• orang yang ada didalam mobil escudowarna merah tersebut, dan diketahui orang yang ada didalam mobil escudomerah tersebut adalah anggota TNI yaitu saksi DEDI MAROJAHAN SIBARANIdan saksi APRIANTO GINTING, setelah saksi PERWIRA SEMBIRINGberbincangbincang dengan anggota TNI tersebut, terdakwa dan terdakwa llterlebin dahulu dibawa ke KODIM untuk selanjutnya diserahkan ke POLRESTANAH KARO.Bahwa berdasarkan penelitian ahli MUHAMMAD KOMAR (pengukur danpemetaan hutan pada Balai pemantapan kawasan hutan / BPKH

  Putusan Nomor 215/Pid.SusLH/2016/PN Kbjwarna merah tersebut, dan diketahui orang yang ada didalam mobil escudomerah tersebut adalah anggota TNI yaitu saksi DEDI MAROJAHAN SIBARANIdan saksi APRIANTO GINTING, setelah saksi PERWIRA SEMBIRINGberbincangbincang dengan anggota TNI tersebut, terdakwa dan terdakwa llterlebin dahulu dibawa ke KODIM untuk selanjutnya diserahkan ke POLRESTANAH KARO.Bahwa berdasarkan penelitian ahli MUHAMMAD KOMAR (pengukur danpemetaan hutan pada Balai pemantapan kawasan hutan / BPKH

  dan diketahui orang yang ada didalam mobil escudomerah tersebut adalah anggota TNI yaitu saksi DEDI MAROJAHAN SIBARANIdan saksi APRIANTO GINTING, setelah saksi PERWIRA SEMBIRINGberbincangbincang dengan anggota TNI tersebut, terdakwa dan terdakwa llHalaman 20 dari 39 Putusan Nomor 215/Pid.SusLH/2016/PN Kbjterlebin dahulu dibawa ke KODIM untuk selanjutnya diserahkan ke POLRESTANAH KARO.Bahwa berdasarkan penelitian ahli MUHAMMAD KOMAR (pengukur danpemetaan hutan pada Balai pemantapan kawasan hutan / BPKH

  Bahwa setelah Para Terdakwa diserahkan kepada kami, kami memeriksaPara Terdakwa dan beberapa hari kemudian kami melihat kelokasi tempatPara Terdakwa mengambil kayu itu;Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka membawa kayu itudengan memakai truck tanpa ada surat jalannya;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka ditangkap pada hariKamis, tanggal 17 Maret 2016, sekira pukul 22.15 Wib di Desa Sukandebi,Kecamatan Namenteran, Kabupaten Karo;Bahwa setahu saksi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

• ., M.H. dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jawa Tengah,Jalan H.O.S.

• ., M.H. dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah,beralamat di Jalan H.O.S.

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• MakSannang, Alexanderandilolo, Taulandee Bahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH wilayah VIIMakassar;e Bahwa barang bukti yangdiamanakan adalahberupa papan pinus dan 1(satu) unit chainsaw;e Bahwa terdakdakwa tidakada jjin untuk melakukanpenebangan dalamkawasan hutan;Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa membenarkannya;2.

  yangmelakukan penebanganadalah orang yangdisuruh oleh terdakwaPetrus paipinan aliasPapa Newin dan BaharUssa;, YosepanusPagiling, Deny IsdiantoMulyadi, Yonathan, WiroSinin Sarasak, Yohanispasapangan, ViktorMakarrang;Bahwa saksi mendatangiTKP bersama dengan Ilorang) anggota polisikehutanan yakni Saksi,Daniel Unda, ArdinSannang, Alexanderandilolo, TaulandeBahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH

  yangmelakukan penebanganadalah orang yangdisuruh oleh terdakwaPetrus Paipinan aliasPapa Newin dan BaharUssa;, YosepanusPagiling, Deny IsdiantoMulyadi, Yonathan, WiroSinin Sarasak, Yohanispasapangan, ViktorMakarrang;Bahwa saksi mendatangiTKP bersama dengan Ilorang) anggota polisikehutanan yakni Saksi,Daniel Unda, ArdinSannang, Alexanderandilolo, Taulande;Bahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH

  selanjutnyabarang tersebutdiamankan~ ke kantorkehutanan ;Bahwa dari informasi yangdiperoleh bahwa yangmelakukan penebanganadalah orang yangdisuruh oleh terdakwaPetrus Paipinan aliasPapa Newin dan BaharUssa;Bahwa saksi mendatangiTKP bersama dengan Ilorang) anggota polisikehutanan yakni Saksi,Daniel Unda, ArdinSannang, Alexanderandilolo, Taulande;kawasan hutan hutan;Bahwa lokasi tempatterdakwa melakukanpenebangan adalahberada dalam kawasanhutan produksi terbatasberdasarkan hasil olehTKP yang dilakukan olehpihak BPKH

  Mandaling, S.Hut, didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa ahli memilikisertifikat keahlian dibidangpengukuran danpemetaan;Bahwa ahli bekerja dikantor BPKH wilaya 7Makassar;Bahwa ahli melakukanpemeriksaan TKP padahari Selasa tanggal 28 Juli2015 bersama denganpihak Polres Tana Torajadan Dinas Hutbun TanaToraja;Bahwa ahli melakukanpemeriksaan TKP di lokasipenebangan hutan untukmenentukan apakahlokasi penebangantersebut masuk kawasanhutan atau tidak;Bahwa dari

• GANDUNG SOEPRAPTO, SH. danRekan, Advokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jateng yang berkantor JI. HOS Cokroaminoto No.23 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012.Selanjutnya disebut Penggugat / Pembanding ;MELAWAN :1. PT. BPR SETIA KARIB ABADI, alamat di JI. Menteri Supeno No.1 KotaSemarang3. ANDREW JERRY HENDRY NGANGANGOR, Wiraswasta, alamat diJI. Muwardi Timur VII No.33 Kota Semarang.4. SULISTYOWATI, bertempat tinggal di JI.

• sebagaiberikut dalam perkara antara:NAS RI, Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 12061970, umur : 49 Tahun,Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin : Perempuan, KewarganegaraanIndonesia, Pendidikan : Sarjana, Tempat Tinggal : Karaban RT 001 RW006, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang dalam halini memberi Kuasa, MUHARSUKO WIRONO, SH, MH, AHMADMUTHOHAR, SH, AHMAD RUDI FIRDAUS, SH dan LENY PUJIASTUTI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor AdvokatBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH

  HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus (Special Power of Attorney) No.009/Suku/BPKH/JT/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020; Selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Pelawan;Lawan:SUDARMINI, bertempat tinggal di Desa Karaban RT O1 RW 06,Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati; Selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Terlawan;DanSUTRISNO Bin RASLAN, bertempat tinggal di Desa Mertakusuma RT 04RW 05, Nomor 51, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

• ., M.H dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR Jawa Tengah, beralamat diSemarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor053/Suku/BPKH/JT/IV/2017, tanggal 19 April 2017;Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2018Termohon Kasasi;Dan1.

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.

• Menthobi Mitra Lestari kepada Kepala BPKH Banjarbaru Nomor : 06/MTL PBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihalPermohonan Telaah Kawasan an. PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);Foto Copy Surat dari Kepala BPKH Wil V Banjar baru kepada Direktur PT.Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan terhadap areal perkebunan PT.MenthobiMitra Lestari. (Legalisir);Foto Copy Peta hasil Telaah untuk areal perkebunan PT.

  Menthobi MitraLestari yang merupakanlampiranSuratdariKepala BPKH Wil V Banjar barukepada Direktur PT. Menthobi Mitra Lestari Nomor : $.856/BPKH.Bjb2/2010tanggal 24 Juni 2010. (Legalisir);Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Sekda Provinsi KalimantanTengah Nomor : 522.1.100/2133/Dishut tanggal 6 Nopember 2010 perihalSaran/PertimbanganTeknis Pelepasan Kawasan Hutan Untuk KelapaSawit an.PT. MenthobiMitra Lestari.

  Menthobi Mitra Lestari kepada Kepala BPKH Banjarbaru Nomor : 06/MTL PBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihalPermohonan Telaah Kawasan an. PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);Fotokopi Surat dari Kepala BPKH Wil V Banjar baru kepada Direktur PT.Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan terhadap areal perkebunan PT.MenthobiMitra Lestari. (Legalisir);Fotokopi Peta hasil Telaah untuk areal perkebunan PT.

  Menthobi Mitra Lestariyang merupakanlampiranSuratdariKepala BPKH Wil V Banjar baru kepadaDirektur PT. Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010tanggal 24 Juni 2010. (Legalisir);Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Sekda Provinsi KalimantanTengah Nomor : 522.1.100/2133/Dishut tanggal 6 Nopember 2010 perihalSaran/PertimbanganTeknis Pelepasan Kawasan Hutan Untuk KelapaSawit an.PT. MenthobiMitra Lestari.

• /lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinatX=0367816 dan Y=9727026 yang masuk ke dalam Kawaan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor 245/kpts/1991 tentanghalaman 3 dari 10 halaman Put.No.178/PID/2014/PT.PLG.luas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suakamargasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugas dariBalai Pematapan Kawasan Hutan ( BPKH

  tersebut untuk ditanamidengan tanaman karet.Bahwa tanah/lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinatX=0367816 dan Y=9727026 yang masuk ke dalam Kawaan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasinberdasarkan Surat Keputusan menteri Kehutanan Nomor : 245/kptsII/1991 tentangluas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suakamargasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnya petugas dariBalai Pematapan Kawasan Hutan ( BPKH

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaCq Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, berkedudukan diJalan Raden Gunawan Nomor 41 Rajabasa, KotaBandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

  MaryunaPabutungan, M.P, selaku Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung,yang selanjutnya memberi kuasa kepada: Endi Sugandi,S.H.M.H, Supardi,S.H.M.H, Sriwati, S.H, Yudi Ariyanto,S.H.M.T, Michael Edward, S.H.M.H, Meutia KumalaSari S.H, Wijayadi Bagus Margono S.H, FransiscaBudyanti S.H.M.H, Fitrianus, S.Hut., M.E., Aluwiyanto;Apri Wijaya, S.Hut, Rico Ade Fantasia, S.H., selakuPegawai Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di JalanRaden

• SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :KEPALA DESA KARANGROWO ,, berkedudukan, Jalan Karangrowo,Kecamatan Wonosalam berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :099/Suku/BPKH/JT/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasaK@ Pad a' n 2 nnn non ne non nnn nnn nnn non ron nnn nnn nn noe nnn soe nee nen

  Boby Hertriyono, S.H.Kesemuanya warganegara Indoensia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum (BPKH)MKGR Jateng Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23 Semarang, Selanjtnya disebut sebagai ;wanna nnn nnn nnn nna na a nae nee nee ee ee cee eens PEMBANDING/TERGUGAT ;MELAWAN:NINIK QODARIYAH, warganegara Indoensia, wiraswasta, tempat tinggalDesa Karangrowo RT. 01, RW. 01, Kecamatan Wonosalam,Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei2018 memberikan kuasa kepada TORO MASIRAN, S.H.

• No. 955 K/Pid.Sus/2013seharusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)Provinsi NTT yang mempunyai kwalifikasi dan sertifikasi di bidang PemetaanKawasan Hutan untuk mendampingi para Saksi melakukan pemeriksaanlapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa SilluKecamatan Fatuleu.

  Selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6(enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapitdi Takari untuk disimpan ;Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Saksi ANDERIASFILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungandengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakan alat ukurHal. 10 dari 40 hal. Put.

  Selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6(enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapitdi Takari untuk disimpan ;Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Saksi ANDERIASFILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH)Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungandengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakan alat ukurHal. 20 dari 40 hal. Put.

  F.Taek serta Andi Setiawan yang tidak bisa dibenarkansebab : Kawasan Sisimeni Sanam sampai sekarang belum memasukitahap penetapan sebagai kawasan hutan Negara, sehinggamenurut Pasal 1 butir II RI No.44 Tahun 2004 rencana kehutananbelum memiliki kepastian hukum mengenai status batas, batasdan luas kawasan hutan tersebut ; Bahwa pada batas yang digunakan sebagai dasar penentuanlokasi penebangan adalah PALKIU buatan pemerintah Belandasedangkan Penuntut umum melalui Saksi Arnoldus Thonak danahli dari BPKH

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.

• Tergugat I tanah terperkara adalah termasuk dalam kawasan hutan yangtelah diberikan hak pengusahaannya kepada Tergugat I;Bahwa Penggugat mencoba menelusuri kebenaran jawaban Tergugat I denganmempertanyakan atau meminta kKlarifikasi kepada instansi yang berwenang, yaituBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, yaitu melalui suratPenggugat Nomor: 012/KI/KOPIND/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012, di manaberdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung PinangNomor: S.397/VH/BPKH

  SK.208/MenhutII/2007 tanggal 25 Mei2007; 22222222222 enon nee oe 222Bahwa dari jawaban atau klarifikasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIITanjung Pinang melalui Surat Nomor : S.397/VII/BPKH XII1/2012 tanggal 10Putusan Perdata Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.TBH, hal. 4 dari 42 halamanAgustus 2012 tersebut, dapat diberikan tanggapantanggapan tentang pelanggaranhukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:1.Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUUIX/2011 tanggal21 Februari

  WilayahXI di Tanjung Pmang No : 012 / KI / KOPIND / VI / 2012 tertanggal 6 Juni2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.4);Fotocopy Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII TanjungPinang kepada Koperasi Indoratu Perihal : Telaahan Teknis Status lahan Nomor :S. 397 / VIL / BPKH XII1 / 2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dandiberi tanda (P.5); Fotocopy Lampiran Surat 1 Nomor: S.397/VII/BPKH XII1/2012 tertanggal 10Agustus 2012 tentang Peta Telaah Klarifikasi

  Riau, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.6);Fotocopy Lampiran Surat 2 Nomor: S.397/VII/BPKH XII1/2012 tertanggal 10Agustus 2012 tentang Peta Telaah Klarifikasi Status Lahan Rencana PerkebunanKelapa Sawit a/n. KOPERASI INDORATU di Kec. Kempas Kab. Indragiri HilirProv.

  Riau, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ( P.7); Fotocopy Lampiran Surat 3 Nomor: S.397/VII/BPKH XII1/2012 Tertanggal 10Agustus 2012 tentang Peta Telaah Klarifikasi Status Lahan Rencana PerkebunanKelapa Sawit a/n. KOPERASI INDORATU di Kec. Kempas Kab. Indragiri HilirProv.

• koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2020/PN BIsHutan (BPKH

  titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

  koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi (HPK)AhliPengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

• pohon jati tersebut roboh, dibuat persegi olehsaudara KUNADI dengan cara di pacok menggunakan perkul atau kampak danHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMGsetelah pohon jati tersebut sudah menjadi persegi lalu kayu jati teresebut ditinggalkan untuk diambil pada keesokan harinyaKemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa bersama Saudara SUTARDI Als SIMON(DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan Petak 77 D RPHNgareanak BPKH

  jati yang telah dipilih sebanyak 2 pohon selanjutnya setelah pohon jatitersebut roboh, dibuat persegi oleh saudara KUNADI dengan cara di pacokmenggunakan perkul atau kampak dan setelah pohon jati tersebut sudahmenjadi persegi lalu kayu jati tersebut di tinggalkan untuk diambil padakeesokan harinyaKemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa bersama Saudara SUTARDI Als SIMON(DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan Petak 77 D RPHNgareanak BPKH

• JHONDEER merek Ford warna biru memuat + 200(dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara PengukuranKayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut TrukNomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua)batang volume 5,14 m3 dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warnabiru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume O, 67 m3dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m3;Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH

  No. 1229 K/PID.SUS/2013Kayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut TrukNomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua)batang volume 5,14 m3 dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warnabiru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m3dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m3; Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) wilayah Medan melakukan pengambilan data titik koordinat padalokasi penebangan

  JHONDEER merek Ford warna biru memuat + 200(dua ratus) keping kayu olahan, berdasarkan Berita Acara PengukuranKayu Bulat tertanggal 5 Agustus 2010 bahwa kayu yang diangkut TrukNomor Polisi BK 9259 BI jenis pinus sebanyak 42 (empat puluh dua)batang volume 5,14 m3 dan kayu yang diangkut JHONDEER Ford warnabiru jenis pinus (kayu bulat) sebanyak 6 (enam) batang volume 0,67 m3dan pinus (kayu penggergajian) sebanyak 246 keping volume 3.0996 m3;Kemudian Paruhum selaku Ahli Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH

  hukum, ternyata hutan yang dieksplorasi maupunyang dieksploitasi atau ditebang oleh Terdakwa bukan hutan hak atau hutantanah milik rakyat, melainkan hutan lindung yang berdasarkan peraturantidak boleh dijamah;Bahwa untuk memperkuat apakah benar areal yang dieksploitasi atautempat penebangan kayu Terdakwa adalah hutan tanah milik rakyat atauhutan lindung, maka demi kepastian hukum dilakukan pemeriksaan lapangansecara teliti dan akurat oleh PARAHUM selaku ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH