Secara yuridis11formal Pemohon Kasasi adalah anah kandung dari Bineh, merupakan ahli warismenurut undangundang, merupakan J/egitime porti, yaitu bagian mutlak tertentumendapat bagian yang ditentukam oleh undangundang hukum perdata Pasal 913Kitab UndangUndang Hukum Perdata bagian mutlak atau legitime portie, adalahsuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalamgaris lurus menurut undangundang, terhadap bagaimana si yang meninggal takdiperbolehkan menetapkan sesuatu

yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hartabersama, Pemohon Kasasi sebagai anak tentu mendapat bagian mutlak, denganmeninggal ibu Penggugat tentu harta jatuh kepada anak yaitu Pemohon Kasasi dapatdilihat dalam hukum perdata Pasal 874, segala harta peninggalan seorang yangmeninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut undangundang,sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapanyang sah junto Pasal 913 merupakan bagian mutlah atau legitime portie

Bahwa tanah tersebut juga tidak mungkin diperoleh dengan cara hibah,karena bertentangan dengan Legitime Portie. Maka dengan demikianGugatan aquo telah diajukan oleh Para Penggugat dengan tanpa hakmenggugat (Persona Legal Standi), sehingga MOHON UNTUK DITOLAKATAU SETIDAKTIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijke Verklaard). GUGATAN OBSCUUR LIBEL Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat III4.

PERALIHAN OBJEK SENGKETA TIDAK SAH KARENA MELEBIHI LEG/ITIME PORTIE Bahwa telah diuraikan dalam Eksepsi mengenai LEGITIME PORTIE, olehkarenanya halhal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut dianggaptelah terurai Kembali dalam Pokok Perkara ini.

12.Bahwa oleh karena itu penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat Iladalah tidak sah karena telah melebihi hak mutlak (/egitime portie) daripara ahli waris Syahril bin Abdul Halik (Leni Marlina binti Syahril danHerianto bin Syahril); HAK MENGAJUKAN GUGATAN TELAH KADALUWARSA 13.

harta bersama yang diperolehdalam perkawinan antara bapak dan ibu Penggugat/TurutTergugat pada sekitar tahun 1980, bahwa obyeksengketa merupakan satusatunya harta warisan yangdimiliki oleh almarhum bapak/ibu Penggugat, sehinggasangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukumapabila obyek sengketa hanya jatuh dan dihibahkankepada salah seorang saudara Penggugat dari 5 (lima)orang bersaudara dengan demikian hibah tersebut jelassudah melampaui batas yang ditentukan oleh undangundang (legitime portie

Selain itu hibahtersebut sudah melampaui batas yang ditentukan olehundangundang (legitime portie), yaitu 1/3 harta warisan,karenanya hibah yang demikian cacat dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya ataubertentangan tidaknya hibah yang dilakukan oleh RR.Sumiati kepada Lelly Permana Lestari semasa hidup mereka,maka Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; eeMenimbang, bahwa seperti telah dibuktikan di atas,bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan harta

Sumiati kepada Lelly PermanaLestari adalah sah menurut hukunm;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugatyang menyatakan bahwa hibah tersebut melampaui bagianmutlak (legitime portie), karena hibah hanya kepada salahseorang anak saja, hal tersebut telah dipertimbangkanoleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor408 K/AG/2008 tanggal 05 Desember 2008 (surat buktiT.66) yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam perkara in casu obyek sengketa seluruhnyaPutusan Nomor : 109/Pdt.G/

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sesuai dqsaenganlegitime portie yang ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, mengadili dan menghukum Para Tergugat agar mengurangi hartawarisan tersebut sampai jumlah 1/3 bagian dari luas bangunan 288 M?yakni seluas 96 M? yang menjadi hak Tergugat dan menghukum danmemerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan hak Penggugatatas harta warisan tersebut sebesar 2/3 bagian dari luas bangunan 288 M2yakni seluas 192 M2 kepada Penggugat.13.

