Ditemukan 3404 data
48 — 3
Pelanggaran atas Undangundang Pangan tersebut diancamdengan sangsi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendapaling banyak Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian danketerangan di BAP tersebut benar ;Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Dedi Hidayat dan ada hubungankeluarga
97 — 23
Putusan No.88/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg. 12 telah terpenuhi e Peralatan UKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa dalam hal yang membuat Rencana Anggaran Pendapatan BelanjaSekolah (RAPBS) tersebut adalah pihak Sekolah kemudian apabila pihaksekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluar RAPBSmaka pihak sekolah harus merubah terlebin dahulu RAPBS tersebut apabilatidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah
Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi * Pevalstan MKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluarRAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahulu RAPBS tersebutapabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah;Bahwa beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok tidak sesuaidengan
Biaya lainnya jika e Alat peraga / media Bagi SMA/K Negeri yangseluruh komponen pembelajaran mendapatkan DAK (Danasatu sampai dengan Sate G Ks Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untuk membeliFP2SMAK alat peraga / mediapembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa tidak diperkenankan pihak sekolah menggunakan danatersebutuntuk kepentingan lain, tetapi mengenai sangsi apabila pihak sekolahmenggunakan dana FP2SMAK diluar ketentuan perwal Nomor : 25 Tahun2012
oleh pihak sekolah,maka pihak sekolah harus memasukkan dana tersebut ke dalam RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak sekolah harus membuat Laporan dalambentuk Surat Pertanggung Jawapan (SPJ) yang ditandatangani oleh KepalaSekolah.Bahwa apabila pihak sekolah ingin menggunakannya diluar RAPBS makapihak sekolah terlebih dahulu harus merubah RAPBS tersebut, apabilaperubahan tidak dilakukan maka penggunaan dana tersebut tidak bolehdilakukan dan akan ada sangsi
Bag.3. 18 April 2013 sebesar Rp.157.051.000, secara tunai;4. 3 Juni 2013 sebesar Rp.773.247.000, dengan menggunakan cek.Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebut diluarRAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebin dahulu RAPBS tersebutapabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah;Bahwa beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok tidak sesuaidengan semestinya yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala
46 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah seluas 31.350 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.732 Desa Manggisatas nama Pedanda Nyoman Sangsi dengan harga jual Rp.65.000.000, enam puluhlima juta) per areBahwa untuk penyewaan dan pembelian tanah seluas 97.730 m2 tersebutPenggugat telah mengirim uang sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat I melaluirekening valas (USD) atas nama Tergugat II pada Bank Permata Cabang SanurNo.5802143100 serta bertahap sebagai berikut :1 Melalui Konsultan Penggugat yang bernama Simon Jenour, yaitu :e
77 — 28
Karena bertahuntahun menjadi istri kedua dari seseorang tanpa surat nikahmaka dikenakan sangsi sesuai pasal 106 ayat 1 huruf e Pergub 148 tahun2008, yaitu melanggar pasal 106, ayat 1 huruf e pelanggaran sikap danbudi pekerti yang sangsinya adalah pemberhentian dari calon pegawai BPRBKK, (prosedure pengiriman sudah sesuai SOP tentang surat menyurat diHalaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMGBPR BKK Ungaran).
210 — 126
dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi
109 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari2011 kalau Penggugat diyatakan bersalah dan sekaligus sangsi HukumanDisiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahNomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010;Pasal 5.
62 — 8
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
37 — 7
lain;e Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Pemohon dan Termohontelah sekitar 1 tahun pisah rumah, Termohon dan anakanaknya masihtetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal diSalinan Putusan No. 0682/Pdt.G/ 2016/PA Skhhalaman 22 dari 38 halaman23mana Saksi tidak mengetahuinya;eBahwa saksi mengetahui, Pemohon semula pekerjaannya sebagaiDosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tetapi sekarang karenakena sangsi
1.ROBIN SUDARMANSYAH
2.SABIRANSYAH
3.AMUNSERI
4.JONI AHMAT YOPI
Tergugat:
KEPALA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
197 — 82
Saya Masih Meragukan/Sangsi terhadap keabsahan Surat Keputusan(SK) Sdr. Robin Sudarmansyah selaku Sekeretaris Desa Tanjung Agung,hal ini di karenakan jabatan Seketaris Desa Sebelumnya dijabat oleh Sdr.
75 — 28
Bahwa sepengetahuan Saksi disetiap kesatuan pernah diadakanpenyuluhan hukum termasuk diantaranya larangan terhadappenyalahgunaan narkotika dan telah diberitahukan jika terhadappelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas/ berat.2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WibSaksi bersama dengan Kopda E. Karokaro diperintahkan olehDansubdenpom 1I/52 (Kapten Com Nanang HS) mendampingi Terdakwamenjalani test urine di Labfor Polri Cab.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
HENGKI WIBOWO
114 — 71
Sumenep,walapun Terdakwa menyatakan sangsi jika anakHal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 72K/PM.III12/AD/1V/2019Menimbangyang dilahirkan Saksi1 adalah anak dari hasilpersetubuhannya dengan Terdakwa.4.
107 — 39
mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2017/PN SdwMenimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
108 — 33
2014 tepatnya padatanggal 21 Pebruari 2014 sedangkan perselisihan ini sudah adam sejak tahun 2013, olehkarena itu penerima kuasa belum sah untuk mewakili Penggugat, selaku penerima kuasadalam mewakili Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung.DALAM PROVISI1 Bahwa Tergugat menolak dalil provisi Penggugat untuk seluruhnya.2 Bahwa tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan hukum maka sepatutnya ditolak.3 Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat, yang diberikan sangsi
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SILWANUS anak dari SANSA alm
155 — 40
Ahli Raymondus Octavianus, A.Md anak dari Octavianus Daud, yangdibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagaiberikut: Bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi denganSurat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturanperundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, Makaperbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UndangUndang Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
sertifikat tanah (tanda bukti hak)milik pihak pertama;Pihak kedua bersedia mengembalikan sertifikat tanah (tanda bukti hak) milikpihak pertama paling lambat tanggal...... bulan .... tahun 2006;Pihak kedua bersedia dan berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah (tandabukti hak) milik pihak pertama sebelum jatuh tempo apabila pihak pertama telahmelunasi kewajibannya atau pinjamannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);Pinalti keterlambatanPihak pertama dan pihak kedua bersedia dikenakan sangsi
74 — 23
No. 57/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Bdg Bahwa Selama saksi bekerja di tempat tersebut karyawan suka adayang terlambat bahkan saksi sendiri pernah terlambat akan tetapi tidakmendapatkan sangsi atau teguran atau surat Peringataan . Bahwa saksi mendapatkan upah total, dan kalau tidak ada prestasihanya dapat gaji pokok saja , tapi insentif dibawah UMK.
99 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Frans Putratex dengan SPM;25.Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 6 klausul 6.30 PKB PT.Frans Putratexsangatlah tidak adil dan diskriminatif, karena hanya mengatur sangsi PHKbagi bawahan yang tidak sopan kepada atasannya, sedangkan kalau adaatasan yang tidak sopan kepada bawahannya tidak dikenakan sangsiapapun. Padahal dalam hal ketentuan tidak sopan harusnya berlakusama terhadap pekerja tanpa mengenal jabatan.
18 — 2
Muslim, An Nasai dan ibnuMajah dari Abu Hurairah RA. ) Naudzubillah.Bahwa Sangsi seorang pezina yang telah menikah lebih berat dari yangbelum menikah.
38 — 25
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum MajelisMenjatuhkan
54 — 29
Ratih Purwasih ternyata sewaktuTerdakwa masih berdinas di Kesatuan lama Skadron 21/sena PondokCabe dan Terdakwa pernah juga melakukan THTI, mabukmabukandan memasuki daerah terlarang dan oleh Komandan Skadron 21/Sena Pondok Cabe selaku Ankum Terdakwa pernah dijatuhi hukumandisiplin berupa penahanan berat selama 21 hari sesuai KeputusanHukuman Disiplin dan Skadron 21 /sena Puspenerbad Nomor Kep/03/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan keputusan Sangsi AdministrasiNomor Kep/04/X/2009 tanggal 28 Oktober