Ditemukan 2150 data
19 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
11 — 3
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
1256 — 381
Fotokopi Keputusan Menter iKebudayaan Republik Indonesia,jawabannya;dalil gugatannyaberikutA.n. PENGGUGAT,15092009, yangKabupaten Karo.Ngandi Ginting10/AR/1992, yangUrusan Agama,Serdang.(P.2) ;(Pribumi), A.n.26/6/1998, yangMamak, KecamatanPendidikan Dantentang Pensiun,Nomor : C02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992,yang dikeluarkan oleh A.n. MenteriKebudayaan RI.(P.4);5.
12 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
19 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
11 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
8 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 2
Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi:Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah Jo. Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
Sitti Kamariah binti Jamaden
15 — 9
No.89/Pdt.P/2018/PA.Mjtelah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter Agama Nomor11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suamiist) atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalildalil Pemohon telah terbukti dan tidakternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodatapada Kutipan Akta Nikah Pemohonharus dikabulkan;
11 — 6
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
15 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 1
Ykterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 3) berupa Keputusan Menter!
15 — 10
yangbernama MUCHAMMAD JUNAEDI BIN PONARI AMIN dengan Wali Hakimyang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter
26 — 1
Halaman 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arladh bois ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
14 — 4
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
6 — 0
Xxxxxxxx Kabupaten Pati terdapat kesalahan,yaitu nama Pemohon yang benar adalah Pemohon 1, Pemohon II yang benaradalah Pemohon 2, nama ayah Pemohon yang benar adalah xxxxxxxxx dantanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 1 Juni 19xx serta tanggalkelahiran Pemohon II yang benar adalah 16 Agustus 19xx;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa dalildalil permohonan para Pemohon telahterbukti kebenarannya, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Menter
94 — 23
Tahun 2012,dengan Surat Nomor: 01/J/BA/TX/2012 (Bukti PI) dan telah dijawab oleh Unit LayananPengadaan (ULP) yang bersangkutan (Bukti PI), dan atas jawaban sanggahan ituPenggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana ketentuanpasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; wanes Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan: Penyedia Barang/Jasayang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapatmengajukan sanggahan banding kepada Menter
136 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jarak ~=minimal antar bangunan gedung berdasarkanKeputusan Menter i PU No. 441/KPTS/1998 yangdiperbaharui/diganti dengan Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006 Bagian IIIl.2.1.2.e.iv. yang menentukanpada daerah intensitas bangunan padat/rapat, makagaris sempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan: (1) dst... (2) struktur danpondasi bangunan terluar harus' berjarak sekurangkurangnya 10 cm ke arah dalam batas' pekarangan,kecuali untuk bangunan rumah tinggal ;c.
Bahwa secaraprinsip sama sekali tidak adapertentangan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor98 Tahun 2008 dengan Peraturan perundang undanganyang lebih tinggi termasuk Keputusan Menter iPekerjaan Umum Nomor 10 KPTS/2000 tentang KetentuanTeknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran padaBangunan Gedung dan Lingkungan.
12 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!