Oleh karena upaya perdamaian dilakukanbeberapa kali dan dipasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dihadiri olehTergugat, Penggugat dan Tergugat II Intervensi, bahkan melibatkansemua unsur MUSPIDA Kabupaten Pinrang, termasuk Anggota DPRDKabupaten Pinrang, dan salah seorang Anggota DPRD KabupatenPinrang menegaskan bahwa tanah sengketa ini jangan sekalikali dibawake pengadilan sebelum dilakukan lobilobi secara maksimal antaraYASDIC IMMIM dengan PB.

No. 24 tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah, tidak mengikat dalam perkara ini,sebab ada upaya perdamaian yang dilakukan secara bertahap yangmelibatkan seluruh unsur Muspida dan DPRD Kabupaten Pinrang, yangpada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyektum litis adalah hak milikYASDIC IMMIM, sehingga yang berhak mengajukan permohonansertipikat hak milik adalah YASDIC IMMIM in casu Tergugat II Intervensi.Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Tergugat untukmenyampaikan surat pengembalian berkas kepada

No. 1111 K/PID.SUS/2009SEBAGAINYA TERMASUK JUGA UNTUK MEMBANGUNKANTOR APARAT PENEGAK HUKUM ;Bahwa halhal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas jugadidukung dengan bukti surat tambahan sebagaimana dalamlampiran Memori Kasasi ini yaitu :Bukti surat dari Penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya yangditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua No.522.21/659/BUP tertanggal 22 September 2008 perihalperedaran kayu lokal di Kabupaten Jayawijaya (Bukti4,Pemohon Kasas)) ;Bukti surat berupa hasil rapat MUSPIDA Kab.

Jayawijayatanggal 02 Agustus 2008 yang dihadiri dan ditandatangani olehperwakilan unsur MUSPIDA yang berjumlah 15 (lima belas)orang, di mana rapat tersebut membahas mengenaipermasalahan pengelolaan/pemanfaatan kayu di Kab.Jayawijaya yang kesimpulannya sama sekali tidakmenyalahkan aktivitas yang Pemohon Kasasi lakukan (Bukti5Pemohon Kasasi) ;Bukti surat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor522.21/451.A/BUP tertanggal 02 Agustus 2008, yang manasurat tersebut ditujukan kepada KAPOLDA PAPUA dan isinyaantara

(seratus ribu rupiah) per batang ; Bahwa benar truck tersebut adalah sewa dengan harga Rp. 1.700.000,(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tutntutan jaksa Penuntut Umum, terdakwamelaukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berkut :Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN Pts Bahwa ada kesepakatan tidak tetulis antara Pemerintah Kapuas Hulu,degan Muspida dan rakyat, bila membawa kayu tidak diharuskanmembawa dokumen SKSHHK ; Bahwa pengangkutan kayu dari hutan

SairunUjung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempamembacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkildihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketalahan dengan PT. Ubertraco/Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yangdibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah penundaan pematokanpermanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Nafasindo/Ubertraco denganmasyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita Acara tersebut,kemudian H.

. : B160/MUI/JTM/II/2005 perihal Telaah visidan misi Yayasan Taqwallah ; 6 Hasil rapat koordinasit Muspida Kabupaten Malang, Majelis UlamaIndonesia, tokoh agama dan Kominda tanggal 06 Mei 2005 tentangPembahasan publikasi ajaran Sholat dan pemahaman AlQuran olehpimpinan pondok TIKAF JAMAAH NGAJI LELAKU di Kecamatan Lawang ;Bahwa argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan BupatiMalang a quo tanpa mempertimbangkan semua pihak adalah tidak benar dan tidaktepat, karena pengeluaran Surat

tanggal 5 Januari 2001 ;7 Bukti T7Lembaran Negara RI Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentangPencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tanggal 27 Januari19658 Bukti T8Tambahan Lembaran Negara, Penjelasan Atas Penetapan Presiden RINo. 1 Tahun 1965 ; 9 Bukti T9Keputusan Mendagri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan RepresifKebijakan Daerah tanggal 28 Nopember 2001 ; 10 Bukti T10UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 11 Bukti T11Daftar Hadir Rapat Koordinasi Muspida

DAYS MUSPIDA PURA, beralamat di Jalan Karantina/Akasia Asrama TNIi; AD Glugur Hong Blok J No. 1 Medan, semulasebagaiTERGUGAT V, sekarang TERBANDING V;6. MAJU PURBA, beralamat di Jalan Parang II Gang Damai No. 4, Padang Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT.MDNBulan Medan, semula sebagai TERGUGAT VI, sekarangTERBANDING VI;dalam hal ini Tergugat II s.d.

tentangHukum Acara Pidana), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan caracara sebagai berikut > Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB (Waktu IndonesiaBagian Barat) berfempat di Kantor Badan Diklat Kota Lubuklinggau diadakan rapat plenorekapitulasi hasil pemilihan umum legistatif (DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota) dan DPDyang dibuka langsung oleh tersangka EFRIADI SUHENDRI selaku Ketua KPU KotaLubuklinggau, kemudian dilanjutkan dengan sambutansambutan dar Muspida

pengadilan negeri yang di dalamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: > Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kantorBandiklat, Kota Lubuklinggau diadakan rapat pleno rekapitulasi dan dibuka langsung olehtersangka EFRIADI SUHENDRI selaku Ketua KPU Kota Lubuklinggau, kemudiandilanjutkan dengan kata sambutan dari unsur Muspida

(Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: > Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kantorBandiklat, Kota Lubuklinggau diadakan rapat pleno rekapitulasi dan dibuka langsung olehtersangka EFRIADI SUHENDRI = selaku Ketua KPU Kota Lubuklinggau, kemudianHalaman 12 dari 102 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/PN Llgdilanjutkan dengan kata sambutan dari unsur Muspida

hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: wo nnnaa = oo anna an a nena> Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kantorBandiklat, Kota Lubuklinggau diadakan rapat pleno rekapitulasi dan dibuka langsung olehtersangka EFRIADI SUHENDRI selaku Ketua KPU Kota Lubuklinggau, kemudian dilanjutkandengan kata sambutan dari unsur Muspida

Hupmas KPU Lubuklinggau sejaktanggal bulan Februari 2009 sampai sekarang , berdasarkan hasil SK Walikota tahun 2009dan SK Sekjen KPURI tahun 2009 ;Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Lubuklinggau adalahmemfasilitasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu yangberhubungan dengan teknis ;Bahwa pelaksaan pembukaan acara dimulai berkisar pukul 09.00 Wib dibukalangsungoleh Ketua KPU Kota Lubuklinggau sdr EFRIADI SUHENDRI selanjutnya kata sambutandari unsur Muspida

DAVID MUSPIDA PURBA, Lakilaki, tanggal lahir 01 April 1974,beralamat di JI. Karantina /Akasia Asrama TNIAD Gfugur Hong blokJ No. 1 Medan;6. MAJU PURBA, Umur 58 Tahun, Alamat: JI. Parang Il. Gg. DamaiNo. 4 Pd. Buian Medan, selanjutnya disebut sebagai: PenggugatPenggugat;LAWAN1. NEKKEN SEMBIRING, Lakilaki, umur + 65 Tahun, pekerjaanbertani, beralamat di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya,Kecamatan Berastagi Kabupaten Kara, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT :2. MARTHA Br.

David Muspida Purba;Menimbang, bahwa untuk kepentingan anakanak Nukar Purba danTokih Purba, para ahli waris yang lain telah menyerahkan surat kuasa khususberdasarkan bukti P.8, yaitu Surat kuasa kepada Hendri Dunant Purba;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yattu Surat Kuasa dariBungarim br. Purba, Nengen br. Purba, Ha br. Purba, Tedeh br. Purba,Pangkat Purba, Darma Purba, Setiabudi Purba, Matius Purba, Nelson Purba,Model br. Purba, Jhon Tarigan Nur Cahaya br.

SairunUjung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempamembacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkildihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketalahan dengan PT. Ubertraco / Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yangHal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2112 K/Pid /2012dibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah penundaan pematokanpermanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT.

SairunUjung, S.Ag selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempamembacakan Berita Acara Hasil Rapat Muspida Kabupaten Aceh Singkildihadapan Satgas LSM Gempa dan anggota masyarakat yang bersengketalahan dengan PT. Ubertraco / Nafsindo, yang pada intinya Berita Acara yangdibacakan oleh H. Sairun Ujung, S. Ag tersebut adalah penundaan pematokanpermanen Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Nafasindo / Ubertraco denganmasyarakat, kemudian setelah membacakan Surat Berita Acara tersebut,kemudian H.

Bersatu( KLUB ) kepada Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara, dan oleh PanwasPilkada Kabupaten Lampung Utara telah direkomendasikan dan dilaporkanuntuk diperiksa oleh Polres Lampung Utara ;Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut hasil pengaduan yangdilakukan oleh PEMOHON, maka pada tanggal 11 September 2008 KoailisiLampung Utara Bersatu ( KLUB ) telah melakukan aksi damai dengan diikuti5000 orang dengan mendatangi Kantor Bupati Lampung Utara dan bertemudengan Bupati Lampung Utara beserta unsur Muspida

Plus KabupatenLampung Utara ;Bahwa Muspida Plus Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dariBupati Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Kepala Kejaksaan NegeriKotabumi, Komandan Kodim 0412/Lampung Utara, Ketua Pengadilan NegeriKotabumi, Komandan Kimal dan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi padatanggal 11 September 2008, sebagai tindak lanjut dari pertemuan denganKoalisi Lampung Utara Bersatu, maka Bupati Lampung Utara bersama MuspidaPlus telah. memanggil Anggota KPUD Kabupaten Lampung Utara.

Pertemuantersebut menghasilkan pemyataan bersama untuk menunda/menghentikanpenghitungan ulang, tetapi tidak digubris oleh TERMOHON ;Bahwa TERMOHON tetap melanjutkan penghitungan ulang suratsuara tidak sah meskipun berbagai pihak (PEMOHON), Bupati Lampung Utaradan Muspida Plus, Panwas Pilkada Lampung Utara telah memperingatkan danmeminta hal tersebut dihentikan TERMOHON tetap melanjutkan penghitunganyang berindikasi untuk mendapatkan penggelembungan suara bagi pasangancalon nomor urut 6 (enam) untuk

:"Bahwa KPUD Lampung Utara telah memperoleh masukan dari MuspidaPlus Lampung untuk menunda/menghentikan sementara penghitngan ulangsuara di Gudang KOPTI Kotabumi tersebut" ;Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atausetidaktidaknya keliru dalam mencermati fakta hukum dan untuk selanjutnyasalah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon PeninjauanKembali telah memperoleh masukan dari Muspida Plus Lampung untukmenunda/menghentikan sementara penghitungan ulang suara di GudangKOPTI

Bupati Bogor sendiri sedang menuju keKecamatan Ciampea dan ingin bertemu dengan Saksi lalu Saksikekantor Kecamatan dan bertemu dengan Camat Ciampea,Kapolsek Ciampea dan anggota PPK Kecamatan Ciampea Sdr.NENENG dan langsung membicarakan permasalahan yangterjadi di TPS 17 dan 18 Desa Benteng termasuk menyampaikanKe Camat Ciampea yang berkaitan akan datangnya Bupati Bogormengenai permasalahan pemungutan suara di Desa Benteng danSaksi berada di Kecamatan Ciampea tersebut sampai denganbertemu dengan Muspida

Bogor selanjutnya diadakan pertemuandi ruang camat antara muspida dengan KPU, PanwasluKabupaten dihadir juga oleh PPK dan Panwaslu KecamatanCiampea dan diambil keputusan berdasarkan informasi yangmasuk untuk menghentikan proses Pemungutan suara di 17 TPSkarena terindikasi surat suara sudah tercoblos sebelum kegiatanpemungutan suara dan sisanya dihentikan sendiri olehmasyarakat Pemilih yang ada di TPS.Atas keterangan Saksi, dibenarkan oleh Terdakwa.7 Saksi H.

terhadap surat dari KPU Provinsi BengkuluNomor 484/KPUProv007/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dan Nomor 485/KPUProv007/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal penguatan pemilukadaserentak Provinsi Bengkulu tahun 2010 merupakan bentuk legalitas danpayung hukum bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tetap melanjutkan tahapanpemilukada sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2009 (BuktiT3) ;Setelah melakukan berbagai upaya, koordinasi, konsultasi dan masukanberbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah, unsur Muspida

Perbuatan mana juga disaksikanoleh segenap unsur Muspida (Ketua Pengadilan Negeri Pariaman,15Kapolres, Damdin dan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman) dan jugadisaksikan oleh Pimpinan dan beberapa Anggota DPRD, KabupatenPadang Pariaman;Bahwa selanjutnya sebagai aktualisasi dan konsekwensi yuridis dariSurat Perdamaian tertanggal Desember 2003 Tergugat Ilmenyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)kepada Tergugat pada tanggal 6 Juli 2004, dimana perbuatantersebut juga dipersaksikan

oleh segenap Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta para Muspida (KetuaPengadilan Negeri Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman,Kapolres Kabupaten Padang Pariaman dan Dandim Pariaman),dengan demikian secara logika yuridis bilamana para Penggugatkeberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat makaseketika itu juga para Penggugat akan bertindak atau mengajukancomplain.

