Ditemukan 2700 data
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KIKI WIJAYA PLASTIK kepadaSUHARTOYO SUKOWANDHONO, selaku Wakil Direktur Utama ;c 1 (satu) lembar copy Nota Pembelian tertanggal 11 Desember 2010 yangberstempel MIMING yang dilegalisir ;d 1 (satu) lembar copy surat dari Departemen Hukum Dan Ham RI Direktorat HakKekayaan Intelektual Nomor : HKI.4.HI.06.0150.06/2011, tanggal 10 Januari2011, yang ditujukan kepada Sdr.
45 — 4
TPS yang berada disimpang HKI Panei Tongah denganKetua KPPS MARIHOT HUTAGAOL.2. TPS Il yang berada di Pekan Panei Tongah dengan KetuaKPPS ABDI DAMANIK.3. TPS Ill yang berada di Balai Pertemuan Panei Tongah denganKetua KPPS RAMOT SORMIN.4. TPS IV yang berada di KUD Panei Tongah dengan KetuaKPPS TAMBOSI SIREGAR.5.
425 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Proses InsulasiPanas yang Produk Insulasi Panas tersebut telah banyakditemukan dipasaran baik di dalam negeri maupun di luarnegeri seperti Malaysia, Korea, Jepang dan Amerika.Dengan keberadaan paten Nomor ID P0029369 B milikTermohon Kasasi sangat menggangu dan merugikankegiatan usaha Pemohon Kasasi;e Bahwa, adanya Pengaduan' berdasarkan LaporanKejadian No: LK.013501/Paten/I/201 2/DitSidik tertanggal11 Januari 2012 oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugatkepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dirjen HKI
Dengankeberadaan paten Nomor ID P0029369 B milikTermohon Kasasi sangat menggangu danmerugikan kegiatan usaha Pemohon Kasasi;Bahwa, adanya Pengaduan berdasarkan LaporanKejadian No: LK.013501/Paten/I/201 2/DitSidiktertanggal 11 Januari 2012 oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat kepada Penyidik Pegawai NegeriSipil Dirjen HKI atas dugaan tindak pidanaPelanggaran Paten Insulasi Panas sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 130 UndangUndangNomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yangdilakukan Pemohon Kasasi/dahulu
157 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu gunamenyampaikan salinan putusan perkara ini kepada DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar mencoret ataumencatatkan pembatalan pendaftaran merek My Lowe terdaftarHal. 4 dari 16 hal.Put.No. 015 PK/Pdt.Sus/2007Nomor: IDM000028204 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merekdan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;7.
125 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Hak KekayaanHal. 10 dari 17 hal.Put.No.108 PK/Pdt.Sus/2011Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek., beralamat diJl.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Enrekang
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
407 — 206
Dokumen Kontrak dengan Dasar pengecualian:Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentinganperlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimanaPasal 17 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008;Pasal 2 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang RahasiaDagang, termasuk Semua bagian yang ada di dalam dokumenHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 3/G/KI/2020/PTUN.Mks.kontrak merupakan informasi yg dikecualikan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Jasa Konstruksi;e dikecualikan
22 — 4
Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat,harapan hidup berumah tangga yang sakinah mawadah warahma tidakterapai, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Ke PengadilanAgama Tanjung Karang.Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam(HKI) UU No :1 Tahu 1974Tentang perkawinan.Tergugat telan memenuhi unsur Pasal 19 huruf(f) yaitu antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danHalaman 3 dari 20 halamanPutusan Nomor : 1008/Pdt.G/2020/PA.
51 — 25
Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Hukum Kompilasi Islam (HKI)Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yang berbuny/:Pasal 2Halaman 2 dari 22 halaman, putusan nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.BgrPerkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat kuat atau mitssagqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allahdan melaksanakannya merupakan ibadah.Pasal 3Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, dan rahmah.Pasal 4Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
65 — 9
penelitiandan/atau pengembangan.13.Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yangmelakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturanperundangundangan.14.Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabangatau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidangkegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkanprofesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai denganperaturan perundangundangan.15.Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI
sebagai bukti yang diajukan kesidangPengadilan,selanjutnya diberi tanda T.1.1. dan 1.2.1 ;Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 07/HKIUH/XV2010,yangdikeluarkan oleh Ketua Sentra HaKI Universitas HsanuddinMakassar,tertanggal 29 November 2010,diberi meterai cukup sehinggasah sebagai bukti yang sah disidang Pengadilan,selanjutnya diberitanda bukti T.1.2,T.2.2 ;Foto Copy dari foto copy Surat tertanggal Makassar 23 Mei2012,Nomor : 020/H4.20.17/PP.12/2012 yang dibuat olen Kepala PusatInformasi,Diseminasi dan HKI
30 — 11
memberikan keterangandihadapan Penyidik Polres Kota Pasuruan sebagaimana BAP PenyidikPolres Kota Pasuruan, yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jatimsejak tahun 1997 sebagai staf Pelaksana Bidang Hukum dan HakKekayaan Intelektual pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAMsekaligus selaku PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang HakKekayaan Intelektual) adapun ruang lingkup Tugad danTanggungjawab (TUPOKSI) pekerjaan kantor adalah padapelaksanaan Sistem HKI
189 — 68
Jen HKI cq.
Artinya negara telahmemberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk mempergunakan mereknya"SABINA" dalam kegiatan produksi dan perdagangan sesuai dengan jenis barang yangdimohonkan;7 Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001Tentang Merek secara hukum Negara memberikan kepada Direktorat Jenderal HKI c.qDirektorat Merek kewenangan yang bersifat administratif dibidang merek termasukmelakukan pemeriksaan atas permohonan pendaftaran merek yakni: PemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan
478 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas Permohonan Pengalihan Hak karena Pewarisan tersebut,Direktorat Hak Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surattertanggal 20 Oktober 2011 Nomor : HKI.4.01.04.0351/11 dengan Hal :Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar 532165 (Bukti P.5) yangHal.2 dari 40 hal. Put.No. 383 K/Pdt.Sus/2012dalam Surat tersebut disebutkan Pengalihan Hak dari Djamilus Djamil,SHkepada 1. Purnamasari (Penggugat a quo), 2.
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 terurai pada angka 5gugatan ini sifatnya adalah declaratoir bukan Condemnatoir, dimanadalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada Penghukumanatau Perintah kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI,Pdt.Sus/2012Hal.3 dari 40 hal.
724 — 344
., LL.M, akademisi ahli hukum HKI Indonesia,18.mengakui bahwa standar kebaruan yang diberlakukan bagi desain industrimemang tidak seberat atau sesulit novelty pada kriteria paten.
Bila dalamindustri yang baru terdapat perbedaan yang kecil tapi nyata, baik karenaadanya penambahahan ataupun perubahan, maka kreasi desain itu dapatdianggap sebagai kreasi baru.Hal ini sejalan dengan ahli hukum HKI Australia, Professor Ricketson, yangmengatakan bahwa dalam beberapa jenis produk yang kreasi desainnyasangat berkembang, kiranya perbedaan yang sangat kecil saja akandianggap sebagai substansial.(Dr. Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual.
HKI.2HI.02.0722, No.
I WAYAN GENIP,SH.
Terdakwa:
FAUZI
117 — 59
rupiah)sedangkan olioli yang resmi PT AHM menyerahkan dengan hargaRp 36.000, (tiga puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp37.000 , (tiga puluh tujuh ribu rupiah);Bahwa saksi sudah berusaha mendalami darimana Terdakwamemperoleh produk oli yang diduga palsu tersebut, ternyata barangbarang tersebut diperoleh dari distributor yang tidak jelas, bukan daridistributor PT AHM;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Ginyaitu: Bahwa produkproduk PT AHM termasuk oli tersebut, sudah terdaftardi Ditjen HKI
744 — 984
., merupakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di DirektoratHak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 89 Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khususNomor: HKI.2.DL.02.03136 tanggal 13 Nopember 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai denganmembacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan
Terpikir bagaimanakalau langsung saja meminta kepada Direktorat Jenderal HKI yangmemang menerbitkan sertifikat pendaftaran itu untuk dikoreksi dan supayalebih cepat, tetapi Direktorat Jenderal HKI bukan lembaga judikasi yangbisa memutuskan pembatalan hak seperti itu, UU Desain Industrimenyerahkan keputusan ini kepada lembaga yang diakui berwenang yaituHal. 68 Putusan Perk.No. 54/Pdt.SusDesain Industri/2018/PN Niaga Jkt Pst.pengadilan, itu sebabnya mekanismenya dilakukan dengan mengajukangugatan pembatalan
industrididaftarkan di china, maka tidak mendapatkan perlindungan di indonesia.Hanya saja dalam rangka melakukan pemeriksaan, membandingkankebaruan dari karya desain industri yang sedang diproses dimintakandidaftarkan di satu kantor desain industri yang ia harus mengumpulkanseluruh data pembanding termasuk data yang terdaftar maupun tidakterdaftar di manapun secara internasional.Bahwa orang yang mempunyai sertifikat desain industri di luar indonesiabisa mengajukan keberatan melalui kuasa konsultan HKI
Bahwa saksi tidak tahu dari desain desain yang dibuat itu ada berapabanyak yang didaftarkan ke Dirjen HKI Bahwa saksi tahu dari beberapa desain tersebut ada yang sudah terbitsertifikat desainnya. Bahwa ada 3 sertifikat desain yang sudah terbit, setahu saksi yangmotif seperti kayu, lalu yang warna biru, satu lagi yang hitam. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pendaftaran desaintersebut.
25 — 13
., Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU176/MK.6/2014tertanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan di KepaniteraanHukum Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Juni 2014Nomor Register : 223 HKI VI ISk. PDTI2014/PN.SImn;Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING Ill / TURUTTERLAWAN Il ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1.
328 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 050K/N/HakI/2003tanggal 13 Mei 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatpada tanggal 18 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 26 November 2004 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan pada tanggal 17 Juni 2005 sebagaimana ternyata dariakte permohonan peninjauan kembali No. 0O6/PK/HKI
736 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara menurut hukum;Atau: Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsidengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Tergugat I keberatan atas pencantuman alamat Tergugat I di dalam suratgugatan Penggugat secara tidak benar, padahal Tergugat I telah melaporkan kepadaTergugat II Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HKI
PUMA SE
Tergugat:
MUHAMMAD KIMIANTO, NG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJENKEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
679 — 359
10/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst
46 — 6
Atas penjualan tersebut,terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan.Dengan demikian nyatalah jika terdakwa telah memberi kesempatan kepadamasyarakat umum untuk membeli permainan judi Togel HKi, yang mana permainantersebut yang untuk menang hanya berdasarkan untunguntungan. Apabila angkayang dipasang keluar maka dialah yang menang, sehingga permainan ini tidakberdasarkan keahlian atau ketrampilan.