Ditemukan 1326 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1469/Pdt.G/2016/PA.Tmg Tanggal 25 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
9 — 1
karenanya permohonan pegasuhan anakyang diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan pasal 156 KompilasiHukum Islam cukup beralasan ;Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan hakasuh anak atas kedua anaknya yang bernama Xxxxxx yang lahir 24 Juli 2010dan Xxxxxx yang lahir 23 Desember 2011 perlu mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui Pengadilan Agama sebagaipelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fiqhiyyah yangberbunyi :aga orxclal) aaliac) b bois
Register : 20-06-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 76/Pdt.P/2013/PA.Lmg. Tanggal 18 Juli 2013 —
6 — 1
6 — 1
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut ;arbadh bois as JI le ploy!
Register : 24-06-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA KEDIRI Nomor 87/Pdt.P/2013/PA.Kdr Tanggal 10 Juli 2013 — PEMOHON
10 — 6
10 — 6
Dalam kaidah lain juga dijelaskan bahwagta Iu l> Yow Tyee artinusbahwe mencegahbeberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapakemaslahatan (alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 87);Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, kaidah ushul lainnyamenyatakan bahwa ax Loa Jb bois acl w1e ela YI 2sfang artinyabahwa pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan (alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 121);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangantersebut
Register : 28-09-2011 — Putus : 31-10-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0086/Pdt.P/2011/PA.Lmg. Tanggal 31 Oktober 2011 — PEMOHON
9 — 1
9 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rliacstih bois a.s JI We LY!
Register : 21-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA KENDAL Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Kdl Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
10 — 0
Asybah wan Nadhaair halaman 83 :a@rbaotl bois as Jl Se pLYl 9 paiArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan..
Register : 19-08-2010 — Putus : 25-08-2010 — Upload : 21-07-2011
Putusan PA MARTAPURA Nomor 101/Pdt.P/2010/PA.Mtp. Tanggal 25 Agustus 2010 — Pemohon I ; Pemohon II
17 — 0
17 — 0
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1)Hal 7 dari 10 Nomor 101/Pdt.P/2010/PAMtp.Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figh ~ yang berbunyi sebagaiberikut:arbootIl bois acyJ!
Register : 19-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Lmg Tanggal 5 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
sedangkan hal tersebutadalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatanmelawan hukum, dan apabila nama Pemohon dan suaminya tersebut tidakdilakukan perubahan, maka Pemohon mengalami kesulitan menguruspersyaratanAkta Kelahiran Anak Pemohon dan Pemohon Il, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebutharus dihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbacSbl bois
Register : 25-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 13 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
wajar dan tidak termasuk dalam katagoriperbuatan melawan hukum, dan apabila nama para Pemohon tersebut tidakdilakukan perubahan, maka para Pemohon mengalami kesulitan mengurusAkta kelahiran anak para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat kesulitan yang dialami para Pemohon tersebut harusdihilangkan;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Lmg.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapatdengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anbadl bois
Register : 30-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 672/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapatdisimpulkan fakta hukum bahwa wali Nikah Pemohon bernama AYAH P, yangHal.7 dari 10 hal.Penetapan Wali Adlol No. 672/Pdt.P/2020/PA.Pwdberhak menjadi wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikahPemohon P, telah adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calonsuaminya bernama ANAK, tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128dugasldacLal)) del iood Lb bois
Register : 25-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0044/Pdt.P/2015/PA.Tmg Tanggal 1 April 2015 — Pemohon
19 — 3
19 — 3
Halaman 17perkara yang diajukan serta sesuai prinsip pengadilan tidak boleh menolak untukmemeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka MajelisHakim perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) untukkemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayandalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi:(augadl d.l5Jl) anal cadd b bois
Register : 01-10-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 87/Pdt.P/2014/PA.Prg. Tanggal 27 Oktober 2014 — Pemohon
5 — 3
5 — 3
prfoclc wl sabosIlArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le acsjil bois anboolLHal. 7 dari 9 Pen.
Register : 18-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 284/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisanbiodata Pemohon dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiritidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah:axLasll bois
Register : 04-09-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 105/Pdt.P/2013/PA.Lmg. Tanggal 24 September 2013 —
8 — 0
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabliaodl bois a6 pIl gle olol 9 123Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
Register : 20-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Plh Tanggal 25 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Plhoe arbach bois
Register : 23-07-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0100/Pdt.P/2014/PA.Lmg. Tanggal 19 Agustus 2014 — P DAN T
13 — 0
13 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
Register : 05-03-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 01-01-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Smd Tanggal 14 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
Bukhari)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqli tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:arbass b bois ac JI We el YI 9 faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam
Register : 28-06-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PA MUNGKID Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Mkd Tanggal 30 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 6
5 — 6
suratsurat ataudokumen Pemohon menjadikan tidak bersesuaian sehingga mengakibatkanadanya kesulitan dalam pengurusan administrasi data Pemohon lainnya, olehKarena itu berdasar ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahannama tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syar sebagai berikut :arboodb bois
Register : 22-09-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 81/Pdt.P/2014/PA.Prg. Tanggal 13 Oktober 2014 — Pemohon
11 — 4
11 — 4
terjadinya perbuatanperbuatan dosa dan kemudhorotan, makaperlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untukmelangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas,sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;1 Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:$y) awleodl praowns: CisdboolArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le asi bois
Register : 16-10-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 28-11-2012
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0126/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tanggal 7 Nopember 2012 — PEMOHON
12 — 0
12 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anladl bois ae Jl ale pLYl 9 uaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
Register : 05-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 21-04-2019
Putusan PA BATANG Nomor 0119/Pdt.P/2018/PA.Btg Tanggal 23 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
17 — 1
bidang perkara yang diajukan serta sesuai prinsippengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkarayang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu menggali hukum yanghidup dalam masyarakat (living law) untuk kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa Pemohon selayaknya mendapatkan pelayanan daripenguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayandalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan gaidah fighiyyah yang berbunyi: dagdaJl da9eLal) aalociaos b bois