Ditemukan 526 data
14 — 2
masalah Tergugat kembalibelajar agama Kristen dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam dan Tergugatmenuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak iparnya yang bernama WASIDIN, kemudiansejak Penggugat merantau ke Singapura yaitu pada bulan Juni tahun 2006, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal4sejak bulan Mei tahun 2008, Penggugat pulang ke Cilacap sedangkan Tergugat pergi dengantidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indnesia
15 — 0
1Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan ParaPemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menentukan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada penetapan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, sedangkan yangdimaksud pengadilan di sini sesuai Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indnesia
11 — 2
. ; Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaranmulut ; Bahwa sejak bulan Februari 2015 terjadi pisah tempat kediaman disebabkanPenggugat pulang ke Indnesia ke rumah orang tua Penggugat di alamatPenggugat tersebut di atas sementara Tergugat masih di Malaysia sampalsekarang sudah berlangsung selama 2 tahun, dan sejak bulan Maret 2018Tergugat pulang dari Malaysia namun Tergugat tidak datang mengunjungiPenggugat dan justru pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamatTergugat
18 — 8
Unsur tanpa hak memasukan ke indnesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpn, mengangkut, menembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian tanpa hak adalah tidakmemiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yangdilarang tanpa
21 — 8
. :16/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Surabaya atas kematian XXXX (suami Pemohon), bermatereicukup dan telah sesuai dengan aslinya (P5)e Foto copy Surat Keterangan dari Konsulat Jendral Republik Indnesia diJeddah atas kematian XXXX, bermaterei cukup dan telah sesuai denganaslinya (bukti P6)e Foto copy Akte kelahiran XXXX ( anak pertama Pemohon ), bermatereicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P7)e Foto copy Akte kelahiran XXXX (anak kedua Pemohon), bermatereicukup
18 — 6
mulaigoyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangsulit didamaikan lagi disebabkan karenaTermohon berani, tidak patut/tidak taat kepada Pemohon;Termohon menolak Pemohon untuk berhenti bekerja di klubmalam; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon tersebut semakin lama semakin memuncak, akhiryasejak tahun 2008 Termohon telah pergi meninggalkanPemiohon tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidakdiketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupundiluar wilayah Indnesia
15 — 2
IMRON ROSYIDI dan KHUSNULKHOTIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GratiKabupaten Pasuruan, tanggal 17 Juni 2021 bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya (bukti P.3)4) Foto copy ljazah atas nama KHUSNUL KHOTIMAH yang lahir tanggal 23Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0447/Pdt.P/2021/PA.PAS.Kebudayaan Republik Indnesia, tanggal 28 Mei 2018 bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya (bukti P.4);5) Foto Copy Surat
14 — 0
Nomor 1Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menentukan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada penetapan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, sedangkan yangdimaksud pengadilan di sini sesuai Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indnesia
11 — 0
Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALS CECEP BINM.HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Membawa Senjata Tajam yang Bukan Profesinyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indnesia Nomor 12 Tahun 1951.2.
8 — 0
maka untuk meringkas uraianpenetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut ;TENTANG HUKUMNYAPage 5 of 8Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;0Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 yang menerangkan bahwaPemohon menikah di KUA Kabupaten Kudus, maka benar Pemohon mengajukanpermohonan Perubahan Biodata tersebut di Pengadilan Agama Kudus; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indnesia
46 — 17
perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikanSD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebutPenggugat.MELAWANTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikanSD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun/Alamat sekarangtidak diketahui alamatnya jelas dan pasti didalam maupun di luarWilayah Republik Indnesia
12 — 0
Penetapan Nomor : 0328/Pdt.P/2015/PA.Kab.KdrMenimbang, berdasar pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia nomor: 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahmenentukan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteriataupun wali harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan padawilayah yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud Pengadilan di sinisesuai pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indnesia nomor:11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah Pengadilan Agama atauMahkamah
9 — 0
Penetapan Nomor : 0324/Padt.G/2015/PA.Kab.Kdrataupun wali harus berdasarkan kepada penetapan pengadilan pada wilayahyang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud pengadilan di sini sesuaiPasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indnesia Nomor : 11Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah adalah Pengadilan Agama atauMahkamah Syariyah, dengan demikian perkara a quo berada dalam lingkupkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa bukti P.Jdan P.2 berupa KTP (Kartu TandaPenduduk) atas nama Pemohon dan
13 — 2
1Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan ParaPemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menentukan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada penetapan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, sedangkan yangdimaksud pengadilan di sini sesuai Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indnesia
9 — 0
Nomor 1Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menentukanbahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada penetapan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan,sedangkan yang dimaksud pengadilan di sini sesuai Pasal 1 Ayat (5) PeraturanMenteri Agama Republik Indnesia
9 — 0
dikaruniaianak ;Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya (Nama Suamil), danselama itu pula Pemohon dan suaminya (Nama Suamil), beragama Islam;Bahwa dari sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan suaminya (NamaSuamil) tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami isteri serta SuamiPemohon (Nama Suamil) tidak pernah berpoligami;Bahwa suami Pemohon bernama (Nama Suamil) sebagai Veteran Pejuangkemerdekaan Republik Indnesia
52 — 31
Orchid Residence Indnesia sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas pasal angka 6 dan pasal 108 angka Idan 2 tentang Dewan Komisarisyang dapat kami kutip sebagai berikut :Pasal angka 6:Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukanPengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar sertamember nasihat kepada Direksi ;Pasal 108 angka 1 dan 2 :1 Dewan Komisaris melakukan
23 — 6
BANK RAKYAT INDNESIA (BRI) Persero Tbk. Cabang SurabayaKusuma Bangsa mengajukan lelang pada KPKNL Surabaya atas Obyek Eksekusitersebut diatas karena pihak debitur atas nama LILIS HIDAYAH (Tergugat) tidakdapat lagi melakukan kewajibannya untuk membayar kredit pada PT. BANKRAKYAT INDNESIA (Persero) Tbk.
8 — 0
yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,pendidikan SMA. tempat kediaman di KabupatenPemalang, sebagai Penggugat; melawanTergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SMP,tempat kediaman di Kabupaten Pemalang,sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui denganjelas dan pasti baik didalam maupun diluar WilayahRepublik Indnesia
87 — 24
Pemohon dan Termohon adalah suami istri: Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dantelah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selamalebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah kembali; Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah memberi kabar kepadaPemohon dan keluarga lainnya; Bahwa keluarga sudan berusaha menasihati Pemohon untukbersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil; Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya diseluruhwilayah Indnesia