Ditemukan 3405 data
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun meski demikian ternyata, secara tidakbenar, Tergugat tetap tidak mau memproses permohonan perpanjanganHak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut;Bahwa selain daripada itu, ternyata adanya syarat yang menyebutkan:Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah DasarNegeri Ketabang dan II dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, danapabila di kemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang dan II akandipindahkan, maka penerima hak harus memberi ganti rugi sesuai denganketentuan yang
Putusan Nomor 30 PK/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan atau yang terhormatMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memerintahkan Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunanatas nama Penggugat tanpa adanya syarat yang menyebutkan: PenerimaHak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar NegeriKetabang dan II dengan sangsi batalnya pemberian Hak ini, dan apabila dikemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang dan II akan dipindahkan,maka penerima
puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemberi Kuasaselaku pemegang haknya, yang terletak di Kelurahan Ketabang,Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;Mewajibkan Tergugat untuk memproses Keputusan mengenaiperpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor118/S/1991, Kelurahnan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabayaatas nama Penggugat tanpa adanya syarat yang menyebutkan: PenerimaHak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar NegeriKetabang dan II dengan sangsi
Nomor 27 dan Nomor 29untuk dapat diproses perpanjangan haknya pengajuan permohonanperpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabangdisyaratkan harus ada surat rekomendasi atau surat persetujuan tidakkeberatan dari Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992 Nomor468/HGB/BPN/92 dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana DiktumKetiga: Penerima hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah DasarNegeri Ketabang dan II dengan sangsi
17 — 1
Nomor1597/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 29 Juni 2020 dan 03 September2020,sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidakdisebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, namunTergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengirim Surat pernyataanbahwa Tergugat telah mengurus Keterangan Atasan namun Keterangan Atasantersebut belum keluar dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15September 2020, bahwa Tergugat menerima sangsi
perkawinan, makasebelum mempertimbangkan tentang perceraiannya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadappersidangan, oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar keterangannya,namun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus KeteranganAtasan, namun belum keluar, dan Tergugat telah mengajukan Surat Keterantatertanggal 15 September 2020, yang isinya Tergugat siap menerima sangsi
AGUS SUPRIYANTO SH
Terdakwa:
IRIANDI alias ANDI anak laki laki dari SEHAN MANSYUR alm
42 — 4
diakuisebagai milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli di pasarpramuka Jakarta dan barang bukti tersebut terdakwa edarkan di KabupatenKetapang, selanjutnya terdakwa diminta menunjukan izin dari pihak yangberwenang namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli UJI SUKMAWATI, S.Si, Apt. dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak menyatakan bahwaseseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/obattradisional yang tidak memiliki izin edar akan dikenakan sangsi
pasar pramuka Jakarta danbarang bukti tersebut terdakwa edarkan di Kabupaten Ketapang,selanjutnya terdakwa diminta menunjukan izin dari pihak yang berwenangnamun terdakwa tidak dapat menunjukkannya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli UJI SUKMAWATI, S.Si, Apt. dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak menyatakan bahwaseseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/obatHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Ktp.tradisional yang tidak memiliki izin edar akan dikenakan sangsi
Bahwaberdasarkan keterangan ahli UJI SUKMAWATI, S.Si, Apt. dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Pontianak menyatakan bahwa seseorang yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/obat tradisional yang tidakmemiliki izin edar akan dikenakan sangsi sesuai UU Kesehatan No 36 tahun2009 pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1).
