Bahwa, Judex Faxti telah salah dalam menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;Bahwa, Para Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara a quo yangtelah mengambil alin untuk dijadikan pertimbangan sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi Jawa Timur ssama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimanapertimbangan pada

Nomor 3604 K/Pdt/2016dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadappenyangkalan (tegenbewijs) dari pihak TergugatTergugat asli;Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 701/PDT/2015/PT Sby., tanggal 31 Maret 2016 yang sekedar mengambil alihpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bwi., tanggal 11 Juni 2015 tanpa memberikan dasar dan alasanpengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut adalahtidak cukup dan sepatutnyalah

Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah darikeluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi olehKantor Urusan Agama sebagai wali hakim;5. Bahwa dari pernikahan Pemiohon Dan Pemohon II telah dikarunial2 (dua) orang anak;6.

Bahwa dalam rangka untuk mengurus pemindah alihan Gaji di PT.Taspen Cabang Watampone dan secara administrasi dibutunkan PenetapanAhli waris dari Pengadilan Agama maka dengan ini Pemohon mohon agarditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahyuni binti Ardi.7. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

., dankata kata inilah oleh majelis hakim Pengadilan AgamaTigaraksa dianggap sebagai pengakuan Tergugat/Terbanding,sehingga dinyatakan sebagai harta bersama yang harusdibagi dua;Menimbang, bahwa karena untuk uang sejumlah Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebuttidaklah digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam perkaraa quo, maka pengambil alihan dari keterangan dalam duplikpada perkara lain (terdahulu) oleh majelis hakimPengadilan Agama Tigaraksa adalah merupakan pelanggaranprosedur

No. 2480 K/Pdt/2009 Bahwa pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurabaya adalah dapat dan lazim dilakukan dan mengenai pengambilalihan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggitidaklah menyalahi ketentuan Hukum Acara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terlawan Penyita

Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat dan Ill PembandingTermohon Kasasi danTergugat II Turut Terbanding Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39 Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.RPANGEMANAN,SH.

;Bahwa Pokok perkara adalah Pengambil alihan dengan cara melawanhukum oleh Tergugat/ Pembanding /Termohon Kasasi dan III danTergugat II Turut Terbanding, Perusahaan P.T STATIKA KENSA PRIMACITRA, perseroan terbatas P.T. STATIKA KENSA PRIMA CITRAdidirikan dengan akta nomor 39. Tanggal 9 Nopember 1994, dibuat dihadapan Notaris M.S.E.PANGEMANAN, SH.

Nomor 1079 K/Pdt/201810.Sertifikat Hak Milik Nomor 49, Sertifikat Hak Milik Nomor 50 dan SertifikatHak Milik Nomor 130 dan dijadikan sebagai milik beding, tanpa adanyapernyataan wanprestasi, adalah perbuatan melawan hukum tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa pengambil alihan hak atas barangagunan asset property berupa Sertifikat Hak Milik masingmasing Nomor49, Kelurahan Katinggolan, Nomor 50, Kelurahan Katinggolan,Kecamatan Tondano, Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 130

Rinjani Kartanegara terutama pasal yang terkaidengan tata cara penjualan saham, pengumuman media tentangpenjualan/pengalihan tersebut ;Bahwa jelas dan nyata bahwa pengambilan alihan PT.

Tergugat I/Pembanding menolakusaha pengambil alihan pendidikan anak bangsa yang lebih kurang 29 tahunberjalan di Sawit Seberang.

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatu bendatanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakan pelanggaranatas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatan itumerupakan perbuatan yang melanggar hukum.bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milikseseorang atas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atautanpa sepengetahuan orang yang merniliki hak atas sesuatu bendatersebut; bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda ataumenguasai suatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas bendatersebut merupakan pelanggaran atas hak dari pemegang hak atasbenda tersebut dengan kata lain perbuatan itu merupakan perbuatanyang melanggar hukum;bahwa, sebagaimana telah terungkap di persidangan Terdakwamengambil

Bahwa prinsip subrogasi adalah pengambil alihan hak tertanggung (PT.Markindo Perkasa) oleh penanggung (Penggugat / Pembanding / PemohonKasasi) dapat segera dilakukan setelah kerugian terjadi, walaupun gantikerugiannya sendiri belum dibayar oleh penanggung kepada Tertanggung ;Dalam asuransi pengangkutan laut penanggung baru berhak mengambil alihhak tersebut setelah penggantian kepada tertanggung dibayarkanperpindahan ini berlaku secara otomatis walaupun tertanggung tidakmemberikan surat kuasa mengenai

., Notaris di Jakarta(selanjutnya disebut "Akta Jual Beli dan Pengalinan Saham ") (Bukti P1);Bahwa dengan pengambil alihan Sahamsaham Yang Dialihkan maka seluruhasetaset yang terdaftar atas nama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood jugaberalih menjadi milik Pelawan;Bahwa pada awal tahun 2014, Pelawan bermaksud mengajukan permohonanperpanjangan masa berlaku sertipikat hak guna bangunan atas salah satuaset dari PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yang Pelawan ambil alih, dikantorPertanahan Nasional Propinsi

Faktanya : Pada saat sebelum pengambil alihan Sahamsahamyang Dialinkan, telah ada Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 dariTerlawan yang ditujukan kepada PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood yangPelawan ambil alin dari Turut Terlawan, dimana Pelawan sama sekali tidakpernah mengetahui adanya Perkara Gugatan Nomor 40 Tahun 2006 tersebut;Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/PDT/2017/PT.SMR8.10.11.Bahwa jika seandainya Pelawan mengetahui bahwa pada saat Pelawanmengambilalih Sahamsaham Yang Dialihkan dari Turut

TYSP pada saat pemeriksaan perkara yang saat inidiajukan Eksekusi nya tersebut masih dalam tahap pemeriksan perkarapada tingkat Pengadilan Negeri /Tingkat Pertama;Bahwa jelas dan pasti diketahui oleh Pelawan/Termohon Eksekusi perinal adanya Gugatan Terlawan/Pemohon Eksekusi tersebut, olehkarena sebelum pengambil alihan Saham suatu Perusahaan tentunya/harus dilakukan Due Deligen terhadap Perusahaan yang akan diambil alihtersebut atau dengan kata lain harus dilakukan Pemberesan terhadap Hakdan Kewajiban

Pengambil alihan kKewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan.2.Industrial. Hal demikian dapat dilihat dari petitum yang dimohonkandalam gugatan Termohon Kasasi, yang berbunyi sebagi berikut:> Petitum angka 3. Yang memohon untuk dinyatakan demi hukumPenggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan PemutusanHubungan Kerja;Bahwa mengenai kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja,adalah kewenangan mutlak Pengadilan Hubungan Industrial dalam halini Hakim.

Begitu pula pengadilan yang berwenanguntuk memeriksa dan memutus perkara sehubungan denganpermohonan pengambil alihan wewenang tersebut bukan PengadilanHubungan Industrial;Pengambil alihnan kewenangan keperdataan yang dimiliki PemohonKasasi.

Turut Tergugat ; Bahwa, selanjutnya sekitar Maret 2019 pihak Turut Tergugat dan PihakPenggugat melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat dan TergugatIl, dengan maksud/ tujuan untuk membicarakan rencana pengambil alihankepemilikan Turut Tergugat berikut penyelesaian kredit macet TurutTergugat oleh Penggugat sebagai calon pemilik baru Turut Tergugat ; Bahwa, dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan rencanapengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat dari pemilik lama kepadaPenggugat/calon pemilik

Turut Tergugat, dan telah mengeluarkan uang/biaya yaitu :Uang biaya proses pengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat sepertibiaya pengikatan jaminan, penilaian asset, penihilan tunggakan,membayar angsuran kredit dan lainlain total sebesar Rp. 2.396.704.982,(dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribusembilan ratus delapan puluh dua rupiah), karena itu patut dimohonkanagar Tergugat dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gantikerugian tersebut kepada Penggugat :Bahwa

Menghukum kepada Para Tergugat untuk memperlancar proses hukum/administrasi terhadap penyerahan, pengambil alihan, pemindahtangan,terhadap anggunan /jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatuyang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No:00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: Nyoman PutraAdnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang dikarenakan hilangnyahak untuk pengelolahan dan usaha di atas tanah miliknya karena adanyapengambil alihan hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dan tanah tersebut dijadikan usaha pertambangangalian C oleh Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;3. Bahwa pekerjaan Penggugat seharihari adalah seorang Petani/Pekebundan Peternak (baik ikan, ayam, domba, dan kerbau);4.

pertanian, peternakan, dan perikanan air tawaryang baru di Kecamatan Pancanegara Provinsi Banten, bahkan dari PT.Krakatau Steel memberikan modal untuk perluasan usaha Penggugat;Bahwa pada tahun yang sama di Tahun 2006 Dinas Perikanan KabupatenSerang memberikan rekomendasi pada petani/pembudidaya ikan air tawarbahwa standarisasi untuk kontruksi kolam mengacu pada Kelompok TaniMusitka Tani yang dibina oleh Penggugat;Bahwa pada perkiraan bulan Nopember dan Desember Tahun 2010 telahterjadi pengambil alihan

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat memasukan isi putusan yang sudah inkracht dalamperkara ini, dengan Nomor Putusan : 222/Pid.B/2017/PN.Srg. dan putusantersebut sebagai bukti dalam gugatan ini, bahwa pengambil alihan haktanah milik Penggugat oleh Tergugat secara melawan hukum dengan carapenggelapan Sertifikat tanah hak milik Nomor 10 milik Penggugat;Bahwa Tergugat yang dahulu sebagai Direktur CV.

PasirCiomas Banten yang telah melakukan usaha penambangan tanpa jinpertambangan, Telah jelas dan nyata Fakta Hukumnya bahwa akibat daripenambangan tersebut dan perbuatan pengambil alihan hak tanah milikPenggugat secara melawan hukum tersebut Tergugat telah merugikanPenggugat, yang dimana memang sudah ada unsur kesengajaan/niat dariTergugat yang semenamena pengambil alinan lahan milik Penggugatdengan secara melawan hukum dan di pergunakan untuk usahapertambangan sehingga membuat Penggugat kehilangan

tersebut dipinjam pada saat usahatersebut berjalan untuk usaha Penggugat dilahan miliknya agarberkembang;Ad.5 Adanya hubungan kasusal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa antara perbuatan Tergugat dan Tergugat II dengan kerugianyang di derita Penggugat berhubungan sebab akibat yang sangatmutlak artinya akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat sampaidengan saat ini;Bahwa demikian juga dengan Tergugat dan Tergugat II yang telahsewenangwenang pengambil alihan

Dan baru di era reformasi ini para Penggugatdan turut Tergugat mempunyai keberanian: Bahwa pengambil alihan atau perampasan atau perampasan tanah sengketaoleh Tergugat I walaupun melalui keputusan rapat/rembuk desa dan pedukuhanadalah tidak berdasarkan dan melewan hukum walaupun tujuan untukpemerataan kesejahteraan warga setempat karena rapat/rembuk desa ataupedukuhan tidak mempunyai kewenangan dan otoritas berdasarkan hukumuntuk itu sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.Karenanya

menjualseluruh saham mereka di Pemohon Kasasikepada Pemegang Saham yang baru;Mengingat Pemegang Saham yang barusampai sekarang tidak menemukankebenaran adanya pinjaman/"utang yangdituduhkan Termohon Kasasitersebut,maka Termohon Kasasi tetap menyatakanmenolak semua tuduhan Termohon Kasasiini;Termohon Kasasi sedang menyiapkanlaporan tindak pidana kepada pihakKepolisian maupun gugatan' perdataterhadap Termohon Kasasi maupun H.Muhammad Toyib Saman sehubungandengan hal ini;Bahwa pada waktu dilakukannyapengambil alihan

Sri Noviawati danBapak Muhammad Suryana Arisandi) yangterhitung efektif sekitar Juli 2012,pinjaman/"utang yang dimaksud puntidak tercatat di dalam Laporan Keuangandan Laporan Auditor Independen KantorAkuntan Publik Terdaftar Abdul Aziztertanggal 30 Maret 2012, salah satudokumen rujukan utama dalam prosespengambil alihan Pemohon Kasasi olehPemegang Saham baru;Bahwa sehubungan dengan LaporanKeuangan dan Laporan AuditorIndependen Kantor Akuntan PublikTerdaftar Abdul Aziz tertanggal 30 Maret2012 tersebut

melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Juni 2014(sebagaimana bukti terlampir), jadi adalah putusan yang sangat keliru dansangat salah, bilamana Judex Facti dengan memberikan pertimbangkanhukum, begitu saja menguatkan putusan peradilan tingkat pertama terhadappenguasaan objek perkara a quo oleh Pemohon Kasasi tanpa pertimbanganyang saksama;Bahwa dasar pertimbangan Judex Facti dengan penerapanhukumnya sudah melebihi apa yang menjadi tinjauan yuridis hukum,sehingga dengan pengambil alihan