Ditemukan 2296 data
10 — 7
yakni sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu KeluargaPemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Hal. 4 dari 8halm.Putusan Nomor 0326/PdtP/2019/PA.MIgMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
10 — 6
nama Pemohon adalah Sudarwati Sriningsih binti Sukimin gunadijadikan alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
13 — 6
Kutipan Akta Nikahagar sesuai dengan nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam KTP dan KSKserta Akta Kelahiran anak Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
YAYU KOMARANINGSIH
18 — 10
walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit
12 — 0
Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang
6 — 0
atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party ) maka permohonanini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan
9 — 0
Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agamapada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana terteradalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang
10 — 7
Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party)maka permohonan ini bersifat voluntair, maka produk hukum PengadilanAgama Marabahan berupa Penetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalahperkara ini adalah adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tertulisdalam Akta Cerai dengan biodata Pemohon yang tertulis dalam Kartu TandaPenduduk Pemohon
15 — 0
Undangundang Nomor3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah
8 — 0
Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang
Terbanding/Penggugat : PT.Gracia Griya Kencana
127 — 103
Dalam PPJB Kolektif tersebut, TERGUGAT bermaksud membeli secarakolektif 150 (Seratus lima puluh) Unit Tipe Superior The Kalyana Condotel,Buah Batu, Bandung milik PENGGUGAT selaku developer, dengan maksudakan dijual kKembali kepada pihak lain dengan program dan benefit khususdari TERGUGAT (Vide Pasal 1 PPJB Kolektif).5.
yang ditentukan oleh TERGUGAT.TERGUGAT mendapatkan hak ekslusif dari PENGGUGAT untuk melakukanpemasaran Unit selama 12 bulan terhitung sejak PPJB Kolektif iniditandatangani dimana setelah lewatnya masa hak ekslusif tersebutPENGGUGAT memperoleh hak untuk memasarkan unit yang masih dimikiPENGGUGAT.TERGUGAT bertanggung jawab penuh kepada Pihak Ketiga selakupemesan/pembeli dalam hal pemberian promosi dan benefit khusus yangditawarkan TERGUGAT atas 150 UNIT yang dimiliki penuh oleh TERGUGAT.Putusan Nomor
Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secara kolektif 150(Seratus lima puluh) unit tipe Superior THE KALYANA Condotel, BuahBatu Bandung, milik PIHAK PERTAMA selaku Pengembang untukselanjutnya akan dijual kembali kepada PIHAK KETIGA denganprogram dan benefit knusus dari PIHAK KEDUA.Bahwa berdasarkan Bagian Recital tersebut diatas terdapat 3 (tiga)FAKTA sebagai berikut int :a.
Bandung Kidul, BandungberdasarkanSertifikat Hak Guna BangunanNo. 1714, milik TERGUGATINTERVENSI selaku Pengembang untuk selanjutnya akan dijualkembalikepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI dengan programdan benefit knhusus dari TERGUGAT INTERVENSI Il.Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) kewenangan' yangdidistribusikan TERGUGAT INTERVENSI kepada TERGUGATINTERVENSI II yaitu :a.
Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Bandungberdasarkan' Sertifikat Hak GunaBangunanNo. 1714, kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSIdengan program dan benefit khusus dari TERGUGAT INTERVENSIIl.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Margahayuland Nomor :113/MRLAND/X1/2013 Tertanggal 14 November 2013yang ditandatanganioleh Anti Gantira, SE selaku Direktur Margahayuland dan pada pokoknyamenerangkan : Bahwa PT.
17 — 2
Noor dan tanggal lahir 3 Mei 1981, yangbenar adalah Ahmadi bin Muhammad Noor dan tanggal lahir 5 Maret 1981;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit of one party) atau voluntair yang produknya berupapenetapan, maka karenanya kata putusan dalam Peraturan Menteri
10 — 6
sesuai dengan nama Pemohonsebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danKutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
13 — 6
Akta Ceraiagar sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Rl.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
30 — 5
TjgMenimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit of one party) atau voluntair yang produknya berupapenetapan, maka karenanya kata putusan dalam Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 2007 harus diartikan sebagai produk pengadilan secaraumum;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuanPasal 3 dan Pasal 34 serta Pasal 35 huruf (a) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi
48 — 0
Menyatakan Anak 1 Mikael Hutabarat dan Anak 2 Lewi Benefit Polak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
8 — 7
tanggal 28 Januari 2016 guna dijadikansebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta KartuKeluarga (KK );Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
9 — 3
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, makapemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahannama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXtanggal 27Desember 1975 agar sesuai dengan nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam KTP danKSK Pemohon;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan voluntair berciri khas masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit
Henro sitohang
71 — 29
walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit
9 — 6
sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga dan Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum milikPemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit