Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi Pelanggar yangdikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufd, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepadaKomisi Banding melalui Ankum sesuai dengan tingkatannya, palinglambat 14 (bmpat Belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusanSidang KKEP , 272 nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa, Keputusan

Tergugat/Termohon Kasasi benarberwenang memutasikaryawannya/buruhnya akantetapi juga berkewajiban untukmemberi bekal pelatihan/trainingterahadap buruh/karyawan yangdimutasi;Seorang Hakim yang SDM nya memadaipun tentu tidak akan dapatbekerja dengan baik bila dimutasi kebagian Keuangan atau jadi PaniteraPengganti tanpa adanya training/pelatihan terlebin dulu dan meskipunjabatan baru yang diembannya lebih rendah tingkatannya dari jabatanHakim.

tanggungan orang lain dan denganmenerima upah atau provisi tertentu;bahwa dengan demikian kegiatan Penyaluran Amanat CFT yang adalahsama dengan pengertian Komisioner itu keberadaannya (eksistensinya)mempunyai landasan yuridis dalam peraturan perundangundangan in casuPasal 76 s/d Pasal 85.a KUHD;bahwa asas perundangundangan yang terkandung dalam prinsipNegara Hukum menentukan bahwa setiap peraturan itu harus berdasar danbersumber dengan tegas pada Peraturan Perundangundangan yang berlakulebih tinggi tingkatannya

Dengan kata lain, suatu peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya ;bahwa andaikata pun benar bahwa Instruksi Menteri Perdagangan No.03/M/Ins/VV1977 yang dijadikan alasan hukum oleh Tergugat dalamKeputusannya (P1) itu merupakan suatu peraturan perundangundangan quadnon, maka Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977 itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kKedudukannya in casuKUHD

Putusan Nomor 484 K/TUN/2015Tahun 2013 adalah bertentangan dengan asas hukum mengenai peraturan yang lebih tinggi mengesampingkanperaturan yang lebih rendah tingkatannya dan asaswwhukum mengenai peraturan yang barumengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Peraturanyang dimaksud dalam hal ini adalah UndangUndang No. 5 tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.(ii).

Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah NO. 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Diubah BeberapaKali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 dalamObyek Sengketa yang merupakan peraturan perundangundangan yanglebin rendah tingkatannya bertentangan dengan UndangUndang Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.b.

Selain itu Yurisprudensi tersebutditerbitkan pada tahun 1978 dan 1973, dimana sesuai dengan asas /exspesialis derogat lex generalis (peraturan yang khusus mengenyampingkanperaturan yang umum), maka yang berlaku adalah peraturan yang terbarudan khusus yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, danPeraturan Pemerintah ini tingkatannya lebih tinggi dari Yurisprudensi karenadi bawah undangundang;229 22 222 nnn on ee ene nen cence eeMenimbang, bahwa bukti suatu kepemilikan atas tanah adalahsertifikat

Isa adalah Para Penggugat danTergugat tanopa mempersoalkan kedudukan dan tingkatannya dalam susunanahli waris;BAB IIIHARTA WARISPasal 3Hal. 4 dari 11 Akta Perdamaian No. 141/Pdt.G/2018/PA.ClgPara pihak menerima dan mengakui memiliki harta waris dari peninggalanAlmarhum H. Moch. Ali bin H. Moch. Isa berupa :(1) Tanah seluas 2.960 M? di jalan Mayjen D..

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan katakataSurat putusan pemidanaan memuat ..... katakata yang sama jugaberlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni surat putusan bukanpemidanaan memuat .... sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1)KUHAP, Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasalpasalKUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yangtermaktub dalam Bab XVI dengan judul PEMERIKSAAN DI SIDANGPENGADILAN nyatalah bahwa KUHAP tidaklah membedakan formatputusan pengadilan menurut tingkatannya

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalamnorma tentang putusan pengadilan, didalam urutan kodifikasipenempatannya masuk kedalam bagian BAB XVI tentangPemeriksaan disidang Pengadilan, sehingga menjadi nyata bahwaterhadap ketentuan tentang putusan pengadilan dalam KUHAP tidakmengenal dan tidak akan pernah membedakan format atau bentukputusan pengadilan berdasarkan pada tingkatannya.

Hal ini sebagai bukti bahwa majelis hakim pada pengadilandiberbagai tingkatannya sesungguhnya sudah sangat menyadari bahwaterhadap putusan pemidanaan yang dibuatnya dimanapun tingkatannyaharus memiliki format dan bentuk baku yang sama yakni harus tetapmemenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);9.

Bahwa terhadap putusan pengadilan diberbagai tingkatannya yang tetapmencantumkan dengan format yang sama pada poin disebut di atas, lainhalnya dengan format pencantuman sebagaimana yang diatur didalamketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf Il KUHAP dalam setiapputusan pemidanaan yang sering mendapat perlakuan yang berbedaSalinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.Untuk informasi lebih lanjut, hubungi K it dan iat Jenderal K itusi Republik ja

Dengan demikian, maka cukup menjadi jelas bahwa jika putusanPengadilan pada semua tingkatannya, yang tidak mencantumkanapa yang disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf Il yaknimencantumkan hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum,nama hakim yang memutus dan nama panitera makamangakibatkan putusan batal demi hukum.

Oleh pengadilan yang sama atausama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangansatu dengan yang lain.Pasal 69 huruf (d) UU Mahkamah Agung menentukan :Tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yangdidasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :d.

Darmo Permai, yangberakhir haknya pada tanggal 8 Maret 2001.Oleh pengadilan yang sama tingkatannya :lalah merupakan dua putusan pengadilan yang samasama telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).Telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain:lalah Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. 32PK/TUN/2006 berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali PTDarmo Permai, telah memutuskan: Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT DarmoPermai,Dalam Penundaan: Mencabut

Bahwa adanya putusan yang saling bertentangan terhadap pihakpihakyang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama olehpengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusanHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 160 PK/TUN/2015yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung No. 32 PK/TUN/2006 yang bertentangandengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 603 K/Pid/2007 danPutusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 171/Pid/2006/PT.Sbymerupakan

tersebut kepadaPenggugat terkait pencatatan Serikat Pekerja FSPMI yang ada diperusaahaan Penggugat ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruansebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 UU No. 21 Th 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai berikut :Pasal 23 UU No. 21 Th 2000:"Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harusmemberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuaidengan tingkatannya

Oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapatHalaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 0048/Pat.G/2014/MS.SNBdikategorikan sebagai Syahadah mustafadhah yang tingkatannya sama dengantestimonium de auditu;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Pemohon danTermohon dapat ditetapbkan sebagai suami istri dan pernikahan yangdilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Meunasah Serba Kecamatan JayaKabupaten Aceh Jaya adalah sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) KHI yangmenyatakan

Bahwa wewenang kuasa Penggugat tidak sesuai seperti yang diaturoleh UndangUndang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh &Serikat Pekerja Pasal 23 : Pengurus serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telahmempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secaratertulis kKeberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai tingkatannya;Bahwa sampai gugatan ini diajukan, DPC FSBSI Hukatan tidakpernah memberitahukan secara tertulis ke pihak perusahaan sebagaimitranya

Pasal 1134 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) :"Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undangundangkepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangitu. Gadai dan hipotik lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecualidalam hal dimana oleh undangundang dengan tegas menentukankebalikannya" ;b.

No.509 K/Pdt.Sus/2012"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semuaorang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan bendabenda itu dibagibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besarkecilnya piutang masingmasing kecuali apabila diantara paraberpiutang itu ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan".Pasal 1134:Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undangundangkepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggidaripada orang berpiutang lainnya, sematamata berdasarkan

Kotabertugas: a. menerima dokumen persyaratan pencalonan danpersyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik atau perseorangan; b. menelitipemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (2) huruf a; c. meneliti keabsahan dokumenpersyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu: 1. keabsahankepengurusan Partai Politik tingkat pusat yangmenandatangani surat keputusan tentang kepengurusanPartai Politik sesuai tingkatannya

Pasal 42 ayat (1) Dokumen persyaratan pencalonan danpersyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/kKota terdiri atas: huruf a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh PimpinanPartai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yangbergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakanHal. 29 dari 66 hal.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi;Syaratsyarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal 06 Agustus2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal 24 Agustus 2015 dengan nomor 434/Kuasa/VIII/2015,

Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatannya telah diberikanputusan yang satu sama lainnya saling bertentangan;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 538 PK/Pdt/2010f.

