Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 6 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Roh Jae Chung, tanggal 21 April 2016 (fotokopidari fotokopi).7. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill, dan WV 7 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Yannie, tanggal 21 April 2016 (fotokopi darifotokopi).8. Bukti T.llLIntervensi , Il, Ill dan IV 8 : Undangan RUPS LB PT. DCGIndonesia kepada Reginald Rorimpandey,SE, tanggal 21 April 2016(fotokopi dari fotokopi)Halaman 86 dari 118 halaman.

DCG Indonesia pada 24 November2015 (fotokopi sesuai dengan printout).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan IV 52 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Roh Jae Chung, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V53 :Undangan RUPS PT. DCGIndonesia 24 November 2015 kepada Nam Yoon Ju, tertanggal 5November 2015 (fotokopi dari fotokopi).Bukti T.llIntervensi , Il, Ill dan'V54 :Undangan RUPS PT.

memerintahkan agar RUPS tersebut ditunda pelaksanaannyamengingat waktunya yang sangat pendek.Halaman 95 dari 118 halaman.

saham secaraindividual tanpa para pemegang saham masuk kedalam suatu forumyang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).Bahwa, menurut pendapat Ahli, salah satu tugas dari Direksi adalahmenyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang terdiridari 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, yangdidasarkan pada kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika Direksinya ada 2 (dua), maka tekniskerjanya bersifat Kolegial, sehingga bisa saja salah satu anggota Direksiyang

Dengan demikian apabila suatu RUPS pelaksanaannyadipaksakan maka ada kemungkinkan para pihak ada yang tidak sukasehingga akan mengesampingkan kepentingan perseroan itu sendiriHalaman 107 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 194/G/2016/PTUNJKTatau. mengesampingkan hasil RUPS.

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

melalui kKeputusan RUPS.

Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.

Berdasarkan RUPS tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh ParaPemegang Saham di PT.

RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukanPemanggilan RUPS.

Mitra Dagang Asia berdasarkan Hasil Audit Investigasitanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor JasaAkuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;12.Bahwa apa yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian adalah sahmenurut hukum berdasarkan RUPS yang sah dan berdasarkan hukum;Bahwa terkait RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah Batal Demi Hukum karena tidak berdasarkan hukumsesuai dengan UU Perseroan No. 40 tahun 2007 terkait denganpersyaratan dan tata cara RUPS sebagaimana

telah disampaikan olehTergugat seperti diatas;Bahwa dikarenakan RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah RUPS Illegal dan tidak berdasarkan hukum berdasarkanUU Perseroan No 40 tahun 2007 dikarenakan :1.

Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak melakukan permintaandiadakannya RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS;2. Dan sebelum Pemanggilan RUPS, Penggugat dan para pemegangsaham lain yang memiliki hak Suara mengajukan Permintaan RUPS,yang dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi(Direktur Utama / Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris (dimana Penggugat juga sebagai Komisaris);3.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40/2007 tersebut dialas, sudah sepatutnya pada saat pelaksanaan RUPS terkaitpemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi dari TERGUGAT Il,PENGGUGAT diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut dan diberikankesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan RUPS.

sebagai pihak yang layakdigugat (quod non hal mana ditolak) karena kapasitasnya selaku Direksidan perserta rapat RUPS, maka Pengguggat juga seharusnya menarikpihak lain yaitu peserta RUPS lain yang hadir dalam RUPS danmenggunakan hak suaranya.Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

jumlah kuorum yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang

lebih besar;(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketigaHalaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

bukanlah keputusan pribadi, namun merupakankeputusan RUPS Tergugat Il".

atas RUPStahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan bersifat rutin dan WAJIBdilaksanakan sedang RUPS lainnya bersifat insidentil.Bahwa RUPS tahunan sangat menentukan langkah kebijakan perseroanberikutnya, karena RUPS tahunan adalah media bentukpertanggungjawaban direksi.Bahwa pada saat direksi lalai karena satu dan lain hal tidak bisa dan atautidak melaksanakan penyelenggaraan RUPS tahunan yang itu sudahmenjadi kewajibannya, maka para pemegang saham sewaktuwaktu bisamelaksanakan RUPS luar biasa.DALAM

RUPS ;Bahwa Komisaris bisa melakukan RUPS untuk tahunan asalkan adapersetujuan dari semua pemegang saham ;Bahwa kalau salah satu pemegang saham tidak setuju RUPS yangdilakukan Komisaris tersebut tidak sah ;Halaman 38 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2015/PN JpaBahwa kalau hasil RUPS tidak diberitahukan kepada pemegang sahamtetap dinyatakan sah ;Bahwa kalau RUPS harus dilakukan setiap tahun, sedangkan RUPS.

LB.Dilakukan setiap ada pergantian Direksi ;Bahwa apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS dan RUPS Luar BiasaKomisaris bisa melaksanakan RUPS dan RUPS.LB dengan memanggilsemua pemegang saham dan acaranya hanya membahas ketidak mauanDireksi melaksanakan RUPS dan RUPS Luar Biasa tersebut;Bahwa kalau Direksi tidak mau melaksanakan RUPS Luar Biasa dalamacara pergantian Direksi, Komisaris bisa melaksanakan RUPS Luar Biasadalam acara pergantian Direksi dengan cacatan dihadiri 2/3 dari pemegangsaham ;Bahwa

RUPS hanya dihadiri oleh 2 pemegang saham tersebut tidak sah,karena belum forum dan sahnya RUPS adalah 2/3 dari pemegang saham,kalau RUPS hanya '% dari pemegang saham harus ada RUPS lagi 10(sepuluh) hari setelah RUPS tersebut ;Bahwa untuk sahnya RUPS dan RUPS Luar Biasa seharusnya semuapemegang saham harus datang semua,paling tidak untuk sahnya RUPSdan RUPS Luar Biasa yang hadir harus 2/3 dari pemegang saham ;Bahwa untuk pergantian Komisaris dan Direksi harus dihadiri paling sedikutadalah 2/3 dari

RUPS ;Bahwa perbedaan perubahan Anggaran dasar dengan RUPS.

Direksi menyampaikan; Laporan tahunan yang telah ditelaan oleh Dewan Komisarisuntuk mendapat persetujuan RUPS; Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;b. Ditetapkan pengesahan laba, dalam hal perseroan mempunyalsaldo laba yang positif;Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim9.

Negeri Kota Timika untuk dapat memberikan jjinkepada Kami sebagai PEMOHON melakukan sendiri Pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Menetapkan penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14(empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai ketuaatau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TENIGILABADI ENAKO berdasarkan Penetapan;8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TENIGILABADI ENAKO untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.TENIGIL ABADI ENAKO kepada seluruh pemegang saham;9.

Gee San Indonesia, Jalan Raya Serang KM.11,RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadirioleh Terdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehHal. 3 dari 18 hal.

Gee San Indonesia Jalan Raya Serang KM.11 RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadiri olehTerdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

RUPS tanggal 16 Desember 2009tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Song Sung Won.Seharusnya Terdakwa tahu dengan tidak ditandatanganinya RUPS tanggal16 Desember 2009 tersebut oleh saksi Song Sung Won berarti saksi SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehTerdakwa, saksi Oh See Eung dan saksi Lee Joung Hyu digunakan untuksalah

GEESAN INDONESIA Nomor: 19, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.20, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.21, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir RUPS PT. GEE SAN INDONESIA, tanggal 16 Desember 2009;Legalisir RUPS, tanggal 22 Januari 2010;. Legalisir Foto Copy Akta Pendirian PT. GEE SAN INDONESIA No.56,tanggal 23 Mei 2006;Legalisir Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT.

keputusan RUPS LB, tanggal 30 April 2015 tidak dapat disepakatisecara musyawarah oleh peserta rapat, sehingga dilakukan Voting untukmengambil keputusan rapat.

Sehingga dengandemikian Keputusan RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal 30 April 2015tidak sah;RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiranHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Nomor 1015 K/Pdt/201713.14.15.16.17.dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Bahwa dalam RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 itutelah dihadiri baik oleh Tergugat II dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamsebanyak 275.000 saham (55%) maupun Penggugat dan Penggugat IIsebagai pemegang saham 225.000 saham (45%) PT. Fortune Forest, dengandemikian kuorum RUPS untuk merubah anggaran dasar Perseroan terpenuhikarena hadir 100% saham yang diterbitkan oleh PT.

Fortune Forest, karena Dewan Direksi tidakmenyusun laporan tahunan untuk diperiksa oleh pemegang saham dantidak pula mengadakan RUPS sebagaimana di atur dalam AnggaranDasar PT.

FortuneForest adalah batal demi hukum;e Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi keberatan danmenyatakan pada pokoknya bahwa RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal30 April 2015 adalah sah karena telah memenuhi gorum rapat sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas;e Bahwa terhadap dua pendapat di atas, Mahkamah Agung sependapatdengan alasan Pemohon Kasasi, RUPS LB PT.

MENETAPKAN :

1.Mengabulkan permohonan pemohon;

2.Memberi ijin kepada pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelah diterimanya Penetapan ini, dengan Agenda rapat:

1. Pertanggung jawaban Direksi atas managemen perseroan ;
2. laporan direksi atas hutang piutang perseroan, termasuk hutang hutang pajak;
3. Perubahan susunan managemen / pengurus

Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang undang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:Pasal 86 UUPT(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

tempat kKedudukan Perseroanatas permohonan Perseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketuapengadilan negeri.(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka

waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan.(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) harisetelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.7.

dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU dan atauanggaran dasar, bahwa dengan demikian RUPS mempunyai kedudukan yangpaling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 UU Nomor 40 tahun2007 RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

RUPS tahunan wajibdilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang bahwa ketentuan pasal 80 UU nOmor 40 tahun 2007,memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk dapat memberi ijinkepada pemegang saham yang memohon RUPS apabila direksi atau dewankomisaris tidak melakukan pemanggilan dan melaksanakan RUPS;Hal. 9 dari 11 Halaman, Penetapan No. 17

Sehinggapelaksanaan RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum;Bahwa oleh karena Komisaris sekaligus pemegang saham 270 (dua ratus tujuhpuluh) lembar saham perseroan tidak mengindahkan undangan sekaliguspanggilan RUPS LB dari Pemohon, maka pada tanggal 18 Maret 2015Pemohon mengirimkan undangan atau panggilan RUPS LB Il kepadaTermohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemegang saham 270 (duaratus tujuh puluh) lembar saham perseroan, agenda RUPS LB diadakan padatanggal 7 April 2015, sekitar pukul 1.00

Teng Leng Chuan) kepadaperseroan; Rencana penutupan dan likuidasi perseroan;Ketua rapat RUPS LB: Siti Nurjanah, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: 1 (satu) minggu terhitung sejakpembacaan penetapan permohonan ijin penyelenggaraan RUPS LBoleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c.

Nomor 2277 K/Pdt/2016Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;Dan faktanya Pemohon Kasasi tidak diberikan kKesempatan untuk membeladiri dalam RUPS LB tersebut.

ke Kepolisian berakibat kondisi perusahaansemakin krusial dengan berbagai masalah yang sulit terselesaikanselain hanya dengan RUPS.

salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu : Ny.

) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehinggakeputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.b.

Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa "Penggugat telah diberhentikansementara berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 7 April 2006, sehingga harus diselenggarakan RUPS paling lambat 30hari setelah RUPS tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepadaPenggugat selaku Komisaris melakukan pembelaan diri (poin 8. a.

tanggal 7 April 2006 dankeputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sehingga RUPS tersebut beserta akibathukumnya minta dibatalkan demi hukum.

Sri Taslim sebagai Komisaris diambilberdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan pasal 13 ayat (3) jo.

hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah,adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yan g dihadiri alm Tuan RudyMax Gustav saat hidup.

terpenuhi sehingga dengan demikian RUPS sah untukmengambil keputusan.6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejakmeninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat Iselalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegangsaham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS.

dimana dalamPenetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS hares dilaksanakan dalamtenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

C16564 HT,01,04TH99tanggal 17 September 1999.sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yangdikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( dimana 8 tahun kemudian)dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidaklagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yangtelah selesai dilaksanakan.e Bahwa antara Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendirimerupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.

Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan olehTergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbedabedaserta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pulaTergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagikepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007),sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuankuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseronmaka RUPS yang dilaksanakan

tersebutdisetujui dengan suara bulat.Bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), (4) tidak ada satupun yang dipenuhidalam RUPS tersebut maka RUPS tertanggal 01082012 dianggap tidak sahdan batal demi hukum.b.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat.Bahwa dalam RUPS dimaksud tidak disertai dengan Surat Undangan RUPStertanggal 01082012, sehingga tidak terdapat pula mata acara rapatyang akan dibahas dalam RUPS tersebut, oleh karena itu dengan tidakterpenuhinya ketentuan pasal dimaksud jelas

BangkitCipta Mandiri untuk menyelenggarakan RUPS karena sifatnya hanyaformalitas dan tidak adanya surat undangan untuk RUPS pada tanggal 01082012.Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas,penyelenggaraan RUPS tertanggal 01082012 adalah nyatanyatamerupakan suatu tindakan yang melawan hukum.8.

Bahwa selain daripada itu, Surat Undangan RUPS tertanggal 01082012tidak pernah ada dan hal itu tentunya bertentangan dengan UUPT,Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPS tidak dapathanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karena ketentuan UUPTmensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh DewanKomisaris.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) namun pada kenyataan Tergugat dan Tergugat II tidak pernahmengadakan RUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit CiptaMandiri nomor O01 dan pada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuatakta jual bell saham dengan Tergugat Il.

RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut :"Menurutinformasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyataTergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPSLUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009, yangpernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,padatanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kemballipembuatan

Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atasperintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 positaangka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarangTergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPSLUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani olehselurun Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian olehTergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada TurutTergugat Notaris SELAM BASTOMI

,MKn,di Jakarta pada tanggal 01Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkanNotulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, diubah menjadi"Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untukhal 4 dari 8 hal. put.

No.499/PDT/2012/PT.DKImeneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASAberdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009,yangsudah ditanda tangani oleh selurun peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktuitu,yang untuk kKemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudahrnenyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI,SH.

,di Jakarta dan/atau Notaris manapun yangakan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUARBIASA tertanggal 01 Desernber 2009,yang telah ditanda tangani oleh seluruhpeserta RUPS Luar Biasa,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapatbeberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikutLSusunan pemegang saham yang baru, menjadi :1.Ny.Erni Maryani75%,2.Pemegang saham yang baru 25%; II.Bapak Freddy Soetantomengundurkan

, atau RUPS Luar Biasa, namunhal tersebut hingga saat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Termohon,sehingga apabila hal tersebut dibiarkan tidak menutup kemungkinanperusahaan akan semakin terpuruk dan gulung tikar;Bahwa, untuk menyikapi halhal tersebut Para Pemohon telah mengirimkansurat undangan kepada Termohon, untuk melakukan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 12 September 2016,Halaman 5 dari 19 hal.Put.

, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untukmenyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan tujuan: Untuk tercapainya keabsahan kepengurusan perusahaan (adanyakepastian hukum tentang kepengurusan yang sah).

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya % (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya 7% (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

tidak mengikat dan bataldemi hukum;Bahwa justru dengan adanya perkara tersebut yang belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap seharusnya Judex Facti Pengadilan NegeriBandung Kls A Knusus menolak permohonan RUPS yang diajukan olehPara Termohon Kasasi karena apabila diijinkan diknawatirkan akanmenimbulkan permasalahan baru di PT Natatex Prima;Bahwa benar RUPS sebagai pemegang saham tentu harus campur tanganuntuk memastikan perusahaan yang dimanajemeni oleh Direksi sertadiawasi oleh Dewan Komisaris

kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.

Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.

RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.

RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.

,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS

itu ada RUPS yang normal / lazimdan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga PenetapanPengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPStersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendirisudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yangakan menghasilkan putusan dari RUPS;Bahwa diperlihatkan bukti surat P7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat2 Anggaran Dasar PT.

bahwa RUPS terdiri dariatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Bahwa dalam penjelasannya disebutkanbahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa (RUPS LB).

BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT.

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili

ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan

dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi

, selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;