dan sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan disampingitu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaannamun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keteranganyang merupakan kakak ipar Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

Selaindaripada itu untuk tidak menjadi polemik yang mengganggu kinerjaTermohon;Bahwa untuk menjalankan amanat UndangUndang Nomor. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Untuk memenuhi amanat Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka demi adanya Kepastian Hukumguna menyelesaikan permasalahan sebagaimana tindakan Termohon yangjuga dibenarkan oleh UUAP Nomor. 30 Tahun 2014 Termohon juga melaluiKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq.

Ketua Majelis Hakimyang memeriksa Permohonan aquo, maka dengan ini Termohon denganpertimbangan untuk tidak menjadi polemik seperti antara Termohon denganDPRD Kabupaten Bima, Termohon juga memohonkan kiranya PutusanHalaman 23Penetapan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakansebagai berikut:1.2.1.7Menerima Jawaban/Tanggapan Termohon seluruhnya;Menyatakan Menetapkan/Tindakan Termohon terhadap adanya ObyekPermohonanll dan Obyek Permohonan Ill adalah sah menurutPeraturan Perundang Undangan

No. 2165 K/Pdt/2010antara Yohanis Liong vs Henok Ling putusan menyatkan NO) Perkara inisudah dua kali dipersoalkan oleh terlawan;Bahwa memperhatikan dalam jawab menjawab baik ditingkatPengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makssar, Mahkamah Agungdalam perkara a quo nyata nyata salah satu. permasalahan adalah GelarTanah objek sengketa menjadi polemik yang menyebabkan gugatanpenggugat pada tingkat kasasi ditolak, sehingga jika Majelis Hakim PK tidakmenegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah

Tana Toraja yangditujukan kepada Kapolres Tana Toraja, No. 570/304/53.09/2008, tanggal 12Mei 2008, Perihal Laporan Hasil Penelitian);Bahwa dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan Negeri Makale,Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung permasalahan Gelar Tanahobjek sengketa menjadi polemik hukum, sehingga jika Majelis Hakim PKtidak menegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah sesuai dalil gugatanadalah bergelar TOKERAN ULU atau sesuai dalil Tergugat Semula(sekarang Turut Terlawan 1,Il) bergelar

agar bendera dan lambang daerah Aceh disesuaikan dengan berbagai entitas budaya, keberagaman daerah dankeislaman, dan telah terjadi berbagai gerakan penolakan terhadap Qanuntersebut di Aceh karena tidak sesuai dengan kehendak mayoritasmasyarakat Aceh yang Para Pemohon juga termasuk di dalam orang yangdi rugikan atas pemberlakuan Qanun tersebut dengan di abaikannyaaspirasi dari Para Pemohon, yang materinya serupa dengan yang di mohonkan dalam Permohonan ini;Bahwa qanun tersebut juga telah menjadi polemik

Bahwa dali dan argumentasi pemohon yang menyebutkan bahwaQanun Aceh No.3 Tahun 2013 a quo telah menjadi polemik politikantara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terkait materi Qanuna quo supaya disesuaikan dengan entitas budaya sejarah dan nilai nilaiIslam yang dianut di Aceh, alasan tersebut menurut hemat Termohon IIadalah persepsi dan penafsiran dan sudut pandang yang berbeda dalammelihat realitas budaya dan keinginan masyarakat Aceh, dimana secararesmi dan representatatif keinginan a quo

Sebagai intelektual peradilan,bahwa Hakim Tinggi dan atas Hakim Agung seharusnya bertanggung jawabatas kinerjanya guna untuk dapat menerapkan kebenaran dan keadilan hukumyang seadiladilnya, dalam meluruskan kembali tujuan Revormasi guna dapatmeningkatkan citra supremasi hukum yang semakin terpuruk saat ini.Bahwa latar belakang terjadinya Revormasi sekarang ini, adalah karenaadanya berbagai macam penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan, bahkan hampir setiap putusan menjadi Polemik di tengahtengahmasyarakat

rupiah), dan rumah tempat tinggal tersebut telah menjadi miliknyasesuai Akte Perjanjian yang ditanda tangani dihadapan Notaris (TurutTergugat), yang Penggugat tak pernah tahu isi Perjanjian tersebut, Tergugatpun tidak hadir pada penandatanganan Surat Perjanjian tersebut ;.Bahwa yang menjadi pertanyaan lagi bagi Penggugat, apa bisa Perjanjian ditanda tangani tanpa hadir kedua belah pihak yang membuat Perjanjian danTurut Tergugat harus bertanggung jawab atas kejadian ini, dan setelah hal inimenjadi polemik

Ut;untuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga punmenyerah dengan keadaan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli HukumIslam dalam Kitab Fighus Sunnah Juz halaman 291, yang selanjutnya diambilsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri

Poin nomor enam (6) Masalah pimjam BKK Kecamatan pernahdisaat baru punya dua anak dan itupun saya juga turut mencicil sertatidak menimbulkan polemik didalam berumah tangga.7. Poin nomor Tujuh (7) Perselisihan itu terjadi sudah dirancang olehistri Saya, terbukti bahwa semua pakaian istri saya sudah dikemasuntuk dibawa pergi, dan saya berusaha menahan untuk tidak pergi, istrisaya menolak sehingga pada ahirnya saya mengikuti dan membujukuntuk kembali kerumah.

telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatankepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanyaperbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatan dilakukankarena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah

tempat tinggal sejak bulanMei 2016 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidakpernah bersatu kembali dan dikaitkan dengan Tergugat tidak mengajukan alatbukti untuk mendukung dalil bantahannya meskipun telah diberi waktu yangcukup, di samping itu berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat yangmerupakan kakak kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkanrumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnyasetelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik

tersebut diatas yang kami uraikan dalam point 1 (satu)diatas, maka sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menuntutpada Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Begitupula dengan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah lalai dan kelirudalam memutuskan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI no. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Hal 14 dari 18 hal.Put.No.53/Pid.sus/2015/PT.MksKarena sesungguhnya, Pasal 112 ayat (1) maupun ayat (2), adalah pasal karetyang sudah lama menjadi polemik

2013/PA.Srl.Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan di samping itu berdasarkanketerangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan namuntidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keterangan yangmerupakan saudara kandung Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

34 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN Smnwaktu sosialisasi ditempat saksi, Saksi Samsi Warjono dan Tugjiyo tidak hadir; Bahwa Truk yang keluar masuk lewat Dusun Gondoarum tiap hari ada sekitar+ 20 (dua puluh) truk, dari Jam 07.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib; Bahwa yang pertama menemui saksi waktu akan ada sosialisasi yaitu PakLurah dan sosialisasi perintah nya pak Lurah secara lisan, karena kata pakLurah yang akan melakukan penambangan dari pihak Karton; Bahwa waktu sosialisasi belum muncul polemik

, setelah sosialisasi barumuncul polemik; Bahwa waktu sosialisasi Terdakwa Budi Sadana menyampaikan bahwaapabila nanti terjadi kerusakan jalan akibat dilalui Truk keluar masuk makaTerdakwa Budi Sadana) bersedia memperbaiki; Bahwa sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali di rumah saya 1 (satu) kali diKelurahan 1 (Satu) kali; Bahwa Setyo Prayitno adalah anggota BPD, tetapi di penambangan tersebutsebagai kapasitas pribadi; Bahwa waktu sosialisasi ada kesepakatan : Jalan rusak harus kembali diperbaiki, paska

yangseharusnya menjadi rujukan atas tindakan yang bermartabat, danRektor sebagai Pihak Penanggung Jawab, tentunya harusmenjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan ketentuanyang berlaku dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehinggasetiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa telah terjadi pelanggaran asas Profesionalitas dapat diketahuisejak awal sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No.067/SK/R/MI/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, yaitu ketika:1 Telah terjadi perdebatan dan polemik

pada tataraninternal Rektorium;2 Telah terjadi perdebatan dalam Rapat Senat untuk itu;3 Telah terjadi polemik dalam internal Senat Universitas;4 Telah diperingatkan oleh Alumni melalui beberapasurat;5 Telah diketahui bahwa Alim Markus hanyaberpendidikan tidak tamat SMP;6 Telah diketahui Alim Markus tidak memenuhipersyaratan Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan LulusanPerguruan Tinggi;7 Telah diketahui ada petunjuk dari KementerianPendidikan Nasional RI untuk mengacu pada peraturanyang berlaku namun sengaja

Kasus yang demikian ini akan menjadikan persoalan baru danmenimbulkan polemik hukum yang tidak sehat;Bahwa berdasar fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata judexfacti (Pengadilan Tinggi), telah melakukan kesalahan yang nyata, yakni telahtidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya, menerapkan hukumacara secara tidak benar, dan karena itu masalah yang demikian ini tundukpada pemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ilpada pokoknya sebagai

Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.1.

Bahwa PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana yang terjadi dalam perkaraaquo, telah menuai polemik tersendiri dalam penegakan hukum diIndonesia, termasuk penegakan hukum terhadap diri Penggugat;2.

Bahwa polemik PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan, muncul khususnya sejak diterbitkannyaSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan BadanKepegawaian Nasional Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang PenegakanHukum

Karena pada prinsipnya Tergugat telah tepat dan benarmenerbitkan objek sengketa.Bahwa mengenai polemik angka VII Huruf A Halaman 15 sd 24pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan sebagaimana Penggugat uraikan dalamgugatannya adalah suatu dasar yang tidak dapat diterapkan atau tidak dapatdijadikan alasan dalam gugatan ini karena polemik bukan merupakan faktahukum yang harus

Nomor 26 P/HUM2010(2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi denganKPU ;Fakta hukumnya sehubungan dengan ketentuan pasal di atasmenyikapi polemik yang terjadi antara KPU Provinsi dengan Pemohonberkaitan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 2Tahun 2009 (Bukti T3) telah melakukan berbagai upaya baikkoordinasi maupun konsultasi ke KPU, selain itu KPU pun telahmelakukan supervisi langsung ke KPU Provinsi Bengkulu

tanggal 27 April 2010 perihalpenguatan pemilukada serentak Provinsi Bengkulu tahun 2010merupakan bentuk legalitas dan payung hukum bagi KPU ProvinsiBengkulu untuk tetap melanjutkan tahapan pemilukada sesuai denganSurat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (Bukti T3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi danmasukan berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida,DPRD, Panwaslu, KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Bengkulu sertakelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap polemik

Aspek HistorisTerbitnya SKB 3 Menteri merupakan respon dari Pemerintah atasadanya polemik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitaskehidupan berbangsa dan bernegara, polemik tersebut timbul akibatadanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswamengenakan jiloab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagaibentuk kearifan lokal.Peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 KotaPadang Sumatera Barat tersebut, tidak mencerminkan

3. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul FITNAH DAN PETAKA AKHIR JAMAN;
4. 1 (satu) buku berjudul 160 MATERI DAKWAH PILIHAN;
5. 1 (satu) buku bertuliskan bahasa arab warna merah;
6. 1 (satu) buku berjudul POLEMIK SALAFI;
7. 1 (satu) buku berjudul GEJOLAK API PERMUSUHAN;

Barang bukti nomor 3 s/d 7 dirampas untuk dirampas