sepatutnya Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanyamengedepankan aspek kepastian hukum semata, oleh karena berdasarkanketentuan UU PTUN, yakni bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaanyang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan, dalam konteks untuk menegakkan keadilan, maka sepatutntaPeradilan Tata Usaha Negara juga memperhatikan dinamika perkembangandi masyarakat, dimana sudah berulang kali pemberian atau penolakkan grasioleh Presiden justru menimbulkan gejolak, polemik

Bahwa pemberian atau penolakkan grasi oleh Presiden justru menimbulkangejolak, polemik, perdebatan dan keresahan di masyarakat tersebut, dikarenakantidak adanya mekanisme untuk melakukan koreksi atas pengambilan kebijakkangrasi tersebut, oleh karena bentuk pemberian atau penolakkan grasiadalah melalui Keputusan Presiden yang bersifat konkret, final dan individual,maka sudah sepatutnya jika kewenangan terhadap proses pengeluarankeputusan tersebut terdapat pada Peradilan Tata Usaha Negara ; VI.

CECE SAEPULOH, S.PD.I kembali membuat Polemik yaitudengan mengganti Sekretaris yaitu Sdr. DADAN SUPRIATNA digantioleh Sdr. HERI WIRAWAN yang mana Sdr. HERI WIRAWAN adalahanggota MPKT, dengan dijadikannya Sdr.

CECE SAEPULOH, S.PD.I semakinmemperparah polemik, sehingga Para pengurus Karang TarunaKabupaten Cianjur dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan sepakatuntuk mengadakan Temu Karya Luar Biasa ke Il atas dasarRekomendasi yang dikeluarkan oleh MPKT, yang mana RekomendasiMPKT adalah untuk melaksanakan RPP dalam menyelesaikan konflikinternal dan apabila RPP tidak bisa menyelesaikan maka untukdilaksanakan Temu Karya Luar Biasa Ke II;Bahwa, dengan adanya Rekomendasi dari MPKT Sdr.

Agar tidak menjadi polemik yang berlarut larut sehingga memberikandampak beban mental saya serta anak, istri saya serta kerugian materialselama kasus ini berlangsung maka saya meberikan solusi agar tanahdijual saja dan dibagi dengan prosentasi 35% untuk keluarga SURIPNO,35% serta saya 30%;4.

THAMIN AHMAD beserta barang bukti di bawa ke PolresLangsa untuk dilakukan pemeriksaan.Bahwa Hakim sebagai pengambil putusan selayaknya lebih pekaterhadap permasalahanpermasalahan hukum pidana terkait penyalahgunaannarkotika yang belakangan menjadi polemik dan pada kenyataannyamenunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatifmaupun kualitatif dengan dampak yang meluas sedangkan UndangUndangbertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah serta memberantaskejahatan juga untuk

yang didakwakan olehPenuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orangyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam pengertian bahwaTerdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmaninya, sehingga dengan fakta iniMajelis berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.2 UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKIBARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIANKEPUNYAAN ORANG LAIN.Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

yang didakwakan olehPenuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orangyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam pengertian bahwaTerdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmaninya, sehingga dengan fakta iniMajelis berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.2 UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKIBARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIANKEPUNYAAN ORANG LAIN.Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

2 ayat (1) UndangUndang Perkawinan.Karena pencatatan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secaraadministratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinanyang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masingmasing.Ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknyaperkawinan yang dilakukan sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan;Pasal ini masih menjadi polemik

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena MemorieVantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata DenganSengaja atau Kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpendoman dariadanya perbedaan antara Dolus dan Culpa dimana pada delikdelik Culpa perbuatanKesengajaan.Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelahMahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya memberikan

dansejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan disamping itu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya secarakekeluargaan namun gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, dan PemberiKeterangan yang merupakan ayah kandung Penggugat, yang biasanya sangatmenginginkan rumah tangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakanpendapatnya setelah memperhatikan secara seksama kualitas polemik

Bahwa Tergugat/Pembanding sendiri bingung dengan adanya maksuddari polemik yang berkepanjangan sebagaimana diuraikan olehPenggugat/Terbanding dalam gugatannya. Untuk itu perlu dijelaskanbahwa setelah tanggal 4 Januari 2013, ibu dari Tergugat/Pembandingyang juga adalah istri dari Penggugat/Terbanding meninggal dunia,Penggugat/Terbanding sudah jarang datang dirumah miliknya yangsaat ini ditempati oleh Tergugat/Pembanding beserta Istri, anakanakTergugat, dan adik Tergugat beserta anakanaknya.

Utuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebih pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga punmenyerah dengan keadaan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli HukumIslam dalam Kitab Fighus Sunnah Juz halaman 291, yang selanjutnya diambilsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri,

Hukum;Bahwa secara contante handeling Penggugat rekonvensi adalah pemilikyang sah terhadap tanah yang terletak di Kampung Taman tersebut, Verp. 131;Blok XIX, seluas panjang dan lebar 7m x 25, 20m atau yang merupakan objeksengketa dalam gugatan rekonvensi ini;Bahwa justru para Tergugat rekonvensi yang telah melakukan "sindikasi"dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutarbalikkan faktadan mendramatisir permasalahan dalam mengajukan gugatan yang tidak adadasar hukumnya yang menimbulkan polemik

Salahsatu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaiansengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau polemik. Itusebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebutyurisdiksi contentiosa atau contentious jurisdiction, yaitu kewenanganperadilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalahpersengketaan antara pihak yang bersengketa;Selanjutnya Bpk. M.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata terbitan SinarGrafika, 2007 pada halaman 46 menyatakan sebagai berikut:Perkataan contentiosa atau contentius, berasal dari bahasa latin.Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya denganpenyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertandingatau polemik.

adanya halhal penghapus pertanggung jawaban pidana padadiri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa merupakan orang pribadi yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelisberpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukt ;Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannyaMenimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkalimenjadi perdebatan dan polemik

program Pemerintahdalam pemberantasan peredaran narkotika; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berpotensi merusak generasi muda;Halhal yang meringankan :Tidak adaMenimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Tuntutan Pidana( Requisitoir ) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yangmemohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman PIDANAMATI kepada Terdakwa MUHAMMAD RICKY NASUTION Als KIBO,tentunya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya yang tepatagar tidak menjadi polemik

Pemohon juga mengajukan secarakomulasi terkait hak hadhonah anak Pemohon dan Termohon, maka MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupayamemberikan nasehat dan penjelasan secara utuh terkait keinginan PemohonPutusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 24atas hak hadhonah anakanak Pemohon dan Termohon, agar anakanak yangmasih dibawah umur untuk seminimal mungkin tidak diikutsertakan dalampermasalahan atau polemik

dalam perkara perkara aquo langsung membuat Penetapan Majelis Hakim dengan komposisi 2(dua) Hakim Karier dan 1 (Satu) Hakim Ad Hoc serta membuat Penetapan harisidang dengan agenda dakwaan dari Penuntut Umum sebelum berkoordinasidengan Pegadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung RI ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, tertanggal 22 Januari 2018,persidangan kemudian ditunda dengan alasan bahwa baru akan melakukankoordinasi terlebin dahulu dengan Mahkamah Agung RI di Jakarta, itupunsetelah terjadi polemik

Polemik mengenai PSSI dimulai ketika pemerintah melaksanakanif napa yang disebut dengan fungsi pengawasan dan pembinaankepada induk organisasi cabang olahraga yang berbentuk badanhukum.

tidak dapat dilakukan dengan caracarayang sewenangwenang, dengan jalan mengambilalih indukorganisasi cabang olahraga dengan menggunakan caracarakekuasaan yang tidak berdasarkan rasio hukum ;Bahwa Tergugat sejak awal telah memiliki itikad tidak baik danbersikap dan bertindak sewenangwenang terhadap kepengurusanPenggugat, yaitu dengan jalan mencampuri pelaksanaan tekniskegiatan PSSI dalam kaitan dengan kompetisi Liga Super Indonesiaatau Qatar National Bank (QNB) League 2015 ;Berikut adalah kronologi polemik

sepak bola Indonesia sejak KomiteEksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyetujuiHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/201623.26.penghentian sementara kompetisi Liga Super Indonesia atau QNBLeague 2015, yaitu sebagai berikut :a) Pada tanggal 9 April 2015 Komite Eksekutif ( Exco ) PSSI telahmenyutujui usulan tentang penghentian sementara kompetisiQNB League akibat polemik dengan Badan OlahragaProfesional Indonesia ( BOPI ) / Kemenpora tentangkeikutsertaan Persebaya Surabaya

maka rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis selama persidangan berlangsung, serta telah ada upaya damai daripihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetapbercerai dengan Tergugat, terlebih pihak keluarga di persidangan telahmenyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat danTergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik

sehingga terjamin jiwanya, 2) hifzh alnas/ (menjaga keturunan)karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dariTergugat sebagai Suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga(ghalabat alzhann) Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagisecara sirri dengan lakilaki lain dalam keadaan sudah berpisah sejak tahun2008 dan belum bercerai/lepas dari suami sebelumnya menurut nilai yanghidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir makamenimbulkan polemik