AKTA WASIAT NO. 8&8 DAN AKTA WASIAT NO. 89, MASINGMASING TERTANGGAL 14 DESEMBER 2009, TELAHMELANGGAR HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) DARIPENGGUGAT SEBAGAI SATUSATUNYA ANAK SAH ALM.GUNAWAN SAFRUDIN DAN ALMH. LILIS LINAWATI SEHINGGAHARUS DINYATAKAN BATAL ATAU GUGUR ATAU SETIDAK 1.

LILIS LINAWATI memiliki hakmutlak (/Jegitime portie) sebesar 4 (satu per dua) dari masingmasingpewaris atas harta peninggalannya, menurut ketentuan Pasal 913 KUHPerdata dan 914 KUH Perdata, sebagaimana kami kutip sebagaiberikut:Pasal 913:Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurusmenurut undangundang, terhadap bagian mana si yang meninggaltak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antarayang

KMTWNI/2010, atas nama Lilis Linawati, tertanggal 11 Januari 2010,dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)dan bukti P4 (Kutipan Akta Kematian, Nomor : 00255/KMTWNI/2011, atasnama Gunawan Safrudin, tertanggal 28 November 2011, dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor);Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata dan 914 KUH Perdata yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Pasal 913:Bagian mutlak atau legitime portie

Lilis Linawati memiliki hak mutlak(legitime portie) sebesar 42 (Satu per dua) dari masingmasing pewaris atasharta peninggalannya berupa tanah dan bangunan sebagaimana bukti P10(Sertifikat Tanda Bukti Hak tanah Milik No.169, Buku Tanah : Desa : Gudang,seluas 83 m2 atas nama Gunawan Safrudin (Tjong Wie Kwong)), P11(Sertifikat Tanda Bukti Hak tanah Milik No.170, Buku Tanah : Desa : Gudang,Surat Ukur : No. 35, Tahun 1977dan P12 Sertifikat (Tanda Bukti Hak tanah)Milik No.807, Buku Tanah : Desa : Babakan

tersebut, merupakan suatu. pembenaran ataspertimbangan hukum yang bertentangan dengan undangundang / hukum ; Bahwa Pasal 874 KUH Perdata berbunyi : Segala harta peninggalanseseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnyamenurut undangundang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakanketetapan yang sah;Pemohon Peninjauan Kembali adalah satusatunya ahliwaris SADU dansecara hukum (Putusan Pengadilan) tidak pernah dicabut hakmewarisnya, sehingga bagian warisan mutlak / utama (legitime portie

dan harta tersebut tidakboleh diberikan wasiat kepada orang lain ; Bahwa Surat Wasiat / Testament Nomor : 2 tanggal 8 Oktober 1990adalah tidak sah menurut hukum, karena melanggar legitime fortie(bagian mutlak dari ahli waris) seperti yang dimaksud pada Pasal 881KUH Perdata, yaitu : Dengan pengangkatan ahliwaris itu atau pemberianhibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahliwaris, yang berhak atas suatu bagian menurut undangundang Jo Pasal913 KUH Perdata, yaitu : Legitieme portie

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah tidak pernah21.menyatakan secara tegas untuk menolak atau terhalang akibat hukumuntuk menerima Objek Sengketa sebagai warisan sehingga berhakmenerima sebagai Budel Warisan /egitimate portie;Bahwa pada tahun 2010 Lurah Rahandouna/TURUT TERGUGAT menolak menerbitkan Alas Hak untuk keseluruhan objek sengketa seluasHALAMAN 5 DARI 19 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 60/PDT/2017/PT SULTRA22.23.24.20.26.+ 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) ketika hendak didaftarkan

BW);Bahwa tindakan TERGUGAT telah menghalangi PARA PENGGUGATuntuk memperoleh warisan sebagai anak dan isteri yang hidup terlamayang telah ditetapbkan sebagai Ahli Waris Almarhum La Samudasebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0120/Pdt.P/2016/PA.Kdi merupakan perbuatan yang tanpa dasar danmelawan hukum (vide pasal 852 Jo. 1365 BW);Bahwa akibat tindakan Wa Ode Isana in casu Pewaris TERGUGAT yangsecara tanpa hak dan melawan hukum menguasai telah menghalangiPENGGUGAT II dan Ill atas Legitieme Portie

Bahwa ketentuan pasal 913 KUHPerdata sebagaimana dikutip oleh paraPenggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya haruslah ditolak dandikesampingkan dengan alasan alasan sebagai berikut:10.1.10.2.Bahwa ketentuan Legitieme Portie sebagaimana di atur dalamdalam pasal 913 KUHPerdata hanya di berlakukan terhadap anakanak yang dilahirkan dari perkawinan yang para Pe sah dalamgaris luhur keatas dan untuk para Penggugat sertaturut Tergugatmereka hanya berhak atas harta warisan yang diperoleh daripernikahan

Agnes Veronica Meitini terhadap tanah dan bangunan yangmenjadi objek sengketa adalah bertentangan dengan hukum danmengakibatkan tidak sahnya akte hibah dengan azas hukumLegitieme Portie;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra MemoriBanding menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa memori banding tidak tepat dan tidak beralasan menuruthukum karena Majelis Hakim telah melakukan dengan cermat, teliti,dan seksama disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup; Bahwa memori

Tergugat VI Intervensi adalah sama dengan alasan eksepsi yangdikemukakan dalam gugatan perkara pokok, oleh karenanya putusan MajelisHakim Tingkat Pertama mohon untuk dikuatkan;Dalam Pokok Perkara :Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding, keberatandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada halaman 85,alenia satu, dua, tiga dan empat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telahsalah menerapkan hokum, karena telah mengabaikan ketentuan hukum waristentang legitimasi Portie

peninggalanalmarhun Yulianus Siahaan;Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama, yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi/ParaPembanding merupakan para ahli waris dari almarhum Julianus Siahaan, danmengenai harta peninggalan alm Julianus Siahaan yang sudah dihibahwasiatkan oleh alm Julianus Siahaan dengan Akta Wasiat Nomor 14, tanggal 17Mei 1991, bukti T1, T22, tidak menghilangkan legitimasi portie

Yulianus Siahaan, maka para Penggugat Intervensi berhak atas tanah danbangunan objek sengketa sebesar minimal legitimasi portie masingmasing,sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, setelah dibagi harta gono gini yangmerupakan hak isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas memori bandingpara Penggugat Intervensi/Para Pembanding, yang menuntut hak yang samaatas harta peninggalan alm Yulianus Siahaan yang dalam hal ini merupakanobjek sengketa tidak dapat dikabulkan, namun walaupun adanya Akta

Wasiatdari alm Yulianus Siahaan tidak menghilangkan legitimasi portie hak ahli warisatas tanah harta peninggalan almarhum Yulianus Siahaan tersebut, hal inididasarkan pada Pasal 913 KUHPerdata : bagian mutlak atau legitime portie,adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada parawaris dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberianantara yang masih hidup, maupun selaku wasiat;Menimbang

Hng Weng Tjoen alias Ramli semasa hidupnya, yang seharusnyajatuh kepada seluruh ahli warisnya antara lain Para Tergugat IV dan V;Sikap dan perbuatan Hng Weng Tjoen alias Ramli yang menghibah seluruhhartanya jelas TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARATERGUGAT IV dan V sebagai para ahli waris yang sah dari alm. HngWeng Tjoen alias Ramli dan almh.

Adi Putera Parlindungan, S.H. yang CACATHUKUM dan BATAL DEMI HUKUMSikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atau hartanya kepadaPenggugat jelas TELAH MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE PARATERGUGAT IV DAN V sebagai para ahli waris yang sah dari almh. Asnah(vide Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret1982 yang dibuat dihadapan Dr.

Hng Weng Tjoen alias Ramli yang belum pernahdibagi kepada seluruh ahli warisnyaBahwa oleh sebab itu Para Tergugat I, If dan HI tidak berhak dan tidakberwenang melaksanakan wasiat (executeur testamentair) hibah dan wasiattersebut DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN yang menjadilegitime portie Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm. Hng WengTjoen alias Ramli dan almh. Oei Gwek Lan alias Asnah, atau mengabaikan /merugikan hakhak Para Tergugat IV dan V sebagai ahli waris yang sah darialm.

Oei Gwek Lan alias Asnah, sebabhal tersebut jelas adalah melanggar atau bertentangan dengan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI No.3243 K/Pdt/1999 bertanggal 19 September2000 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April 1999 dan Putusan Pengadilan Negeri SubangNo.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg. bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedahhukumnya antara lain ditegaskan sebagai berikut :Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkan Pasal913 KUHPerd

didapat dikenakan penetapan bilapara ahli waris demikian tidakada, hibahhibah yang dimaksud itu harus dipotong sampal samadenganjumlah yang diperoleh tersebut dan tuntutan untuk itu harusdilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahliwaris mereka atau pengganti mereka.4) Pasal 920 KUH Perdata sebagai berikut: Pemberianpemberian atauhibahhibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat,yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi hanya atastuntutan para

Sumarna / Penggugat, sehingga munculnya atautelah terbentuknya suatu Akta Hibah No. 553/MHY/1998 tersebut yangdiduga adanya rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat adalah MerupakanCacat Hukum karena ada hak waris dari Penggugat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 916 huruf (a) KUHPerdata dengan kata lainberkaitan dengan Legitime Portie;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah kamisampaikan pada poin 11 dan 12 adalah SUATU PERBUATAN YANGMERUGIKAN PIHAK PENGGUGAT sebagai Akhli

Karena surat gugatan Penggugat berisi perinal Perouatan Melawan Hukum,harta waris yang belum dibagi dan hak mutlak anak (legitieme portie), makahalini menyebakan ketidak jelasan (obscuur libel) dan gugatan sudahseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.6.

Anisah bin Masan) semasa hidupnyatersebut tidak melanggar hak mutlak anak (legitieme portie), (vide : 210 ayat1, KHI yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si penghibah);6. Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat seakanakan almarhumah Hj. UnihAminah (Hj.

Anisah bin Masan) untuk menghibahkan tanah dan bangunanaquo melalui hibah asal tidak melebihi hak mutlak anak (legitieme portie);8. Bahwa pada point 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan padatahun 2018 Hj. Unih Aminah (Hj. Anisah bin Masan) meminta PenggugatHalaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.10.11.12.13.untuk mengambil SHM No. 762/Sayati yang dititipkan di adiknya(Sulaeman), yang pada saat itu tanah tersebut masih atas namaHj. UnihAminah (Hj.

Nomor 1614 K/Pdt/201415.16.17.18.Lagipula hibah tersebut juga telah mengabaikan atau melanggar hakmutlak (/egitirne portie) dari Penggugat sebagai salah seorang anaki ahliwaris yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bagian dari hartaharta peninggalan orangtuanya tersebut; Oleh karenanya hibah atasobjek sengketa Pertama dari Almarhumah Pr.

Ng Kiem Kie kepada Tergugat II, maka tentunya hibahtersebut adalah melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Penggugat dan tentunya juga telah mengabaikan ataumelanggar hak mutlak (/legitime portie) dari Penggugat sebagai salahseorang anak/ahli waris yang hingga saat ini belum pernah memperolehbagian dari hartaharta peninggalan orang tuanya tersebut. Olehkarenanya hibah atas Objek Sengketa Kedua dari Almarhumah Pr.

NgKiem Kie kepada Tergugat Il adalah melanggar hukum sehingga secarahukum patut pula dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Bahwa, adapun hak mutlak (legitime portie) Penggugat selaku salahseorang ahli waris atas semua harta peninggalan pewaris yang tidakdapat dikurangi sebagaimana yang dimaksud pada posita sebelumnya diatas, diatur dalam Pasal 914 ayat (8) KUHPerdata, yang menyatakanbahwa:"Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tigaperempatlah bagian mutlak

No. 760 K/Pid/201312PARA AHLI WARIS, DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM,MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG, SEMUA HAK DANS.E.MUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGALMaka setelah Pewaris meninggal, maka sejak saat itu seluruh ahli waris akanmemiliki hak/legitieme portie untuk memperoleh bagian dari harta warisan yangditinggalkan oleh Pewaris;5 Dasar ini tentunya berlaku pula kepada Terdakwa I sebagai ahli waris, yangsejak ayahnya meninggal, maka Terdakwa I berhak atas harta peninggalannya,termasuk piano dimaksud

MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANGAKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMAHTERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI;Catatan :Bahwa pada intinya Yurisprudensi tersebut menegaskan suatu perkara pidana tidakdapat diputuskan terlebih dahulu sebelum ada putusan Pengadilan yangmenentukan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek sengketa;Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa piano yangmenjadi obyek sengketa adalah merupakan hak/legitieme portie

BAHMIDSULEMAN Bin SULEMAN MOU tersebut dan memperolehbagian sesuai legitima portie masingmasing :5. Menghukum semua pihak atau siapa saja yang mengambilmanfaat dari obyek tersebut, untuk menyerahkankepada Penggugat beserta ketiga anak Penggugatdengan Alm. BAHMID SULEMAN, yaitu SRI WULAN BintiBAHMID SULEMAN (perempuan), MEILAN Binti BAHMIDSULEVAN, (perempuan), dan MEYANTI Binti BAHMIDSULEMAN , (perempuan) sebagai ahli waris dari Alm.BAHMID SULEMAN BIN SULEMAN MOU;6.

Sikap dan perbuatan Asnah yang mewasiatkan seluruh hak atauhartanya kepada Penggugat jelas TELAH MELANGGAR' HAKLEGITIME PORTIE PARA TERGUGAT IV DAN Vsebagai para ahliwaris yang sah dari almh. Asnah (vide Pasal 913 KUHPerdata);Bahwa dengan demikian Akta Hibah No.81/H.M/1982 bertanggal 27 Maret1982 yang dibuat dihadapan Dr.

Hng Weng Tjoen alias Ramliyang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnyaBahwa oleh sebab itu Para Tergugat , II dan Ill tidak berhak dan tidakberwenang melaksanakan wasiat (executeur testamentair) hibah danwasiat tersebut DENGAN CARA MENGHILANGKAN BAGIAN yangmenjadi legitime portie Para Tergugat IV dan V atas harta peninggalan alm.Putusan Nomor 190/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 2915.16.17.Hng Weng Tjoen alias Ramli dan almh.

Oei GwekLan alias Asnah, sebab hal tersebut jelas adalah melanggar ataubertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3243K/Pdt/1999 bertanggal 19 September 2000 yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi Bandung No.650 Pdt/1998/PT.Bdg. bertanggal 12 April1999 dan Putusan Pengadilan Negeri Subang No.11/Pdt.G/1998/PN.Sbg.bertanggal 13 Agustus 1998, yang kaedah hukumnya antara lain ditegaskansebagai berikut :Bagian mutlak atau legitieme portie dalam garis lurus berdasarkanPasal 913 KUHPerd

makaterhadap objek harta peninggalan Alm Andalan Tarigan tersebut di atasmerupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara AlmAndalan Tarigan dengan Radiana dan tidak menutup kemungkinan adanyaharta masingmasing (harta bawaan).Bahwa, mengingat dan mempertimbangkan Pasal 171 huruf e jo Pasal 174ayat (1) dan (2) KHI, maka maksud para Pemohon mengajukanpermohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahakdari pewaris (Almarhum Andalan Tarigan) dan bagian masingmasing(legitimatie portie

Menetapkan bagian (/egitimatie portie) dari masingmasing ahli waris sesualdengan Hukum Waris Islam.6.