Pol BL 8182 EW;Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Fathur Rahman mengalamiluka berat patah pada kakinya;Bahwa akibat kecelakaan sudah ada perdamaian antara Saksi Syafawidengan Saksi Korban Fathur Rahman dengan memberikan santunan berobatsebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN CagMenimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai :1.Muspida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa

Walau demikian, padaHalaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor : 70/G/2013/PTUNBDGtanggal 12 Nopember 2011, datang sekolompok orang dari Ormas FPI dengantujuan untuk menyegel Masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan diri ; Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14Februari 2013, datang ke Masjid AlMisbah Jatibening unsur Muspida KotaBekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil denganAnggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnyadisebut

Bahwa kemudian padatanggal 21 Maret 2011dilaksanakan seremonial penandatangananPerjanjian Kerjasama Pembangunan PasarRejowinangun Kota Magelang bertempat di AulaKantor Walikota Magelang yang. dihadiri olehPenggugat, Tergugat, TKKSD Pasar RejowinangunKota Magelang, Muspida Kota Magelang danPerwakilan korban kebakaran Pasar RejowinangunKota Magelang tahun 2008 serta unsur unsurterkait lainnya.; 9.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2011 telahHal. 9 dari 46 PUTUSAN NO. 28/G/20 11/ PTUN.Smg.pula dilaksanakan kegiatan PELETAKAN BATUPERTAMA Pembangunan Kota Magelang yang diadakandi ex lokasi kebakaran yang dilaksanakan olehPemerintah Kota Magelang dengan dihadiri olehPenggugat, Tergugat, TKKSD Pasar RejowinangunKota Magelang, Muspida Kota Magelang danPerwakilan kKorban Kebakaran Pasar RejowinangunKota Magelang serta Unsur unsur terkaitlainnya.; 10.

pemenang lelang ;Bahwa Turut Tergugat Il selanjutnya telah memproses balik namasertifikat hak milik No. 17 tersebut keatas nama Penggugat, dan ataspermohonan Penggugat maka turut Tergugat II telah melakukan pengukuranulang, yang selanjutnya memasang patokpatok batas negara berdasarkan petasituasi No. 268/BPN/1997, tertanggal 19 Juni 1997 ;Bahwa pengukuran ulang tanah tersebut dilakukan oleh turut Tergugat II,dengan melalui proses perundangundangan yang berlaku dan dilaksanakanjuga disaksikan oleh Muspida

HAMIZU H.MUSLIMIN Bin LA MOONDO untuk diteruskan kepada PT.AMIdan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebutmemuat 131 orang petani rumput laut yang gagal panenyang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yangdilakukan PT.AMI;Hal. 9 dari 32 hal.

ArgaMorini Indah dan Muspida Kabupaten Buton yangisi data tersebut memuat 131 orang petani rumput lautyang gagal panen yang disebabkan oleh aktifitaspertambangan yang dilakukan PT.

Tentara pada tahun 1991, dan saat itu Saksi pindah dan tinggalke kampung Sabu sampai dengan sekarang;Bahwa Saksi mengetahui tentang penyerahan tanah sengketa yangdilakukan oleh MURDIANSYAH kepada PAMUDuJI karena saat ituSaksi di bidang Personalia;Bahwa pada saat tanah sengketa diserahkan oleh MURDIANSYAHkepada PAMUDJUI di atas tanah sengketa tidak ada bangunan, saatitu tanah masih kosong;Bahwa Saksi tahu MURDIANSYAH dapat tanah dari PEMDA TimorTengah Selatan karena saat pengukuran ada PEMDA, DPR,MUSPIDA

Bahwa penyerahan tanah sengketa yang dilakukan olehMURDIANSYAH kepada PAMUD4uJI di lakukan di Kodim 1621 Soe;Bahwa MURDIANSYAH berstatus sebagai Dandim di Kodim 1621Soe;Bahwa MURDIANSYAH dan PAMUDuUI hadir pada saat penyerahantanah sengketa;Bahwa pada saat penyerahan tanah sengketa sudah ada SertipikatHak Milik atas nama MURDIANSYAH, Saksi tahu dari PAMUDuJI yangmemberitahukan kepada Saksi bahwa tanah sengketa sudah adaSertipikat Hak Milik;Bahwa yang hadir saat ukur tanah sengketa adalah PEMDA, DPR,MUSPIDA

tanah sengketa;Halaman 17 dari50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2014/PN.SOEe Bahwa pada tahun 1989 BPN melakukan pengukuran di atas tanahsengketa untuk penerbitan sertifikat dan saat itu tidak ada yangkeberatan;e Bahwa bulan Desember tahun 1991 tanah sengketa diserahkan olehMURDIANSYAH kepada PAMUDJI;e Bahwa dahulu PAMUDJI bekerja di bagian personalia dan menjadibawahan dari MURDIANSYAH;e Bahwa di atas tanah sengketa saat ini ada mebeuler;e Bahwa Pemda pernah membagibagikan tanah kepada Muspida

AcehUtara oleh kapal bantuan dari Muspida setempat;> Bahwa baik terdakwa maupun saksi Abdul Azis, saksi Afrizal alias Rajadan saksi Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri tidak ada memiliki hak ataupundokumen keimigrasian yang sah untuk memasukkan 99 (Sembilan puluhsembilan) orang Etnis Rohingya tersebut ke wilayah Indonesia.Perbuatan terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I.