untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut;Bahwa gugatan ini dapat dibuktikan dengan alatalat bukti yang otentik,sehingga putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau sertamerta (u/et voerbaar bij voraad) meskipun ada upaya hukum lain, baik banding,kasasi, maupun peninjauan kembali;Bahwa sangat dimungkinkan Tergugat tidak mau secara suka rela untukmelaksanakan keputusan pengadilan atas perkara ini, sehingga perlu ditetapkandan dihukum untuk membayar uang paksa (duangsom

No.2913 K/Pdt/2014membayar uang paksa (duangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)kepada Penggugat setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan initerhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusandalam perkara ini dengan baik;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon PengadilanNegeri Maros agar memberikan putusan

imateriil secara sendiri sendiri maupun tanggung renteng;Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir tanah objeksengketa tersebut dipindah tangankan, disewakan dan/atau dibuatjaminan hutang kepada pihak lain dari penguasaan Para Tergugat,maka kami mohon Pengadilan Negeri Pati meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag (CB)) ternadap tanah objek sengketa tersebut;Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ininantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (duangsom

Mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom)sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabilaPara Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejakputusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkrachtvan gew/sde);10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voor raad) meskipun ada upaya hukum bandingmaupun kasasi;11.

PERMOHOANAN UANG PAKSA (DWANGSOM)TIDAK SAH SECARA HUKUMBahwa, karena Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalamPerjanjian The Legal Wife, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukanPenggugat kepada Tergugat tidak sah secara hukum.Bahwa, dalam Posita Angka 38 Gugatan aquo juncto Petitum Angka 7Gugatan aguo, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (duangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalaimelaksanakan bunyi

pemerintah melaluisuatu Qwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaansungguhsungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untukpembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapatdiperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, maka dapat disimpulkanbahva untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uangkarena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu denganprosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelangeksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa(duangsom

immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, kepada Penggugatsehingga dengan demikian, tuntutan seperti ini jelas menunjukanPenggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Tergugat.Halaman 24 dari 34 hal Putusan No 536/Pdv2017/PT.DKI38.39.40.41.Bahwa, bahkan jikalau Gugatan aquo dikabulkan, quod non, tuntutanPenggugat pada Posita Angka 33 Gugatan aquo juncto Petitum Angka 5Gugatan aquo, haruslah dipandang dalam konteks putusan hakim yangberisi pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa(duangsom

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il dihukum membayar uang paksa(duangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk setiapseharinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hinggadilaksanakannya isi putusan ;Halaman 5 dari8 Penetapan Nomor 08/Pat.G/2017/PN.ldm12.

x 7 bulan Rp7.014,000,00;Bahwa Tergugat dengan menolak anjuran tersebut memperlihatkansikap Tergugat yang kurang baik terhadap Penggugat untukHal. 3 dari 9 hal.Put.Nomor 67 K/Pdt.SusPHI/201417.18.menyelesaikan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja dan hakhak Penggugat;Bahwa karena Penggugat sangat kawatir terhadap sikat Tergugatyang tidak akan segera melaksanakan isi putusan maka Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, untukmenghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Duangsom

Tergugat Konvensi menuntut gantirugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) yangharus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secaratunai (cash), seketika, dan sekaligus selambatlambatnya 14 (empat belas)hari setelah putusan dibacakan.Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensimau melaksanakan isi putusan, maka Penggugat Rekonvensi/ TergugatKonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensidihukum untuk membayar uang paksa (duangsom

seketika, dan sekaligus kepada PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi selambatlambatnya 14 (empat belas) harisetelah putusan dibacakan.Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayarganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)secara tunai (cash), seketika, dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelahputusan dibacakan.Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayaruang paksa (duangsom

Kemudianpatut dan wajar apabila Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa(duangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari bilabelum membongkar pipa saluran air hujan tersebut dan memindahkanbarangbarang bekas tersebut terhitung sejak putusan ini dibacakan;Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentik yang tidak dapatdibantah kebenarannya oleh Tergugat.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketakepada Penggugat tanpa syarat;Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Duangsom) setiap harinyasebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ada upaya hukummenundanunda pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap dan baru diakhiri setelah putusan dilaksanakannnya;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar BijjVoorad) meski ada upaya hukum lain dari para Tergugat;Menetapkan pihak

Bahwa daiii Penggugat mengenai uang paksa (Duangsom) sebesar Rp. 2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Tergugat sampai Putusanin mempunyai Kekuatan Hukum yang ietap, dengan tegas harus ditolak,Hal.31 Putusan Perkara No.280/PDT/2017/P T.DKI.dikesampingkan dan tidak untuk dipertiimbangkan dengan sanggahanbantahanbahwa Tuntutan uang paksa (Duangsom) tidak dapat dibebankan atas pembayaransejumlan uang dan Duangsom tidak berlaku terhadap Tindakan untuk membayaruang.Bahwa

Bahwa Duangsom tidak beraku terhadap tindakan membayar uang.Maka berdasarkan tanggapan, sanggahan, bantahan dan uraian segala hal yangdikemukakan diatas, terlebin Gugatan Penggugat ini secara Hukum Perdata "Ne Bis /nIdem" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 03 Desember1998 No: 419/PDT.G/1998/PN.

tujuh puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.2043 /Jatimakmur;17.Bahwa gugatan a quo diajukan brdasarkan buktibukti yang kuat dan otentikmka sesuai Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT mohon Putusan Serta Merta(uitvoerbaar bij voorraad) dilakukan, meskipun ada upaya hukum perlawanan,banding, kasasi, atau peninjauan kembali;18.Bahwa apabila Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap d an untukmempertahankan agar putusan a quo tetap ditaati, maka para TERGUGATdihukum untuk membayar uang paksa (duangsom

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom) masingmasing sejumlah Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ParaTergugat lalai melaksanakan putusan ini;9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.6.816.000,00 (enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secaratanggung renteng;10.

kerugian immateriil yang dirasakan Penggugat rekonpensi yang telah kehilangan banyak waktu, tenaga, sehinggasemuanya sangat membebani pikiran Penggugat rekonpensi danmenurunkan kepercayaan dan reputasi Penggugat rekonpensi didepan para nasabah (masyarakat), yang apabila dikonversikandalam bentuk uang sebesar 10% x 3 bulan x Rp. 100.000.000, =Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah rupiah) ; Bahwa untuk menghindari tindakan mengulurulur waktu olehTergugat rekonpensi harus dihukum membayar uang paksa(duangsom

beralasan dan dapat diterima ; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Mengabulkan gugatan Pengugat rekonpensi seluruhnya ; Menyatakan sah dan tetap berlaku risalah lelang KPKNL Nomor :1487/2015, tanggal 15 September 2015 ;Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian; materiilsebesar Rp Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dan immateriil sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;Menghukum para Terlawan rekonpensi membayar uang paksa(duangsom

untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Tanah ObjekSengketa sebelum perkara a quo disidangkan; Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala suratsurat yangterbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugatagardinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatterhadap Tanah Objek Sengketa; Bahwa agar Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yangakan dijatunkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untukmenghukum Tergugat membayar uang paksa (duangsom

;Menghukum Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yangmemperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/ataumenyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baikkepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebanisyarat apa pun;Menyatakan hukum bahwa segala suratsurat yang terbit di atas TanahObjek Sengketa atas nama Tergugatadalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom

paksa (dwangsom) adalah penting untukmemaksa pihak yang dikalahkan supaya melaksanakan Putusan dengankesadarannya sendiri, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan,serta berdasarkan kenyataan yang berlangsung dalam praktek, pelaksanaanPutusan perkara perdata sangat jarang dilakukan sendiri atas kesadaran pihakyang dihukum, terlebih Tergugat telah dihukum dalam putusan pidana karenatelah melakukan penyerobotan namun tetap menguasai tanah sengketa,sehingga tuntutan pembayaran uang paksa (duangsom

Bahwa agar Pemerintah RI (Tergugat) sukarela memenuhi isi putusanpengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukumPemerintah RI (Tergugat) membayar uang paksa (duangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sehari,setiap Pemerintah RI (Tergugat) lalai memenuhi isi putusanpengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampaidilaksanakan..

