Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasanya GANDUNG SOEPRAPTO,SH dan OKTA ADI NUGROHO, SH,Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/Suku/BPKH/JT/IV/2016, tertanggal 1 April 2016selanjutnya disebut sebagaiag S100) 06 aPengadilan Negeri tersebut ; 2 220 nn nnn n nnn nn nnn nnn Telah membaca Permohonan Pemohon dan surat dalam berkasperkara ;

Menyatakan barang bukti berupa: point 1 56 tetap terlampir dalamberkas perkara ini, Menetapkan barang bukti pada point 57 berupa Areal Perkebunanyang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dankebun bawah yang berlokasi di desa teluk Bano , KecamatanBangko Pusako, Kab Rokan Hilir, Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkandigitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan

MULJADIHalaman 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.11.12.alias Aseng, maka Kejakasaan Negeri Rokan Hilir membuat danmenyiapkan Form BA20 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dariKejaksaan Negeri Rokan Hilir berupa Areal Perkebunan yang dikuasaiSiswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yangberlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan HilirProv Riau , yaitu di dalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH

Terdakwa sudah dimasukan ke LembagaPemasyarakatan/LP untuk menjalani hukuman pemidanaan dan barangbukti berupa Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Asengyaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasiAhli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada di dalamKawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan yang dapat dikonversi

Surat Nomor B 2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10Desember 2018, terhadap barang bukti berupa berupa ArealHalaman 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan

Surat Nomor B2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10 Desember 2018 EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No 2510 K/Pid Sus/2015 a.n Ir.SiswajaMuljadi Alias Aseng, terhadap barang bukti berupa berupa ArealPerkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahlMedan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 /Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutandengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keteranganahli dari BPKH Wilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

MARTHENLINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si bersama petugassurvey yaitu) Para Terdakwa dan petugas dariBalai Pemetaan Kawasan Hutan ( BPKH )melakukan rechek / melihat kembali hasilsurvey yang sudah ada sebelum mengambilKeputusan membuat Pertimbangan Teknis kepadaBupati Kupang, apalagi Dokumen Hasil Surveydan Sket Lokasi Rencana Penebangan' sebagaibukti hasi pemeriksaan lapangan tidakterlampir dalam laporan para terdakwa.

MARTHENLINGGI ALLO SAKKUNG.M.Si bersama petugassurvey yaitu) Para Terdakwa dan petugas dariBalai Pemetaan Kawasan Hutan ( BPKH )melakukan rechek / melihat kembali hasilsurvey yang sudah ada sebelum mengambilKeputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada41Bupati Kupang, apalagi Dokumen Hasil Surveydan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagaibukti hasi pemeriksaan lapangan tidakterlampir dalam laporan para terdakwa.

saksi JHONI HILUNGARA langsungmenghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor danmeletakkan rantai sensor pada bagian pohonkayu jati hingga pohon kayu jati tersebuttumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohonkayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah robohtersebut yang dipotong potong ukuran 2 383meter sebanyak 246 ( duaenam ) batang, volumesisanys masih tersisa didiangkut dengan menggunakantruk tidak diketahuiyangKawasan Hutan Hapit di TakariBahwa hasil Pemeriksaandilakukan oleh saksiselaku Ahli dari Balai(BPKH

Bahwa saat proses ijin akan dilakukanpemetaan di lokasi pemetaan namun petugasdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) tidak ada sehingga yang melakukanpemetaan tersebut adalah Tim Terpadu dariDinas Kehutanan Provinsi NTT dan DinasPertanian Tanaman Pangan, Perkebunan danKehutanan Kabupaten Kupang.Bahwa 2 (dua) orang staf saksi yangmelakukan pemeriksaan silang tidakmemiliki sertifikasi nmamun mereka sudahbiasa dalam pekerjaan tersebut dan sudahlama bekerja pada Dinas Kehutanan.Bahwa yang melakukan

Ukur pada Kantor Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV dimanasaksi mempunyai tugas melakukan pemetaan95kawasan hutan yang ada di wilayah XIVyakni menyangkut batas luar kawasan,batas fungsi antar kawasan hutan/hutancagar alam dan hutan lindung.BahwaAhli mempunyai Keahlian dalambidang Pemetaan (Sertifikat terlampir)Nomor : 4052/T/Pg/BDKKpg/2008 tanggal 03Desember 2008BahwaAbhli pernah datang ke lokasipenebangan untuk melakukan pemeriksaanbersama petugas dari Dinas Kehutanan,KRPH Fatuleu

Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin.Pekerjaan pembuatan parit tersebut dimaksudkan untuk mengeringkanlahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa.Halaman 4 dari 28 Hal.Put.No.147/PID.LH/2017/PT.PLG.Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 16.00 diSungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin Saksi TommyDevisa bin Santori, Jefri Mudatsir S.Psi bin Aswandi yang keduanyaadalah Anggota Polisi Polres Banyuasin dan Saksi Lukmawansyah, SHbin Wawan Supriawan yang merupakan Staf BPKH

mengerjakan penggalian parit sepanjang 15KM di Sungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin.Pekerjaan pembuatan parit tersebut dimaksudkan untuk mengeringkanlahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa.Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 16.00 diSungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin Saksi TommyDevisa bin Santori, Jefri Mudatsir S.Psi bin Aswandi yang keduanyaadalah Anggota Polisi Polres Banyuasin dan Saksi Lukmawansyah, SHbin Wawan Supriawan yang merupakan Staf BPKH

Dalam hal ini mengambildomisil i hukum pada MUHARSUKOWIRONO, SH, MH i AHMADMUTHOHAR, SH ; AHMAD RUDIFIRDAUS, SH dan GANDUNGSOEPRAPTO, SH semuanya Advokatdan Konsultan Hukum yang berkantorpada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jl. HOSHalaman dari 37 Putusan No. 413/Pdt.G/2014/PN.SmgCokroaminoto No. 23 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus(Special Power of Attorney) Nomor:092/Suku/ BPKH/JT/X/2014, tertanggal6 Oktober 2014.

Fotocopy sesuai asli Surat No. 109/Sekr/BPKH/JT/X/2014 perihal Somasi dari Badan Pembelaan DanHalaman 25 dari 37 Putusan No. 413/Pdt.G/2014/PN.SmgKonsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah tertanggal06 Oktober 2014 kepada Wismimandannie HeryHermawan (Bukti P8) ;9.

Fotocopy sesuai asli Surat No. 110/Sekr/BPKH/JT/X/2014 perihal Somasi Kedua dari BadanPembelaan Dan Konsultasi Hukum MKGR JawaTengah tertanggal O09 Oktober 2014 kepadaWismimandannie Hery Hermawan (Bukti P9) ;Menimbang, bahwa semua bukti P1 s/d bukti P9 berupa fotocopytelah dibubuhi meterai untuk suatu tanda bukti dan bukti tersebuttelah disesuaikan dengan aslinya, yaitu bukti P1 s/d P5, P7 s/d P9sedang P6, merupakan copy dari copy ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidakmengajukan saksi

tetappada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM42/BLORA/Euh.2/ 06/2015tertanggal 5 Juni 2015 atas dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPertama Bahwa terdakwa SUBROTO Bin RAMIDIN pada hari sabtu tanggal 16 MEI 2015sekira pukul 10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat di hutanpetak 127 RPH Nglencong BPKH

ditaksir sebesarRp. 250.389, (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 20013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan ;ATAUKedua Bahwa SUBRONTO Bin RAMIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalamtahun 2015 bertempat di hutan petak 127 Rph 127 Nglencong, BPKH

ARARAABADI Distrik Siak.Bahwa menurut GALANG TOTO SEJATI, S.HUT Bin SUKA selaku ahliPengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama di Kantor Balai PemantapanHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PBRKawasan Hutan (BPKH) wilayah XIXPekanbaru menerangkan bahwa PT.ARARA ABADI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.703/MenhutII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentangperubahan keputusan menteri

ARARAABADI Distrik Siak.Bahwa menurut GALANG TOTO SEJATI, S.HUT Bin SUKA selaku abhliPengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama di Kantor Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) wilayah XIXPekanbaru menerangkan bahwa PT.ARARA ABADI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.703/MenhutII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentangperubahan keputusan menteri kehutanan nomor 743/KPTSII/1996 tanggal25 Nopember 1996 tentang

sebagaiberikut dalam perkara antara:NAS RI, Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 12061970, umur : 49 Tahun,Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin : Perempuan, KewarganegaraanIndonesia, Pendidikan : Sarjana, Tempat Tinggal : Karaban RT 001 RW006, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang dalam halini memberi Kuasa, MUHARSUKO WIRONO, SH, MH, AHMADMUTHOHAR, SH, AHMAD RUDI FIRDAUS, SH dan LENY PUJIASTUTI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor AdvokatBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH

HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus (Special Power of Attorney) No.009/Suku/BPKH/JT/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020; Selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Pelawan;Lawan:SUDARMINI, bertempat tinggal di Desa Karaban RT O1 RW 06,Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati; Selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Terlawan;DanSUTRISNO Bin RASLAN, bertempat tinggal di Desa Mertakusuma RT 04RW 05, Nomor 51, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

tidak memilikihubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaandengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keteranganSaksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telahterjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidaksah/tanpa jin;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

) wilayah XX Bandar Lampungdan jabatan seharihari, Saksi adalah sebagai Pengendali EkosistemHutan Pertama;Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw Bahwa setelah melihat titik koordinat dengan melakukan pengecekanmenggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan peta hasilpemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) XX di TKP penebangan kayu yang dilakukan Terdakwaadalah benar merupakan wilayah kerja Saksi yaitu berada dalamkawasan hutan Taman Nasional

Perusakan Hutanyang berbunyi orang perseorangan yang dengan sengaja memuat,membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ ataumemiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa jin makaperbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum,dan apabila dilanggar ada pidananya yang diatur dalam pasal 83 ayat (1)huruf a undangundang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli PemetaanKawasan Hutan dari BPKH

KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) danjabatan seharihari Saksi adalah sebagai Penyuluh kehutanan pada BalaiBesar TNBBS selama 11 (Sebelas) tahun;Bahwa benar setelan melihat titik koordinat dengan melakukanpengecekan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) danHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liwpeta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

Fungsi Taman Nasionalsebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwaserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistempenyangga kehidupan; Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tidak ada izin daripihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli PemetaanKawasan Hutan dari BPKH XX Bandar Lampung ada tunggul kayu yangditemukan di lokasi penebangan jenis kayu Pule/Pulai/Pelawi (AlstoniaScholaris) didapat persesuaian dengan kayu barang bukti yangmerupakan

Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak adalahPihak yang diserahkan tanggungjawab untuk mengawasi dan menjaga keberadaanHalaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN StgHutan Wisata yang ada di Wilayah Kalimantan yang salah satunya adalah TamanWisata Baning ;3.3.

Balai Pemantapan Konservasi Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak ;Dan berkaitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1951 Tahun 2008 An.

dalam perkara ini kurang lengkap dikarenakan beberapa pihak yangsemestinya dimasukkan sebagai Para Pihak, antara lain :1.Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Sintang adalahPihak terkait yang paling bertanggung jawab langsung yang diberi tugas olehKementerian Kehutanan untuk menjaga dan melindungi ekosistem yang ada padaKawasan Hutan Wisata Baning atau Taman Wisata Alam Baning sesuai dengankewenangan yang diserahkan oleh Menteri Kehutanan ;Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak ;3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang ;Menimbang, bahwa maksud tidak lengkapnya para pihak adalah pihak yangdijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat dalam suatu perkara perdata tidak lengkap danmasih ada yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Penggugat.

menit empat puluh tujuh koma nol detik LintangSelatan) 1050 23 16,5 BT (seratus lima derajat dua puluh tiga menit enambelas koma lima detik Bujur Timur), Jarak dari Titik likatan ke TKP yaitu 557Meter (lima ratus lima puluh tujuh meter), dan Azimuth / arah datar lurus430 17 22,9 (empat puluh tiga derajat tujuh belas menit dua puluh duakoma sembilan detik) tersebut yang setelah dilakukan pengukuran/pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah XX Lampung Bengkulu (BPKH

terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari pihakyang berwenang untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasanhutan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;Keterangan Ahlil: PARLINDUNGAN NASUTION, S.H Bin RAPIUN NASUTIONdisumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.SusLH/2017/PN KlaBahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil, Pelaksana Teknis Pengukurdan Pemeta Kawasan Hutan pada BPKH

sembilanmenit empat puluh tujuh koma nol detik Lintang Selatan) 1050 23 16,5 BT(seratus lima derajat dua puluh tiga menit enam belas koma lima detik BujurTimur), Jarak dari Titik likatan ke TKP yaitu 557 Meter (lima ratus lima puluh tujuhmeter), dan Azimuth / arah datar lurus 430 17 22,9 (empat puluh tiga derajattujuh belas menit dua puluh dua koma sembilan detik) tersebut yang setelahdilakukan pengukuran/ pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung Bengkulu (BPKH

Gubernur;e Bahwa, ijin pemanfaatan APL diajukan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempatuntuk diteruskan ke Propinsi; e Bahwa, terdakwa belum pernah mengajukan izin pemanfaatanMenimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapanmembenarkannya; 2222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nce ence9 Ahli ANTON CAHYO NUGROHO, S.Hut, di bawah sumpah memberikan pendapat ataspersoalan yang dikemukakan sebagaiberikut:e Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

) wilayah VIManado sebagai ahli berdasarkan surat penunjukan Kepala BPKH Wilayah VIe Bahwa tugas dari BPKH adalah melaksanakan pemantapan Kawasan Hutan, Penilaianperubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumber dayae Bahwa Fungsi BPKH adalah antara sebagaiberikut:1 Melaksanakan identifikasi lokasi dan potensi kawasan yang akan ditunjuk;2.

dan luas kawasan taman nasional bogani nani wartabone tersebut tidak pernahberubah sampai saat ini;e Bahwa peta kawasan taman nasional bogani nani wartabone dibuat oleh balai pemantapankawasan hutan (BPKH) manado berdasarkan berita acara tata batas kawasan hutan suaka margasatwa Dumoga dan Cagar alam Bulawa wilayah Taman nasional Dumoga Bone tanggal 27Maret 1989; 22222 22222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnne Bahwa benar lokasi Mauk Desa Bumbongon, kecamatan Dumoga kabupaten Bolaangmongondow

di titik koordinat UTM 624006, 77721 masih termasuk dalam kawasan TamanNasional Bogani Nani Wartabone;e Bahwa taman nasional Bogani Nani Wartabone terdiri dari empat zona yaitu zona inti, zonarimba, zona penelitian, dan zona rehabilitasi; e Bahwa benar hanya ada satu peta kawasan hutan taman nasional bogani nani wartabone yangdibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Manado berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan; Bahwa peta kawasan hutan untuk seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara

menentukan apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan taman nasional adalahdengan menggunakan alat GPS yang berhubungan langsung ke satelit untuk mencari titikkoordinatnya selanjutnya titik koordinat tersebut dimasukan dalam aplikasi ARCGIS sehinggadiperoleh hasil masuk atau tidaknya wilayah taman nasional;e Bahwa peta kawasan pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ((UPHHK) milik terdakwayang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama denganpeta yang dikeluarkan oleh BPKH

MagnoliaBlok A 5 No. 1, Kota SemarangStatus > KawinPendidikan >: S12 HukumKTA Mulai Aktif : 30 Desember 2017 sampai dengan 30 September 2023Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jalan HOSCokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Special Power ofAttorney) Nomor : 061/Suku/BPKH/JT/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, selanjutnyadisebut sebagal: PENGGUGATMELAWANMULYO SATOTO Bin SAPANYANA

;Bahwa tanah/lahan yang Terdakwa buka tersebut berada pada titikkoordinat X=0367558 dan Y=9727495 yang masuk kedalam kawasan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts/1991 tentangluas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugasdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Sumatera Selatan danDinas

Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.Bahwa tanah/lahan yang Terdakwa buka tersebut berada pada titikkoordinat X = 0367558 dan Y=9727495 yang masuk ke dalam Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts/1991 tentangluas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Reg. 37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugasdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur,

Agro Indomas No. 018/AI-EK/HMS/04/2016 tanggal 19 April 2016 pada bulan Januari Maret 2016 I, II, III,

Agro Indomas No.018/AIEK/HMS/04/2016 tanggal 19 April 2016 pada bulanJanuari Maret 2016 I, Il, Ill,Foto copy Surat Kepala BPKH Wilayah IV No. S.35/BPKHIV2/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Telaahan KawasanHutan terhadap Areal ijin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Agro indomas di Kab. PPU,Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt. Foto copy Surat Permohonan Direktur PT.

anggotadan diketahui Dinas Kehutanan Provinsi selanjutnya ditetapkan olehMenteri),Bahwa dasar AHLI melakukan kegiatan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah Instruksi kerja dari Kepala BPKH danSurat Perintah Tugas.

Saksi dalam kegiatan pengambilan titik koordinatperkebunan kelapa sawit PT Agro Indomas menggunakkan GPSmap 60Csx Garmin, Kompas, Kamera dan Peta Kawasan Tahura dengan dasarkegiatan Surat Perintah Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No PT49/BPKH IV2/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan pengambilan titikkoordinat sebanyak 9 titik dan tracking menggunakkan GPS,Bahwa titik koordinat tersebut meliputi :1) Titik 1 di Patok THR No. 1551 Koordinat Geografis (1165111.73dan05224.71"),2) Titik 2 di Pos Jaga Koordinat

SK.554/MenhutII/2013tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha, Perubahan FungsiKawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukan bukan kawasan hutanmenjadi kawasan hutan seluas 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur,Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Foto copy BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi BatasTahura Bukit Suharto Kab.

SK.554/Menhut11/2013 tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha,Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha danPenunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, Fotokopi BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi BatasTahura Bukit Suharto Kab.

Singingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiRiau telah melakukan pengambilan tikik koordinat bersama dengan penyidikPolres Kuansing dilokasi penebangan pohon dengan menggunakan GPSGARMIN GPS MAPS 64s dengan hasil titik 1 koordinat S 004006.7 E1013502.1 dan titik2 koordinat S 004006.5 E 1013502.2. selanjutnya titikkoordinat tersebut dilakukan ngukuran dan pemetaan dengan cara memplotingtitiktitik koordinat yang dilakukan oleh SYAFRUDIN PERWIRA NEGARA selakuPEH (Pengendali Ekosistem Hutan) di BPKH

Albahri, S.Hut, M.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si adalah Ahli dari Balai PengelolaanHutan Produksi Wilayah Ill Kementerian Lingkungan Hidup danHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN TIkKehutanan RI;Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh sdr MARJOHAN PURBAdan sdr ILHAM MARISI yang mana ada melakukan penebangan pohonyang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru

Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tersebutbenar merupakan termasuk kegiatan penebangan pohon;Bahwa pohon dengan ciriciri berdiameter + 63 cm dengan panjang + 8meter tersebut yang ditebang oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdrILHAM MARISI yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIXKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada diAreal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) sudahmerupakan kategori pohon sebagaimana Berdasarkan UU RI Nomor 18tahun 2013

buah parang yangdigunakan oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI untukmelakukan penebangan pohon yang berdasarkan keterangan dari BPKHWilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diPekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau AndalanPulp and Paper) benar merupakan alatalat yang lazim digunakan untukmenebang memotong atau membela pohon;Bahwa ketentuan dari perobuatan sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAMMARISI yang melakukan penebangan pohon yang berdasarkanketerangan dari BPKH

orang yang ada didalam mobil escudowarna merah tersebut, dan diketahui orang yang ada didalam mobil escudomerah tersebut adalah anggota TNI yaitu saksi DEDI MAROJAHAN SIBARANIdan saksi APRIANTO GINTING, setelah saksi PERWIRA SEMBIRINGberbincangbincang dengan anggota TNI tersebut, terdakwa dan terdakwa llterlebin dahulu dibawa ke KODIM untuk selanjutnya diserahkan ke POLRESTANAH KARO.Bahwa berdasarkan penelitian ahli MUHAMMAD KOMAR (pengukur danpemetaan hutan pada Balai pemantapan kawasan hutan / BPKH

Putusan Nomor 215/Pid.SusLH/2016/PN Kbjwarna merah tersebut, dan diketahui orang yang ada didalam mobil escudomerah tersebut adalah anggota TNI yaitu saksi DEDI MAROJAHAN SIBARANIdan saksi APRIANTO GINTING, setelah saksi PERWIRA SEMBIRINGberbincangbincang dengan anggota TNI tersebut, terdakwa dan terdakwa llterlebin dahulu dibawa ke KODIM untuk selanjutnya diserahkan ke POLRESTANAH KARO.Bahwa berdasarkan penelitian ahli MUHAMMAD KOMAR (pengukur danpemetaan hutan pada Balai pemantapan kawasan hutan / BPKH

dan diketahui orang yang ada didalam mobil escudomerah tersebut adalah anggota TNI yaitu saksi DEDI MAROJAHAN SIBARANIdan saksi APRIANTO GINTING, setelah saksi PERWIRA SEMBIRINGberbincangbincang dengan anggota TNI tersebut, terdakwa dan terdakwa llHalaman 20 dari 39 Putusan Nomor 215/Pid.SusLH/2016/PN Kbjterlebin dahulu dibawa ke KODIM untuk selanjutnya diserahkan ke POLRESTANAH KARO.Bahwa berdasarkan penelitian ahli MUHAMMAD KOMAR (pengukur danpemetaan hutan pada Balai pemantapan kawasan hutan / BPKH

Bahwa setelah Para Terdakwa diserahkan kepada kami, kami memeriksaPara Terdakwa dan beberapa hari kemudian kami melihat kelokasi tempatPara Terdakwa mengambil kayu itu;Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka membawa kayu itudengan memakai truck tanpa ada surat jalannya;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka ditangkap pada hariKamis, tanggal 17 Maret 2016, sekira pukul 22.15 Wib di Desa Sukandebi,Kecamatan Namenteran, Kabupaten Karo;Bahwa setahu saksi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

SAKSISUNARNA Bin PARTO REJO (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi adalah petugas perhutani di BPKH Lawu utara ;Bahwa para terdakwa adalah penduduk di sekitar BPKH Lawu utara ;Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN KrgBahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa melakukan penebangankayu pinus di Petak 33 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara KPH SurakartaDesa Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu Kabupaten Karanganyar

menggunakangergaji ;Bahwa para terdakwa sempat pulang ke rumahnya sebelum truk yangbuat mengangkut kayu pinus datang ;Bahwa rencananya kayu pinus tersebut mau dibawa ke tempatpemotongan kayu ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; SAKSILSUTARNO Bin AMAT TAMAN (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi adalah petugas perhutani di BPKH

Lawu utara ;Bahwa para terdakwa adalah penduduk di sekitar BPKH Lawu utara ;Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN KrgBahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa melakukan penebangankayu pinus di Petak 33 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara KPH SurakartaDesa Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu Kabupaten Karanganyar ;Bahwa saksi setiap 1(satu) bulan sekali selalu melakukan sosialisasitentang larangan penebangan ;Bahwa pohon yang ditebang para terdakwa milik Perhutani ;Bahwa kepemilikan kayu pinus

terdakwa telah melakukanpenebangan kayu pinus sebanyak 3(tiga) pohon bersamasama dengan SaudaraSugiyono (DPO) dan saudara Lardi (DPO) di petak 33 RPH Blumbang BPKHLawu Utara Surakarta yang merupakan Hutan milik Negara dalam hal ini milikPerhutani di Dea Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu KecamatanTawangmanggu Kabupaten Karanganyar itu dilarang dan tidak mendapatkan izindari pihak yang berwenang (Menteri Kehutanan) kepada para terdakwa untukmelakukan penebangan di hutan lindung petak 33 RPH Blumbang BPKH

;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jateng, Jalan HOSCokroaminoto, No. 23, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 054/Suku/BPKH/JT/V1/2016 tanggal 10 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, No. 23,semarang;ll.1. Ir.

,atas nama Mariyam Kusni, kemudian Penggugat menunjuk Kuasa Hukumpada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGRJawa Tengah untuk mengurus permasalahan tersebut;Bahwa Kuasa Hukum setelah mendapat Kuasa kemudian mencariinformasi tentang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No.305/Karanganyar, dan memperoleh informasi tanah tersebut sedangdisengketakan di Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Kuasa Hukummengirim surat kepada Bapak Ace Wahyudin, S.H.

Putusan Nomor 485 K/TUN/2016Maret 2015 Penggugat diberitahu oleh Kuasa Hukumnya pada KantorBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengahsetelah mendapatkan surat jawaban dari Bapak Ace Wahyudin, S.H.

Putusan Nomor 485 K/TUN/2016Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 054/Suku/BPKH/JT/V1/2016 tanggal 10 Juni 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 031/G/2015/PTUN.SMG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.