Tempat : di Kedudukan PT.

MenetapkanAgenda RUPS LB Ketiga sebagai berikut:

a.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dasar dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehingga, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor diubah menjadi:

Jenis Modal	Pemodalan Terakhir		Setelag Perubahan dengan RUPS LB
Modal Dasar	Rp 2.000.000.000 Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi : Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Akta Pendirian No. 72 tanggal 22 Desember 2021 Rencana Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam RUPS LB Ketiga Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3 Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi Register : 08-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 25-05-2016 Putusan PT JAKARTA Nomor 178/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 23 Mei 2016 — SUHADI CS >< TANTO TANUMIHARDJA 148 — 105 Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selakuPemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham danselaku Direktur Persero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjualsahamnya dan Tergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat,maka untuk itu disampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT. AviaHal 5 dari 49 hal put. Avia Global Teknologi sebagaimana termuat dalamtanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat dan Chardin Trinanda(Bukti P9) dan juga telah dijualnya seluruh saham milik ParaPenggugat, maka sejak RUPS LB tersebut di atas Para Penggugat tidaklagi bertanggung jawab atas seluruh aktifitas dan kewajiban TTPTT AviaGlobal Teknologi.10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDKdan PTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsahammilik PTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.b.Cc.Pembayaran pertama sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) sudah di bayar pada tanggal 17 Juli 2012pembayaran diserahkan kepada Suhadi sebesar Rp.125.000.000, dan kepada Kiki Ageng Budi memori banding dari Para Pembanding / ParaPenggugat, Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori bandingtertanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri jakartaBarat tentang terjadinya jual beli saham antara Para Pembanding danTerbanding yang tertuang dalam RUPSLB dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-12-2020 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pdt/2020 Tanggal 30 Juni 2020 — MUHAMMAD FAHRI AMINY VS 1. BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI,, DKK 166 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan padaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yangHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telahdiubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat diKantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan PalibeloKabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLBtanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat:b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak Putus : 11-01-2010 — Upload : 14-10-2011 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/2006 Tanggal 11 Januari 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. PERMATA SURYA GITATAMA, 54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, jenis = ataumacam, status, tempat kedudukan dan lain lain yangdianggap perlu) demi kejelasan mengenai penyetorantersebut ;2) Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat padaperseroan adalah orang perseorangan atau badanhukum = yang disahkan oleh pemerintah, yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyaikemampuan untuk menilai harga benda tersebut ;Pasal 341) Penambahan Modal perseoran hanya dapat dilakukanberdasarkan keputusan RUPS ;2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikanpersetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima)tahun ;Hal. 11 dari 14 hal. No.116/B/PK/PJK/20063) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalamayat 2 sewaktu waktu) dapat ditarik kembali dalamRUPS ;Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa padatanggal 22 Januari 2003 telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, namun berdasarkanhasil pemeriksaan dalam persidangan di PengadilanPajak diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakhanya memeriksa Jurnal, Buku Besar dan Vouchervoucher, dan tidak pernah memeriksa bukti yang sahmengenai telah diadakannya RUPS Luar Biasa padatangggal 22 Januari 2003, untuk meyakini bahwa RUPSLuar Biasa tersebut juga membahas masalah penambahanmodal perusahaan/perseoran ;Bahwa apabila ternyata terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa benar telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Januari2003 yang membahas penambahan modal perusahaan danbenar bahwa pengalihan Hak Tagih atas piutang sebesarRp. 3.175.154.597,00 adalah untuk penambahan modalkerja, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang undangNo Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 25-11-2014 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 28-07-2017 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 557/Pdt.G/Plw/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 9 September 2015 — PT. RIMAU ENERGY MINING >< PT. PUTERI MEA,Cs 223 — 77 Sehubungan dengan adanya gugatan No.312 / Pdt.G / 2010 / PN.Jkt.Pstdimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, SHCs lantaranmenggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dan notabenedapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PT.Puteri Mea,maka Ary Hans SetiawanCs telah dilaporkan secara pidana di Mabes Polri vide tanda bukti lapor Nomor; TBL /102 / Ill / 2010 / BARESKRIM Jo.Laporan Polisi Nomor ; LP/177/111/2010/BARESKRIM tanggal 9 Maret 2010yang telah dilimpahkan penangannya Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.Puteri Mea No.76tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan IlmiaA/an Dekrit S, SH,MH Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan pemegang saham danpengurus perseroan, yaitu ;Edy Longgo 350 saham, kedudukan sebagai DirekturMetropole Bantuk Djanguk 100 saham .Halaman 14 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Upin 50 sahamMengangkat Jonny sebagai Komisaris ;23. Putri Mea berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT Putri Mea No. 76 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapanllmiawan Dekrit S, SH, MH Notaris di Jakarta.9. Bahwa dengan demikian telah terjadi sengketa kKepengurusan PT. Putri Meaantara Edi Longgo dengan Ary Hans Setiawan, SH dan M. Faisal Rani yangkesemuanya mengaku sebagai Direktur PT. Putri Meadengan alasan sebagai Direktur PT Putri Mea berdasarkan Akta PernyataanKeputusan RUPS LB PT Putri Mea No. 76 tanggal 27 September 2013 yangdibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, SH, MHHalaman 22 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Notaris di Jakarta.5. Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli2014 untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaituTergugat Intervensi Il sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapanNotaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan telah mendapatkan persetujuandari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat No: AHU2172.40.22.2014 tangal 23 Juli 2014.12. Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Register : 09-10-2018 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 01-09-2019 Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 475/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat: PT. ARMINAREKA PERDANA Tergugat: SUBAEBASNI, SE., Turut Tergugat: 1.PT. LIMA UTAMA SUKSES 2.Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur 3.Notaris PPAT R. HENDRO, N. ASMORO, SH 4.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM 120 — 41 Selanjutnyaberdasarkan RUPS Turut Tergugat dimana telah dilaksanakan pembagianlaba /deviden sejak tahun 2015 s/d tahun 2017 dan TURUT TERGUGAT / PT.LIMA UTAMA SUKSES mempunyai LAPORAN KEUANGAN tersendiri yangterpisah dari Laporan Keuangan Penggugat. Penyelesaian kewajiban tersebut di atas akan dilaksanakan sepekansetelah RUPS 2016 dengan cara ditransfer tunai kepada masingmasing;4. Setelah penandatangan Berita Acara ini, maka status kepemilikan STIESwadaya 100% menjadi hak milik PT. Lintas Utama Sukses.Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai risalah Rapat para Pemegang Saham.Ditanda tangani oleh :Ir. Lima Utama Sukses berdiri Ssampai tahun 2017 ; Bahwa dalam RUPS Likwidasi PT. Lima Utama Sukses saksi ikut hadir ; Bahwa setelah PT. Lima Utama Sukses di Likwidasi, masingmasingpemegang saham sudah mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsisaham ; Bahwa PT. Lima Utama Sukses dilikwidasi berdasarkan RUPS ; Bahwa penanggung jawab Likwidasi PT. Lima Utama Sukses adalah IbuDarneli dan Subaebasni ; Bahwa walau PT. Lima Utama Sukses dilikwidasi, opresional PT. Bukti T2 : Foto Copy berita acara RUPS statuskepemilikan STIE tertanggal 16 Juni 2016( Copy dari Foto Copy ) ;3. Bukti T.3 : Foto copy berita acara RUPS, tertanggalsenin 10 juli 2017 ( Foto Copy sesuai asli ) ;4. Bukti T4 : Foto Copy Akta Risalah Rapat PembinaYayasan Swadaya Jakarta No. 11 Tangal 5Nopember 2015 ( Copy dari Foto Copy ) ;5. Bukti T6 : Foto Copy Pendirian Perseroan Terbatas PT.Lima Utama Suses No. 5 tanggal 10September 2012 ( Copy dari Copy yangdilegalisir ) ;6. Bukti T18 : Berita Acara RUPS tertanggal 10 Juli 2017( Foto Copy sesuai asli ) ;24. Bukti T19.a : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 71 ( Copydari Foto Copy ) ;25. Bukti T19.b : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 72 ( Copydari Foto Copy ) ;26. Bukti T19.c : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 76 ( Copydari Foto Copy ) ;27. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Register : 31-08-2010 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 07-07-2014 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 554/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 10 Februari 2011 — 257 — 201 Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT AJINo. 125 yang dibuat di hadapan Zainal Abidin, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta, PENGGUGAT bertindak dalam jabatannya selaku Direktur UtamaPT AJI atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh RUPS PT AJl, dimanapemegang saham yang sah dalam RUPS tersebut adalah PENGGUGATdan Para Tergugat.4. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (5) UUPTmenyatakan :Dalam RUPS sebaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri".5. Bahwa sebagaimana Risalah RUPSLB tertanggal 17 September 2010,agenda RUPSLB antara lain adalah pembelaan diri dari Dananjaya A.Trihardjo (In casu. RUPS yang mengangkat PENGGUGAT sebagai Direktur Utama tidak sah, danoleh karena itu segala tindakan PENGGUGAT selaku Direktur Utama tidakmengikat PT AJI melainkan tanggung jawab pribadi PENGGUGAT.Hal.33 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.b. Bahwa sesuai dengan doktrin perseroan, suatu perseroan terbatas (PT)merupakan asosiasi modal oleh karena itu suatu PT harus terdiri dari minimal 2(dua) orang pemegang saham. CASU PENGGUGAT) TIDAKMENGGUNAKAN HAK NYA UNTUK MEMBELA DIRI DALAM RUPS DANKEPUTUSAN RUPS TELAH DITERIMA OLEH DEPKUMHAM21.22.36Bahwa sebelum RUPSLB dilaksanakan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 79ayat (1) UUPT dan untuk menindaklanjuti Surat Komisaris PT AJI (In casuTERGUGAT II) No. 01024/SL10/AJIITX, tertanggal 26 Agustus 2010, makaDirektur PT AJ (in casu TERGUGAT I) telah mengirimkan undangan RUPSLBmelalui surat No. 01527/ZR10/AJIIIX, kepada Direktur Utama PT AJI yangdiberhentikan (in casu PENGGUGAT AJIdiperkuatkan dalam RUPS PT. Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Register : 15-07-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 25-04-2021 Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 271/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 12 April 2021 — Penggugat: PT. METRO MINI Tergugat: 1.KRISTIAN, SH 2.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 211 — 39 M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Tergugat I tersebut ; DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan SAH menurut hukum RUPS/RUPS-LB Metro Mini Jalan Pemuda Kav.721, karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ; Menyatakan Sah : Laporan Keuangan Direksi PT.Metro Mini tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, yang telah dipertanggung jawabkan dalam RUPS/RUPS-LB tanggal 23 Januari 2020, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa Perseroan Terbatas PT.Metro Mini, Nomor 04, tanggal 13 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016020.AH.01.02.TAHUN 2020, Tanggal 24 Februari 2020 ; Pemberhentian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil RUPS-LB dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Metro Mini Nomor 09, tanggal 22 Mei 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0107372.AH.01.10.Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015 ; Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepengurusan periode 2020-2025 berdasarkan RUPS/RUPS-LB tanggal 23 Januari 2020 dan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Putus : 12-08-2014 — Upload : 23-10-2014 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 — CHOLID SALEH vs Dr. EDDY WIRAWAN, S.H 139 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap Dengan demikian gugatan ini telahmemenuhi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;10.Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, yaitu: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yang berbunyi: RUPS diadakan di tempatkedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatanusahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar; RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandungsebagaimana diketahui RUPS dilakukan di Kantor Notaris Shella Falianti,S.H. di Jakarta;11.Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam formalitaspertimbangan dalam konsideran objek sengketa telah mempergunakanPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014tidak mempertimbangkan RUPS tanggal 4 Maret 2011 Akta Nomor 16yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., sebab:e Tergugat sebelum menerbitkan keputusan yang menjadi objeksengketa telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan DaftarPerseroan Nomor AHU0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan, yang pada pokoknya memutuskan denganmenetapkan pada bagian pertama:Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. tersebutdikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasaritu maka Penggugat tidak memiliki egal standing (kedudukan hukum)untuk mengajukan gugatan dalam perkara in casu (legal standingPara Penggugat obscuur libel);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:I.1.KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkanbahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) karena RUPS Tata Usaha Negara;Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai denganPasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;Halaman 15 dari 27 halaman. Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 14-07-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 06-01-2018 Putusan PT JAKARTA Nomor 432/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 12 September 2017 — PT.ASURANSI BINTANG Tbk >< Sdr.BAMBANG ARIANTO (DIRUT PT.BANK IFI) CS 45 — 24 Bank IFI yangsedang berada dalam pengawasan Bank Indonesia;Bahwa dikemudian hari diketahui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Bank IFI tanggal 06 Maret 2008 yang mengangkatRoosdjono Partosubroto (Tergugat IV) selaku Komisaris Utama,Bambang Arianto (Tergugat lI) selaku Direktur Utama, AgungAnggono (Tergugat Il) selaku Direktur Bisnis dan Agus Suyanto(Tergugat Ill) selaku Direktur Kepatuhan PT. DKI3.63.73.83.93.103.113.12Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia di atas, dapatdikatakan RUPS PT Bank IFI tertanggal 06 Maret 2008 adalah tidaksah, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur, dan ParaTergugat (Tergugat s/d IV) menjadi tidak sah;Bahwa pada September 2008 Bank Indonesia memasukkan PT. BankIFl dalam pengawasan khusus akibat kekurangan modal, namunhingga tanggal yang ditentukan oleh BI yakni 15 April 2009, PT. DKIolah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank IFItanggal 06 Maret 2008, yang mengangkat Komisaris, Direktur Utama,Direktur Bisnis / Tergugat ll dan Direktur Kepatuhan PT. Bank IFI belumdisetujui oleh Bank Indonesia;Bahwa dalil dan argumentasi dari Penggugat yang menerangkan bahwapengurus yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 06Maret Tahun 2008 belum lulus fit dan proper adalah sangatmenyesatkan, pada saat acara pembuktian nantinya, kami Tergugat Ilakan membuktikan bahwa Tergugat Il yang ditunjuk sebagai DirekturBisnis telah memenuhi kualifikasi untuk itu, sebagaimana diatur dalamPeraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25/PBV2003 tentang PenilaianKemampuan dan Bank IFI berhak untuk membuatkeputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisikeuangan Bank;Bahwa Tergugat Il menolak tegas dalil Penggugat dalam gugatannyanomor 3.6 halaman 3, yang menjelaskan bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 06 Maret 2008 adalah tidak sah,karena tidak memenuhi persyaratan. Justru RUPS PT. Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Register : 25-06-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 07-10-2020 Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 485/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 29 September 2020 — Penggugat: TAN BENG PHIAU DICK Tergugat: 1.EDI SANUSI 2.BELLA NOVITA KARTIKA,SH,Mkn Turut Tergugat: 1.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU 2.PT. JEIN COALINDO DINAMIKA 3.RIDWAN HALIM 54 — 242 (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yanglebih kecil; ataub. Dewan Komisaris(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yangdisampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepadaDewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiriRUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) Dst...> Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTERI AHDADIANo. 31, tertanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dihadapan TURUTTERGUGAT I, yang kutipannya adalah sebagai berikut :1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 485/Padt.G/2019/PN Jkt.Brt2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebin dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSdiadakan.4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.5. Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-06-2017 Putusan PN SAMARINDA Nomor 234/Pid.B/2016/PN.Smr Tanggal 22 Agustus 2016 — TAUFIK SURYA DARMA Bin MUCHTARUDDIN 231 — 107 Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantorperseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahamterhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;. Akta No.51 tersebut dan Aswad meminta agarSyaharani dan saksi mau menandatangani akta No.51 perbaikantersebut dan Aswad juga menyampaikan akan menghubungi danmenghadirkan semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan aktaNo.51 perbaikan tersebut, akan tetapi Aswad tidak memenuhi janjinyatersebut untuk menghadirkan pihakpihak yang terkait akta No.51tersebut ;bahwa Syahrani juga menceritakan kepada saksi, bahwa Syahrani saatbertemu dengan Notaris Khairu Subhan, S.H., saat Syahrani mengantarhasil RUPS KPBnomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris KhairuSubhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT. KPB di hadapan Notaris AneDjoenardi, S.H., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadir dalam RUPS tersebut ; bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT. KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT. Taufik Surya Darma dan ArdiansyahMuchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadir saat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;3210. Kritipal Singh Raheja bin Balbir Singh ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 % darisusunan kepemilikan saham, PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI Putus : 06-12-2017 — Upload : 08-05-2018 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 Desember 2017 — FAERRY LUMINTANG VS PT APLIKAS SERVIS PESONA 77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap ., sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan NomorKep.105/KOM/PPT/O4 (vide bukti T1), diketahui Penggugat diangkatsebagai Direktur Komersial pada perusahaan Tergugat terhitungtanggal 2 Mei 2004 adalah bukan melalui RUPS melainkanberdasarkan surat keputusan komisaris yang dikeluarkan setelahdilaksanakannya RUPS PT Aplikas Servis Pesona tanggal 31 Oktober2003, dan memperhatikan Salinan Akte Pernyataan KeputusanPemegang Saham Perseroan Terbatas PT Aplikas Servis Pesonatanggal 19 Juni tahun buku yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yangwaj'ib diaudit, harus disampalkan kepada Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 67 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggotaDewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggalpanggilan RUPS Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usahadengan jumiah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah); atauf. diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Dalam hai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS;Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertufis kepada RUPS melalui Direksi;Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelahmendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar;Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelahmendapat pengesahan RUPS;Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas(1)Persetujuan iaporan tahunan termasuk pengesahanlaporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS;Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuanlaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan ketentuan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar;Dalam hai laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benardan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadappihak yang dirugikan;Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 25-09-2012 — Upload : 16-06-2015 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 K/Pdt/2011 Tanggal 25 September 2012 — dr. med. POLENTYNO GIRSANG, dk VS PERSEROAN TERBATAS HORAS INSANI ABADI disingkat PT HIA 95 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26April 2003 yang dilakukan Tergugat yang membubarkan DewanDireksi (Memberhentikan Penggugat sebagai Dewan Direksi) tidaksah dan batal demi Hukum;4. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisarispada PT. Horas Insani Abadi dengan susunan kepengurusansebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Nomor 2 tanggal 27 November 2004 oleh HenrySinaga, SH Notaris di pematangsiantar, yaitu:e = Direktur : Dr. Dharma Situngkir;Adalah Kepengurusan yang sah menurut Hukum hingga berakhirmasa jabatannya selama 3 (tiga) tahun atau hingga dibentuk susunanKepengurusan yang baru berdasarkan RUPS yang sah;. Bahwa Turut Tergugat diangkat untuk menjadi Direktur Rumah SakitHoras Insani untuk selama satu tahun terhitung sejak diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi (Penggugat);5. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat mencabut semua gugatan danPengaduan masingmasing dari Pengadilan dan Kepolisian dalam temposesingkatsingkatnya;6. Petrus Yusuf, MHA);Bahwa semenjak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26April 2003 sampai dengan RUPS LB tanggal 27 November 2004. Dr. Med. dr.Polentyno Girsang, SpB.KBD.Fina Cs tidak mendapat haknya sebagai PejabatDirektur PT. HIA dan Rumah Sakit Horas Insani yang seharusnya masihmenjabat sebagai Direktur PT.HIA dan Rumah Sakit Horas Insani sampaidengan tanggal 21 Oktober 2004. dan pada RUPS tanggal 29 April 2004 bahwaDr. Med, dr. Polentyno Girsang SpB.KBD.Fina Cs sebagai Direktur PT. Bahkan di setiap RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) maka Pemohon Kasasi selalu mendapatkanperkembangan saham yang tidak ditambah (jumlah saham Pemohon Kasasitetap tidak bertambah);Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, jika memperhatikan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses pengalihan sahamdilaksanakan dengan memperhatikan bunyi Pasal 9 tentang Pemindahan HakAtas Saham yaitu:311. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk 123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap Menyatakan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT GusherTarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan olehkarena itu tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 13 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/20163.2.4. Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangpemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkansebagian atau seluruh asset perseroan kepada bank, tidak sahdan batal demi hukum;5. Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT GusherTarakan tanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan olehkarenanya itu tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentangpemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkanHalaman 15 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/201610.11.b.Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. GusherTarakan, tertanggal 8 Juni 2004 Tidak Mencapai Kuorum dan olehkarena itu tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 8 Juni 2004tentang Pemberian Persetujuan kepada Direksi untukmenjaminkan sebagian atau seluruh Asset Perseroan kepadaBank, tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 8 Juni 2004tentang Kehadiran Penggugat Il Deny Mardani dengan SuratKuasa dibawah tangan, tertanggal 8 Juni 2004 sebagai tidak sahdan batal Menyatakan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. GusherTarakan, tertanggal 8 Juni 2004 Tidak Mencapai Kuorum danoleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan Keputusan RUPS Luar Biasa, tertanggal 8 Juni2004 tentang Pemberian Persetujuan kepada Direksi untukmenjaminkan sebagian atau seluruh Asset Perseroan kepadaBank, tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 49 dari 62 hal.Put. Nomor 1865 K/Pdt/20165. Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Register : 25-06-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 07-10-2020 Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 485/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 29 September 2020 — Penggugat: TAN BENG PHIAU DICK Tergugat: 1.EDI SANUSI 2.BELLA NOVITA KARTIKA,SH,Mkn Turut Tergugat: 1.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU 2.PT. JEIN COALINDO DINAMIKA 3.RIDWAN HALIM 41 — 27 (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yanglebih kecil; ataub. Dewan Komisaris(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yangdisampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepadaDewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiriRUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) Dst...> Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTERI AHDADIANo. 31, tertanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dihadapan TURUTTERGUGAT I, yang kutipannya adalah sebagai berikut :1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 485/Padt.G/2019/PN Jkt.Brt2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebin dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSdiadakan.4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.5. Pengadilan PN BATAM Perdata Register : 09-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021 Putusan PN BATAM Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Btm Tanggal 14 April 2021 — Penggugat: PT. Buana Cipta Propertindo Tergugat: Kamarudin 64 — 56 ., dan telah mendapatpengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : C19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003, danberdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan No. 67, tertanggal 26September 2019, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam RUDIPURBA, SH, M.Kn,., yang telan mendapat pengesahan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;( vide Bukti Surat P1 );2. Buana CiptaNomor : 43 Propertindo), selaku perusahaanTanggal : 11 April 2003 pengembang yang sah dan Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/PDT.GS/2021/PN Btm (DIBERI TANDA P1) Photo Copy (nezegelen)Surat Keputusan (SK)Menteri KehakimanRepublik IndonesiaNomor : C19322HT.01.01.TH.2003Tanggal : 14 Agustus2003(DIBERI TANDA P2) Photo Copy (nezegelen)Akta RUPS Terakhir PT.Buana Cipta PropertindoNomor : 67Tanggal : 26 September2019(DIBERI TANDA P3) Photo Copy (nezegelen)Surat Keputusan (SK)Menteri Hukum dan BuanaCipta Propertindo) telahmelakukan RUPS ataspengangkatan kembalikepengurusan direksi PT. BuanaCipta Propertindo.d. Bahwa Akta RUPS TerakhirPENGGUGAT (PT. Buana CiptaPropertindo) telah terdaftrar dandidaftarakan pada KementerianHukum dan HAM. Foto copy Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003diberi tanda P2;3: Foto copy Akta RUPS Terakhir PT. Buana Cipta Propertindo Nomor:67 tanggal 26 September 2019 diberi tanda P3;4. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor :AHUAH.01.03 0337989 tanggal 27 September 2019 diberi tanda P4;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/PDT.GS/2021/PN Btm5. Buana Cipta Propertindo telah terdaftrar dan didaftarakan padaKementerian Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 2003 dan telahmelakukan RUPS atas pengangkatan kembali kKepengurusan Direksi PT. BuanaCipta Propertindo dan telah didaftarakan pada Kementerian Hukum dan HAM;Menimbang, bahwa dari bukti P5 berupa Kesepakatan Pemesanan Tanahdan Bangunan (KPTB) Nomor : PPJB20193202110551 tanggal 2 Mei 2019dengan klausul :a. Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Register : 19-09-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 09-06-2016 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 8 Oktober 2012 — PT. INDOTAMA MINING CONTRACTOR >< PT. INTI BARA NUSALIMA 555 — 432 ;Bahwa Risalah RUPS PT.IMC semuanya adalah kebutuhan pada saat itu yangsudah jelas ada pengaturan bersama, dan itu ada dua dokumen yang samaperisis tetapi beda isinya sesuai kebutuhan saat itu;Bahwa dalam Rapat ada kontrak yang diperoleh oleh IBN dan IMC dapat20.000/metric ton kemudian IBN membayar 10.000/ metric ton kepada IMCpadahal IMC tidak bekerja dan penentuan angka itu adalah penentuankebutuhan pada saat itu karena masih RUPS teraviliasi;Bahwa IBN diseting / diskenariokan untuk jadi perusahaan DJANUARLIBahwa pada Oktober 2010 saksi masuk ke IMC sebagai Direktur dan padaDesember 2010 ada Rapat RUPS dan saksi ada disahkan menjadi DirekturUtama dan pada saat itu juga saksi sebagai pemegang saham sebesar 20%sampai dengan Desember 2011 saksi menjabat direktur dengan saham yangsama di IMC kemudian di IBN saksi ditetapkan sebagai Direktur Utama Per/Februari 2011 s/d Agustus 2011, selanjutnya saksi sebagai Direktur Keuangans/d Mei 2012; dan saksi juga sebagai pemegang saham di IBN sebesar 29 % over borden setahu saksi sebesar 24 miliar lebih ditambahdengan PPN ;Bahwa tahun 20102011 tidak bisa ditagihkan karena kalau untuk menagihinvoice itu kita harus menandatangani Berita cara sebagai pendukukunginvoice dan berita acara itu tidak pernah bisa ditandatangani, karena memangtidak mau ditandatangani;Bahwa yang seharusnya yang berhak menandatangani Invoice adalah DirekturIBN dan IMC;Bahwa Direktur IBN dan IMC tidak mau menandatangani Invoice kerena tidakmau mengakui dan itu kebijaksanaan RUPS bulan Juni 2010 saksi tidak tahu isinya;Bahwa Bukti invoice P5a adalah Invoice tandatangan dari Pak Jeremi;Bahwa invoice tanggal 28 Februari 2011 itu tagihan 10.000, yangdikondisikan; bukan transaksi bisnis biasa;Bahwa invoice itu tagihan dari Inti Bara Nusalima (IBN) dan sudah adapotongan pajak;Bahwa tahun 2010 saksi menjabat sebagai Direktur di IMC sampai Desember2011, lalu Februari 2011 saksi sudah non aktif sebagai Direktur Utama karenasaksi sudah mengajukan penginduran diri dan disetujui di RUPS Bukti P5 saksi tahunya pada saat persidangan tahun 2012 ini;Bahwa saksi sebagai pengurus di IMC terakhir pada Desember 2011;Bahwa saham saksi sebagian di belu sama Pak Jauhari; dan yang sebagiandibeli oleh Pak JEF;Bahwa pada Desember 2011 saham saksi sudah dialihkan kepada orang lain;Bahwa berita acara transaksi peralihan ada;Bahwa pengalihan hak dari IMC kepada pengurus yang baru yang membuatadalah Bapak (Kuasa Pemohon) yang pada waktu itu sebagai Notaris dari PakJef (pemohon PKPU) yang dibawa ke RUPS