Operasi Peleburan Aplos Bpada Koordinator Regu Operasi Peleburan Sub Bagian Peleburan Aplos B;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkandengan bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwamerupakan karyawan tetap dan mendapatkan gaji per bulannya Rp5.120.872,00 (Lima juta seratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh duarupiah) dari Unit Metalurgi PT Timah, Tbk Muntok sebagai Officer, Anggota ReguOperasi Peleburan Aplos B pada Koordinator Regu Operasi Peleburan SubBagian

Rosyadi Badar, M.Pdi selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggoberdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kw. 13.1/2/Kp.07.6/1284/SK/2005 tanggal 8 April 2005, sebagai orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan Drs.

AdministrasiJakarta BaratBahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 311 Tahun 2019 tentangPengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Dan DariLuar Jabatan Pengawas (Eselon IV) Pegawai negeri Sipil KotaAdministrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Atas Nama Marwan Saari, SH dan KawanKawansebanyak 107 (Seratus Tujuh) orang tanggal 22 Februari 2019, joSurat Pernyataan Pelantikan tertanggal 27 Februari 2019 TurutTergugat diangkat dalam Jabatan kepala Subbagian

Sosial,Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Baratdan telah dilantik olen Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal25 Februari 2019.Bahwa Turut Tergugat menerima relaas panggilan sidangperkara Nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 26 Februari2019 yang notabene pada tanggal tersebut sudah tidak lagimenjabat sebagai Lurah Semanan Kota Administrasi Jakarta Baratkarena sudah menempati jabatan barn kepala Subbagian Sosial,Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kota Administrasi JakartaBarat.Bahwa

tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Ajrisa Windra (Kepala UPTD UPCA)(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita) Acara Permintaan Keterangan Nomor 31/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 16 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Ajrisa Windra (Kepala UPTD UPCA)(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 46/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 21 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian

TataUsaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 52/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 25 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian TataUsaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Halaman 60 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.T 18.3T19T20.1T 20.2T21.1T21.2T21.3T214T21.5T21.6Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 53/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal

25 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian TataUsaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 44/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 20 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Sdri.

M.Fil.1Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian padaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah KementerianAgama. Provinsi Jawa Timur;3. MARKUS, S.Pd. MMPd;Kepala Subbagian Informasi Dan Humas pada BagianTata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;4. Drs.

MOH.EFSAT, MHI;Kepala Subbagian Hukum dan KUB pada Bagian TataUsaha Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Timur;Kesemuanya memilin kedudukan pada KantorWilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Jl.Raya Bandara Juanda No 26 Sidoarjo, selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 21/PENMH/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim;2.

Klatensejak tanggal 1 Oktober 1987 atas dasar SK BKN Nomor lupa tahun 19987,dan penempatan berdasarkan SK Bupati Klaten No. lupa, tahun 1987 di Subbagian kependudukan bagian pemerintahan .e Bahwa sekarang jabatan Terdakwa sebagai staf pendaftaran penduduk, adapuntugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :1.Pendaftaran bidang administrasi kependudukan.2.Evaluasi dan monitoring kelahiran, kematian, pindah penduduk danpenduduk datang. 3.Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

mengajukangugatan rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut padabagian Rekonvensi, di bawah ini;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi didalam gugatan rekonvensinya mengajukan agar TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddahselama Termohon Konvensi menjalani masa iddah, yakni 3 bulan atau 90(sembilan puluh) hari, dan juga mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ,sebagai mana telah tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dalam subbagian

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial:;Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial:;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial:;g.

Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial:;i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,pbedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.

;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setdakab. Magetan;3. Nama : Arief Rachman, S.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi, Informsi danKajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.Magetan;Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jl.Basuki Rahmat Timur 1 Magetan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/23/Pan.

., M.Hum; Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenSleman; Ishadi Zayid, S.H; Kepala Subbagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Sleman; Ir. Rin Andrijati, MT; Hal. 4 dari 123 hal. Putusan No. 18/G/2015/PTUNYKJabatan : Kepala Bidang Perijinan Bangunan BadanPenanam Modal Dan Pelayanan PerjjinanTerpadu Kabupaten Sleman; 4. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H; Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundangundangan Bagian Hukum Setda KabupatenSleman; 5.

., M.Kn,; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian SetdaKabupaten Sleman; 6. Nama : Yuniar Sinar Pamungkas, S.H., M.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSleman;7. Nama : Bekti Wicaksono, S.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSleman;8. Nama : Daniel Kristanto Sitorus, S.H.

(Staf SubBagian Bantuan Hukum), 5. YULIA SAFITRI, SH. (Staf Sub BagianBantuan Hukum), berdasarkan surat kuasa khusus No. 82/SKA/I/2013,tanggal 25 Januari 2013, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 104/SK/2013/PN.PBR,tanggal 27 Februari 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT I;. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli saat ini bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral danBatubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan menjabarsebagai Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum yang bertugas untukmelakukan persiapan bahan pemberian pertimbangan hukum;Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah UsahaPertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas;Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan

Jabatan : Kepala SubBagian Fasilitasih. Produk Hukum Daerah ;I. NIP: 19851006 201403 1001Kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat diSoekarnoHatta Nomor 1 Lahomi, KabupatenNias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor : 180/367/Hk/2019, tertanggalHalaman 2PutusanPerkara Nomor : 186/G/2019/PTUNMDN2 JULI 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiee ee ee eee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;Telah membaca :i.

Selanjutnya dari tahun 2008sampai Tahun 2012 ditempatkan di Setda Provinsi Bali sebagai Kepala Subbagian pelayanan Publik, kemudian di Tahun 2012 di pindahkan ke BiroHalaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPSPemerintahan provinsi Bali sebagai Kepala Sub bagian Kepala Daerah.Kemudian Tahun 2014 dipindahkan ke Badan Kepegawaian Provinsi Balisebagai Kepala Sub Bidang Kepegawaian sampai Tahun 2017 dan padatanggal 3 Januari 2017 diangkat sebagai Kepala Sub Bidang di BKD sampaidengan Sekarand

Pegawai Negeri Sipil, maka dengan demikiancukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian dan terhadap objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal, sertacukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketaa quo dan mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama YudiHermawan NIP: 040062909 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk I (II/d) Staf SubBagian

. : Kepala Subbagian BantuanHukum IC Bantuan Hukum Kementerian Keuangan.8 Dewi Sri, SH. : Penangan Perkara Tingkat IIpada Biro Hukum Kementerian Keuangan.9 Dwi Susianto Guntoro, SH. : Penangan Perkara Tingkat IIpada Biro Hukum Kementerian Keuangan.10 Ristyo Weko Wismono, SH. : Pelaksana pada DirektoratHukum dan Humas DJKN.11 Calvinus Wijaksono N, SH. : Pelaksana pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan.12 Handy Trinova, SH. : Pelaksana pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan.13 Priscila Sura

Dewi Rahayu, SH. : Kepala Seksi Bantuan HukumKanwil VII DJKN Jakarta.4 Jati Wiryawan, SH. : Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Jakarta IV.5 Leny Murtiningrum, SH. : Kepala Seksi BantuanHukum I pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN.6 Yuliati Dwi Puji Hastuti, SH. : Kepala Seksi BantuanHukum III pada Direktorat Hukum dan Humas DJKN.Hal.1 dari 33 hal.Put.No.114 K/TUN/20137 Pangihutan Siagian, SH. : Kepala Subbagian BantuanHukum IC Bantuan Hukum Kementerian Keuangan.8 Dewi Sri, SH. : Penangan Perkara

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Halaman 20 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.

Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.

., S.H. selaku Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, 3. Ahmad Rizal Saifuddin, S.H.selaku Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 4. DjoenedieDodiek S., S.H. selaku Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya,5. Bagus Tirta Prawita, S.H. selaku Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, 6.

:Kepala SubBagian Bantuan Hukum I.A pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan. 5. LIMAR MARPAUNG, S.H.Kepala Sub Bagian BantuanHukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, 6.RIZAL ALPIANI, S.H. :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C padaBiro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, 7.KURNIAWAN CATUR A,S.H. :Kepala Seksi Hukum dan =Informasi Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 8. HASYA ILMAADHANA, S.H.:Penangan Perkara Tk.

., dan kawankawan, masingmasing selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi, Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas padaSekretariat Badan PPSDM Kes, Kepala Sub Bagian PertimbanganHukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum dan Organisasi,Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Badan PPSDM Kes,dan Para Perancang Peraturan Perundangundangan