BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

HBV APPLIANCES INTERNATIONAL sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. HBV APPLIANCES INTERNATIONAL sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

INFINITI SOLUSINDO INDONESIA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/ memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. INFINITI SOLUSINDO INDONESIA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA sehubungan dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut untuk memberikan suara dan mengusulkan RUPS serta melakukan penjualan/ mengalihkan/memindahtangankan atau mempertahankan saham milik Alm. Hendri Rusli yang ditempatkan pada PT. SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA sampai dengan ketiga orang anak Alm. Hendri Rusli dinyatakan dewasa secara hukum atau menikah atau hidup mandiri. Termasuk mencatatkan warisan saham Alm.

Bahwa perpanjangan tugas Penggugat sebagai Direktur pemasaran bukanatas dasar RUPS BPD DIY sebagaimana dalam keputusan Menteri dalamnegeri Nomor : 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas,akan tetapi berdasarkan konsideran SK Gubernur DIY Nomor70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 perpanjangan ketugasan itu sendiriatas dasar Surat Dewan Pengawas BPD DIY Nomor 024/DP/IV/2007 dantidak pernah disebutkan adanya RUPS dimaksud;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2, 3, 4 dan 5), makaPara

(selanjutnya disebut Bukti P9);10.Fotokopi Risalah RUPS BPD DIY tanggal 27 April 2007 (selanjutnya disebutBukti P10);11.Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 584/326/BAKD tanggal 17 Mei2010 perihal pembayaran jasa pengabdian & penghargaan, yang ditujukankepada Direksi BPD DIY (selanjutnya disebut Bukti P11);Halaman 57 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pat.G/2019/PN Yyk12.

, dan RUPS yang akan memberikan calonnya kepada BankIndonesia untuk mengikuti fit & proper test, yang mana pihak BankIndonesia akan menentukan lulus tidaknya calon yang diajukan tersebut; Bahwa syaratsyarat atau kriteria seseorang bisa diangkat sebagaianggota Direksi Bank Knususnya Bank BPD DIY yaitu:a).

;Bahwa yang mencalonkan seseorang untuk menjadi seorang DireksiBank BPD DIY yaitu ditetapkan oleh Pemegang saham pada DewanKomisaris, kemudian Dewan Komisaris melakukan pertimbangan pertimbangan dan dari dasar pertimbanganpertimbangan tersebutDewan Komisaris mengusulkan kepada pemegang saham, secaradokumentasi, Dewan Komisaris menyampaikan surat kepadapemegang saham dan diputusan dalam RUPS;Bahwa sebelum tahun 2007, ketika RUPS melakukan keputusan makaakan minta persetujuan ke Bank Indonesia dan

Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(selanjutnya disebut Bank BPD DIY), mulai menjabat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 49 tahun 2003tertanggal 12 April 2003 atas Usul Rapat Umum Pemegang saham BankPembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RUPS BPDDIY ) diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejaktanggal 12 April 2003 sampai dengan September 2007.

saham PT General Energy Indonesiatelan memberikan persetujuan dalam RUPS sebagaimana dimuat dalamAkta Nomor 3 tanggal 4 Januari 2011 (vide bukti P17 & bukti T I/Il7).

Nomor 1681 K/Pdt/2017(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal3/7 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukanberdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan di bidang pasar modal;(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuanmengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untukperubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang

Saham (RUPS);Bahwa perlu diketahui dalam pembuatan Akta Notaris untuk menuangkankeputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatuperusahaan, ada 2 (dua) jenis akta yang diterbitkan oleh Notaris, yaitu: AktaBerita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Apabilapihak Notaris hadir dalam RUPS maka keputusan RUPS akan dituangkandalam Akta Berita Acara Rapat, sedangkan apabila Notaris tidak hadir makaRUPS memberikan kuasa kepada Direksi atau seseorang untuk membawahasil keputusan rapat kepada Notaris untuk dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat;Bahwa berdasarkan adanya perbedaan jenis akta tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru memahami Akta BeritaAcara Rapat sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan

Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum mengenai kewajiban untuk memperolehpersetujuan dari RUPS Pemohon Kasasi terhadap pemindahan hakatas saham dalam Pemohon Kasasi:;3.7.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT menolak permintaan PARATERGUGAT adalah karena hal itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnyasebagaimana termuat didalam Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November2016 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa,yang dibuat di hadapan Notaris Nataris, SH, berkaitan Perubahan Struktur danKepemilikan Saham yang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yangdibuat di hadapan Notaris Notaris, SH tersebut, terlinat jelas bahwa kepemilikansaham atas nama Alm. Pewaris hanyalah 45 (empat puluh lima) lembar, 15Hal 6 dari 12 hal. Pen. No. 692/Pdt.G/2019/PA.Pbr.28.29.30.31.32.33.34.(lima belas) lembar saham lainnya adalah kepemilikan Alm.

warisan dan jumlah pembagiannya, adalahkeinginan yang tak berdasar hukum;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islammenyatakan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentangpemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukansiapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing;Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf a diatas dihubungkan dengan Akta No. 17Tahun 2016 Tertanggal 29 November 2016 tentang Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Tata Murdaya Bersama kepada salahseorang rekan bisnisnya yang bernama NG PAULO (dalam berkasterpisah) berupa 18 (delapan belas) unit chasis 40 feet dan 1 (satu) unitPrime Over BP 8816 D tanpa melalui persetujuan RUPS PT. TataMurdaya Bersama.

Tata Murdaya Bersamaseharusnya menjual aset Perusahaan melalui Persetujuan RUPS akan tetapiTerdakwa melakukannya tanpa adanya persetujuan sehingga perusahaandirugikan senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa YONG TONI Bin YONG CHING SIANGsebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa YONG TONY Bin YONG CHING SIANG padatanggal 20 Agustus 2010 atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun2010, bertempat di Komplek PT.

Tata Murdaya Bersama kepada salah seorang rekanbisnisnya yang bernama NG PAULO (dalam berkas terpisah) berupa 18(delapan belas) unit chasis 40 feet 1 (satu) unit Prime Over BP 8816 D tanpamelalui persetujuan RUPS PT. Tata Murdaya Bersama.

No. 1248 K/PID/2016pemilik saham dan juga tidak melalui keputusan rapat umumpemegang saham (RUPS); Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan YONG TONYbahwa chasis dan primeover dijual dengan total sehargaRp1.099.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan jutarupiah) dan YONG TONY mengakui uang dari penjualan tersebuttidak pernah disetorkan kepada PIT.

Bahwa Penggugat dalam Konvensi telah melanggar ketentuanundangundang terhadap tTergugat dalam Konvensi dalampemberhentiannya menurut Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, dimana Tergugat dalam Konvensi tidak pernah diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS sesuai dengan pasal105 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan

alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS..

Pasal 1365KUHPerdata, dimana Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernahdiberi kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS sesualdengan pasal 105 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagaiberikut :Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor. 228/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Utr.PT.

MULTICO MILLENIUM PERSADA(3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(4) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.19.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telahmenderita kerugian baik secara materiil maupun immaterial.Penggugat dalam Rekonvensi

Tergugatdalam hal ini tidak pernah diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS. Dan Penggugat dalam hal ini belummenyelesaikan kewajiban daripada Penggugat kepada Tergugatterkait upah dan uang pesangon selama Tergugat bekerja padaperusahaan Penggugat.

UDB Bio Research Development yang sesuai denganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Mengundang diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Meminta laporan keuangan secara periodik. Mengambil tindakan berupa mengangkat danmemberhentikan direksi. Adapun tanggung jawabnya adalah memastikan perusahaanagar berjalan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa karenanya tindakan tergugat maupun tergugat Il sudahmelakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan UndangUndangnomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 105yaitu dalam hal tata cara penghentian seorang Direktur, yang isinya:Ayat (1) Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya:Ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan

untuk membela diri dalam RUPS:10.

Bahwa mengacu pada isi pasal tersebut, tindakan penghentianpenggugat sudah merupakan pelanggaran, karena klien kamidiberhentikan bukan melalui RUPS dan tidak pernah dilakukan RUPSserta tidak pernah diberi kKesempatan terhadap klien kami untukmembela diri dalam RUPS, dimana padahal jabatan penggugat masihberjalan selama 3 (tiga) bulan dan masih sangat panjang jangka waktuatau masa jabatan yaitu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuangdalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham,dibuat

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakilidalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat;Bahwa RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT yang diberikankewenangan yang tidak diberikan kepada organ lain, dalam hal ini BODdan BOC.

RUPS merupakan sebuah forum pertemuan pemegangsaham yang berfungsi mengambil keputusankeputusan yangdipersyaratkan melalui RUPS, sebagai contoh perubahan anggaranHalaman 83 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwdasar, penggabungan, peleburan, pengambilalinan dan pemisahan dariperseroan.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badanhukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatanhukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yangmemenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89UUPT yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari

Selainkewajiban tersebut, terdapat kewajibankewajiban yang spesifik terkaitpemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan,Halaman 92 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwmeskipun RUPS dengan pemanggilan oleh komisaris memiliki mataacara yang lebih terbatas daripada RUPS dengan pemanggilan olehdireksi.

Namun, jika pengalihan tersebutharus melalui perubahan anggaran dasr dan dimintakan persetujuanmenteri, maka pengajua izin tersebut haruslah dilakukan sebelumpengalinhan dapat dinyatakan efektif;Bahwa RUPS yang merupakan organ tertinggi dari perseroan terdiri dariRUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

O21 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening perusahaan pada Bank BCAdimana

Kahayan Karyacon yang diunduh di website resmi KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen AHU Republik Indonesia, padahal belumpernah dilakukan mekanisme pengangkatan Organ Perseroan (organ pengurus)melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT.

KahayanKaryacon yaitu Akta No. 01 tertanggal 23 November 2012, masajabatan/kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima)tahun sejak Akta Pendirian tertanggal 23 November 2012 atau berakhir padatahun 2017 dimana pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan (organpengurus) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang wajib disetujui oleh 2/3 pemegang saham.Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa LEO HANDOKO selaku DirekturUtama berkeinginan membuat/membuka rekening

Putusan Nomor 81/PID/2021/PT.BTNmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan saksi MIMIHETTY LAYANIdan saksi CHRISTEVEN MERGONOTO sebagai pemegang saham terbanyaktidak pernah diberitahu oleh Terdakwa mengenai pembuatan PernyataanKeputusan Rapat Nomor : 17 Tanggal 24 Januari 2018 tentang PengangkatanKembali Organ Perseroan PT. Kahayan Karyacon terlebin menyetujuipengangkatan kembali Susunan kepengurusan PT.

Kemudian, UNJ telahmengajukan kepada Perseroan untuk melakukan konversi keseluruhanatau sebagian kepentingannya pada Proyek AL tersebut dalam bentuksaham di dalam Perseroan;Berdasarkan halhal tersebut, Direksi Perseroan mengundangPemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Luar Biasa") yangakan diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : 25 Juni 2014;Waktu : Pukul10 WIB selesai;Tempat : Gedung Graha Kirana Lantai 7, Jl.

Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara;(untuk selanjutnya RUPS Luar Biasa disebut sebagai "Rapat")Agenda Acara Rapat:1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran DasarPerseroan;2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan;3. Perubahan pengurus Perseroan;Catatan:1.

Nomor 40 Tahun 2007 apabilahubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014diadakan sesuai dengan alamat domisili PT Multicon IndrajayaTerminal;Pasal 61:(1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Dengandemikian, Terbanding III dahulu Tergugat Ill sama sekali tidak pernahmelakukan penyetoran modal dalam bentuk apapun dan sesungguhnyatidak berhak untuk memperoleh saham PT Multicon Indrajaya Terminal,yang diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2014yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 116 tertanggal 25 Juni2014;Bahwa jikapun kita mengikuti alur berpikir Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi Ill dahulu TerbandingIll/Tergugat Ill, berdasarkan ketentuan

Padahal,undangan untuk menghadiri RUPS tanggal 25 Juni 2014 telahdikirimkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding /Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014 (sebagaimana dinyatakan dalam AktaNomor 116).

Setelah itu, RKAP diajukandalam pembahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sang Hyang Seri baik dalam rapatrutin yaitu rapat tri wulan, rapat untuk pembahasan RKAP danrapat pra RUPS Susunan Dewan Direksi PT.

SHS tidak pernah adapenolakan , intinya RKAP selalu disetujui oleh RUPS ; Bahwadari setiap audit yang dilakukan terhadap PT.

Sehubungandengan RKAP, dari Direktur Utama ke Mentri BUMN ;Bahwa Proses RUPS adalah : Rekomendasi dewan komisioner KementrianPengesahan Rapat teknis Rapat Pra RUPS RUPS;Bahwa Tantiem ditentukan di RUPS, berdasarkan SK mentri BUMN tentangtantiem ;Bahwa barang yang di sita dari Terdakwa hanya mobil ;Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima laporan dari jajaran Direksimengenai NR, dan berdasarkan Hukum Perusahaan kalau mengetahui akandipecat ;Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Uang Keluar Dari Rekening PT WEST POINT TERMINAL Ke RekeningSINOPEC CENTURY BRIGHT NO WAKTU NILAI KEPERLUAN1. 10 April 2013 USD.23.275.027, Tidak diketahui2. 31 Juli 2013 USD. 574.535,76, Tidak diketahui3. 30 Agustus 2013 USD. 439.398,43, Tidak diketahuiTOTAL USD.24.288.961,19 13.Bahwa transaksi keluarnya uang dari rekening PT WEST POINTTERMINAL ke rekening SINOPEC CENTURY BRIGHT tersebut dilakukantanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, dimana dalam Pasal 15.5.IIpoint F Akta Berita Acara RUPS

WEST POINT TERMINAL menjadi bangkrut dikemudian hari ;16.Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 (dimana untuk audit untuk tahun 2014belum di sahkan dalam RUPS) PT WEST POINT TERMINAL telah dilakukanaudit keuangan oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekanatas permintaan dan keinginan dari SINOMART KTS DEVELOPMENTLIMITED, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, tidak pernah dilakukan auditkeuangan oleh kantor akuntan publik manapun atas PT WEST POINTTERMINAL ;17.Bahwa PEMOHON selaku pemegang saham

diajukanoleh:a. 1 (Satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara ;b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan,anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroandiberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;atauc. kejaksaan untuk kepentingan umum ;Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS

didirikan sejak tanggal 31 Juli 1998, dan ditetapkan oleh Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor Kep476/KM.17/1998 tentang Pemberian Izin Usahasebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat,pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor.No.584.3/Kep.137Pe/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengangkatan Nama Nama DireksiPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) periode tahun 20072011 sertahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalui keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalui Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai benikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalul keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalui Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalul keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalul Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

BPRBojong Picung Cianjur tersebut adalah sebagai berikut Pertama Dewan Pengawas /Bagian Ekonomi Pemenintah Kabupaten Cianjur mengajukan anggaran untuk Modal PD.BPR Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur kepada Panitia Anggaran, yangselanjutnya disahkan melalui keputusan Anggaran dan dimasukkan dalam APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian ditetapkan melalul Surat KeputusanBupati, dalam sidang RUPS maka ditetapkan kembali sesuai dengan Keputusan Bupatiselanjutnya angggaran yang

AGUNG ABADI JAYA yangdibuat dan ditandatangani dalam bentuk akta dibawah tangan tidakmelalui proses persetujuaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. AGUNG ABADI JAYA sehingga bertentangan dengan ketentuan yangdiatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Akta Pendirian PT.

), selanjutnya dalam ketentuanPasal 42 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, menyatakan Keputusan RUPS untuk penambahanmodal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sahapabila dilakukan dengan kuorum (jumlah minimal anggota) kehadiranlebih dari 4% (Satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan haksuara dan disetujui oleh lebih dari % (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh suara yang dikeluarkan, kecuali lebin besar dalam anggarandasar, hingga

Secarasederhana, dapat diibaratkan bahwa peran eksekutif dari Direksi adalahseperti seorang presiden yang memimpin suatu Negara, yangwewenangnya diawasi secara yudikatif oleh Dewan Komisaris, yang padaakhirnya akan dipertanggungjawabkan pada RUPS sebagai perwakilanrakyat atau DPRnya.Bahwa tugas dan wewenang yang diemban oleh Direksi yang merupakantugas kepercayaan (fiduciary duty), ternyata tetap dibatasi oleh UUPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatastersebut.

AgungAbadi jaya ;Bahwa benar jika perjanjian kerjasama dengan parapenggugat dalam perkara aquo tidak perlu terlebih dahulu dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dikarenakan Perjanjian yang dibuat antaraPara Penggugat dengan Tergugat II dikarenakan bukanlah perjanjianPenambahan Modal (Saham) yang oleh karenanya tidak akan merubahterhadap Modal atau merubah susunan kepemilikan saham PT.

AGUNGABADI JAYA yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk akta dibawahtangan tidak melalui proses persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. AGUNG ABADI JAYA sehingga bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 16 Juni 2007yang memberhentikan Penggugat dari tugas dan jabatan Direksi tidakpernah dilakukan.8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugattanpa melalui proses dan tatacara yang diatur dalam UndangUndang No.13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksana lainnya.9.

Pasal 94 ayat (3) dan (4) jo penjelasan Pasal 94ayat (3) adalah waktu tertentu ( zekeze tijd), Pasal 94 UndangUndangNo.40 Tahun 2007 ayat (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembali , Pembuat UndangUndang menjelaskan : Persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktutertentu, dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannyatidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS

(PerseroanTerbatas) sesuai Pasal 93 jo Pasal 94 jo Pasal 95 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melalui melalui RapatUmum PemegangSaham (RUPS);0 Bahwaberdasarkan~ bukti ~=P.4,T.7 maka TermohonKasasi/Penggugat adalah Direktur yang diberhentikan oleh RapatUmum Pemegang Saham, sehingga hubungannya denganPemohon Kasasi/Tergugat bukan hubungan kerja tetapi hubungankepercayaan, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 1angka 15 UndangUndang No.13 Tahun 2003;Hal. 11 dari

Hal inijustru. bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dimanaTerdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 pernah mengirimkan Somasicari pengacara Terdakwa, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwamengajukan pengunduran diri baik dalam pemegang saham maupunoperasional yang berhubungan dengan PT Anugrah Makin Jaya TechnikAbadi dan meminta RUPS dengan agenda pembubaran perusahaannamun faktanya PT Anugrah Makin Jaya Technik Abadi sampai sekarangmasih beroperasional, sehingga hakhak Terdakwa sebagai

tanggal 12 Juli 2013 yang kami tujukan kepadaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua PengadilanNegeri Semarang.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkanhukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, sesuai Undang UndangPerseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa RUPS

adalahmerupakan lembaga tertinggi dari Perseroan Terbatas guna membahas laporankeuangan perusahaan;Bahwa, oleh karena Terdakwa adalah Komisaris Utama, saksi ShindyPaul Soerjomoelyono Bin Rahmad Soerjomoelyono adalah sebagai DirekturUtama sedangkan Edward Simon sebagai Komisaris dan mereka bertiga adalahsebagai pengurus PT Anugrah Makin Jaya Technik Abadi dan apabila terjadiperselisihan antara pengurus/pemegang saham mengenai keuanganperusahaan, maka penyelesaiannya harus dengan RUPS sedangkan tahap

dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkanantara din: 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nea Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuanyang disampaikan kepada instansi pajak; Hal 5 dari 16 hal Penetapan No. 917/Pdt.P/2015/PN.SBY.b dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam SuratKabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS

; c dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau; d kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehinggadengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagimelanjutkan kegiatan usahanya. ; 17 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU PT diatur:(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkanperaturan

Pasal 157 ayat(4) UU PT tersebut maka oleh karena telah terbukti Pemohon adalahpemegang saham mayoritas dari PT Wisma Wira Jatim maka Pemohon jugaberhak untuk mengajukan pembubaran PT Wisma Wira Jatim;20 Bahwa Pemohon dalam memutuskan untuk membubarkan PT Wisma WiraJatim adalah sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PEMOHON) yang tertuang dalam AktaNomor : 38 tanggal 11 Juni 2015 tentang Berita Acara PT Panca Wira UsahaJawa Timur yang dibuat oleh Evie