Ditemukan 1326 data
12 — 5
Bukhari)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqli tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:arbass b bois ac JI We el YI 9 faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam
5 — 6
suratsurat ataudokumen Pemohon menjadikan tidak bersesuaian sehingga mengakibatkanadanya kesulitan dalam pengurusan administrasi data Pemohon lainnya, olehKarena itu berdasar ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahannama tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telahsesuai dengan dalil syar sebagai berikut :arboodb bois
12 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anladl bois ae Jl ale pLYl 9 uaArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
11 — 4
terjadinya perbuatanperbuatan dosa dan kemudhorotan, makaperlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untukmelangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas,sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;1 Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:$y) awleodl praowns: CisdboolArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le asi bois
14 — 4
pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama(ANAK ) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang lakilakibernama XXXXX, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UndangUndang Nmor. 1tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol lb bois
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
19 — 4
:augaall oacLajl) anlciacs b bois ae JI de p Yl 9) 5)Artinya : Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas,Pemohon yang mengajukan permohonan hak asuh anak atas anak Pemohontersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonanPemohon tersebut patut dikabulkan;Hal 7 dari 9 hal Put.
10 — 6
sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisanbiodata Pemohon dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiritidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah:axLasll bois
5 — 3
prfoclc wl sabosIlArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le acsjil bois anboolLHal. 7 dari 9 Pen.
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabliaodl bois a6 pIl gle olol 9 123Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
13 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
16 — 7
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Plhoe arbach bois
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :dala bois at ll le ploVl 8,105Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
9 — 7
No. 0029/Pdt.P/2015/PA.Ktg.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbodh bois asl ale plLoYl 9,05Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.
13 — 1
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
7 — 2
pertimbanganpertimbangantersebut, maka permohonan para Pemohon atas perubahan biodatamengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXKabupaten Jombang, tanggal 14 Nopember 1978, patut untuk dikabulkan.Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkanperubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXX Kabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:arbaodh bois
8 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :8405 eLoYl We as JI bois arnlLaddbArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan; Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
9 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rllooastibh bois a.s JI We LY!
9 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
6 — 3
prfoclc wl sabosIlArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.sos ploVl le acsjil bois anboolLHal. 7 dari 9 Pen.