Memang benar bunyi dari pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Rumah TanggaPartai Golongan Karya. 6 Jawaban pada point 6 surat gugatanBahwa berdasarkan pasal 2 PO04/DPP/GOLKAR/VII/2010 menyatakan bahwaAyat 4Pimpinan fraksi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengantingkatannya.Ayat 5Pimpinan alat alat kelengkapan DPR dan anggota Badan Anggaran DPRditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya atas usulPimpinan Fraksi Partai Golkar.Ayat 6Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan

tingkatannya akan melakukan evaluasiterhadap pengurus fraksi setiap masa akhir tahun persidangan.Ayat 7Jika di dalam pelaksanaan evaluasi diperlukan perubahan terhadap pengurusfraksi, maka pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya dapat melakukanperubahan sesuai dengan mekanisme yang terdapat di dalam pasal ini.Dari pasal tersebut di atas dapat menjadi dasar bahwa perubahan kedudukanpimpinan DPRD Kabupaten Kediri dari unsur partai Golkar sebagaimana suratDPD Partai Golkar Kabupaten Kediri nomor

perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa kenyataannya Judex Facti dinilai dalam putusannya adalah lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karenaJudex Facti pengadilan Agama Makassar dalam putusannya adalah ternyata tidakmengikuti perintah dari Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo,sedangkan menurut hukum seharusnya pengadilan yang tingkatannya

lebih rendahadalah mutalk/wajib melaksanakan dengan sepenuhnya perintah dari pengadilanyang lebih tinggi tingkatannya;Bahwa adanya Putusan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 03 Januari 2013,dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2009/PA.Mks, sesungguhnya dilaksanakan olehPengadilan Agama Makassar adalah didasarkan atas adanya Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Perkara nomor 679K/AG/2010 tertanggal 23 Desember2010;Dikemukakan bahwa terhadap perkara a quo, oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia telah menjatuhkan

Lembaga ini diberi Hama: Ditingkat Desa/kelurahan dan atautempattempat dianggap perlu adalah Majelis Kelompok AgamaHindu Kaharingan yang disingkat MKAHK;Pasal 7 Kedaulatan tertingggi lembaga ini berada pada musyawarahsesuai tingkatannya;Pasal 15 Musyawarah dan rapatrapat adalah sah apabila dihadiri lebihdari setengah jumlah peserta yang hadir;Bahwa berdasarkan Bukti Peninjauan Kembali 2 Surat Keputusan Majelis DaerahAgama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya Nomor: 35/MDAHKP/KPR/V/2003tanggal 5 Mei

Penyang Fakta tidak terbantahkan terjadi a quo pelanggaran AD/ART dengan alasandalam memutus pasal 7 kedaulatan tertinggi lembaga ini berada padamusyawarah sesuai tingkatannya juncto pasal 15 Musyawarah dan rapatrapatadalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;8 Bahwa Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandur KotaPalangka Raya Periode 20032007 melaksanakan rapat hadir sebagai pengurusadalah: No.Nama JabatanTalisman D.

Pertamajuga mempertimbangkan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi Gapensiyang telah ditetapkan pada tanggal 12 12010, antara lain dalam angkaXVII butir 6, intinya berbunyi sebagai berikut: Keputusan untuk meralatputusan yang terdahulu yang dimaksud butir 2 yaitu kekeliruan dalammenetapkan personalia (kKepengurusan) harus melalui tahaptahap, yaituselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berlangsungnyaMusyawarah Daerah setiap badan kepemimpinan yang telah dipilih harusmelaporkan ke badan pimpinan yang tingkatannya

Adanya putusan yang sama dalam persoalan yang sama, atas dasaryang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan lainnya ;c. Apabila telah dikabulkannya suatu hal yang dituntut atau lebih dari padayang dituntut ;d.