37 — 0
November sd Desember 2012 (bukti sms danpercakapan terlampir) ,oada saat itu PENGGUGAT kembali memintacerai dengan TERGUGAT tetapi TERGUGAT mengancam akan bunuhdiri, dan pada saat kejadian itu telah disepakati dengan Surat perjanjiandan pernyataan antara TERGUGAT , dan PENGGUGAT SERTAKEDUA ORANG TUA SAYA pada tanggal 27 Desember 2012 (buktiterlampir), dan didalam surat pernyataan tersebut TERGUGAT berjanjiuntuk yang terakhir kalinya jika sampai TERGUGAT mengulangiperbuatannya lagi, dia akan menanggung sangsi
Memberikan Sangsi sesuai dengan SURAT PERJANJIAN diatas materaiyang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal18 April 2013, yang disaksikan oleh KETUA RT 005/02 Ragunan danKetua RW 03 dan juga didepan Orang Tua (Bapak) PENGGUGAT.5 Menyatakan pengasuhan dan pemeliharaan anak anak penggugat danTergugat yang bernama Yaasmiin ANAK Il PENGGUGAT DANTERGUGAT dan ANAK IIl PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkankepada Penggugat sebagai ibu kandungnya6 Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya
59 — 9
datang ketempat latihan SH Terate dengan diikuti sepeda motorsebanyak kurang lebih 10 ;e Bahwa Nofitasari kemudian disabung dengan Terdakwa Ill denganwasit Terdakwa dan Terdakwa III memukul dengan tangan kanan danmengenai muka Nofitasari sedangkan Nofitasari juga memukulTerdakwa Ill kemudian Terdakwa III menendang Nofitasari danmengenai ulu hati ;e Bahwa pada awalnya Terdakwa takut dan ragu untuk maju melawanNofitasari namun karena ada yang menyuruh dan apabila tidakdilaksanakan maka akan terkena sangsi
disabungkan dengan Terdakwa II ;Bahwa Terdakwa III memukul hidung, mulut dan menendang mengenai uluhati Nofitasari sampai hidung Nofitasari berdarah ;Bahwa Terdakwa Il menendang dengan menggunakan kaki sebelah kirisebanyak tiga kali dimana satu kali mengenai ulu hati dan tangan kanankiri masingmasing satu kali sedangkan Nofitasari berusaha menangkis ;Bahwa pada awalnya Terdakwa Ill takut dan ragu untuk maju melawanNofitasari namun karena ada yang menyuruh dan apabila tidakdilaksanakan maka akan terkena sangsi
kiri sebanyak tiga kali dimana satu kali mengenai ulu hati dantangan kanan kiri masingmasing satu kali sedangkan Nofitasari berusahamenangkis sedangkan Terdakwa IIl memukul dengan tangan kanan danmengenai muka Nofitasari sedangkan Nofitasari juga memukul Terdakwa Illkemudian Terdakwa III menendang Nofitasari dan mengenai ulu hati ;Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa III takut dan ragu untukmaju melawan Nofitasari namun karena ada yang menyuruh dan apabilatidak dilaksanakan maka akan terkena sangsi
162 — 14
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Yang dilarang dalam UndangUndang Cukai berkaitan dengantembakau dalam UndangUndang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2007 larangan itu ada larangan Administrasi dan adalarangan tindak pidana ;e Bahwa pelanggaran Administrasi itu kalau memproduksi barang tidak adaijin bagian produksi kena cukai seperti rokok kalau tidak ada cukainya itutermasuk melanggar dan kena sangsi
;e Bahwa melekati pita cukai yang kepunyaannya sendiri dan kalau cukai itudilekatkan bukan peruntukannya itu juga kena sangksi ;misalnya ada merek Sigaret Kretek Tangan ( SKT ) punya jijin cukaikemudian cukai tersebut dilekatkan ke Sigaret Kretek Mesin ( SKM ) itudikenakan sangsi dua kali lipat nilai cukai karena SKT tarif cukainya lebihrendah ;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.
/PNSda.Bahwa sangsi pidananya ada di pasal 50 s/d pasal 58 UndangUndangNomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ;Dalam pasal 54 UU Cukai yaitu setiap orang yang menawarkan,menyerahkan, menjual atau menyerahkan untuk dijual maupunmenyediakan untuk dijual barang kena cukai yang dikemas atau denganeceran dengan tidak melekatkan cukai ; misalnya dengan dikemasdengan eceran itu ada rokok satu bungkus dengan isi 12 batang itubertentangan dengan pasal 29 (1) UU Cukai karena barang yangdiwajibkan kena cukai itu
74 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 197 K/Pdt.Sus/2011heBahwa terhadap perbuatan tersebut para Tergugat diberikan sangsi berupaSurat Peringatan pertama (SPI) sesuai PKB PT BPG, akan tetapi paraTergugat menolak untuk dikenakan sangsi Surat Peringatan tersebut dengantidak bersedia menandatangani SPI ;Bahwa dengan tidak bersedianya menandatangani SPI tersebut padatanggal 18 Januari 2010 Penggugat mengambil langkah mutasi terhadappara Tergugat ke bagian printing karena atasan para Tergugat menolakuntuk menerima, kembali para Tergugat
dari selebaran tersebut adalah tidak benar dan salah karenahakhak normative serta syaratsyarat bagi para pekerja telah di atur dalamPKB PT Busana Prima Global (PT BPG) ;19.Bahwa tindakan menyebar luaskan brosur telah melanggar Pasal 67 ayat 7PKB PT Busana Prima Global yang berbunyi : Larangan bagi para pekerjamemasang pamphlet dan mengedarkan pengumuman danperbuatansejenisnya yang bersifat menghasut dan mengganggu ketentraman sertaketertiban umum yang tidak bisa dipertanggung jawabkan ;20.Bahwa sangsi
Apakah para Pemohon Kasasi selaku Pimpinan Serikat yang telahmenyampaikan surat pemberitahuan tidak masuk kerja 1 (satu) hari secaraOrganisasi untuk melakukan tugas organisasi layak dikenakan sangsi PHK?;2. Dapatkah tindakan tidak masuk kerja/mangkir 1 (satu) hari, tindakanmenolak Surat Peringatan dan Menolak Mutasi sebagaimana dilakukan olehpara Pemohon Kasasi/dahulu para Tergugat dikategorikan planggaran beratdan layak di kenakan sangsi PHK? ;3.
126 — 71
Djamil Padang sejak tahun 2006, dan dipecat tahun 2012,sebagai dokter Ortopedi;Bahwa Penggugat sebelum memasukkan perkara ini ke PengadilanNegeri Padang, Penggugat ada memasukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Padang, dimana di Penggadilan Tata Usaha NegaraPadang tersebut Penggugat menang sampai di Tingkat Kasasi dansetahu saksi putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Rumah SakitUmum DR M.Djamil Padang;Bahwa saksi mengetahui surat bukti P13 dan P14 ;Bahwa setahu saksi sebelum memberikan sangsi
nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;Bahwa hanya Dokter yang profesional dan kompeten saja yangdiperbolehkan berpraktek, apabila diluar itu maka itu adalah merupakansuatu pelanggaran di bidang Kedokteran;Bahwa ahli sebagai Ketua Konsil Kedokteran adalah menerbitkan SuratTanda Registrasi (STR) dan juga mencabut Surat Tanda Registrasi(STR)apabila terjadi pelanggaran disiplin;Bahwa menurut ahli tugas direktur adalah melakukan pelayanan yangterbaik dan mengatur tenaga medis;Bahwa menurut ahli sangsi
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada point 1 tersebutdimana setelah Majelis Hakim mempelajari dan membaca gugatan Penggugatdimana pihak Penggugat didalam surat gugatannya mempermasalahkanPerbuatan Tergugat yang telah membebas tugaskan Penggugat dan melarangPenggugat memberikan pelayanan dan tindakan medis dengan alasan yangmengadaada yang dibuatbuat, tanpa adanya keputusan dari panelpendisiplinan profesi namun Tergugat telah memberikan sangsi
Tergugat tanggal tanggal 14 maret 2012No KP.03.003/II/1 23/2012; Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah karena selain ketidakwenangan Tergugat untuk membebas tugaskan Penggugat menjalankanpraktik medis, pembebasan tugas Penggugat oleh Tergugat bertentangandengan peraturan Mentri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PERRE/IV/2011,Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor.67/Padt.G/2016/PN Pdgkarena tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan oleh PanelPendisiplinan Profesi, namun Tergugat telah memberikan sangsi
Dapat dikatakan bahwa Hukuman atau sangsi yang diberikanTergugat kepada Penggugat adalah tanpa melalui prosedur yang sah tidakpernah adanya suatu sangsipun, baik itu dibidang etika maupun dibidanghukum tanpa melalui proses; Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membebas tugaskan Penggugat danmelarang Penggugat memberikan pelayanan dan tindakan medis denganalasan yang mengadaada yang dibuatbuat tanopa adanya keputusan daripanel pendisiplin profesi tersebut sangat merugikan Penggugat baik sebagaidosen
Terbanding/Terdakwa : RISARD HALIM JAYAKARTA YAPEN
188 — 116
Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukum secaramaksimal.
Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukum secaramaksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaankesadaran penuh layaknya lakilaki dewasa.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal80 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo.
Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukum secaramaksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaankesadaran penuh layaknya lakilaki dewasa.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal81 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo.
27 — 30
prinsipal untuk beracara secaraelektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir menghadapdipersidangan maka tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkarasecara elektronik;Bahwa Penggugat adalah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dantelah mengajukan izin cerai kepada pejabat yang berwenang, ternyata telah lebihdari enam bulan surat izin tersebut belum turun, sehubungan dengan itu Penggugattelah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat siap menanggungsegala resiko dan sangsi
(Ahkamul Quran II : 405) ;Menimbang, bahwa Penggugat adalahnberkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil dan telah mengajukan izin cerai kepada pejabat yang berwenang,ternyata telah lebih darienam bulan surat izin tersebut belum turun, sehubungandengan itu Penggugat telan membuat surat pernyataan yang pada pokoknyaPenggugat siap menanggung segala resiko dan sangsi dari atasan, oleh karenanyapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar
106 — 34
yang berwenang dalam hal ini WalikotaKota Mataram pada tanggal 06 Agustus 2020 ,dan berdasarkan Surat dariSekretaris Daerah a.n.Walikota Mataram ,Nomor: 820/125/BKPSDM/I/2021tertanggal 20 Januari 2021 bahwa permohonan ijin perceraiaan Penggugattersebut belum dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal iniWalikota Kota Mataram ,karena Penggugat tetap ingin cerai dan melanjutkanperkara a quo, maka Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 22Pebruari 2021 yang isinya siap menerima sangsi
/Put.No.433/Pdt.G/2020/PA.Mtr .Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidakmendapatkan surat ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang ,namun karenatelah 6 bulan diproses oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak ada ijin ,makaPenggugat telah membuat pernyataan dan siap menerima sangsi apapunsebagai akibat dilanjutkannya proses perceraian perkara a quo dengan tanpa jjinperceraian dari pejabat tersebut ,( Vide: Ketentuan angka 4 ,5 dan 6 SuratEdaran Mahkamah Agung /SEMA NO.5 Tahun
11 — 2
buktibuktilagi serta mohon keputusan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti suratmaupun bukti saksi;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kata akhirdalam kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat danTergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmenyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2015, yang isinya Tergugat siapmenanggung (menerima) sangsi
Pasal I ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, Tergugat tidak berhasil mendapatkan Surat Keterangan dimaksud dari Pejabatyang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati Ngawi;Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan siapmenanggung/menerima sangsi dari Pejabat yang berwenang karena melakukanperceraian sebelum terbitnya Surat Keterangan untuk Melakukan
17 — 2
Bahwa apabila perjanjian Perdamaian ini tidak dipenuhi maka kedua belah pihakdikenakan sangsi sesuai dengan hukum yang berlaku;2.
