Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
7315
  • (BuktiT24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
891227334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Uraian mengenai perkembanganforce majeure dalam peraturan perundangundangan dan kontrak akan dirangkumdalam subbagian tersendiri.B. Pengertian Keadaan Memaksa (Force Majeure)Keadaan memaksa (force majeure/overmacht) merupakan suatu ketentuan yangtidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundangundangan. Jikaditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhanperaturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau subayat darisuatu pasal.
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
20055
  • Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kepala Subbagian Pengadaan Il, BiroPerlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.Tahun 2012 s.d sekarang sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan , Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan.
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
199119
  • Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalambentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian VerifikasiBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan = Hilirberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/BKPM/2015 tanggal 4Mei 2015 dan sebagai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DewanPerwakilan Daerah Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran
    Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyadengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
310244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bumi LaksamanaJaya (fotocopy);402. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKDMT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelak sana HarianHal. 159 dari 304 hal. Put.
    Bumi LaksamanaJaya (fotocopy);420. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKDMT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelak sana HarianKepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalisbeserta Nota Dinas Penunjukannya (fotocopy):;421. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/ SCR/V/2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
531589
  • ., M.Hum, Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;HARRY KAMAJAYA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian AdvokasiHukum, Bagian Hukum dan
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
26566
  • ERVAN NOFRIAN HIDAYAT yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa ahli di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank.
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — ALIT WIDHIADNYANA,AS
7342
  • Saksi GEDE KOMANG DARMA WIWJAYA, SE, PNS (Selaku kepala SubBagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaDenpasar), Bahwa mekanisme atau pengamprahan keuangan tersebut melaluibeberapa tahapan, antara lain :a).
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — YANOS SEPTADI
10922
  • Maret 2008; Bahwa tugas pokok saksi mahkota sebagai Kabag TU Setda Pemerintah KotaBandung berdasarkan Pasal 38 s/d 41 Peraturan Walikota Bandung No.458 Tahun2008 antara lain : Bagian Tata Usaha Setda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasAsisten III Lingkup Tata Usaha Sekretariat Daerah; Menyusun rencana, program, petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkupSekretariat Daerah serta Administrasi Sandi dan Telekomunikasi;Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala SubBagian
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 20 April 2015 — Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief;
7941
  • Fikri Hakimi, MAP menjadianggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut, karena jabatannya sebagaiKepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggung jawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H.,M.Si. selaku Plt.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856 K/PID.SUS/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — MARGONO
11183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP.131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru), sebagai staf Pembantu Pimpinanpada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR)Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK MenteriPendidikan Nasional Nomor : 10432 / A.8 / KP / 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampaidengan bulan
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — Ir. ANDI SOSE PARAMPASI, M.Si
10523
  • Palberdasarkan paraf peneliti oleh Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB. (Bukti T24)b.8. Berdasarkan lembar kontrol PPK, dicantumkan bahwa Dokumen(a.1) s.d (a.5), SPPLS beserta lampiran, SPM diteruskan keBendahara Umum Daerah (BUD) oleh Pengguna Anggaran DPPWpada Tanggal 10 Desember 2008 jam 12.00 Wita.
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — MOHAMMAD SAID ENTEBO
6712
  • (Bukti T24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Register : 14-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
16292
  • Bahwa pada tanggal 24Agustus 2018 Terdakwa MUHAMAD BAQIR melalui mbanking mentransferuang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.nWAHYU TRI HARDIANTO, kemudian uang itu diserahkan kepada DWI FITRINURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala SubBagian (Kasubag) Pengendalian BLP, dimana WAKHFUDI HIDAYAT disarankanoleh EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untukmembantu DWI FITRI NURCAHYO;Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu DWI FITRI NURCAHYOmenyampaikan
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
11441
  • NASIKIN, MA selaku SubBagian Kepegawaian dan Keuangan, selanjutnya atas perintah saksi Drs. NASIKIN,MA dana dikeluarkan oleh saksi NANA MULYANA, S.Ag.,M.Pdi selaku BendaharaPenerimaan.Bahwa dengan pengeluaran dana IKOMA dan Penggunaan langsung PNBP, adaperaturan tidak tertulis dari hasil rapat pimpinan bahwa persetujuan pengeluarandana dapat diberikan secara berjenjang yakni :. Untuk pengeluaran di atas sebesar Rp. 1.000.000, persetujuan diberikan oleh KetuaSTAIN;.
    pengeluaran keuanganyang dikelolanyasebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor : Kep332/M/V/9/1968 tanggal 26 September1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya, yakni setiapbendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harusmempunyai buku kas umum dan mencatat semua pengeluaran danpenerimaan, catatan ini dilakukan sebelum pembukuan dalam bukubukukepala dan dalam registerregister.Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara penerima dan SubBagian
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 20 April 2015 — Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;
7748
  • Milintum RT 014, RW 05Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, KalimantanTimur;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian PemerintahanUmum Bagian Tata Praja Setkab Paser;Terdakwa tidak ditahanTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg.
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
17492
  • peraturan perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakilipemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasilain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yangmenyangkut tanggungjawabnya;Subbagian
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
11115
  • Atik Cahyawati MSi, Subbagian Perencanaan Program yaitu sdr.
    SubBagian Keuangan;Bahwa benar paket pekerjaan pengadaaan alat kesehatan pada DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tertuang dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut :zs QoHalaman 364 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg1.
    Kemudian rekapitulasi tersebut diserahkan ke Subbagian perencanaan dan program Dinkes Prov. Jabar, hingga akhirnyatertuang dalam formulir C4 bergabung dengan kebutuhan lain di DinkesProv. Jabar yang akan diusulkan ke TAPD. Selanjutnya sekitar bulanJuli 2011 staf saksi menerima lampiran PPAS dari staf sub. bagianperencanaan dan program Dinkes Prov. Jabar yaitu seingat saksi sdr.Rusli atau sdri. Wini.
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO - 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI - 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
231735
  • Bahwa saksi khusus menganalisa bagian narkotika, hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa; Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap' keterangan saksi tersebut, para Terdakwamembenarkan semuanya;11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan; Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangansaksi semuanya sudah benar; Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.
9014
  • Berita Acara Penyidik Kejaksaan tidakmerasa dipaksa ;Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar sebanyak 4(empat) kali;Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai suratkuasa dan kuitansi;Bahwa dana bantuan sosial tersebut sejak tahun 2010;Bahwa tupoksi saksi :Melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian Keuangan SekretariatDaerah di Bidang tugasnya;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;Melaksanakan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar pada subbagian