peraturan perundangundanganyang bersangkutan.Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

identitaspemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Novi Istiyanto, dan sekarangPemohon bermaksud merubah namanya menjadi Navi Ahmad Istiyanto.Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut tidak adapihak yang menyatakan keberatan atas perubahan nama Pemohon dimaksud.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

Putusan Nomor 1761 K/Pid.Sus/2020Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa Ill dan Terdakwa IV tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa Ill dan Terdakwa IVtidak dapat dibenarkan, karena judex facti in casu Pengadilan TinggiSurabaya dalam mengadili perkara Para Terdakwa tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalammenguatkan atas keterbuktian

dakwaan Penuntut Umum Pasal 112Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya incasu sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan atasterbuktinya dakwaan in casu, judex facti telah dengan cermatmempertimbangkan faktafakta di persidangan dan memberikanpertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan faktafakta persidangan;Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa III dan Terdakwa IVatas keterbuktian dakwaan

Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana dalampasal 328 KUHP.

Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Mailitermengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan inisesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan.2.

Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangberisi mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana sebagaimanadalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggapi bersamasamadalam membuktikan unsurunsur tindak pidana dibawah nanti.

Bahwa benar, hal tersebut menunjukan bahwa kepergian Putribersama dengan Terdakwa dan Saksi1 adalah karena terpaksa danadanya bujukan dari Terdakwa dan Saksi1.Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke2 dalamdakwaan alternatif ke2 Membawa pergi seorang dari tempatkediamannya, telah terpenuhi.Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan OditurMiliter sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke2 Membawa pergiseorang dari tempat kediamannya, dan untuk itu pembelaan TimPenasihat Hukum sepanjang mengenai

keterbuktian unsur tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.Bahwa mengenai unsur ke3 dalam dakwaan alternatif ke2,yaitu: Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secaramelawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain,atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Katakata dengan maksud adalah merupakan pengganti katadengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan darisi Pelaku.Menurut MvT yang dimaksud

Penetapan Nomor 78/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdi mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum).Menimbang, bahwa dari keterbuktian

adalah Agustinus Noto Susanto;Menimbang, bahwa akan tetapi karena Pemohon dalam permohonannyatidak mohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam dokumendokumen yangtelah ada, maka Hakim berpendapat bahwa petitum dalam angka 2 tersebut diataslebih tepat apabila berupa pernyataan;Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pat.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasil/Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Oditur Militer dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Oditur Militer tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut: Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Militer Tinggi Medan yangmenguatkan atas keterbuktian

dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1)dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, sudah tepat dan benar karena dalammempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu, judexHalaman 6 dari 10 hal.

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat Sampai dengan 6 (enam) tahun kedepan dapat menyebabkan tidakakan ada lagi perhatian antara Penggugat dan Tergugat serta menyebabkanhak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat terabaikan

kasasi yang diajukan PemohonKasasi l/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi l/para Terdakwa danalasan kasasi pemohon kasasi II/Penuntut Umum tidak dapatHalaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4510 K/Pid.Sus/2019dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkanhukum dengan pertimbangan bahwa putusan judex facti in casuPengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan PengadilanNegeri Sidoarjo tentang keterbuktian

Oleh karena itu terhadap hal semacam initidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa alasanalasan dasar permohonan kasasi l/para Terdakwaatas keterbuktian dakwaan in casu dengan alasan putusan judexfacti tersebut tidak berdasar faktafakta di persidangan, karena tidakterdapat cukup bukti untuk dapat menyatakan kesalahan paraTerdakwa tersebut. /n casu bahwa yang dikonsumsi paraTerdakwa bukanlah Narkotika shabu melainkan tawas.

Dengan demikian, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalahsuamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10Desember 1995 menurut hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkandengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2)Angka (8) dan Pasal 66 Ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 danperubahan kedua dengan

nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSonggom Kabupaten Brebes yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat (karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukupsehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat) sebagaimanayang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon denganTermohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan padatanggal 10 Desember 1995 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Pemohon tidak pernah kembali lagi pada Termohon begitu juga Termohontidak pernah mendatangi Pemohon dan selama 5 bulan tersebut antara Pemohon danTermohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangbaik karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, begitu jugaTermohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon untuk menjadi istri Pemohonsehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensiHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 51/Padt.P/2017/PN Unrrelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

sampai dengan P6 kecuali P4, tertulis danterbaca nama pemohon adalah Gigih Handayani, yang dihubungkan denganketerangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan,Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PN Unrbahwa nama pemohon adalah sebagaimana nama yang diberikan oleh orangtuanya yaitu Gigih Handayani.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa keterbuktian

Mkd.Menimbang bahwa dari buktibukti tersebut di atas maka Pemohon telahdapat membuktikan dalil permohonannya, dan oleh karena permohonannya tersebuttidak menghalanginya karena telah pula didukung buktibukti yang cukup, makapermohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebutdalam perkara a quo, Hakim juga tidak menengarai adanya upaya penyelundupanhukum (misbruik van recht) dalam permohonan dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian

segenap posita permohonanPemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menuruthukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun dengantanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum keduapermohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohondalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya

peraturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas pribadi pemohon dalamljazah(Surat bukti P5) sebagai tahun kelahirannya adalah tahun 1991, yangHalaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Unrdihubungkan juga dengan keterangan para saksi di persidangan yang padapokok keterangan mereka, pemohon lahir tahun 1991 di rumah orang tuapemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 jugamemberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili peristiwa pentingkependudukan lainnya;Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingansepihak saja(yaitu pemohon) sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili permohonan adalah Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Acara Perdata;Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai alasan yang diajukanPemohon menyangkut keinginannya untuk melakukan perubahan tahun kelahiranpemohon, sebagaimana pokok permohonan a quo, yakni dengan alasanbahwasanya pemohon sebenarnya lahir pada tahun 1998;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidak bertentangandengan hukum;Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 135/Padt.P/2019/PN UnrMenimbang, bahwa keterbuktian

Olen karenanya untuk memilin dakwaan manayang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamperkara in casu, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakhanya berpatokan kepada terpenuhinya syarat formil pengaduanpada Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke2 huruf aKUHP semata, melainkan juga harus memperhatikan secaraseimbang antara fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan AlternatifHalaman 14daril19hal.

Nomor 79K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021MenimbangPertama Pasal 284 ayat (1) ke2 huruf a KUHP maupun fakta hukumyang mendukung keterbuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke1 KUHP,karena apabila alasan dan cara memilin dakwaan mana yang akandibuktikan dalam in casu hanya diletakkan kepada terpenuhinyasyarat formil pengaduan yang di dakwakan dalam Dakwaan AlternatifPertama Pasal 284 ayat (1) ke2 huruf a KUHP serta fakta hukumyang mendukung keterbuktian unsurunsur

membuktikan dakwaan alternatif dalam in casumenjadi sebagai berikut:Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannyatelah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Seorang pria yangturut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahulbahwa yang turut bersalah telah nikah, sebagaimanayang didakwakan oleh Oditur Militer dalam DakwaanAlternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke2a KUHP,demikian pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatan terhadap keterbuktian

Dalam pertimbangan JudexFacti tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan faktafakta kejadian.Bahwa keraguan (twijfel, doubt) dan ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty)seperti itu jelas menggambarkan juga keraguan mengenai keterbuktian kesalahanatau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan denganketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: Hakim tidak boleh menjatuhkanpidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah telah

Terdakwalah yang bersalah melakukannya.Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaransejati (meterieel waarheid, absolute truth) atas kesalahan tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal danabadi, oleh karena itu:a Kebenaran materiil (absolute) atas kesalahantindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwaharus diyakini terbukti secara bulat dan total olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut.b Keyakinan hakim atas keterbuktian

kesalahanTerdakwa akan tindak pidana yang didakwakankepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secarayuridis.c Dengan demikian keyakinan (overtuiging,convincing) atas keterbuktian kesalahan Terdakwayang didakwakan kepadanya tidak boieh dicemariatau dibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atauketidakpastian (onzekerheid, uncertainty), harusbenarbenar keyakinan itu murni dan bulat beradadalam keadaan beyond a reasonable doubt.d Bahwa keyakinan (overtuiging, convincing) Hakimyang diambil dari alat bukti

Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkarandan alasanalasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkarantersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.SkwMenimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitanerat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah

undangundang No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau Kedua terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara inheren melekat padasebuah dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam pembuktian perkara a quoMajelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yangmemiliki kualifikasi delik yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan sesuaiHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Mkddengan alur keterbuktian

serbukkristal dengan bobot 0,385 gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna biru,setelah dilakukan pemeriksaan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA,terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika, dalam persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan berupa (satu) buah topi warna putih, (satu) buah hand phone merkCross warna hitam, (satu) buah ATM BCA;Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal inifakta keterbuktian

untukdirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yangdidapat pada saat pelaku ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompokMetamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlahbarang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbuktibahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disitadalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,385 gram, maka jelas hal tersebut turutmemperteguh fakta keterbuktian

tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkanharus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruhfakta yang terungkap di persidangan serta faktorfaktor yang mempengaruhiterwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatanpendekatan tersebut, dandengan secara komprehensif mempertimbangkan faktorfaktor yang melatarbelakangiperbuatan Terdakwa, sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalamperkara a quo, serta juga fakta keterbuktian

terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP,mengenai barang bukti yang digunakan untuk perkara ini berupa :1 (satu) paket sabusabu bobot 0,385 gram, (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) buahhand phone merk Cross warna hitam, oleh karena barangbarang bukti tersebutmerupakan barangbarang yang digunakan sebagai alat di dalam tindak pidanaNarkotika sebagaimana keterbuktian

Sus/2020Umum Pasal 114 Ayat (1) yuncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidanakepada Para Terdakwa masingmasing pidana penjara selama 8 (delapan)tahun dan pidana denda masingmasing sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayardiganti pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan sudah tepatdan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan in casudan pemidanaannya, judex

Bahwa dalammemeriksa perkara Para Terdakwa di muka persidangan, judex factimendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum;Bahwa dalam mempertimbangkan atas keterbuktian Para Terdakwa atasdakwaan Penuntut Umum in casu, judex facti telah mempertimbangkandengan cermat faktafakta hukum di persidangan, yaitu Para Terdakwa telahmembeli Narkotika sabusabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di suatu tempat di KabupatenGresik.

peraturanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Unrpara saksi di persidangan yang pada pokok keterangan mereka selaras dengansuratsurat bukti yang telah diajukan Pemohon.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukung atas dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelasmenjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di

Putusan Nomor 2646 K/Pid.Sus/2020Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat HukumTerdakwa atas keterbuktian dakwaan in casu, yang pada pokoknyamohon untuk membatalkan putusan judex facti tersebut danmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena perbuatanTerdakwa in casu merupakan hubungan hukum perdata;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakanpernghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk padapemeriksaan kasasi:In casu, judex facti dalam mempertimbangkan

keterbuktian dakwaanPenuntut Umum tersebut telah dengan cermat mempertimbangkanfaktafakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT.Cahaya Sandi Pratama setelah mendapat Surat Tugas PembebasanLahan Kawasan Industri Kendal dari PT.

selain meletakkan dasar normatif kompetensiabsolut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atassecara substansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensirelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa dari keterbuktian

surat bukti P3 sampai dengan P6,tertulis dan terbaca namapemohon adalah Tawang Indiyah, yang dihubungkan dengan keterangan parasaksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa namapemohon adalah sebagaimana nama yang diberikan oleh orang tuanya yaituTawang Indiyah.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksudtidak bertentangan dengan hukum.Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 18/Padt.P/2017/PN.UnrMenimbang, bahwa keterbuktian