dari Pawing Officer atau Kepala Cabang, kemudianpetugas penaksir melakukan input kedalam sistem jumlah nominalpembiayaan yang disetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan,selanjutnya Petugas Penaksir membawa barang jaminan emasbeserta SBGE untuk diserahkan kepada Branch Operisional ServiceManager (BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomahselanjutnya BOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftaryang terdapat di SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan gadaiemaspada BankSyariahMandiriKC Kisaran : Nasabah datang dengan membawa SBGE dan uang bertemudengan penaksir kemudian penaksir melakukan perhitungan Ujroh(bunga) yang diharuskan dibayarkan nasabah plus pokok, setelahdihitung oleh penaksir nasabah diminta menyetorkan ke rekeningdan setelah uang pelunasan masuk kerekening nasabah, selanjutnyapetugas penaksir melakukan input ke dalam sistem pelunasanpembiayaan nasabah yang kemudian petugas penaksir membawaSBGE ke bagian BOSM untuk dimintakan otorisasi

penaksirmelakukan input kedalam sistem jumlah nominal pembiayaan yangdisetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan, selanjutnyaPetugas Penaksir membawa barang jaminan emas beserta SBGEuntuk diserahkan kepada Branch Operisional Service ManagerHalaman 11 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kis(BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomah selanjutnyaBOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftar yang terdapatdi SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian petugas General Suport Staf (GSS); Setelah itu barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya

Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tahun 2003mengeluarkan SPP Nomor : R14/SPP 2003 tanggal 10 April 2003 untukbiaya Kegiatan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Pati tahun 2002sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui olehPengguna Anggaran yaitu saksi Ir Slamet

DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRD 5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp hal 15 dari 85 hal Put.No.37/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg 5.000.000,Rp5.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi

(BUPATI PATI) GOLKAR 70.000.000,Drs KOTOT KUSMANTO Rp(WAKIL BUPATI PATI). 55.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas SekretariatDaerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003tanggal 4 Nopember 2003 untuk biaya Untuk BantuanKeuangan pihak ke III pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2003sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepadaKepala

melakukanpengeluaran biaya kegiatan operational kantor tanopa membuat FPB (FormPersetujuan Biaya) terlebin dahulu yang harus ditandatangani oleh OO(Operational Officer), UM (Unit Manager), CM (Cluster Manager), RegionBalikpapan dan Kantor Pusat Jakarta, namun penarikan tersebut dilakukanhanya dengan menggunakan BPK (Bukti Pengeluaran / Penarikan Kas) tanpaada FPB dan nota kuitansi atau Berita Acara;Bahwa dalam penarikan / pengeluaran tersebut tetap dilakukan melalui tellerbank yang meng input data, lalu dilakukan Otorisasi

lalu di input dataoleh teller kemudian dilakukan OTORISASI oleh Sdr HESTY(memasukan password transaksi yang hanya diketahui oleh SdrHESTY saja selaku Operational Officer supaya transaksi berjalan)karena tanpa OTORISASI OO maka uang tidak bisa dikeluarkan dankelengkapan administrasi lainnya menjadi tanggung jawabnya SdrHESTY.

terhadap keberadaaninventaris kantor dan ATK, warkat berharga yang ada di unit.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr MEGAWATI SE BintiDARSIL, SRI SYANINGSIH Bin SRIYANTO, MIRA Binti SUBANDI,RINA FIRDIATI Binti ISNAN, Saksi NURUL ISTIQOMAH BintiMARWAN, Saksi Sdr ADI CHANDRA, Sdr SRI SUSILAWATI, SaksiLENY THERESIA ASTUTI Binti TON SUKARTONO dari teller yangmenerangkan bahwa uang tetap dikeluarkan/ cairkan karena SdrHESTY adalah atasan teller sehingga sewaktu melakukan transaksiada memiliki wewenang OTORISASI

sebagai Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;bahwa terkait halhal tersebut di atas dapat Pemohon Banding jelaskan sebagaiberikut:1.bahwa atas Invoice Nomor: DOMEXPU201101 tanggal 24 Januari 2011, yangPemohon laporkan adalah benarbenar Invoice yang Pemohon terima dari pihaksupplier, tidak ada sedikitpun niat Pemohon untuk menggelapkan ataumelakukan pemalsuan terhadap Invoice tersebut;bahwaseringkali Pemohon mendapatkan Invoice dari supplier denganmenggunakan teknis otorisasi

sebagaimana Invoice;bahwa terkait hal tersebut di atas Pemohon berikan data Invoice pembandingdari importasi Pemohon sebelumnya dengan teknik otorisasi yang sama namuntidak dikenakan koreksi;4. bahwa PO Nomor: 4500399433 memang terbit tanggal 03 Januari 2011 danProforma Invoice terbit tanggal 13 Desember 2010, seolaholah alur terbalik,tetapi alur sebenamya tidak terbalik, karena proses pemesanan barangdilakukan secara online, hasil dari pemesanan online akan terbit CustomerOrder, sebagai contoh

Rony Tuah Purba dihadapan saksi TumpalSitorus pada tanggal 27 Februari 2006 ;e Bahwa kemudian untuk pencairan dana tunjangan pemeliharaan kesehatanpengobatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir tahun2006 dengan tidak melampirkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja), atasperintah Tumpal Sitorus, Terdakwa mengajukan permintaan penerbitan SKO (SuratKeterangan Otorisasi) Nomor : 900/148/Setwan/2006 tanggal 05 April 2006 yangditujukan kepada Bupati Toba Samosir melalui saksi Arnold Simanjuntak

Setdakab Toba Samosir mengetahui bahwapengajuan permintaan SKO seharusnya tidak dapat diproses secara baik DASKmaupun APBD Kabupaten Toba Samosir tahun 2006 belum disahkan oleh BupatiToba Samosir tetapi saksi Arnold Simanjuntak, SE tetap mendisposisikanpermintaan penerbitan SKO tanggal 07 April 2006 tersebut kepada saksi GanyangSitumorang selaku Kepala Sub Bagian Anggaran dengan disposisi berbunyiproses SKO mendahului pengesahan DASK ; segera dan pada tanggal 12 April2006 terbit Surat Keterangan Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran2006 Nomor : 02/BK/200602/A/2006 sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bupati Toba Samosir yangmenyebutkan : Dasar otorisasi : DASK : Mendahului Pengesahan DASK ;e Bahwa ternyata APBD Kabupaten Toba Samosir TA. 2006 baru disahkan olehBupati Toba Samosir tanggal 11 April 2006, sedangkan DASK Sekretariat DPRDbaru disahkan oleh Bupati Toba Samosir tanggal 26 April 2006 ;e Bahwa selanjutnya saksi Drs.

Rony Tuah Purba dihadapan Terdakwa dan saksi Tumpal Sitorus ;Bahwa kemudian untuk pencairan dana tunjangan pemeliharaan kesehatanpengobatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir tahun2006 dengan tidak melampirkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja), atasperintah Tumpal Sitorus, Terdakwa mengajukan permintaan penerbitan SKO (SuratKeterangan Otorisasi) Nomor : 900/148/Setwan/2006 tanggal 05 April 2006 yangditujukan kepada Bupati Toba Samosir melalui saksi Arnold Simanjuntak, SEselaku

,SE atas perintah Bupati Pati Periode 20012006 yaituTasiman,SH melalui Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir Slamet Prawiro,MM danhal itu dilakukan oleh Oyo Karyo, SE,MM karena mengetahui tidak adadasar hukumnya dan hanya perintah lisan Tasiman,SH melalui SekdaKabupaten Pati yaitu Ir Slamet Prawiro, MM.hal 13 dari 82 hal Put.No.40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/02/2003 tanggal 8Maret 2003 tentang Otorisasi

DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRDANGGOTA DPRD 5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp5.000.000,Rp hal 15 dari 82 hal Put.No.40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi

Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4Nopember 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III padaAPBD Perubahan tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilanratus juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dandisetujui oleh

Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun2003 mengajukan SPP Nomor :R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopemberhal 43 dari 82 hal Put.No.40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III pada APBDPerubahan tahunAnggaran 2003 sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah)kepada Kepala Bagian Anggaran

Keputusan Bupati Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA 2003.Buku Asli risalah resmi rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati AcaraPenetapan Perda Kab Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kab Pati TA 2003. 1 (satu) buku asli nota keuangan Perubahan APBD Kab Pati TA 2003.48 Draf RAPBD Kab Pati TA 2003 (murni) dan perubahan TA 2003.49 Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi AnggaranBupati dan Wakil Bupati

;19Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buatasuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjianasuransi pada tahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang manamekanismenya sama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaituPencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudianditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukanke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub BagianAnggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD KabupatenMaluku Tenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakilDPRD setelah antar waktu di tambah 2 (dua orang) ;20Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000,(empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telahdi cairkan karena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanjarutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkanpermintaan sesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui olehSekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuatpemintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui SekertarisDaerah yang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan danditeruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggaranguntuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;Bahwa pencairan dana di

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan RumahTangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist

DPRDbeserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk74keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12

tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang;7. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp1.650.000.000,00untuk Bantuan Pembinaan Keamanan;8. 1 (satu) set asli Surat mohon penerbitan SKO Nomor 01/P/Keu/2003 tanggal08 Desemberr 2003;9. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi

Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp660.000.000,00;10.1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;11.1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;12.1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (GSPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;13.1 (satu) set asli Surat Perintah

.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp660.000.000,00untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang;1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2003 Nomor2P.0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp1.650.000.000,00untuk Bantuan Pembinaan Keamanan;1 (satu) set asli surat mohon penerbitan SKO Nomor 01/P/Keu/2003 tanggal08 Desember 2003;1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi

Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp660.000.000,00;1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 922/521/P/Keuda/2003 tanggal 10 Desember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaPembangunan 2003 sebesar Rp1.650.000.000,00;1 (satu) set asli surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang/Giro (SPMU) tanggal31 Desember 2003 sebesar Rp660.000.000,00;1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar

Bahwa kemudian setelah mengetahui adanya transaksi tersebut pihakBank Permata melakukan pengecekan Sistem Internet Banking untukmengecek validasi transakasi ternyata diperoleh data bahwa transaksitersebut benar dan VALID karena telah sesuai USER ID, PASSWORD danKODE OTORISASI TRANSAKSIL Kemudian Pihak Bank Permatamenginformasikan kepada nasabah Sdr. TJHO WINARTO , ST bahwasemua transaksi Internet Banking telah sesuai dengan sistem dandinyatakan WAJAR.

TJHO WINARTO, ST untuk menerbitkan SIMCARD dengannomor handphone yang sama yaitu nomor 0811827350.Bahwa nomor tersebut diduga digandakan dan digunakan sebagai nomorhandphone alat otorisasi Transaksi Internet Internet Banking.Bahwa dari hasil keterangan nasabah dan pengecekan intern BankPermata bahwa telah terjadi sebanyak 6 (enam) kali transaksi InternetBanking secara beruntun, melalui nomor Handphon milik nasabah dengannomor 0811827350 yang diketahui nomor handphone tersebut adalahmilik nasabah

TJHO WINARTO, ST yang terdaftar di Bank Permatasebagai nomor TOKEN untuk mengirimkan kode otorisasi transaksiBahwatransaksi terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitarjam 01:24 Wib sampai sekitar jam 11:16 Wib, dengan total semuatransaksi sekitar Rp. 245.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta).Bahwa aliran transaksi tersebut mengalir ke sejumlah Bank Danamon,Bank BRI dan Bank BIN.Bahwa sistem transaksi Internet Banking Bank Permata dapat digunakanapabila nasabah telah teregistrasi

Nasabah bisa mengakses dengan LOG IN melalui USERID dan PASSWORD yang telah dimiliki, kemudian setiap melakukantransaksi nasabah mendapat pemberitahuan Kode Otorisasi melalui smske nomor hand phone milik nasabah yang telah di daftarkan sebagainomor handphone TOKEN. Kemudian apabila PASSWORD dan KODEOTORISASI telah sesuai dan sama maka transaksi tersebut dinyatakanVALID.2. Saksi HASAN PERMADI :Bahwa saksi bekerja di Bank Permata Kantor Cabang Pembantu PasarMinggu yang beralamat di JI.

Bahwa komplotan Terdakwa mengaktifkan simcard yang baru dengannomor 0811827350 yang digunakan untuk nomor token (nomorpemberitahuan kode otorisasi) transaksi internet banking dengan caramenghubungi operator call center Bank Permata 500111, dimanakomplotan Terdakwa mengaku sebagai Sdr.

Kemudian Tergugat melakukan proses otorisasi sendiriterhadap email bawahannya tersebut tanoa meminta persetujuanlebih lanjut dari atasan/ supervisor Tergugat;9. Bahwa atas permintaan Tergugat pada tanggal 12 April 2012tersebut, Sdri.Yayuk Pebiyaningsih telah mengubah datapembayaran dummy (dummy payment) dengan caramenambahkan data kartu kredit Tergugat untuk selanjutnyaHalaman 3 dari 44 hal. Putusan PHI No. 114/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.disetujui oleh atasan Sdri.

Bahwa perlu ditegaskan juga bahwa tidak ada hubunganantara dummy payment dan pembayaran minimum payment dikartu kredit Tergugat;Bahwa otorisasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk semuapermintaan transaksi dummy payment dari nasabah termasukdidalamnya permintaan Tergugat sebagai nasabah yang dicatatkanoleh Sdri. Yayuk Pebriningsih, sehubungan dengan tugas Tergugatsebagai ON DUTY MANAGER pada saat itu.

Bahwa oleh karena itu isi anjurannya adalah agarTergugat dipekerjakan kembali seperti biasa di Penggugat;Bahwa tuduhan Penggugat pada point 19 adalah sangat tidak benar.Bahwa sudah sangat jelas Tergugat tidak melanggar prosedur kerjakarena Tergugat melakukan proses otorisasi terhadap permintaandummy payment sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Yayuk Pebiyaningksih kepada Tergugatyang berisi data pembayaran dummy nasabah, dan Tergugatmeminta kepada Sdri Yayuk untuk memasukkan tambahan datapembayaran dummy (dummy payment) kartu kredit milik Tergugatsendiri, dan Tergugat kemudian melakukan otorisasi sendiriterhadap email bawahannya tersebut tanoa meminta persetujuanlebih lanjut dari atasan/supervisor Tergugat;6.

Yayuk Pebiyaningsih untuk menarik kembali email yang dikirimnyakepada Tergugat yang berisi data pembayaran dummy nasabah, danmeminta kepada Sdri Yayuk Pebiyaningsih untuk memasukkan tambahandata pembayaran dummy (dummy payment) kartu kredit milik Tergugatsendiri, dan kemudian Tergugat melakukan otorisasi sendiri terhadapemail bawahannya tersebut tanpa meminta persetujuan lebih lanjut dariatasan/supervisor Tergugat, yang mana tindakan Tergugat tersebutmenurut Penggugat dilakukan untuk kepentingannya

Bahwa saksi mengetahui adanya ketidakwajaran pembayaranyang dilakukan oleh merchantmerchant yang memiliki EDCBank Permata berawal dari adanya laporan dari unit claimsketika melakukan pengecekan data otorisasi dan datasettlement karena ada klaim dari bank penerbit kartu padatanggal 29 Desember 2009, unit claims melihat ada kejanggalandari beberapa transaksi yang menggunakan nomor kartu visaelectron Bank Mandiri.

Kejanggalan tersebut kemudiandilaporkan ke Fraud Control Unit pada tanggal 30 Desember2009 untuk dilakukan investigasi atas transaksi mencurigakantersebut, dengan hasil investigasi ditemukan transaksi tidakwajar dari 11 merchant di Jakarta dengan 2.148 transaksi visaelektron.e Bahwa hasil investigasi memperlihatkan adanyaketidakwajaran yaitu tidak adanya proses otorisasi dari 2.148transaksi tersebut, yang ada hanya proses settlement(merchant mengirim report transaksi untuk ditagihkanpemayarannya

Merchant PLATINUM BOUTIQUE/JASON (Medan).Bahwa akibat perbuatan tersebut, merugikan Bank Permataberjumlah sekitar Rp 70.006.812.552, (tujuh puluh miliar enam jutadelapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).Bahwa adanya perbuatan tersebut terjadi berawal dari laporan UnitClaims saat melakukan pengecekan data otorisasi dan data settlementkarena ada klaim dari Bank Penerbit kartu pada tanggal 29 Desember2009, Unit Claims melinat ada kejanggalan dari beberapa transaksiyang menggunakan

Dan saksi menemukan transaksi tidak wajardari 11 merchant di Jakarta dengan 2.148 transaksi visa electron.Bahwa hasil investigasi menunjukkan bahwa ketidakwajaran adalahtidak ada proses otorisasi dari 2.148 transaksi tersebut, yang ada hanyaproses settlement dengan menggunakan code otorisasi palsu.

Transaksi tersebut tidakada proses otorisasi (menggesek kartu pada mesin EDCmerchant Bank Permata).

Bahwa berdasarkan hasil pembahasantersebut kota Surakarta disetujuimendapatkan bantuan dana ABT sebesarRP. 6.995.242.000, berdasarkan SKOMenteri Keuangan nomor : 1290/KM.343/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003dengan Otorisasi yang berhakmenerima : Walikota Surakarta.* Jumlah uang setinggi tingginya.................. Rp.6.995 .242.000,* Atas beban* Kode anggaran05.4.06.2684.62.03.0356/991492/5565* Untuk keperluan> Perumahan Pemukiman ...................

Bahwa yang saksi ketahui tentang Proyek ABT Tahun 2003adalah proyek APBN dengan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Walikota Surakarta dan dilaksanakan denganPenanggung Jawab Proyek terdakwa, Pemimpin Proyek AGUNGHASTHO BANENDRO, ST dan kontraktor PT. AGUNG DARMAINTRA Surakarta.

Sriwedari> Sumber daya airRp.2.000.000.000, Pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa pintuair Kaliwingko 6 unit.Bahwa setelah adanya SKO (Surat Keputusan Otorisasi)mengingat perjalanan tahun tahun sebelumnya bahwaturunnya dana ABT biasanya disetujui pada Triwulan IV,maka PU Kota Surakarta guna mengantisipasi keterbatasanwaktu. tersebut, DPU telah mempersiapkan lelang padabulan Agustus tahun 2003 dengan Ketua Panitia LelangSdr.

Bahwa benar Dana ABT ada di KPPN tahun 2003untuk Kota Surakarta dituangkan pada Surat KeputusanMenteri Keuangan No. 1290/KM.3 43/SKOR/2003 tanggal 22Oktober 2003 tentang Otorisasi yang dikirim dari kantorPusat Direktorat Jenderal.

Keputusan Menteri Keuangan RIperihal Otorisasi AnggaranBelanja Rutin Tahun 2003. Nomorsurat 1290/KM.3 43/SKOR/2003Tanggal 22 Oktober 2003.MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kpd KPKN Surakarta (028) utk melakukanpembayaran sbg berikut1. Jumlah uang setinggi tingginya : Rp6.995 .242.000,2. Yg berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA3.

.04/1994tanggal 21 Desember 1994 yang mengatur tentang Tata Cara PenguranganPPN danPPnBM untuk barang kena pajak yang dikembalikan, tidak ada menyebutkanbahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/ 1994 tanggal 2Desember 1994 tersebut hanya mengatur mengenai faktur pajak standar,Bahwa dalam persidangan kuasa hukum Termohon Peninjauankembalimengemukakan pada halaman 22 alinea 2 dan 3 sebagai berikut :Bahwa retur penjualan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana, Pembeliharus mengisi formulir otorisasi

pengembalian barang yang disediakan olehPemohon Banding dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dimanadidalamnya dapat dilihat nomor otorisasi pengembalian barang, nomordistributor, tanggal, nama, dan alamat pembeli, macam, jenis, kuantum, danharga barang dikembalikan ;Bahwa dari otorisasi retur tersebut distributer tidak memperolehpengembalian uang melainkan voucher yang dapat digantikan dengan baranglain:Bahwa pejabat yang mewakili Pemohon Peninjauankembali dalampersidangan Pengadilan Pajak

Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1. 1 (satu) examplar asli Laporan Auditor Internal Kinerja Manajemen dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI tahun buku 2018;
   2. 1 (satu) examplar asli Laporan Auditor Internal Kinerja Manajemen dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI tahun buku 2019;
   3. 1 (satu) lembar asli Otorisasi Pengeluaran Uang Nomor 2431 sejumlah Rp. 441.750.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh

Jobhaar Bima, SE, M.Si, Ph.D;

Agenda 0343/1, tanggal agenda 2 Agustus 2019;

TA 2018-2019;

SPP bulan April 2004 dengan nilai Rp. 1.399.200.000, SPP bulan Mei 2004 dengan nilai Rp. 576.000.000.Jumlah Rp. 3.773.100.000,Bahwa SPP yang diajukan tersebut diatas, beroedoman pada APBD tahun2003, karena saat pengajuan SPP tersebut diatas, APBD kota TanjungPinang Tahun 2004 belum disahkan, selanjutnya Walikota Tanjung Pinangmenerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yaitu : SKONomor 11 Tahun 2004 tanggal 12 Pebruari 2004 SKONomor 21 Tahun 2004 tanggal 2 Maret 2004 SKONomor 38 Tahun 2004 tanggal

GAFARWALID, BA., membayarkan Tunjangan Kehormatan untuk Pimpinan danAnggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari bulan Januari s/d Mei 2004dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)sekalipun mata anggaran Tunjangan Kehormatan tidak tercantum dalamSurat Permintaan Pembayaran, Surat Keputusan Otorisasi maupun SuratPerintah Membayar yang ada untuk Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinangperiode Januari s/d Mei 2004;Bahwa tindakan Terdakwa . H. A.

No. 1307 K/Pid.Sus/2008Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari bulan Januari s/d Mei 2004dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)sekalipun mata anggaran Tunjangan Kehormatan tidak tercantum dalamSurat Permintaan Pembayaran, Surat Keputusan Otorisasi maupun SuratPerintah Membayar yang ada untuk Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinangperiode Januari s/d Mei 2004;Bahwa tindakan terdakwa . H. A.

) Kantor Sekretariat DPRDKota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2004;18.Setoran sisa UUDP Pelaksanaan Anggaran Tahun 2003 sebesar Rp.108.174.723, tanggal 28 April 2005 dan Rp. 117.220.454, tanggal 18April 2005;19.APBD dan Penjabaran APBD Kota Tanjung Pinang tahun Anggaran2004;20.Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Kota Tanjung Pinang tanggal19 Januari 2005;21.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 21 Juni2005 No. 354/S/IV.1/06/2005;22.Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang tentang Otorisasi

No. 1307 K/Pid.Sus/200819.APBD dan Penjabaran APBD Kota Tanjung Pinang tahun Anggaran2004;20.Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Kota Tanjung Pinang tanggal 19Januari 2005;21.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 21 Juni2005 No. 354/S/NV.1/06/2005;22.Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun 2004 atas beban Kantor Sekretariat DPRD KotaTanjung Pinang bulan Januari s/d Desember 2004;Beserta berkas Perkara dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri

Daftar Pengecekan DokumenPembiayaan ada diisi dan diparaf oleh admin pembiayaan.Berdasarkan tanggal akad yaitu 15 Oktober 2015 saksi masihmenjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin,dan saksi tidak ingat atau saksi tidak bisa memastikan apakahssaksi yang melakukan otorisasi, karena saksi tidak ingat nasabahHalaman 36 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN JmbSiapa saja yang berkas pembiayaannya yang aksi otorisasi.

sesuai maka saksi melakukan otorisasi, dan secaraotomatis di system uang pencairan langsung masuk ke rekeningnasabah dan Kegunaan otorisasi tersebut adalah untuk mencairkandana ke rekening nasabah Bahwa Untuk nasabah AHMAD REZA dan M.

MUKHLIS saksitidak melakukan otorisasi dikarenakan pada saat pencairan atas namakedua nasabah tersebut saksi sedang menjalani ibadah Umroh ditanah suci Bahwa saksi yakin saksi yang melakukan otorisasi hanyanasabah IPUNG CAROLINA Bahwa pada saat melakukan otorisasi, saksi ada menemukankekeruangan dokumen dan saksi menyampaikan kepada terdakwaselaku kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah dan saatterdakwa mengatakan kepada saksi itu dokumen sudah lengkapcairkan saja, karena atas perintah terdakwa

kemudian terdakwamelakukan otorisisasi dan untuk pencairan pembiayaan dan saksi lupaatas nama siapa pembiayaan tersebut Bahwa saksi melakukan otorisasi untuk pencairan terhadapdokumendokumen nasabah yang belum lengkap karena ada tekanandari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala CabangPembantu Bank Mandiri Syariah SipinHalaman 38 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb Bahwa saksi mau melakukan otorisasi terhadap dokumenpembiayaan karena di paksa oleh terdakwa untuk dilakukan otorisasiuntuk

Jika Operation Officer pada saatitu. berhalangan hadir maka Kepala Cabang juga berwenangmelakukan otorisasi.

No. 819K/Pid.Sus/2010dibuatlah surat Nomor 900/36/SekwanC/2004, tanggal 5Pebruari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapang untukmengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa OtorisasiSKO ), setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO)Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18 Pebruari 2004, dengannilai nominal Rp.1.300.000.000.00 (satu miliar tigaratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan BelanjaAdministrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untukTunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;Bahwa pada tanggal 27 Pebruari

Rani selaku unsur pimpinan DPRDKabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKOmelalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang denganSurat Nomor 900/84/Sekwan C/2004, maka berdasarkanpermohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004tentang otorisasi anggaran' belanja daerah KabupatenHal. 7 dari 48 hal. Put.

No. 819K/Pid.Sus/2010syarat administrasi dibuatlah surat Nomor900/36/Sekwan C/2004, tanggal 5 Pebruari 2004 ditujukankepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonanpenerbitan Surat Kuasa Otorisasi ( SKO ), ~ setelahterbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO) Nomor0212/PP/2004, tanggal 18 Pebruari 2004, dengan onilainominal Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratusjuta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan BelanjaAdministrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untukTunjangan Kesejahteraan/kesehatan ;Bahwa

Rani selaku unsur pimpinan DPRDKabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKOmelalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang denganSurat Nomor 900/84/Sekwan C/2004, maka berdasarkanpermohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004tentang otorisasi anggaran' belanja daerah KabupatenKetapang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2004 KabupatenKetapang kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2 mataanggaran Tunjangan

SKO (Surat Keterangan Otorisasi) TunjanganKesejahteraan/ Kesehatan ;49. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) TunjanganKesejahteraan/Kesehatan ;50. SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;51. APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD tahun 2004 ;52. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 438 tahun 1999Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 819K/Pid.Sus/2010tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ;53.

Wewenang adalah $: Melakukan Otorisasi transaksi sesuai dengan limit ; Membubuhkan paraf / tanda tangan pada Voucher atau nota transaksidan laporan perkreditan (mengetahui yang berarti sudah membaca,mengerti dan membenarkan) ;" 222020 202 Memberikan bimbingan pada rekan kerja ; Dalam proses pemberian fasilitas kredit di PT. Bank Century, Tok adaketentuan yang mengatur yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Pt.

Bank Century, Tok adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bab IV.5 Kebijaksanaan Persetujuan Kredit mengenai Persetujuan PencairanTerhadap mekanisme otorisasi transaksi sesuai dengan Ketentuan DanProsedur Operasi (KDPO) Admin Kredit Bab II A halaman 1 s/d halaman7, dijelaskan sebagai berikut : 2022020 20 ="a.

;Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPenerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melaluiKas Daerah ;Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusanlainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang ;Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 27 ayat

No.129 PK/Pid.Sus/2009Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; Pasal 49 ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ; Pasal 50 menyebutkan bahwa Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadidasar atau pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran danakibat dari penggunaan bukti tersebut ; Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembersecara berturutturuttelah menerbitkan dan menandatanganiSuratKeputusan Bupati Jember tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun 2005 kemudian dengan SKO tersebut diajukan SPP tetap danditerbitkan SPM lalu dicairkan keuangannya dengan menggunakan danayang berasal dari dana alokasi umum dengan perincian sebagai berikut : Jenis SKO SPP SMP Jumlah KeteranganNo. kegiatan Nomor/Tgl. Nomor/Tgl. Nomor/Tgl.1.

;Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPemerintah Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melaluiKas Daerah ;Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat KeputusanHal. 16 dari 16 hal. Put.

Sekretaris Daerah KabupatenJember secara berturutturut telah menerbitkan dan menandatanganiSurat Keputusan Bupati Jember tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah tahun 2005 kemudian dengan SKO tersebut diajukan SPP bebantetap dan diterbitkan SPMmenggunakan dana yang berasal dari dana alokasi umum denganlalu. dicairkan keuangannya denganperincian sebagai berikut : Jenis SKO SPP SMP Jumlah KeteranganNo. kegiatan Nomor/Tgl. Nomor/Tgl. Nomor/Tgl.1.

Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA. 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).23. Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Acara Penetapan Perda Kab. Pati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pati TA. 2003. ( Murni dan Perubahan ). 24. 1 ( satu ) buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kab. Pati TA. 2003. ( Murni dan Perubahan ). 25. Draf RAPBD Kab.

Keputusan Bupati Pati No. 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ) .27. Keputusan Bupati Pati No. 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 (FC. Yang dilegalisir) 28. Dengan surat perintah penyitaan No.

Pati TA. 2003 ( Murni dan Perubahan TA. 2003).Keputusan Bupati Pati No. 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran BupatiDan Wakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ) .Keputusan Bupati Pati No. 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaBupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 (FC. Yang dilegalisir)Dengan surat perintah penyitaan No.

Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untuk biayaUntuk Bantuan Keuangan pihak ke II pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2003sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna

Keputusan Bupati Pati No 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati DanWakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003 ;27. Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaBupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 ;28. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP Sita/83/II/2009 Reskrim tanggal24 Maret 2009 penyidik telah melakukan penyitaan dari sdr NASIKUN , SHberupa Bukti setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003, APBD disahkan dan kemudian Bupatimenerbitkan Keputusan Bupati Pati No.921/021/2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 yang isinya bahwa biayakegiatan LPJ Bupati Tahun 2002 diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan10.11.12.62seluruh anggota DPRD Kabupaten PATI sebagai bantuan Transportasi danAkomodasi selama Laporan Pertanggungjawaban Bupati PATI Tahun 2002, masingmasing dengan rincian sebagai berikut:a.