Ditemukan 2144 data
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
6 — 0
menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter
11 — 0
tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam permohonanPemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1),ternyata Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum PengadilanHal. 4 dari 10 hal.Pent.No.0013/Pdt.P/2017/PA.BwiAgama Banyuwangi dan Pemohon mengajukan permohonan PerubahanPenulisan Nama/Perubahan Biodata Akta Nikah Pemohon, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
19 — 9
ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkanBuku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan = menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
63 — 24
. + crc rrr cre rere eeeBahwa bangunan direksi skeet tersebut dibangun Penggugatdalam tahun 2005, pada saat itu) Perda No. 7 tahun 1992berlaku dan menjadi dasar hukum yangSahj ++ rrr rrr rrr rrr rrr eeeSelain tidak diperlukan IMB, untuk bangunan direksi keetjuga tidak diperlukan harus memenuhi persyaratan teknisfasilitas dan aksesibilitas, sebagaimana tercantum padaLampiran Peraturan Menter i Pekerjaan UmumNo. 30/PRT/2006 tanggal 1 Desember 2006, Bab Ketentuan7.
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!
10 — 10
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HARUN HAJADI,Dk
87 — 37
., Notaris diJakarta Pusat sebagaimana yang telah disahkan sesuai Surat dari Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.03 0137095 tertanggal 17 Mei 2017 Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPUTRAINTERNASIONAL dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT.
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
368 — 23
Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.
Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis
106 — 40
AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
10 — 3
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
DIEK DWIKY
17 — 8
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P/ 2019/ PN.
14 — 0
Penetapan No.0569/Padt.P/2016/PA.Bwidiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama XX Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
9 — 8
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BENI Nomor. 63720050211150002tanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru , yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi diberi tanda P.4;5.
14 — 11
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT0810201001441 atasnama FARIKA ALYA INDRIANI yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Oktober 2010 yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 akan tetapi tidak dapat dicocokkandengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;.
11 — 3
tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya;Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmendapatkan Buku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
9 — 0
Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atasnama: PEMOHON ASLI , Nomor:1590/KKP/C1/1992 tanggal 1991992yang dikeluarkan oleh Menter Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);.
12 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!