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
kekeliruan yang nyata didalammengambil keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan padapasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis HakimKasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kias IA Bandung didalammenerapkan sangsi
"Melakukan mogok kerja tanpaprosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini /peraturan perundangundangan tanda baca " / " adalahbersifat alternatif bukan komulatif, maka dengan demikianmogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70 PKB tetapimogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogokkerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidaksesua peraturan perundangundangan maka sangsi
pasal 65ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat didalam UU No. 13Tahun 2003 pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerjayang tidak sah telah diatur didalam Keputusan Menteri yaituKeputusan Menteri No.
ZENERICHO, SH.
Terdakwa:
SAIFUL BAHRI BUGIS, S.Sos
292 — 288
Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam....Hal.9 dari 20 Hal.Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN SonCari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25Desember....bisa k tdk.. yaitu Seseorang beristigfar dan meminta mati dalamkeadaan islam dimana seseorang ini Sangsi terhdap hari lahir Yesus sehingga diameminta dicarikan bukti bahwa dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tanggal 25Desember.
Ya Allah matikan hamba dalam keadaan islam....Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus itu Lahir tgl 25Desember....bisa k tdk.. yaitu Seseorang beristigfar dan meminta mati dalamkeadaan islam dimana seseorang ini sangsi terhdap hari lahir Yesus sehingga diameminta dicarikan bukti bahwa dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tanggal 25Desember.
Cari bukti Otentik dalam Al Kitab bahwa Yesus ituLahir tgl 25 Desember....bisa k tdk.. yaitu Seseorang beristigfar dan meminta matidalam keadaan islam dimana seseorang ini Sangsi terhdap hari lahir Yesus sehinggadia meminta dicarikan bukti bahwa dalam Alkitab bahwa Yesus itu lahir tanggal 25Desember.
83 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat,padahal mereka telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat akan datangsehabis magrib, dan ternyata berdusta (tidak jadi datang) sampai gugatanini Penggugat masukan ke Pengadilan Negeri Sleman;Bahwa, sifat dusta dari Para Tergugat 2, 4 dan 5 tersebut jelas Penggugatmerasa dipermalukan sebab masalah ini, adalah masalah serius, bukanmasalah mainmain seperti anak kecil, maka Penggugat merasa kecewaatas sifatsifat Para Tergugat 2, 4 dan 5, dan wajar apabila Para Tergugat 2,4 dan 5, diberi sangsi
denda atas perbuatannya itu, dan apabila sangsi itudinilai dengan uang, maka tidak kurang dari 50 juta rupiah, dan dendatersebut harus dibayar oleh Para Tergugat 2, 4 dan 5, secara tanggungrenteng kepada Penggugat bila terlambat 1 hari saja, maka kepada paraTergugat 2, 4, dan 5 dikenakan denda 10% dari 50 juta rupiah atau dariketetapan pengadilan yang berwenang;Bahwa, Tergugat Nomor 1 (Bapak Wagino) dengan cara melawan hukumdan merugikan Penggugat, telah menguasai tanah pekarangan yang duludalam
Menghukum kepada Tergugat 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar ganti rugidenda sebesar 50 juta rupiah dengan cara tanggung renteng dan apabiladalam pelaksanaannya lalai barang 1 hari saja, maka Para Tergugat 2, 3, 4dan 5, dikenakan sangsi 10 % x 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiahsetiap harinya, dan dalam pelaksanaannya bila perlu dapat minta bantuanalat negara yang berwenang;11.
27 — 17
Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa meninggalkan4dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan, berawal daritertangkapnya Terdakwa oleh razia Pom pada tanggal 5Juli 2008 sekira pukul 00.30 wib di Pub DangdutExotic Jl.Karapitan Bandung kemudian Terdakwamendapat sangsi dari Dan Yonzipur untuk pindah keKompi Ban Cimahi..
Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Terdakwa meninggalkandinas tanpa seijin Komandan Kesatuan, berawal daritertangkapnya Terdakwa oleh razia Pom pada tanggal 5Juli 2008 sekira pukul 00.30 wib di Pub DangdutExotic Jl.Karapitan Bandung kemudian Terdakwamendapat sangsi dari Dan Yonzipur untuk pindah keKompi Ban Cimahi.3.
