwa saksi pernah melihat RUPS Terbatas sepintas sajadan yang saksi lihat menandatangani RUPS Terbatas adalahGubernur dan Walikota;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RUPS Terbatas;Bahwa yang harus hadir saat adanya RUPS Terbatas adalahpemegang;Bahwa saat diadakan RUPS harus ada Berita Acara danNotaris juga hadir saat itu;Bahwa dalam RUPS Terbatas ada Berita Acara dan Notarisyanghadir saat itu;Bahwa Gubernur menandatangani RUPS Terbatas di

Undangan biasanya diterima 14 (empat belashari) sebelum RUPS dilaksanakan. Hasil RUPS tersebut harusdibuat surat, notaris mencatat dan mensahkan dan ada daftarhadir RUPS.

dasar pasal 10;Bahwa Ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuarbiasa;Bahwa Tidak ada RUPS Terbatas;Bahwa Semua pemegang saham wajib diundang untuk hadir diRUPS;Bahwa Di dalam RUPS, Pemegang Saham Pengendali (PSP)tidak disebutkan wajib hadir;Bahwa RUPS wajib dipimpin oleh Komisaris.

persetujuan dari PSP, PT Bank Malukumembuat RUPS Terbatas;Bahwa yang membuat RUPS Terbatas adalah Divisi RenstraCorsec yang Ketua Divisinya adalah saudara Petro Tentua, SEserta bagian teknisnya adalah Terdakwa;Bahwa yang membawa RUPS Terbatas untuk ditanda tanganioleh PSP adalah saksi Izaac Thenu dan saat itu setahu saksiIZaac Thenu juga membawa SKSK yang lainnya bersamaandengan RUPS Terbatas tersebut;Bahwa PSP menandatangani RUPS Terbatas di Jakarta;Bahwa dalam pelaksanaannya, RUPS Terbatas tidak

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertarapat.Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalambentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turutmenghadiri kegiatan RUPS tersebut.

RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS2 Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS dibuat dengan akta notarisSecara di bawah tangan (underhand)Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisadisebut notulen atau risalah.

Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegangsaham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas danmemutuskan halhal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkunganperseroan sendiri, dan keputusankeputusan dari RUPS tersebut tidakmemerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepadaMenhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegangsaham Perseroan Notulen/Risalah;RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.Penandatangan dengan Akta NotarisHalaman

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan RUPS secara fisik dengan ketentuan semua PemegangSaham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Sahammemberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara tertulisserta menandatangani persetujuan tersebut.

tatacara pencalonan anggota Direksi.Pasal 96 ayat (1) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:Ketentuan tentang besarangaji dan tunjangananggota Direksiditetapkanberdasarkan RUPS.Pasal 105 ayat (1) dan (5) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan Ssewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebut alasannya;(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnva RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);C. tanggal

Indonakano, Majelis Hakim Agungmenyatakan:Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi)mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Direktur Keuangandiangkat berdasarkan RUPS Perseroan Tergugat, karenanya sesuaiPasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2004 Penggugat tidak masuk pengertianPekerja sehingga sesuai Pasal 56 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tidakmenjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa danmengadili perkara aquo .b.

Penggugat adalah direktur yang diangkat oleh RUPS;b. saat diberhentikan oleh RUPS Penggugat menjabat sebagai DirekturKeuangan;Halaman 22 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PSTc. pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugat berdasarkan UUNo. 40/2007.Berdasarkan faktafakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya tersebutterbukti antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perselisihan hubunganindustrial mengenai PHK sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13/2003 dan UUNo. 2/2004.Karena tidak

Dilain pihak Tergugat mendalilkan tidak melakukanPHK terhadap Penggugat, karena jabatan Penggugat sebagai Direktur yangdiangkat oleh RUPS dan diberhentikan oleh RUPS, Penggugat menjabat sebagaiDirektur Keuangan, dan pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugatberdasarkan UU No. 40/2007.Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak memberikan keterangandan pendapat yang bertolak belakang maka untuk itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan kedua aspek ini lebih lanjut dengan memperhatikan buktibukt

BIA telah datangmenghadap Tergugat V untuk mengaktakan Notulen hasil RUPS PT.Bandung Internasional Aviation tanggal 28 April 2011, yang menyatakanbahwa hasil RUPS PT.

Ketentuan penyelenggaraan RUPS lainnya diatur padaPasal 78 ayat (4) UUPT dan berdasarkan Pasal 79 ayat (5) yangberbunyi:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima..Berdasarkan permintaan penyelenggaran RUPS tersebut, maka IKHSANAMIN selaku Direktur Tergugat IV yang SAH mengirimkan PanggilanRUPS melalui surat tercatat tertanggal 30 Maret 2016 ditujukan kepadaseluruh Pemegang Saham Tergugat

, hanya karena Tergugat Vmenerangkan bahwa foto copy notulen RUPS yang bersangkutandilekatkan pada asli akta ini, padahal logikanya tidak akan ada foto copykalau tidak ada Aslinya, yang jelas jelas dalam Notulen RUPS yangbersangkutan Penggugat dan Turut Tergugat menanda tanganinya ;.

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa perubahan anggarandasar merupakan perbuatan keperdataan yang tidak melibatkan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia sama sekali, bahkan Menteri pun tidakmengetahui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehinggauntuk menjamin kebenaran atas RUPS dan hasil kesepakatannya harusdituangkan ke dalam Akta Notaris agar dapat dijadikan sebagai bukti otentikatas adanya RUPS dimaksud berikut hasil keputusannya.

HENDRA HARYANSYAH;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.l11 yaitu NotulenRUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.II6 yaitu Rapat Umum PemegangHalaman 283 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Bandung Internasional Aviation,bukti T.1ll11 yaitu Notulen RUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.1V11 yaituRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSIuntuk sebahagian;

1. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

C2-9519- HT.01.01.Th.89, tanggal 14 Oktober 1989, dan telah diumumkan da lam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514;

b).Akta Berita Acara RUPS No. 42, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat oleh Haryati Surachman, SH., Notaris di Jakarta; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

C2-11847- HT.01.04.Th.95, tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514

1. Akta Berita Acara RUPS-LB No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, SH., Notaris di Semarang. Akta ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT. PUTERA PANDAWA ASLI adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian Asli Setoran Modal ;
2. Perubahan Susunan Pengurus.

Nomor 227 K/Pdt/2018Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasidan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa pokok perkara dalam perlawanan a quo adalah mengenai sahtidak sahnya perbuatan Para Terlawan mengajukan permohonanpenetapan izin menyelenggarakan RUPS PT Liang Hok HandelMaatschappij NV dan sahtidak sahnya Penetapan Pengadilan Nomor394

Agung putusan Judex Facti sudah tepatdan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbanganyang cukup terhadap semua dalil serta bukti yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi, dan berdasarkanpertimbangan tersebut terbukti bahwa Para Termohon Kasasi adalahpemegang saham sekitar 1/10 dari jumlah seluruh saham sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas berhak mengajukan permohonan penetapan kepadapengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

Bahwa terbukti Direksidan Komisaris telah meninggal dunia dan telah dilakukan RUPSLBsebanyak 2 kali tetapi tidak memenuhi kuorum sehingga tindakan ParaTermohon Kasasi mengajukan permohonan penetapan izinmenyelenggarakan RUPS adalah perbuatan sah. Bahwa tidak adabukti bahwa Penetapan Pengadilan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN Smg.,adalah penetapan cacat secara hukum.

Bahwa almarhum XXXX disamping meninggalkan ahli waris, jugameninggalkan harta peninggalan berupa surat saham sebanyak 116( seratus enam belas) lembar, pada Perseroan Terbatas ( PT ) XXXX,berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Perseroan Terbatas PT. XXXX,tanggal 31 Oktober 2012, akta No. 62, dibuat / dinadapan Tosin, S.H.,Notaris di Surabaya, Komplek Pertokoan Bunguran Megah, JalanBunguran 63 Surabaya ;.

Menetapkan Pemohon selaku kuasa mewakili ke 3 ( tiga ) anak yang belumcukup umur untuk menjual atas saham sebanyak 116 (seratus enam belas )lembar, pada Perseroan Terbatas ( PT ) XXXX, berkedudukan di Surabaya,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) Perseroan Terbatas PT. XXXX, tanggal 31 Oktober 2012, akta No.62, dibuat / dihadapan Tosin, S.H., Notaris di Surabaya, Komplek PertokoanBunguran Megah, XXXX Surabaya ;4.

NurSyahbani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup yangditandai dengan (P.7) ;Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578KM080420140008 atasnama XXXX, yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal08 April 2014, dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup yang ditandaidengan ( P.8) ;Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 16 April 2014, dicocokkandengan aslinya bermaterai cukup yang ditandai dengan ( P.9 ) ;Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Atas dasar tersebut pula,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dancakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap dirianak tersebut maupun terhadap hartaharta yang menjadi hak anak anaktersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) Perseroan Terbatas PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili ke 3 (tiga) orang anakkandungnya yang bernama XXXX bin XXXX, XXXX bin XXXX dan XXXXbinti XXXX, guna menjual atas :Saham sebanyak 116 (seratus enam belas ribu) lembar, pada PerseroanTerbatas ( PT ) XXXX, berkedudukan di Surabaya, sebagaimana9tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )Perseroan Terbatas PT.

KPC tentang tambahan AgendaPembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5% saham PT.KTE ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT.KTE No. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPCtermasuk rencana penjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT. KTE, hasil RUPSmengangkat Anung Nugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasingselaku Dirut dan Direktur PT.

KTE untuk menghadiri RUPS PT.KPC ;Surat tanggal 24 April 2006, No. 025/A3/KTE/04/06, Dirut PT. KTEmenyampaikan kepada Dirut PT. KPC tentang tambahan AgendaPembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5% saham PT. KTE ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT.KTE No. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPCtermasuk rencana penjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT.

KPCBahwa pada tanggal 20 April 2006 dilakukan RUPS PT. KTE yangdihadiri oleh Wakil Bupati selaku Pemegang Saham PT. KTI HasilRUPS tersebut mengangkat Pemohon Peninjauan Kembali danApidian Tri Wahyudi sebagai Dirut dan Direktur PT. KTE sebagimanatertuang dalam Akta No. 21 Notaris Ilham Mahyudin, S.H.,Sp.N.tanggal 20 April 2006 mengenai RUPS PT. KTE (bukti T20) ;Bahwa berdasarkan RUPS itu pula disepakati bahwa penjualan 5%saham milik PT. KTE pada PT.

No. 88 PK/PID.SUS/2015Bahwa berdasarkan keputusan RUPS yang merupakan pemegangkekuasaan tertinggi suatu perseroan terbatas, maka PemohonPeninjauan Kembali selaku Dirut PT. KTE menurut hukum PT wajibuntuk melakukan segala keputusan RUPS. Oleh karenanya makapada tanggal 24 April 2006, Dirut PT. KTE menyampaikan Surat No.025/A3/PT.KTE/04/06 kepada Dirut PT. KPC tentang tambahanagenda pembahasan RUPS KPC untuk memperoleh persetujuandalam RUPS tentang rencana penjualan 5% saham PT.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b.Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;Bahwa, halhal tersebut di atas adalah yang menjadi dasar atas diadakannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret2012 di Arjuna Room, Hotel Regent, JI.

Hardlent MedikaHusada;Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012adalah sah menurut hukum;Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

HardlentMedika Husada perihal permohonan untuk diadakan RUPS pada tanggal 5 Maret2012 dengan agenda: Pertanggungjawaban Direksi (bukti P14), kemudianTerbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menjawab melalui suratdimana Terbanding semula Penggugat mau melaksanakan RUPS setelah ParaPembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat memberikan dokumensertifikat saham dan bukti penyetoran modal (bukti P 15, P 17, P 18, P 19)selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Arjuno Room Hotel

No. 679 K/Pdt/20143030Malang, para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya HendriSoetanto (anak Tergugat IT) dan kuasanya serta Notaris dan pihak Terbanding semulaPenggugat yang dihadiri Kepala Divisi Keuangan telah mengadakan RUPS LB sesuaidengan agenda, akan tetapi kuasa Terbanding semula Penggugat tidak setuju untukmengadakan RUPS LB, karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IItidak dapat memperlihatkan bukti sebagai penyetor modal/saham PT.

HardlentMedika Husada, kemudian keluar dan tidak mengikuti RUPS LB tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar PT.

Borneo Suktar Mining, hibah mana telahdisetujui oleh RUPS LB PT.

Jauhari telah disetujui oleh RUPS LBPT. Bengkulu Mega Quantum tanggal 31Agustus 2010, telah dibuat aktanyaoleh Pembanding I akta No.12 tanggal 27 September 2010 adalah dasar hukumyang bertentangan dengan fakta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebutkarena RUPS LB PT.

Bengkulu Mega Quantum No. 12 tanggal 12 juli 2010hanyalah keputusan rapat menyetujui dan mengesahkan penggantian YuanRusagi Sang selaku Presiden Direktur dan mengesahkan pengangkatan Jauharidan RUPS LB tidak kalimat persetujuan tentang hibah ; . Bahwa, dengan adanya surat PT.

Bahwa, tidak ada RUPS LB PT. Bengkulu Mega Quantum yangmemberikan kewenangan kepada Jauhari selaku Direktur Utama PT.Bengkulu Mega Quantum untuk melakukan hibah 1800 lembar sahamkepada Hakman Novi dan Nurul Awalyah.Untuk lebih lengkapnya memori banding Pembanding III tersebut dianggapmenyatu dengan putusan ini.

Borneo Suktan Mining, hibah mana setelahdisetujui oleh RUPS LB PT.

PTJ.PDT.1491.2438.2000 di atas.Bahwa maka berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal66 dan 67 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995, Pelawan meminta ijin kepadaKetua Pengadilan Negeri dari tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebutagar diperkenankan menyelenggarakan RUPS sendiri, in casu kepadaPengadilan Negeri Banjarmasin ;Pasal 66(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganPerseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

yang berkaitan dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (8).Pasal 67(1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk :a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;ataub. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)

apabila Direksi atau Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmenetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS sertamenunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang iniatau Anggaran Dasar.(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atauKomisaris untuk hadir.(

Heemskerk, xeventiende druk, Uitgeveri; Lemma BV, Utrecht, 1994).Bahwa menurut UndangUndang No.1 tahun 1955 tentang PerseroanTerbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah hak dankewenangan para pemegang saham, sehingga putusan Provisi a quo yangmelarang pemegang saham mengadakan RUPS adalah bertentangan denganUndangUndang yang berlaku.

izin kepada Para Pelawan untukmenyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT Wijaya TriutamaPlywood ;e Bahwa karenanya berdasarkan hukum, Para Pelawan telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Januari 2001 dengandihadiri oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemarta, Sarjana Hukum,yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Rapat PT WijayaTriutama Plywood Industry Nomor 3 tanggal 10 Januari 2000 ;3.

semulaTergugat), Terlawan (Semula Penggugat) dan EkoNugroho tersebut dengan cara Eko Nugrohomembeli saham Turut Terlawan (Ssemula TurutTergugat) untuk menambah saham yangHalaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT BDG3.1.3.3.3.1.3.4.dimilikinya pada Turut Terlawan (semula TurutTergugat) tersebut, sedangkan saham Pelawan(semula Tergugat) dan Terlawan (semulaPenggugat) yang akan dibeli cukup dititipkan padasaham PT Makira Nature;Bahwa selanjutnya, guna menindaklanjuti MoAtersebut, dalam RUPS

tersebutTerlawan (Semula Penggugat) didudukan sebagaiDirektur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffee Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralinan sahamTurut Terlawan (Semula Turut Tergugat) serta telahdibuatkan Akta RUPS No. 7 yang sesuaikesepakatan bahwa PT Makira Nature telah dititipisaham

52 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT BDGSaOeels3.5.3.3.oleh Pelawan (semula Tergugat), Terlawan(Semula Penggugat) dan Eko Nugroho tersebutdengan cara Eko Nugroho membeli saham TurutTerlawan (semula Turut Tergugat) untukmenambah saham yang dimilikinya pada TurutTerlawan (Semula Turut Tergugat) tersebut,sedangkan saham Pelawan (Semula Tergugat) danTerlawan (Semula Penggugat) yang akan dibellcukup dititipkan pada saham PT Makira Nature;Bahwa selanjutnya, guna menindaklanjuti MoAtersebut, dalam RUPS

tersebutTerlawan (Semula Penggugat) didudukan sebagaiDirektur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan berita acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffe Bean Tebet Indah Square, dan telahdiadakannya RUPS tentang peralihan saham TurutHalaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT BDGTerlawan (Ssemula Turut Tergugat) serta telahdibuatkan Akta RUPS No. 7

tersebut Terlawan(Semula Penggugat) didudukan sebagaiDirektur Turut Terlawan (Ssemula TurutTergugat), dan Berita Acara RUPS tersebutdicatat dalam Akta Notaris Nomor 07 tanggal13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telahdibuat kesepakatan dalam MOA pada tanggal6 Agustus 2012 di Coffe Bean Tebet IndahSquare, dan telah diadakannya RUPStentang peralihan saham Turut Terlawan(semula Turut Tergugat) serta telah dibuatkanAkta RUPS No. 7 yang sesuai kesepakatanbahwa PT Makira Nature telah dititipi

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB);Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hukummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa, PT.

Husny Lee Mining sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hokummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat bukanlah pihak/Pembeli yang beritikad baik.Menyatakan batal serta tidak mempunyai nilai serta kKekuatan hukum AktaNomor 64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjangterkait penjualan saham

sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukanpermohonan Sita Revindikatoer namun ditolak oleh Majelis Hakimbertentangan dengan pasal 1977 KUHPerdata serta Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonanagar Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalambentuk apapun termasuk pengalihan saham milik Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi sebesar 70% (persen) pada PT Husny LeeMining juga Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi agarTergugat tidak melakukan RUPS

Batang , yang sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2014 terdakwa diangkatmenjadi Direktur Utama PT Batang Alum Industrie, PT Indonesia MikiIndustries dan PT Sumbertex berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dihadiri oleh Sdr.

adalah Sadr.Kaleb Solaiman sebagai Direktur Batang Alum industrie berdasarkankebijakan perusahaan., adapun Laptop tersebut diberikan sebelum terdakwaHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.menjadi Direktur Utama karena sesuai dengan permintaan terdakwa danapabila sudah diangkat resmi menjadi Direktur Utama terdakwa sudah dapatmengoperasionalkan laptop tersebut dan urusan tentang pekerjaanperusahaan dapat berjalan dengan lancar, kemudian berdasarkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

karyawanperusahaan di tempat saksi bekerja ;Bahwa setelah menjabat sebagai CEO , Terdakwa mendapatfasilitas sesuai Terms of Appointment yaitu poin Remunerasi ;Bahwa saksi menjelaskan hakhak yang diperoleh Terdakwaadalah antara lain : Gaji Bruto bulanan , TunjanganTransportasi bruto bulanan , Tunjangan Hari Raya , TunjanganKesehatan , asuransi kesehatan perusahaan , Tunjanganfasilitas komputer / laptop , telepon seluler / handphone dancuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;Bahwa berdasarkan RUPS

Teram ofAppointment yang saksi buat di jakarta ;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.12Bahwa dalam Terms of appointment tersebut terdapat poinremuneration yang semua hakhak Terdakwatertuangdidalamnya ;Bahwa setelan Terdakwa setuju kemudian Terdakwatandatangani dan kemudian dikirim lewat email;Bahwa Terdakwa memperoleh sarana dari perusahaan sepertilaptop merk sony vaio ;Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 , Terdakwaberdasarkan RUPS sudah tidak lagi menjadi Direktur UtamaPT.Batang

.14.318.000, (empat belas juta tiga ratus delapan belas riburupiah) ;Bahwa saksi Phllip S.Widjaja , MSc pada tanggal 12 Nopember2014 di jakarta bertemu dengan Terdakwa dan dalampertemuan tersebut saksi Phillip sebagai komisaris PT BatangAlum Industri mengatakan bahwa Terdakwa mendapatterminasi atau diakhiri sebagai CEO PT Batang Alum Industrisampai dengan tanggal 26 Desember 2014 namun Terdakwamasih mendapat gaji akan tetapi sejak tanggal 27 Nopember2014 , berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS