Ditemukan 735 data
13 — 1
dalam berita acara sidang perkara ini,merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai dengan ketentuanPasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun 2006 dantelah dibah
9 — 0
pendapat Majelis Hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya kekuranganbiaya perkara tersebut setelah ditegor, bertentangan dengan hukumacara dan merupakan bentuk ketidak seriusan dalam berperkara,sehingga bertentangan dengan azas beracara dikenakan biaya, halmana sejalan dengan pasal 121 ayat (4) HIR, oleh karenanyagugatan Penggugat harus dibatalkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkupperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah
5 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
8 — 0
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikantanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan im, maka ditunjukberita. acara persidangan perkara im sebagai bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan imi; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;wanna Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
14 — 9
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksudpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentangpelaksanaan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telahmempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah dibah
7 — 1
menyatakantidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohonputusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalamberita acara persidangan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat(1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dibah
14 — 1
cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
9 — 4
MahaMendengar lagi Maha Mengetahui Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonanPemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal39 ayat 2 Undangundang Nomor Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang telah dibah
13 — 1
SehinggaMajelis Hakim harus membebankan biaya perkara perkara ini kepada Pemohon; Memperhatikan, pasalpasal dari Undang undang Nomor 4 tahun 2004, Undanundangno. 14 tahun 1985 sebagimana telah dibah dengan Undangundang no. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undangundang no. 3 tahun 2009, dan Undangundang no. 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no. 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang no. 50 tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan.
7 — 5
sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malanguntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah
8 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaGugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor ; 28/TUADAAG/X
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
30 — 16
diterima ; ~=== Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkandan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan TinggiAgama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatPengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebutdapat dikuatkan ;a= Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai denganUndangUndang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) sebagaimana teklah dibah
14 — 7
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawaipencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, maka menurut~ ketentuan Pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah
5 — 1
Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugattersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama6sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2008, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat ; Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syar'i yangberkaitan
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
89 — 4
Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi yin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaji kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang nomor 7tahun 1989 tentang Peradian Agana sebagaimana dubah dengan undangundang nomor 3tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan selnjutnya dibah okh UndangUndang nomor 50
8 — 1
@OAOSC# PMEPFJO OOM OF SHO +AArtinya : Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta)pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinanmereka dengan talak satu sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang dibah
5 — 3
sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KabupatenMalang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah
8 — 3
sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malanguntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah