Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
102 — 93
  • ,;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta (Periode:Januari 2013 s/d April 2014 sebagai Kasubbag TU Suku Dinas Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur);Bahwa dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur TA.2013 s.d TA.2014 saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi JakartaTimur, diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta
    Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha. Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat (3),sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK.
    Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha.
    Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37Tahun 2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34ayat (3), sebagai berikut : Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK; Meneliti Kelengkapan SPP/ UP, SPP/ GU dan SPP/ PU, serta SPP/ LSgaji
    Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan lKeuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut :Hal. 295 dari 788 hal. PUTUSAN Nomor: 16/PID.SUS/TPK/2017/ PN. JKT. PST. a 2e.f.g.Meneliti Kelengkapan SPP/ LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK..
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
131 — 59
  • adminitrasi keuangan melalui kasubbag anggaranmenerbitkan SPD.Bahwa kemudian SPD diserahkan kepada bendahara SKPD lalu bendaharaSKPD menerbitkan SPPTU (Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang) kemudian SPPTU diajukan kepada Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatanganioleh penandatangan SPM, lalu SPP & SPM diserahkan kepada BagianAdminitrasi Keuangan dalam hal ini Kepala Subagian Verifikasi untukdiverifikasi lalu diserahkan kepada Kepala Subbagian
    FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH Binti MASUD HASANUDDIN.Bahwa saksi Kepala Subbagian Anggaran Bagian Adminitrasi KeuanganSekretariat Daerah Kab Mukomuko, sejak tanggal 13 Januari Tahun 2014berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Januari 2014.Bahwa anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.
    AFRIDINATA Bin SYARIFUDIN.Bahwa saksi selaku Kepala Subbagian Anggaran Bagian AdministrasiKeuangan Sekda Kab Mukomuko sejak Tahun 2010 berdasarkan KeputusanBupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Mei 2010.Bahwa terdapat Anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.Mukomuko Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000, dan tahun 2014sebesar Rp.1.368.637.500,.Bahwa untuk Pencairan Anggaran, SKPD melalui Bendahara mengajukanSurat Permohonan usulan SPD yang ditujukan kepada Kepala BagianKeuangan Pemda Mukomuko
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
94 — 31
  • BdgBahwa terdakwa AGUS MAHMUDIN, SKM, MMbaik selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/19BKD/Kep/2010 tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasitanggal 11 Januari 2010 maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/717/Dinkes tentangPenetapan
    Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian umum yangHIm 226 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.
    terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saudaraBeben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasa sebagai penyedia dalamkegiatan pengadaan mesin Incenerator yaitu adanya dokumen surat Undangankepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen;Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
73 — 56
  • Simatupang selaku P2HP yang ditunjuk melalui Surat No.465/785/Dinsosnakertrans/2013 (SK P2HP), dimana secara tegas didalam SK P2HP tersebut terkhusus, pada bagian Memutuskan, subbagian : Halaman ke 36 dari 66 halaman Kedua : Panitia PengawasHasil Penerima Barang melaksanakan tugasnya dengan berpedoman padaperaturan yang berlaku sesuai dengan UndangUndang dan melaporkanpelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Tapanuli TengahKetiga : Tugas danTanggung
    Simatupang selaku P2HP yang ditunjuk melalui Surat No.465 / 785 / Dinsosnakertrans / 2013 (SK P2HP), dimana secara tegas didalam SK P2HP tersebut terkhusus, pada bagian Memutuskan, subbagian :Kedua :Panitia Pengawas Hasil Penerima Barang melaksanakan tugasnyadengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai denganUndangUndang dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli TengahKetiga :Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Hasil
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2010 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 248/PID.B/2010/PN.TPI
Tanggal 16 Nopember 2010 — - ARDIANSYAH ALS BAIM (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH. (JPU)
83 — 16
  • KPTS. 10 / UP/ IV /2007 tanggal 19 April 2007 dan selanjutnya di perintahkan sebagaiPLT Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab.Lingga berdasarkan Surat Perintah No. 029/SP/2007 tanggal 20April 2007 ;Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah menyelenggarakandan melaksanakan di sub bagian umum dan keuangan dan subbagian program dan perencanaan kepegawaian serta memberikanpelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasidalam Lingkungan Dinas PU dan Perhubungan ;Bahwa yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-08-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana - AL JONA AL KAUTSAR
192 — 135
  • Yang bersangkutan tidakmenyerahkan rekapitulasipembayaran ULP&ULStersebut kepada subbagian verifikasi untukdiverifikasi, namun yangbersangkutan langsungmeminta tanda tanganPPK1, Bendahara danPenandatangan SPMdengan tergesagesa danwaktu. yang terdesak,sehingga PPK1,Bendahara danPenandatangan SPMtidak memiliki waktuuntuk mengecek kembalisecara detail terhadaprekapitulasi tersebut;.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-05-2024 — Putus : 24-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 24 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terbanding/Terdakwa : BUNAYA PRIAMBUDI
196 — 162
  • YUSMITO, S.E. sebagai Kepala Subbagian dan Keuangan Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sampai dengan 4.29 disita dari YUSMITO berupa 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Dokumen Penawaran Gerobak Dagang Tahun anggaran 2019 dari PT Piramida Dimensi Milenia.
    BUNAYA PRIAMBUDI, S.TP. sebagai Kelapa Subbagian Tata Usaha Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan disita dari BUNAYA PRIAMBUDI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Maret 2013 — DEDE PRIHANTONO, SH
125 — 37
  • AHMADSYARWANI,Bahwa saat ini saksi bertugas di Direktorat Penyidikan JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha sejak tanggal 13 Januari 2011, Tugas saksiberdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Ptk
Tanggal 16 September 2019 — Pemohon:
JIMMY ALIMWIJAYA
Termohon:
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
150 — 31
  • Kepala Balai KIPM hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas para kepala subbagian dan kepala seksiyang berada dibawahnya, sesuai Peraturan Organisasi dan Tata Kerja UPTKarantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;g dengan demikian secara hukum Kepala Balai tidak dapat dimintai ataudianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan penyidikan yangdilaksanakan oleh PPNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Entikong;h. berdasarkan hal tersebut di
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm) SULAIMANSYAH
283 — 179
  • di SubBagian Pemasaran agar menjadi efesien dan efektif;Halaman 77 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BagianHubungan langganan;b. Tanggung Jawab:1. Menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan atasproduk dan kegiatan PDAM kepada calon pelanggan;2. Menjamin keakuratan pemasukan data calon pelanggan sertapenyelesaian permasalahan calon pelanggan;3.
    Melakukan pembinaan, motivasi sumber daya manusia di subbagian pemasaran;5. Membuat laporan mingguan pelaksanaan tugas kepada atasanlangsung;c. Wewenang:1. Memberikan keterangan/informasi tentang kegiatan pelayananPDAM kepada pelanggan;2. Memberikan rekomendasi/penilaian atas kinerja staf pegawai disub bagian pemasaran;Bahwa Terdakwa BOY RACHMAD NOOR, S.AP., selaku Pelaksana CV.ALDY KARYA MANDIRI memiliki tugas dan kewenangan : menjalankandan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap CV.
    INTAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga; Bahwa pada tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Badan PengelolaaKeuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dengan tugasdan fungsi hanya bersifat kesekretariatan saja dalam arti mengelolaSubbagian umum, Subbag Kepegawaian dan Subbagian Keuangan; Bahwa setelah melihat dan membaca Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-11-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 9 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO Diwakili Oleh : DHENY OCTA PRIADI BIN SUGITO
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RATZIATI YUSRI Binti M. JUNUS MUHAMMAD Diwakili Oleh : RATZIATI YUSRI Binti M. JUNUS MUHAMMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Cut Henny Usmayanti, SH
117 — 175
  • Anmad Bulya selaku Staf (tenaga kontrak) pada SubBagian Umum tanpa SK penugasan.c) Kelompok Kerja (POKJA) Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh IIditetapkan sesuai dengan Surat Penugasan Kepala ULP Pemerintah AcehNomor 027/ST/012/ULP/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang terdiri dari:(1) Syahrial, S.E., NIP 197101112002121004 selaku Ketua.(2) Afri Fakhriza, S.Sos NIP 198404082005041005 selakuSekretaris.(3) Jonni Satria, ST NIP 198501012006041005 selaku Anggota.(4) Chairul Nizar, SE,M,Si NIP 197907212006041005
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dr Apriliyana P, SH
Terbanding/Terdakwa : Uus Ruslan,SE,M.Si
110 — 57
  • Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Tata UsahaPimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Sandi danTelekomunikasi.(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian KeuanganSekretariat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.Bahwa terdakwa UUS RUSLAN, SE.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
143 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No 2152 K/Pid.Sus/2014114443.444.445.446.447.perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3(tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala BagianSekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagiantata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober
    No 2152 K/Pid.Sus/20142802010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor :400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan :Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat,Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011
    2010beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPRRI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas443.444.445.446.447.Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, KepalaSubbagian Rapat, Kepala Subbagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 11 Mei 2016 — MISJABUDIN Alias JABUDIN Bin RAMLAN
71 — 24
  • Cirebon : mulaitanggal 19 januari 2009 s/d 30 Nopember 2009.3) Kepala Subbagian Pemberitaan, Bagian Humas Setda Kab. Cirebon :mulai tanggal 30 Nopember 2009 s/d 01 Nopember 2011.4) Kepala Subbidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, BidangPembangunan dan Sumber Daya Desa dan Kelurahan, BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Cirebon : mulaitanggal 01 Nopember 2011 s/d sekarang.5) Kepala Sub bagian social dan Agama pada bagian kesejahteraan rakyatSetda Kab.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 27-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 10 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : SIMON H. E. FOFIED
62 — 41
  • FOFIED selaku bendahara pengeluaran padaSekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulanDesember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansitanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmatseluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan SubBagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU danbuktipertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT BTN.
Tanggal 7 Juli 2015 — H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM ; H. DUDI SETIADI, SE ; DRS. YUDIANTO.M.SADIKIN ;
121 — 51
  • 01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selakuKepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaPropinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.13BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama YudiantoMochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalianpada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;25.Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33BKD/2008tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
136 — 41
  • URBANUS' BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya ;227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan danAset ;228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan BendaharaUmum Daerah
    URBANUS BELLA sebagai Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta DaftarLampirannya ;227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokokdan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan danAset ;228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan BendaharaUmum Daerah
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
208 — 159
  • PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan diwilayah Ashmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautandiantaranya, mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5Halaman 16 dari 115 putusan nomor 76/PDT/2019/PT.DKI(lima) orang atau lebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958), yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistandan Iran, dan dengan tidak memperdulikan akan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
341 — 304
  • Membantu menyiapkan data dalam rangka pembinaan pada SubBagian Badan Usaha Milik daerah;c. Membantu menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian;Bahwa, yang menjadi Tugas selaku Kasubag Koordinasi PenanamanModal dan BUMD yaitu:a. Menyiapkan rencana dan program kerja Subbag BUMD sebagaipedoman pelaksanaan tugas;b. Pengumpulan data dan pembinaan dibidang BUMD;c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang BUMD;d. Menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis yang berkaitandengan BUMD;e.
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
182 — 531
  • 540/500/73.05/V/2018 tanggal 25 Mei 2018Perihal Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan TanahTahap Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar yang ditujukan kepadaKepala Kantor BPN Kabupaten Takalar, Kepala seksi Pengadaan Tanah,Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi InfrastrukturPertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan KabupatenTakalar, Camat Polut, Kepala Desa Kale Komara, Kepala Sub SeksiFasilitasi Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah, Kepala Subbagian