PDT/2017/PT.SMG10.11.Bahwa atas ketidakjelasan mengenai kerugian sebagaimana didalilkandalam gugatan para Penggugat tersebut dan tidak didasari pula denganbukti otentik maka sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan; Bahwa tuntutan uang paksa (DWANGSOM) yang dituntut para Penggugatmelanggar syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa (DWANGSOWM) :Bahwa berdasarkan petitum para Penggugat Gugatan a quo, paraPenggugat menuntut pembayaran uang paksa (Quangsom); Bahwa senyatanya tuntutan uang paksa (duangsom

) yang dituntut paraPenggugat melanggar syarat hukum pengajuan tuntutan uang paksa(duangsom), oleh karena : e Berdasarkan dalil para Penggugat dan Petitum para PenggugatGugatan a quo, para Penggugat menuntut pembayaran kerugianmateriil dan immateriil, sedangkan syarat hukum pengajuan tuntutanuang paksa (dwangsom) ialah bila tidak ada tuntutan yang bersifatpembayaran dalam hal ini pembayaran ganti rugi / kerugian; e Salahsatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamhal ini Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia tingkat Kasasidalam perkara perdata Nomor : 791 K / Sip / 1972 tanggal 26 Februari1973 memberikan Kaidah Hukum sebagai berikut : Uang paksa(duangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;Bahwa adanya permohonan uit voorbaar bij voorad oleh para Penggugatjelaslah sudah harus dikesampingkan karena gugatan para Penggugattidak berkaitan dengan Kepentingan Publik dan tidak didasari oleh buktibukti yang otentik, namun justru yang terjadi sebaliknya Jawaban paraTergugat

Bahwa, guna mendapatkan suatu bentuk putusan yang mempunyaikekuatan eksekutorial, maka perlu kiranya Pengadilan Negeri, Jombangmenghukum Tergugat dan Il untuk membayar uang paksa (duangsom)senilai/sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap harinya,terhitung mulai sejak Tergugat dan Il melalaikan putusan yang telahdiucapkan;19.

Sebidang Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di JalanKemloko KM.4, Beji, Pasuruan, Jawa Timur;19.Bahwa agar Tergugat Rekonvensi sungguhsungguh dalam memenuhikewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi,maka sudah selayaknya pula terhadap Tergugat Rekonvensi dikenakanuang paksa (duangsom) sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuksetiap hari Keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampaidengan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada PenggugatRekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(duangsom) sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiaphari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampaidongan dilunasinya kewajiban Tergugat Rekonvensi;8.

melalui eksekusi dengan dibantu olehaparat keamanan;Bahwa agar lergugat tidak mengulurulur waktu dan menghindari kerugianyang lebih besar lagi bagi Penggugat dalam memenuhi kewajibanya untukmembongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa a quo danmencabut patokpatok yang terpasang pada blok F. 6 dan blok F. 7 di DesaKujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengahpada areal perkebunan sawit hak milik sah Penggugat in casu dan Tergugatdihukum untuk membayar uang paksa (duangsom

podok, memasang patok, penyetopan/penghentian danperampasan hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di atas arealperkebunan kelapa sawit hak milik sah Penggugat yang selama ini diklaimsebagai milik Tergugat sampai putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (/nkracht van gewjsde);Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat beralasan dan memiliki dasardasarhukum yang jelas dan pasti, dimohon menghukum Tergugat atau pihakpihakmanapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa(duangsom

Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat atau siapapunyang diikatkan di atas bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Nopember2014 Nomor 00044/2014; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebutdi atas dalam keadaan kosong, sempurna dan bebas dari beban hakapapun di atasnya dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melaluieksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom

Bahwa dalam hal Tergugat tidak menyerahkan kembali bangunan rumahobyek gugatan dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban kepadaPenggugat, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (duangsom) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuksetiap hari keterlambatan menyerahkan kembali bangunan rumah obyekgugatan terhitung sejak lewat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;18.

kepentinganPenggugat sendiri sejak 10 Maret 1995 sampai diserahkan kembalikepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah);Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali bangunan rumahobyek gugatan yang terletak di jalan Kejayaan Belakang no. 28 Rt. 002,Rw. 01 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat kepadaPenggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban dalam waktuselambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (duangsom) sebesarRp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalammelaksanakan isi putusan;9.

No. 481 K/Pdt/2011di atasnya yang terletak di Kompleks Perumahan Balikpapan Baru, Vancoverdan mobil Toyota Avanca KT 2806 AT yang akan Penggugat Rekonvensimohonkan secara tersendiri dalam perkara ini;26.Bahwa agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan dan memenuhi isi putusanperkara ini nantinya, maka dirinya wajar dihukum untuk membayar uangpaksa (duangsom) sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap hari ia lalai memenuhi putusan perkara ini, yaitu sejak putusanberkekuatan hukum tetap

dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupunkasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis HakimTingkat Pertama perkara ini tidak memenuhi syarat dijatunkannya putusan sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya dalilgugatan Penggugat dan IV/Terbanding dan Il ini harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dan IV/Terbanding dan Iltentang Duangsom