Nomor 232 PK/Pdt/2018legitime portie.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskanPutusan Nomor 126/P.dt.G/2021/Ptk pada tanggal 20 September 2021tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat lainnya selaku anakkandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm. Ng Km Siang.2.

akta wasiat Nomor 16tanggal 09092005 hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawahtangan atau akta yang batal demi hukum (Vide Pasal 16 ayat (1) huruf i,huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52Undangundang Jabatan Notaris karena terlambat didaftarkan / tidakdidaftarkan dengan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik.halaman 46 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTKBahwa akta wasiat Nomor 16 tanggal 09092005 menyalahiprinsip legitime portie

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalildalil Pembanding yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aguo tidakmemperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding dahulu Tergugat Ill dan Tergugat lainnya selaku anakkandung dari Alm.Ibu Sim Soi Tjheng dengan Alm.

) dan (SIM SOI TJHENG) membuka Brankas milik Ibu, danterdapat barangbarang berharga seperti Perhiasan, uang Dollar, uangYuan, dan berberapa Dollar Singapura dan Ringit Malaysia, danterdapat Surat Wasiat Nomor 16 tertanggal 09092005 NotarisEFFENDY HIDAJAT, S.H dan Bangunan rumah di Jalan Budi Karya 3CNomor 20C akan dibagi rata, sehingga Putusan Majelis Hakim TingkatPertama tidak tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hakhalaman 54 dari 87 halaman putusan perkara nomor 91/PDT/2021/PT PTKLegitime Portie

Parit Tokayaseluas 350 M2 yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 38 Kelurahan ParitTokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak kepada Penggugatdengan Akta Hibah Wasiat Nomor :16 tanggal 09092005 (bukti P.5);Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan Pembanding 1/semula Tergugat Ill sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, bahwaMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam memutuskan perkaratersebut tidak memperhatikan dan mengesampingkan Hak Legitime Portie dariPembanding 1!

yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalamposita point 24 dan dan 25, dimana Almarhum SOHAIMI HASAN BinMuhamad Hasan memberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepadaPARA TERGUGAT sengat bartentangan dengan KOMPILASI HUKUMISLAM Pasal 210 Ayat (I) ;"Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehattanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orangsaksi untuk dimiliki. dan melangar Hak bagian Mutlak (Legitieme Portie

terhadap dalil Tergugat pada jawabannya point 17, 18, dan 19halaman 8 dan 9 Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwapenerbitan sertifikat hak milik Nomor 10716/beji atas dasar akta hibahyang bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat(1) Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakalsehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orangsaksi untuk dimiliki dan melanggar hak bagian Mutlak (Legitieme Portie

M.Kn. menjadi sertifikat hak milik Nomor10716/ beji atas nama YULIUS KADARUSMAN (Tergugat 1), INDAHYANI(Tergugat Il), NURAINI (Tergugat III), ANDHIKA HIDAYAT (Tergugat IV),RIZKI RIFANI (Tergugat V) atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015tertanggal 11 Maret 2015 dan sertifikat dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Depok bertentangan dengan Hukum KOMPILASIHUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (1) dan telah menghilangkan Hak bagianMutlak (Legitieme Portie) anak sebagai (Para Pengguggat) ahli warisnyadan Hak

Replik PARA TERGUGAT point 6 dan 7, pada halaman 3dan 4, dimana dikatakan Almarhum SOHAIMI HASAN Bin MuhamadHasan memberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepada PARATERGUGAT sengat bartentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAMPasal 210 Ayat (I) ;"Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehattanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orangsaksi untuk dimiliki. dan melangar Hak bagian Mutlak ( Legitieme Portie

SAREH ;Bahwa Para Penggugat sepakat Objek Sengketa dibagi secara merata, tidakdibagi sebagaimana legitimatie portie menurut hukum islam , sehinggamasing masing para ahli waris Mesir P Sareh, memperoleh bagian yangsama, yaitu masing masing mendapatkan tanah , lebar +14 m x panjang+103,25 m = + 1445 m2 seperti denah berikut :Him.3 dari 9 hlm.