Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-12-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN SANGGAU Nomor 197/Pid.B/2014/PN Sag Tanggal 13 Januari 2015 — URAI JAMIAN Als CU Bin NAFIS (Alm)
43 — 3
43 — 3
dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan
sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian
Upload : 03-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 162/Pdt/2019 /PT DPS I Made Budiartawan,
melawan
PT. BPR Pande Artha Dewata,
90 — 26
90 — 26
Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.
;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan
Register : 01-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Nomor : 117 - K / PM. III - 18 / AU / XII / 2015 Tanggal 17 Maret 2016 — Adhy Saputra Serda NRP 540489
157 — 61
157 — 61
Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.
SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan
Register : 20-03-2012 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 10/Pid.B/2012/PN.Rni NEO HOCK LAI alias ALAI
112 — 47
112 — 47
Aries Samesta pada tanggal 25 Mei2011 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan jejas pada leher yang sesuaidengan akibat jeratan benda panjang dan lentur, luka memar lama pada payudara kiridan luka memar pada lengan bawah kiri yang sesuai dengan akibat benturan bendatumpul, luka lecet pada kaki yang sesuai dengan akibat gesekan benda kasar.Pada pemeriksaan ditemukan tandatanda kematian berupa lebam mayat padapunggung yang hilang dengan penekanan serta kaku mayat yang belum lengkap padaotot
RniPada pemeriksaan ditemukan tandatanda kematian berupa lebam mayat padapunggung yang hilang dengan penekanan serta kaku mayat yang belum lengkap padaotot wajah bagian bawah.Perkiraan waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaanluar dilakukan.won 2 Perbuatan terdakwa NEO HOCK LAI Als ALAI diancam pidana dalamPasal 5 huruf (a), Pasal 6 Jo Pasal 44 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
padalebam mayat, maka warnanya akan kembali seperti semula, namun 6 (enam) jamsetelah kematian apabila dilakukan penekanan pada lebam mayat maka warnanyatidak akan kembali seperti semula, sehingga bila posisi mayat dirubah sebelum 6jam setelah kematian maka posisi lebam mayat juga akan berubah ;Bahwa kaku mayat (rigor mortis) berangsur menghilang 24 jam setelah kematian ;Bahwa lebam mayat (livor mortis) dan kaku mayat (rigor mortis) perlu diketahuiuntuk penentuan saat kematian ;Bahwa berdasarkan
pemeriksaan ditemukan : jejas pada leheryang sesuai dengan akibat jeratan benda panjang dan lentur, luka memar lama padapayudara kiri yang sesuai dengan akibat benturan benda tumpul, luka memar pada lenganbawah kiri yang sesuai dengan akibat benturan benda tumpul, luka lecet pada kaki kiri yangsesuai dengan akibat gesekan benda kasar, bekas luka pada kaki kanan yang sesuai denganbekas luka lama.Pada pemeriksaan juga ditemukan tandatanda kematian berupa lebam mayat padapunggung yang hilang dengan penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 656/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 12
22 — 12
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 01-12-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1929/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 10
27 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Register : 26-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 292/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 7 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 119/Pdt.P/2018/PA.Rks Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 3
14 — 3
Maret2009 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 25-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 15
11 — 15
No. 94/Pdt.P/2017/PA Mrs.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud
Register : 06-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Sdn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0064/Padt.G/2019/PA.Sadn.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan di Serang, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 237/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 3 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1423/Pdt.G/2020/PA.Tnk Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 3
29 — 3
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 22 Maret 2016, yang saa ini tinggal bersamaPemohon.4.
Register : 23-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 176/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
PenNo. 176/Pdt.P/2019/MsSgihalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian
Register : 26-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1666/Pdt.G/2020/PA.Tnk Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 6
29 — 6
Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon, di dasari suka sama suka,saling mencintai tanoa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus DUDA CERAI dan Termohon berstatus PERAWAN;3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknyasuami istri( Badadukhul) dan sudah dikarunial(satu) orang anak yangdiberinama anak , Lahir 13 Mei 2017 yang saat ini masih tinggal bersamaTermohon;4.
Register : 19-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PA MAROS Nomor 72/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 12 Oktober 2017 — perdata
- pemohon
78 — 15
78 — 15
Abdul Rahingtidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap
Register : 23-07-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 05-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 83-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 — Serda Mar Eman Suherman
177 — 87
177 — 87
dengan ditambah pidanapemecatan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidakmenjatuhkan pidana pemecatan dari dinas TNI AL, karenaOditur Militer dalam tuntutannya menuntut untuk dijatuhipidana tambahan pemecatan dikarenakan Terdakwa sebagaiprajurit TNI AL yang demikian tidak layak untuk dipertahankansebagai TNI AL, mengingat pemerintah maupun KesatuanTNI AL dan masyarakat yang menaruh perhatian secaraserius terhadap upaya pembrantasan Narkotika dansejenisnya serta demikian juga Panglima TNI telahmemberikan penekanan
Register : 27-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 466/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 23 Oktober 2014 — YULI ERNANTI alias ULIK binti ASNAN
35 — 8
35 — 8
Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan YULI ERNANTI alias ULIK binti ASNAN selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan parasaksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaanperkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 385/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 4
19 — 4
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahMs.Ssebagai penekanan
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 205/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 22-07-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 420/Pid.B/2014/PN Bwi. Tanggal 22 September 2014 — SURYO UTOMO Bin BASERI. ;
43 — 4
43 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan SURYO UTOMO bin BASERI selaku Terdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk