Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan SuratPermohonan Musyawarah (Keberatan Administratif) atas Surat Nomor:560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret 2019 Jo. Tanda BukiPencatatan: 1850/CTT.250/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, tertanggal27 Oktober 2020, berdasarkan UndangUndang RI Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Nomor:560/7364/Disnaker tertanggal 18 Maret 2019 perihal: Tanda BuktiPencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah memenuhi syaratsebagai Obyek Sengketa dalam perkara a quo;.

"Surat Nomor: 560/7364/Disnaker,tanggaJ 18 Maret 2019, perihal: Tanda Bukti Pencatatan SerikatPekerja Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada:1. PUK PECGI FSPG PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia,Kawasan Industri Gabel, JI. Teuku Omar Km, 44 Cikarang Barat.2. SPTP SP PECGI PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia,Kawasan Industri Gobel, JI.

Bukti P8 : Surat Nomor : 560/2757/Disnaker tanggal 15 Mei2018 (fotocopy dari fotocopy) ;9. Bukti P9 : Surat Nomor : 008/BHP.K/VI/2017 tanggal 13 Juni2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;10. BuktiP10 : Surat Nomor : 560/4589/HIJamsos/VI/2017, tanggal20 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;11. BuktiP11 : Surat Nomor : 560/7364/Disnaker, tanggal 18 Maret2019 (fotocopy dari fotocopy) ;12.

Panasonic GOBEL EnergyIndonesia dengan Serikat Pekerja PanasonicGOBEL IndonesiaFederasi Serikat PekerjaPanasonic GOBEL ( Fotocopy dari Fotocopy);Keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi Nomor568/Kep.025/PKB/Disnaker/III/2018 tanggal 11Maret 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama antara PT.

Penolakan pekerja/buruh/Para Tergugat, adalah pilihanuntuk tidak mengikatkan dalam hubungan kerja maka tindakan ini merupakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pekerja/ buruh/Para Tergugat;Bahwa perundingan Bipartit maupun Tripatit yang difasilitasi Disnaker ditolakpekerja/buruh/Para Tergugat.

Padahal urusan tersebut adalahwewenang dari Disnaker;15 Bahwa dengan penolakan untuk membuat perjanjian kerja, merupakan penolakanhubungan kerja dan penolakan perintah kerja maka terjadi PHK (PemutusanHubungan Kerja) sepihak oleh Para Tergugat sudah terjadi;16 Bahwa Penggugat sudah menyampaikan panggilan atau undangan ke 1, 2 dan 3Para Tergugat di kantor Disnaker Surabaya, namun Para Tergugat menolakhadir, sehingga Para Tergugat dikualifikasikan mangkir dan kurang ada iktikadbaik untuk menyelesaikan

ParaPenggugat Rekonvensi juga melaporkan atas pelanggaran upah lembur yangselama ini tidak pernah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi karena melanggarUndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 78 ayat 2 jo. 187;14151617181920Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 bertempat di kantor Disnaker Kota Surabaya,Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengadakan perundinganyang difasilitasi atau dimediator oleh Disnaker Kota Surabaya.

Maka, sudah selayaknyaTergugat Rekonvensi mengundang pengurus Serikat Buruh Kerakyatan Basis PT.Sukolilo Surya Indah pada perundingan bipartit;UPAYA PERUNDINGAN TRIPARTITBahwa Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Januari 2013 mencatatkanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Disnaker Kota Surabaya;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya telahmengupayakan mediasi, namun tidak ada titik temu.

Yang pada akhirnyaMediator Hubungan Industrial Disnaker kota Surabaya mengeluarkan anjurandengan Nomor 46/PHK/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013, adapun isi anjuran dariMediator Hubungan Industrial Disnaker kota Surabaya, yaitu:Agar perusahaan PT. Sukolilo Surya Indah dan Group memanggil pekerja Sdri.Noer Aizah dan kawankawan (41 orang) secara tertulis untuk bekerja kembaliseperti biasa;Agar perusahaan PT. Sukolilo Surya Indah dan Group membayar upah pekerjaSdri.

Bahwa PENGGUGAT pada hari selasa tanggal 22Desember 2009, mendaftarkan Serikat Buruh (SBI CV.Nusatex) ke DISNAKER.3. Bahwa PENGGUGAT (Ketua SBI CV. Nusatex) padatanggal 5 Januari 2010, diberhentikan bekerja (PHK)dengan alasan habis kontrak.4. Bahwa PENGGUGAT (pengurus SBI CV. Nusatex) padatanggal 13 Januari 2010,. mengajukan surat tuntutankenaikan upah, hakhak normatif dan ketua SBI mintadikerjakan kembali kepada TERGUGAT.5.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, PENGGUGAT danTERGUGAT sempat melakukan perundingan dandifasilitasi oleh pihak Disnaker (Pak Kodar), tapi dalamperundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatanapapun.6. Bahwa PENGGUGAT pada hari Senin tanggal 25 Januari2010, PENGGUGAT melakukan audensi dengan DPRD(Komisi D) Kabupaten Bandung dan dihadiri oleh DinasTenaga Kerja.

Setelah pihak Dewan dan Disnaker datangke perusahaan TERGUGAT terjadi perundingan antaraDewan, Disnaker dan TERGUGAT, sementara pihakPENGGUGAT tidak dilibatkan. Hasil dari perundingantersebut Dewan maupun Disnaker menganjurkansecara lisan Supaya pihak PENGGUGAT dipekerjakankembali, tapi pihak TERGUGAT menolak anjurantersebut dengan alasan habis kontrak.7.

Nusatex tertanggal 19 Desember 2009 ;B : Surat Tanda Bukti Pencatatan dari Disnaker Kab. BandungNo. Bukti Pencatatan : 230/24HIPK/I/2010 tanggal 19Januari 2010;4: Struk upah / slip gaji buruh yang tidak memenuhiketentuan pemerintah ;5: Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Kembali + tandaterima dari pihak perusahaan CV. Nusatex tertanggal 2Juni 2010 ;6: Surat tanggapan atas anjuran dari Disnaker Kab.

Bandungnomor : 567/765HIPK.2010 tertanggal 12 Mei 2010 ;7: Surat pemmberitahuan kepada Kapolsek Solokan Jeruktertanggal 19 Januari 2010 ;8: Bukti tanda kiriman kepada Disnaker Kab. Bandung danDPRD Kab.

Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15.16.17.akhirnya mencatatkan perselisinan hubungan industrial tersebut ke DinasTenaga Kerja Batam (Disnaker Batam) yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 2930 Sekupang, Batam, pada tanggal 12 Mei 2015 (bukti P12);Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, Disnaker Batam telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat.

Namun Disnaker Batam tidak mampumendatangkan pimpinan perusahaan maupun Lim Ee Hoon Terencedengan alasan sedang berada di luar kota. Dihadapan mediator, Penggugatberhasil menghubungi handphone Lim Ee Hoon Terence yang sedangberada dilokasi perusahaan Tergugat.

Tergugat hanya diwakili oleh AliImron Mokodompit, S.H. ke kantor Disnaker Batam, dan kemudian 2 (dua)kali melakukan sidang mediasi dimana kuasa hukum Tergugat tidak dapatmenjelaskan kualitas kerja yang dibuat oleh Lim Ee Hoon Terence,sehingga Disnaker Batam tidak dapat menemukan kesalahan pekerja,namun karena dalam berita acara perundingan bipartit yang dibuat oleh AliImron Mokodompit, S.H., telah menyinggung soal kompensasi maka asumsidari Disnaker Batam bahwa pekerja telah menerima pemutusan hubungankerja

anjuran untuk kepada Tergugat untukmempekerjakan kembali Penggugat (bukti P14);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga memberikan jawabantidak sepenuhnya setuju kepada Disnaker Batam, yang artinya Tergugatjuga menolak sebahagian anjuran Disnaker Batam (bukti P15);Penggugat telah berusaha untuk datang ke perusahaanTergugat untukberdiskusi namun selalu diusir oleh security perusahaan bahkan Tergugatsampai mengancam untuk melakukan pengusiran dengan bantuan securitykawasan maupun aparat

Kepala Disnaker Batam sama sekali tidakmemanggil Tenaga Kerja Asing yang terbukti telah melakukan pelanggaranatas ijin kerja yang diberikan, bahkan tanpa rasa malu menyampaikankepada Penggugat bahwa beliau tidak mengetahui isi dari anjuran yangditandatanganinya.

Delina ;Bahwa atas perintah Tergugat, pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 10.00s/d jam 10.50 Penggugat datang ke Perusahaan untuk menghadap Personaliatetapi Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 jam 14.00 s/d 15.15 Penggugatdatang ke Perusahaan lagi untuk menghadap Personalia tetapi melalui SatpamPuji Lestari Personalia tidak mau menemui dengan alasan menghitung gaji ;Bahwa dengan upaya tersebut menemui jalan buntu, maka perkara inidiadukan ke Disnaker

No.085 PK/Pdt.Sus/2009Oleh Disnaker Surakarta mediasi dianggap gagal dan Mediator mengeluarkansurat anjuran sebagai berikut :1. Kepada pihak Perusahaan Plastik Gunung, Pucang Sawit Jebres Surakartauntuk memberikan kepada pihak Pekerja Sdr. Alfan :a. Uang Pesangon = 1 x 9 x Rp.50.000, Rp. 5.310.000,b. Uang Penghargaan = 6 x Rp. 590.000, Rp. 3.540.000,c. Uang Pengganti, Pengobatan sertaperawatan sebesar 15% x Rp.8.850.000, Rp. 1.327.500,Rp. 10.177.500, 2.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut di atasselambatlambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelan menerimasurat anjuran ini;Bahwa Penggugat menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakartamelalui surat menyatakan menerima anjuran Mediator Disnaker Surakarta,walaupun keterangan Penggugat pada saat di Disnaker Surakarta tidakdimasukkan dalam pihak pekerja di dalam surat anjuran ;Bahwa Tergugat tidak menjawab anjuran Mediator Disnaker Surakarta ;Bahwa dengan sikap Tergugat

kepada Penggugat, PUK FSPKEP SPSIPT.TRAKINDO UTAMA, Pimpinan Tongoi Papua dan DPC SPSI KabupatenMimika untuk mediasi pada hari Jumat 4 April 2008 ;Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Mediasi dihadiri Penggugat danPengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA yang ditengahi olehMediator DISNAKER Kabupaten Mimika dan akan menghindarkan pihak TongoiPapua dan DPC SPSI pada mediasi berikutnya tanggal 11 April 2008, namunHal. 8 dari 30 hal.

No.259 K/Pdt.Sus/2009Pengurus PUK FSPKEP SPSI PT.TRAKINDO UTAMA menolak mediasidilanjutkan tanpa alasan yang jelas ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 DISNAKER Kabupaten Mimikamenerbitkan surat ANJURAN dengan surat No.565/28/ANJ/IV/2008, yang padapokoknya berisi sebagai berikut :1. Dalam PP.PT.TRAKINDO UTAMA yang akan datang struktur dan skalaupah harus jelas dan transparan ;2.

No.259 K/Pdt.Sus/2009aksi mogok kerja kepada Disnaker Kabupaten Mimika No.040/PUK FSP/SPSI/PT.TTD/IV/2008 yang dilakukan pada tanggal 1823 April 2008 tanpa menjawabatau menanggapi Anjuran Disnaker secara tertulis lebih dahulu.

Para Tergugat lebih lanjut menolak perundinganbipartit dilakukan di Disnaker Kabupaten Mimika ;Bahwa atas permintaan wakil para Tergugat dari DPC SPSI, perundinganbipartit dilakukan di luar Disnaker sehingga perundingan bipartit dilanjutkan diHotel Sheraton Timika pada tanggaltanggal sebagai berikut :1.

Pemda Kabupaten melalui Disnaker Kabupaten Mimika memintaHal. 27 dari 30 hal. Put. No.259 K/Pdt.Sus/2009melakukan langkah strategis melindungi selurun karyawan PT.TUkhususnya yang melakukan aksi mogok. Kapolres Mimika supayamelakukan pengamanan terhadap karyawan PT.TU yang melakukan aksimogok ;Manakertrans supaya melakukan penyelidikan mengenai transparansi halhal yang dituntut karyawan dan memberikan sanksi kepada manajemenPT.TU ;8.

KedaungIndustrial, Ltd. untuk mengklarifikasi hal tersebut dan meminta penjelasantentang sikap perusahaan terkaitan surat penolakan anjuran pegawaimediator Disnaker Kabupaten Serang tersebut, dari pertemuan tersebut disimpulkan antara lain:a. Jawaban Tergugat melalui sdr. Widodo Widiharto sebagai HRD PT.Kedaung Industrial, Ltd. adalah tetap sesuai dengan surat Perusahaantentang penolakan anjuran mediator tanggai 26 Juni 2015 tersebut;b.

Widodo Widiharto sebagai HRD PT.Kedaung Industrial, Ltd, jelasjelas dalam pernyataannya menolak anjuranmediator Disnaker Kabupaten Serang dengan tidak mau memperkerjakankembali Penggugat pada posisi semula dan tidak membayarkan upah danhak Penggugat yang lainnya sejak bulan Maret 2014.

Kabupaten Serang yang dikeluarkanoleh Disnaker pada tanggai 26 luni 2014. dan tanggai 8 Juli 2014, atas suratundangan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat dengan niat yang baik datangdengan didampingi pengurus Serikat Pekerja dan tidak ada sikap penolakanuntuk bekerja pada posisi semula sesuai dengan anjuran Disnaker KabupatenSerang;Bahwa dari penjelasan pada poin 4 tersebut, sangat jelas Judex Facti telahmembuat kesimpulan yang salah bahwa seolaholah Pemohon Kasasi/Pengguat menolak untuk bekerja kembali

Hal ini tidak sesuai denganbunyi anjuran mediator Disnaker Kabupaten Serang tersebut, anjurantersebut telah jelas dan gamblang dalam bunyi anjuran poin 1 menyatakan:a. Agar pihak perusahaan PT Kedaung Industrial Ltd. mempekerjakankembali an. Sdr. Hengky Hartanto pada bagian/jabatan semula di PTKedaung Industrial Ltd.;b. Agar pihak perusahaan PT Kedaung Industrial Ltd., wajib membayarupah beserta hakhak lainnya kepada pekerja an.

Hengky Hartanto sebagai operator biasa selamayang bersangkutan bekerja pada PT Kedaung Industrial Ltd;Dari jawaban anjuran Termohon Kasasi dahulu Tergugat tersebut sangatjelas pada intinya menolak anjuran dari mediator Disnaker KabupatenSerang tersebut, yaitu: Menolak anjuran Mediator Disnaker Kab. Serang pada poin 1 (satu); Tidak membayar hak pekerja (upah beserta hakhak lainnya kepada pekerjaSdr. Hengky Hartanto), sejak bulan Maret sampai gugatan diajukan; Menolak anjuran agar pihak PT.

Bahwa gagalnya hasil perundingan antara Penggugat dan Tergugat padaDTKSK Kota Denpasar, maka DTKSK Kota Denpasar menyerahkan prosesperundingan selanjutnya pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi SumberDaya Mineral (Disnaker & ESDM) Provinsi Bali;10.Bahwa kemudian Disnaker & ESDM Provinsi Bali menindaklanjutinyasebagaimana surat panggilan klarifikasi/mediasi nomor 560/1403/IV/Disnaker & ESDM, tertanggal 12 Februari 2020, dan surat panggilanklarifikasi/mediasi nomor 560/260/IV/Disnaker & ESDM, tertanggal

Bahwa dari hasil perundingan tersebut didapatkan kesimpulan sebagaimanaRisalah Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial nomor 560/2983/IV/Disnaker & ESDM, tertanggal 1 April 2020, sebagai berikut:1)2)Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarioleh perjanjian kerja secara tertulis, sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 51 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan alasanbahwa Penggugat telah

Hal ini telah bertentangandengan ketentuan Pasal 156 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;5) Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tercapai kesepakatan mengenaipenyelesaian yang dilakukan pada Disnaker & ESDM Provinsi Bali danTergugat menolak anjuran dari Disnaker & ESDM Provinsi Ball.12.Bahwa oleh karena proses mediasi pada Disnaker & ESDM Provinsi Balltidak berjalan dengan baik dan tidak tercapainya kesepakatan antaraHalaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN DpsPenggugat

Berdasarkan penjelasan tersebutadalah beralasan hukum gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakanditolak;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka 13 dengan tegasTergugat tolak pula kebenarannya, dengan alasan Tergugat menerimaanjuran mediator untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagaimanadicantumkan dalam Risalah Penyelesaian Perselisinan Hubungan IndustrialHalaman 13 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps14.15.Nomor: 560/2983/IV/Disnaker&esdm tanggal 1 April 2020.

Bukti T8 : Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihnan Hubungan IndustrialNomor : 560/2983/IV/Disnaker & ESDM tanggal 1 April 2020 dari DinasTenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Ball;Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps9. Bukti T9 : Fotocopy surat jawaban Tergugat Nomor : 001/Fillet/BN/IV/2020tanggal 6 April 2020;10. Bukti T10 : Fotocopy surat panggilan (pertama) kepada Penggugat Nomor:002/Fillet/BN/IV/2020 tanggal 7 April 2020;11.

Laporanmenyesatkan Tergugat dan Tergugat Il, kemudian PegawaiPengawasan Disnaker melakukan pemeriksaan, setelah PegawaiPengawasan Disnaker memeriksa tidak menemukan sebagaimanadilaporkan, karena semua pekerja Penggugat telah ikut programJamsostek, dan hal itu dijamin dalam PKB dan nama yang dilaporkanadalah bukan pekerja melainkan mitra (Vide: Bukti P14);e.

oleh mediator Disnaker Kota Cilegon,Penggugat tetap pada keputusan yang telah dijatuhkan PHK tanpapesangon, sebaliknya Tergugat dan Il perbuatannya diakui, tetapi tetappada pendiriannya menyatakan tidak bersalah, berdalin membelaanggotanya, karenanya meminta agar tetap dipekerjakan dan dilakukanHal. 7 dari 19 hal.

Melaporkan tanpa dasar dan tanpa alasan kepada Disnaker CilegonP13 jo. T5;. Bahwa sesuai kewenangan Mahkamah Agung berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 30 menegaskankewenangan Mahkamah Agung RI bahwa: Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilanpengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c.

BPJS, karena laporan dan hasilpemeriksaan Disnaker dibantah oleh Penggugat (Vide: Bukti P14A, 14 C) dan keterangan saksi satu, saksi tiga Penggugat);Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak jelas berdasarkanpasal berapa dari UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja, Tergugat dan Tergugat II berwenang mewakiliNurcholis dan kawankawan.

Dengandemikian tindakan Tergugat dan Tergugat II/Para TermohonKasasi dalam membuat surat kepada Disnaker, dan kepadaPenggugat (Vide bukti 15 jo.

Selanjutnya AGUS SUPRIYANTO memberikomando : "ayo sekarang kita focus nyerang kebidang satker"Selanjutnya setelah orasi dari AGUS SUPRIYANTO selesaiterdakwa ALI NUR ACHMAD Alias ALI membuat tulisan padadinding kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo dengan menggunakan cat semprot (Pilox) warna hijaudengan tulisan yang bersifat penghinaan terhadap Kantor Dinas13Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan kalimat: "Disnaker Bajingan, Maling, disini bukan disnaker tapi sarangvampire

Disnaker tetapi sarangsarangvampir;=> Tulisan disini pylokfulisan ini bukan Disnakerwarna apa? tetapi sarangsarangvampirPylok warna hijau,sedangkan tulisan Jancok danlainlainya ada pylok warnahijau dan merah;= Jadi tidak semua tulisah = Ya; hijau?= Mengapa Terdakwa AliSetahu saya terdakwa Ali dandatang ke Disnaker?

rekannya dari Java Comfeed maumenanyakan penelitian dankemungkin an mau menanyakanhasil pemeriksaan, tapi yangdatang orangorang dengantibatiba dengan teriakteriak;p => Apakah Disnaker menerimayalansung Surat atawperwakilan hubungan kerjamelakukan unjuk rasa Rabthtanggal 9? 16 Apakah hasil rapatpemeriksaan sebelum atausesudah unjuk rasa?Hasilnya sesudah unjuk rasa; Apakah saudara saksi jugamenjawab surat dari rekanrekan JavaComfeed?

=> Siapakah yang menulis dan => Yang melakukan coratcoretmencoratcoret tembok adalah Ali;Disnaker ?=> Tulisan pakai pylokWarna hijau;warna apa?=> Tulisan sarang bajingapAda di tembok sebelah timur;ada disebelah mana?=> Setelah itu ada tulisapSaya belum melihat tulisanapa lagi? yang ada didepan; => Apakah saudara tahu apasaya lupa;isi orasinya? Apakah terdakwa Ali ikut Tidak;menghamburhamburkan kertas?

Disini bukan Disnaker, disinisarangsarang vampir; = Apakah ada orang => Saya tidak melihat;melakukan orasi? > sense >" snereessassssenesss .=> Tulisan pakai pylokWarna hijau;warna apa?=> Tulisan sarang bajingapAda di tembok sebelah timur;ada disebelah mana?=> Setelah itu ada tulisapSaya belum melihat tulisanapa lagi? yang ada didepan; => Apakah saudara tahu apasaya lupa;isi orasinya?

/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun2013 sebesar Rp. 1.647.687, (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus delapan puluh tujuh Rupiah); Bahwa disamping surat rekomendasi jBupati Bintan Nomor561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, yang diajukan Bupati Bintantersebut, ternyata Wakil Bupati Bintan mengajukan lagi usulan sebagaimanasuratnya Nomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan UMK Bintan

bersamadengan unsur Pemerintah dan tanpa mengikutsertakan unsur DPK.halaman 13 dari 70 halaman Pu tusan No. 03/G/2013/PTUNTPIAPINDO Bintan selaku anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bintanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 50/I/2012 tanggal 31Januari 2012, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati BintanNomor : 376/VI/2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan DewanPengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan MasaBakti 2011 2014; === = 22202 Bahwa surat Nomor : 561/ Disnaker

/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihalUsulan Penetapan UMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000, (satu jutasembilan ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintanjelas jelas telah bertentangan dengan Tata Tertib Dewan PengupahanKabupaten Bintan Masa Bakti 2011 2014, Pasal 5 tentang PengambilanKeputusan dan Pasal 6 tentang Risalah Laporan dan Naskabh; Bahwa dengan didasari surat yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bintan,Nomor : 561/Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal

/768, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Usulan PenetapanUMK Bintan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.900.000, (satu juta sembilanratus ribu Rupiah), sebagai dasar untuk menetapkan Upah MinimumKabupaten Bintan serta mengabaikan surat Bupati Bintan Nomor :561/Disnaker/752, tanggal 19 Nopember 2012, perihal UsulanPenetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan Tahun 2013sebesar Rp. 1.647.687, (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribuenam ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Surat Wakil Bupati BintanNomor : 561/ Disnaker/768, tanggal 27 Nopember 2012 tidak pernahmembatalkan surat Bupati Bintan Nomor : 561/Disnaker/752, tanggal19 Nopember 2012, sehingga ada 2 (dua) usulan Upah MinimumKabupaten Bintan tahun 2013; Adalah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara; Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah

untukmengadakan pertemuan kembali pada tanggal 16 April 2002 untukmembicarakan tuntutan karyawan mengenai : Tunjangan Perumahan : Tunjangan Keluarga , Tunjangan Transport : Tunjangan Extra Fooding , Tunjangan Jabatan : Bonus Tahunan,Dan dalam Persetujuan Bersama tersebut disepakati bahwa karyawantetap bekerja selama masa perundingan berjalan dan belummenghasilkan keputusan yang tetap ( bukti P.4) ;Bahwa pada tanggal 16 April 2002, diadakan pertemuan antarapihak Perusahaan, pihak Karyawan dan pihak Disnaker

Bagi karyawan yang sudah mendapat skorsing dan diajukan P.1PHK nya akan mendapat pesangon sebanyak 1 kali ketentuan,sedangkan selama masa skorsing akan mendapat gaji sebesar 75 %sesuai dengan peraturan yang berlaku ( Kep/Men150/2000).Prinsipnya Perusahaan akan mematuhi dan menyerahkan sepenuhnyakepada Hukum yang berlaku melalui anjuran Disnaker atauKeputusan P4P ;B.

Dan suratperingatan tersebut bukanlah untuk tindakan intimidasi maupun hukumankepada 7 orang tersebut , melainkan suatu peringatan supaya merekatidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat merubah dikemudianhari (Surat Peringatan terlampir) ;Bahwa pada tanggal O05 Juni 2002, pengacara perusahaantelah menyampaikan surat jawaban anjuran kepada pihak Disnaker (surat terlampir );Bahwa pada tanggal 11 Juni 2002, perusahaan mengadakanpertemuan dengan pihak karyawan, bertempat di Kantor Disnaker yangdihadiri

oleh DPRD dan Disnaker, guna membicarakan surat jawabananjuran dari pihak perusahaan ( surat jawaban anjuran terlampir );Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002, telah diadakan sidang anketbertempat di Gedung Jamsostek.

Karyawan menolak saran baik Disnaker maupun PK SBSI untuktidak melakukan mogok selama perundingan bahkan menyerahkanmasalah inike DPRD Batam. Hal ini menunjukkan pemaksaan danmelecehkan aparat Pemerintah yang berwenang dalam hal iniDisnaker;Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003c.

No. 82/G/ 2013/PHI.Sby. penyelesaian perselisihan kepada Disnaker Kota Malang namun juga tidak ditanggapi;1. Bahwa tanggal Agustus 2012 Penggugat mengajukan permohonan penyelesaianperselisihan kembali kepada Disnaker Kota Malang dengan tembusan Bapak Walikota Malangdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang;2.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat baru menerima surat yang dikirim kerumah Penggugat dari Disnaker Kota Malang yang menjelaskan bahwa permasalahan telahdianggap selesai dan tuntas oleh Mediator Disnaker Kota Malang, sedangkan kejanggalan dalamsurat tersebut dibuat pada tanggal 24 Juli 2012;3.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat hadir ke Disnaker Kota Malang, ditemuiIbu Mila dan menyampaikan bahwa karena Bapak sudah terima sebagian pesangon dan sudahtanda tangan maka Disnaker menganggap permasalahan antara Penggugat danTergugat sudah selesai. Penggugat hanya mengisi blanko daftar hadir yang tertulisnama Ibu Mila dan Bapak Isti serta Penggugat juga mendapatkan fotocopypenghitungan pesangon dan surat pernyataan pensiun awal;4.

Bahwa Penggugat telah meminta baik secara lisan, telfon maupun tertulis (menyurat)kepada Tergugat untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kekurangan hak melalui upah yangditerima dari BCA namun tidak mendapatkan respon positif dari Tergugat;2, Bahwa Kuasa Hukum juga telah meminta dilakukan mediasi ulang terhadappermasalahan ini pada tanggal 21 Maret 2013 namun Disnaker Kota Malangmenjelaskan bahwa mediasi ulang tidak dapat dilakukan dan bersikukuh bahwapermasalahan ketenagakerjaan antara Penggugat

Nomor 638 K/Pdt.SusPHI/20142014 dinaikkan menjadi Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),sesuai UMR setelah diingatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaMakassar di dalam Suratnya Nomor 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22Mei 2014, Perihal Anjuran;Bahwa pada saat penerimaan Penggugat sebagai Karyawan Tetap di TokoMakassar Buah, disepakati bahwa Penggugat menjabat pekerjaan sebagai StaffAdministrasi.

Pihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaMakassar mengeluarkan Anjuran vide Surat Nomor 560.568/602/Disnaker/ 2014tanggal 22 Mei 2014, yang isinya Pengusaha memberhentikan Pekerja tanpakesalahan, maka Pimpinan Toko Makassar Buah harus membayar:Uang Pesangon 2 x 5 x Rp. 1.900.000 = Rp19.000.000,00Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.900.000 = Rp 3.800.000.00 += Rp22.800.000,00Pengobatan/perumahan 15% x Rp. 22.800.000,00 = Rp 3.420.000,00Uang pengganti cuti 12/25 x Rp. 1.900.000,00 = Rp 912.000.00

Pengusaha Toko Makassar Buah,melaksanakan Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja PemerintahKota Makassar Nomor 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22 Mei 2014dan membayar semua hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu sebesar Rp27.132.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tigapuluh dua ribu rupiah);6 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut

Kota Makassar No. 560.568/602/Disnaker/V/2014 dalam bukti P5;1.Pertimbangan HukumBahwa pengusaha berwenang mengatur perusahaan termasuk penempatan kerja;Dan seterusnya;Dan seterusnya;Bahwa sdr.

Ini dapat dilihat daribukti P4 yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat hanya merupakan Suratpengaduan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat kepada Disnaker kota Makassartanggal 14 April 2014, bukan surat pengajuan permohonan pemutusan hubungankerja pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;Bahwa pihak mediator dalam mediasi perkara ini tidak memberikan putusan/anjuranPemutusan Hubungan Kerja dengan menggunakan Pasal 169 ayat (1) huruf e. danayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun

Maka pada tanggal 7 September2015 Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrialtersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (Disnaker KotaSamarinda) yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 78, Lantai Ill,Telp. (0541) 743595 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialHalaman 2 dari 13 hal. Put.

Nomor 390 K/Padt.SusPHI/201710.11.12.13.14.15.tersebut, Disnaker Kota Samarinda telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Samarinda,namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, walaupuntelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 15 September 2015 Disnaker Kota Samarinda telah mengeluarkanAnjuran Nomor 567/246/105, tanggal 15 September 2015 atas perselisihanhubungan

industrial, yaitu Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),pada intinya menganjurkan bahwa Tergugat diwajibkan membayar: uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penggantian hak dankekurangan upah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sesuai denganketentuan Pasal 164 ayat (3), Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 kepada Pengggugat;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Samarinda, artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker

Bahwa Judex Facti salah dan keliru oleh karena sematamata hanyamengikuti putusan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Samarinda,yang mana putusan anjuran tersebut hanya bersifat anjuran semata saja dantidak bersifat final, bahwa pekerjaan kontrak dalam Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Ketenagakerjaan)dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaituperjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dansifat pekerjaannya

Karawang melalui surat dengan nomor 004/AdvPPGSPB/IV/2018;Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Karawang telah melakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor 567/2813 HIPK tertanggal16 Mei 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hariSelasa tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Disnaker Kab.Karawang;Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Penggugat hadirdan Tergugat tidak menghadiri Panggilan dari Kantor DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang;Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Karawang telah melakukan

pemanggilan melalui surat dengan nomor 567/3415HIPK tertanggal18 Juni 2019, agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hariKamis tanggal 20 Juni 2019 Tempat Disnaker Kab.Karawang;Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 kedua belah pihakmenghadiri Panggilan dari Kantor Disnaker Kab.Karawang dandalam mediasi tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan;Bahwa selanjutnya Disnaker Kab.Karawang telah melakukan pemanggilan melalui surat dengan nomor 567/3529HIPK tertanggal25 Juni 2019,

agar kepada para pihak untuk dapat hadir pada hariKamis tanggal 27 Juni 2019 bertempat Disnaker Kab.Karawang;Bahwa pada hari Kamis 27 Juni 2019, kedua belah pihak hadirdalam Mediasi Tersebut diatas dan dalam mediasi tersebut tidakada kesepakatan, dan untuk selanjutnya Mediator Disnaker Kab.Karawang akan menerbitkan Anjuran tertulis;Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN.Badg.21.821.9Bahwa selanjutnya Mediator Disnaker Kab.

Karawang melalui surat 002/AdvPP GSPB/X/2019 tertanggal8 Oktober 2019 dengan menyatakan dapat menerima sebagiandan menolak sebagian anjuran tertulis yang disampaikan oleh Mediator Disnaker Kab.

Karawang telahmenerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Nomor 567/7348/HIPK, dimana pada angka 10 huruf c,Mediator Disnaker Kab. Karawang menjelaskan bahwa terhadapHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN.Badg.anjuran Mediator Disnaker Kab. Karawang nomor 567/5698/HIPKtertanggal 23 September 2019 Tergugat tidak memberikanjawaban Yang artinya Tergugat menyatakan menolak anjuran tertulis Mediator Disnaker Kab.

permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 750 K/Pdt.Sus/2010tanggal 22 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / ParaPenggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yangbergerak di bidang usaha Crum Rubber Factory dan Export Import.Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)yang disahkan pada Disnaker

Bahwa terhadap suratkedua Tergugat juga tidak menanggapi, dilanjutkan dengan surat ketiga Nomor : 12/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yang intinya tetapmeminta waktu dan tempat guna membahas draft PKB yang diajukan namun sedikitpuntidak direspon oleh Tergugat.Bahwa Penggugat juga telah mohon kepada Instansi Disnaker agar diperantaraidengan surat Nomor : 15/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/X/2008 tertanggal 23 Oktober2008.

Pada tanggal 07 Nopember 2008 Disnaker Bintan memanggil pihak Penggugatdan Tergugat, dan dalam perundingan disepakati, Sdr. YUSDI yang mewakiliPerusahaan Tergugat berjanji minta waktu paling lama (satu) bulan untuk membuatjuga draft PKB versi Tergugat.

Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan ternyata pihakTergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakan PHKterhadap Penggugat dengan alasan pengurangan Tenaga Satpam, padahal TenagaSatpam masih sangat dibutuhkan Tergugat, terbukti justru menerima personil barudengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (sembilan) orang daripada jumlah yang dikenaiPHK yang hanya 6 (enam) orang.Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintan ditolak Penggugat karena tidakmanusiawi.

Menolak Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Bintan yang tidak manusiawi.6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR :Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusanyang seadiladilnya (et aequo et bono).Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 36/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 16 Februari2010 adalah sebagai berikut :1.

No.399 K/Pdt.Sus/2011perwakilan dimanapun, sedangkan di daerah lain hanya merupakangarasi, sehingga halhal yang berkenaan dengan penempatan pekerja,kewenangan pengambilan keputusan dan lain sebagainya adalahwewenang penuh Penggugat yang berkedudukan hukum di JalanSoekarno Hatta No.54 Probolinggo ;bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, penyelesaianmasalah ketenagakerjaan menurut pendapat Penggugat bukandiselesaikan melalui Disnaker Kabupaten Jember, dan selama inipenyelesaian masalah ketenagakerjaan

baik itu PHK maupunperselisihan lainnya Penggugat selesaikan melalui DisnakerKabupaten Probolinggo, namun demikian menyikapi permasalahansaat ini Penggugat sepenuhnya kepada Disnaker Provisi Jawa Timuruntuk mendapatkan penyelesaian ;bahwa dengan adanya kenaikan BBM sekitar 104% per 1Oktober 2005 dari Rp.2.100, menjadi Rp.4.300, per liter (bukti P1terlampir) yang dibarengi dengan kenaikan tarif yang tidak seimbang37% (bukti P2 terlampir) ditambah biayabiaya lainnya yang harusditanggung perusahaan

telah berusaha melakukan advokasi terhadap kepentingan danaspirasi selurun Pekerja baik yang secara terbuka ataupun tidakterobuka menyatakan ketidaksetujuannya dengan dikeluarkannyaSK/PP, selanjutnya mohon upaya tersebut Majelis Hakim mencatatnyasebagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan ;bahwa upaya Bipartit tingkat perusahaan menemui jalanbuntu, maka SP/SK (Penggugat Rekonvensi) mengajukanpermohonan Hearning/Bipartit Plus yang disaksikan oleh LembagaEksekutif dan Lembaga Legislatii (DPRD dan Disnaker

Pada tanggal 2 Februari 2006, di Disnaker Kodya Probolinggo,Probolinggo ;d. Pada tanggal 8 Februari 2006, di RM. Padang Salero Jember ;e. Pada tanggal 22 Februari 2006, di Komisi E (Kesra) DPRD ProvinsiJawa Timur, Surbaya ;f. Pada tanggal 7 Maret 2006, (Tripartit) di Disnaker Provinsi JawaTimur, Surabaya ;g. Pada tanggal 20 Maret 2006, di DPRD Tingkat Il KabupatenJember ;h.

dan 3) ;> Uang Kompensasi Kerugian yang ditimbulkan oleh SK/PP yangcacat hukum berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) ;Bahwa jumlah nilai total atas tuntutan pesangon PHK untuk 70 orangsecara kolektif yang nama, jabatan dan masa kerjanya secaraterperinci tersebut pada lampiran gugatan ini yang menjadi satukesatuan dari isi, maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ;bahwa atas tuntutan PHK Penggugat Rekonvensi tersebut,Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya mediasi yangdilakukan Disnaker

Robertus Kuncoro Jati, Umur : 44 tahun; Jenis Kelamin : Lakilaki; Agama:Kristen; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Disnaker Kab.Sleman, DIY;Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokonya kedua orang Saksi membenarkan Terdakwa telah melanggar pasalPasal 108 ayat (1) Jo 188 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan atas keterangan Saksisaksi tersebut terdakwamembenarkan;Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan

pengawasan I; Nota pemeriksaan pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Nomor Perkara 132/Pid.C/2019/PN Smn., Hal. 1Bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang padapokoknya membenarkan dakwaan tersebut;Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggapcukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor: 132/ Pid.C / 2019 / PN.

Memerintahkan agar barang bukti berupa; Nota Pemeriksaan Pengawasan ; Nota Pemeriksaan Pengawasan II; Database Register PP Disnaker Sleman;Dikembalikan kepada PT. PT. GONGSIN INTERNASIONAL TRASINDO;4.

dalam dalamSurat Anjuran nomor: 567/5331Disnaker, yang pada pokoknya TERGUGATselaku Pengusaha berkomitmen kuat untuk tetap memberikan hakkaryawan (PENGGUGAT);Bahwa berdasarkan pada keterangan PENGGUGAT dan TERGUGATsebagaimana diuraikan dalam Surat Anjuran nomor: 5567/5331 Disnaker tersebut,maka pihak Disnaker Kota Bandung menganjurkan halhal sebagai berikut:1.

Anjuran nomor: 567/5331Disnakertersebut berdasarkan Surat Jawaban TERGUGAT tertanggal 06September 2018 atas anjuran Disnaker Kota Bandung, yang pada pokoknyaTERGUGAT menyatakan sebagai berikut:.kami Management PT Vilour Promo Indonesia dengan ini menyatakan bahwakami MENYETUJUI anjuran hasil pertemuan/mediasi yang telah disampaikan.Kami akan menindaklanjuti Surat Anjuran tersebut.Bahwa terhadap anjuran Disnaker Kota Bandung selaku Mediator tersebut diatas, pihak pekerja (PENGGUGAT) telah menyatakan

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 5sampai dengan poin 9, hal ini telah TERGUGAT tegaskan pada bagianEksepsi bahwa pihak mediator Disnaker Kota Bandung telahmemberikan anjuran terhadap proses Mediasi tersebut, yang mana anjuranmediator tersebut telah disepakati oleh para pihak (PENGGUGAT danTERGUGAT).

Bahwa sehubungan dengan anjuran dari Disnaker Kota Bandungselaku Mediator tersebut di atas, pihak pengusaha (Tergugat) telahmenyetujui anjuran sebagaimana dimaksud Surat Anjuran nomor: 567/533 1 Disnaker tersebut berdasarkan Surat Jawaban Tergugattertanggal 06 September 2018 atas anjuran Disnaker Kota Bandung, yangpada pokoknya TERGUGAT menyatakan sebagai berikut:"...kamiManagement PT Vilour Promo Indonesia dengan ini menyatakan bahwakami menyetujui anjuran hasil pertemuan/mediasi yang telah disampaikan.Kami

Bahwa terhadap anjuran Disnaker Kota Bandung tersebut, pihak pekerja(Penggugat) telah menyatakan setuju atas anjuran Disnaker Kota Bandungberdasarkan Surat Jawaban Penggugat tertanggal 8 September 2018 yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut...Pada dasarnya saya setujuatlas anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bandung... (dst).3.