110 — 19
bolehmemiliki usaha tapi harus ada pelaporan terlebih dahulu tetapi Tergugattelah melanggar karena Tergugat tidak pernah memberikan laporanatau mendeklarasikan usaha TergugatBahwa bukti P 28 benar transaksi tersebut bukan untuk kepentingannasabah tapi Ketentuan internal34 Bahwa benar Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran dari20102012 dari pelanggaran 1 ke pelanggaran ke 2 berapa lama , satuminggu atau bulanan tidak tentu Bahwa Perusahaan telah melakukan suatu peringatan kepada TergugatDengan sangsi
Saksi dengarnyadari tahun 2010 cuma tahu detail ya baru kemarinBahwa benar saksi mempunyai arsip terikatBahwa ada PeraturanPeraturan Pembinaan sangsi dan kode etiksemua itu saling berkaitan dan ada syaratnya harus bekerja sama atauminemal mengetahuiBahwa benar ada terkait mengenai PKB kebijakan sangsi sudah bekerjasama dengan saksiBahwa satu tahu sekali diadakan pembinaan sangsi kode etik danPeraturan sudah disosialisasikan kepada pekerjaBahwa setiap tahun sekali disosialisasikan tapi hanya diingkatkankembali
tiap tahunBahwa Sosialisasinya diKumpulkan sajaBahwa mengenai Peraturan atau mengenai kode etik dan lainlain adasangsinya PHKBahwa Perusahaan memberikan sangsi tanpa memberikan suratperingatan terlebih dahulu bisa sajaBahwa Sosialisasi setiap setahun sekali ke seluruh cabang, saksisebagai Ketua SP di PusatBahwa benar di daerahdaerah Cabang ada SP dan saksi sebagai DPnya saksi bersamasama dengan DPC melakukan sosialisasi itu, PKBPeraturan Penegakan itu berlaku terhadap karyawan yang di bawahsampai
rekayasa tapi mengganti agar dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan Tergugat hanya ituBahwa udit internal terkait kinerja dan lainlain biasa kita sebut auditreguler, setiap divisi setiap tahun setiap unit di audit.Bahwa audit regurel dilakukan setiap tahun.Bahwa saksi tidak tahu di definisinya Tergugat atau itu pernah dilakukanaudit tapi semua divisi pasti diaudit tiap tahun.Bahwa tergugat tidak pernah mengeluh mendapatkan surat peringatanatau panggilan atau sangsi
59 — 10
Namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamenyatakan belum memperoleh Surat Izin dari atasan dan Penggugat telahmenyerahkan Surat Pernyataan untuk bersedia menerima segala sangsi yangdiberikan oleh atasan yang berwenang;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganyadengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalamsidang tertutup untuk
Namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamenyatakan belum memperoleh Surat Izin dari atasan dan Penggugatmenyerahkan Surat Pernyataan untuk bersedia menerima segala sangsi yangdiberikan oleh atasan yang berwenang;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan halhalyang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah beberapa tahun usiaperkawinan mulai sering terjadi perselisinan dan pertengkaran karena Tergugatkurang memberikan perhatian kepada penggugat dan tergugat dalam banyakhal sering berbicara
306 — 280
,apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang,mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atautidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan danseseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain dan apabila iamemperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan carayang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuini diatur dalam pasal 13 jo pasal 14 UndangUndang Nomor : 30Tahun 2000 tentang rahasia dagang ; Bahwa, terhadap sangsi
yang dijatuhkan dapat berupa :e sangsi pidana atau sangsi perdata dan semua itutergantung Hakim yang menilainya ;Bahwa, perjanjian rahasia dagang biasanya dituangkan dalam bentuktertulis antara karyawan dengan pihak perusahaan ; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; Bahwa, benar terdakwa tidak lagi