Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES
Termohon:
Bupati Morowali Utara
144 — 109
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Pengadilan PA Bolaang Uki Perdata Agama
Register : 01-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blu
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 50
  • cerita dongeng penuhKebohongan besar dihadapan majelis hakim melalui permohonan cerai danReplik nya itu semata mata hanya untuk menghindari semua bentuk tanggungjawab dan menghindari biaya menafkahi terhadap anak dan isteri pemohon.Perlu Kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa saat iniPemohon telah dilaporkan oleh Termohon dimana Termohon telah membuatLaporan Polisi di Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Selatan dalam laporanPenelantaran Anak dan Isteri (Bukti Laporan Polisi Terlampir),Sangsi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2009 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 146/Pdft.G/2009/PN.Plg
Tanggal 1 Nopember 2011 — Drs. AMRAN AMAT, SH, MH, DKK, - LAWAN - SAMMY HAMZAH, DKK
154 — 47
  • Usman, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak adadikenakan sangsi karena ada kebijaksanaan dari Pimpinan :Bahwa Peta gambar tahun 1955 saksi tidak tahu siapa yang membuatkarena peta tersebut sudah ada dari pendahulu kita ; 273.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 22-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11 /Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 22 Februari 2017 — RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ
233 — 51
  • manga, manggis, melinjo, nangka,rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.Bahwa, Ahli menerangkan SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hakselain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiriBahwa, Ahli menerangkan jika terbukti hasil hutan kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka perbuatan tersebut dapatdikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — DARMAWAN TAS’AN, SE., SH.
97 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 233 PK/Pid.Sus/2012itu terjadi, maka konsekwensi PEMOHON PK dan perusahaan yang PEMOHONPK pimpin akan mendapat sangsi yang sangat berat dari Pemerintah ;Saat PEMOHON PK diperiksa di Kejaksaan Agung hingga diadili diPengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah saatsaat menempatkan PEMOHONdalam kondisi dan situasi yang salah (kurang tepat), serta pada waktu yangsalah (kurang tepat) pula ;Dalam keadaan yang tidak menguntungkan terhadap PEMOHON PK,yang disebabkan oleh traumatis penegak hukum oleh karena
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Desember 2012 — EDY ISBANDI Bin HARUN
56 — 14
  • Isbandi apakah dia setujuatau tidak, apabila terdakwa sudah setuju maka team Pemeriksa menuangkandalam BAP yang sudah berupa ketikan itupun dibaca lagi oleh terdakwa Edyisbandi dan apabila sudah sesuai maka Terdakwa Edy isbandi juga teampemeriksa menandatangani BAP tersebut;Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
    Malinau No. 112/ ITKAB MAL/ V SPT/ V/ 2010tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJEN DepartemenPertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsi administrasi sesuaidengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan dengan penyalah gunaan dana kegiatanperluasan areal sawah (cetak sawah) tahun anggaran 2009 di kab.
    pribadi dan lainlain sehingga merugikan Negara, kedua terdakwa Edy Isbandi tidak transparankepada kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah TA.2009 dan ketiga terdakwa Edy Isbandi tidak melaksanakan tahapan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwahasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 12-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
114 — 73
  • Amin ini tidak pernah mendapat teguranatau sangsi surat dari Pimpinan administrasi itu ; Bahwa saksi di tempatkan di kepegawaian pernah di usulkan AndiMuh. Amin ; 222 2222222 n ence nce n nnn n cece ene eeeBahwa saksi tidak pernah dengar sampai saksi pensiun tahun 2016,Andi Muh. Amin diusulkan diberhentikan ; Bahwa saksi tahu Andi Muh.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 569/Pdt.G/2014/PA.Pbr
Tanggal 13 Oktober 2014 — Penggugat Vs Tergugat
41 — 30
  • No.0569/ Pdt.G/2014/PA.Pbr13.14.15.16.harus penggugat ketahui, menuduh suami berzina dengan tanpabukti maka akan dikenai sangsi/nukumanBahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat padapoin 13, ,obukankah pada waktu itu penggugat berada diluardaerah (mengurus bisnis keluarganya) dan kepergiannyapun tidakminta izin pada tergugat sebagai suami sah nya.Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin14, karena memang tergugat tidak pernah melakukan tindakanKEKERASAN DALAM RUMAH
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 08-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.KOMARUDIN
2.ENDANG SOBARI
3.DEDEN DIAN ROSDIANA
4.SOPIAN
5.DEDEN SUPRIATNA
Tergugat:
PT. DIRGABAKTI GIRIPERSADA
44 — 9
  • Bukankah itu kategori musiman karena tidak seperti usahapabrik lain dengan contohmemproduksi baju atau makanan yang jika bahan baku habismereka masih bisa produksi dengan membeli bahan baku daritempat lain, jika jenis usaha kami tidak bisaseperti itu dan akan dikenai sangsi hukum yang lain jika kami tidaksegera mengindahkan aturan hukum lainnya jika menyangkuttentang jenis usaha kami musiman atau bukan?3.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 344/Pid.B/2019/PN Mre
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ARYANSA, S.H
2.ESTER MARISSA R SIHOMBING,SH
Terdakwa:
IMRON YAHIDAL BIN YAHIDAL
110 — 23
  • tangani oleh Aziz Koswaradan Imron Yahidal;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa bukti surattersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, majelis hakimmenilai bukti Surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk meminta sejumlahuang kepada saksi korban Aziz Koswara dengan maksud apabila keinginanterdkawa tidak dipenuhi maka terdakwa mengancam akan membuka rahasiadengan melaporkan perbuatan saksi Aziz kepada pimpinan ditempat saksiAziz bekerja dengan maksud agar saksi Aziz diberikan sangsi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-07-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 483/PID.B/2014/PN Rap
Tanggal 27 Oktober 2014 — Pidana - SYAMSUDDIN Alias OK SYAMSUDDIN LIMA LARAS
55 — 11
  • sama saksi Mulai kelas 5 aku sudah dikerjainsama Buya, lalu saksi bertanya Macam mana dikerjain kau, dijawab siFahmi Dicipokcipok mulut ku mak, dipegangpegang burung ku mak,lalu saksi terkejut dan berkata Berapa kali kau dibikin, dijawab FahmiSudah 4 kali, lalu saksi berkata lagi sejak kapan itu Mi, Fahmimenjawab Sejak kelas 5 lah mak, sampai 1 Tsanawiyah, kemudiansaksi bilang kepada Fahmi Kenapa kau nggak bilang selama ini, kokbaru ini kau kasih tau, lalu Fahmi menjawab Aku diancam mak,lagianaku sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
444 — 389
  • kebijakan51ekonomi dan atau menugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila dugunakan Termohon sebagai dasarhukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintah dalam hal ini penyidikagar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar laranganmonopoli termasuk juga tindakan Termohon memerintahkan penyidik untuk mengambiltindakan kepada pelaku usaha atau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilulegislatif.Bahwa sangsi
    yang dijatuhkan kepda Pemohon dalam Putusan Termohon aquo adalahbertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegak hukum dan keadilan, sebabTermohon hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sangsi kepada pelaku usahasebagaimana ditentukan dalam pasal 36 hurufi UU No. 5 tahun 1999.
    No. 5 Tahun 1999Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999, kewenangan Termohon adalahmenjatuhkan sangsi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini. Apa yang dimaksud dengan tindakanadministratif disebutkan dalam Pasal 47 (2)nya, yaitu :a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampaiPasal 13, Pasal 15, dan pasal 16, dan ataub.
    AndreeKumaat, Nucke Indrawan, Musab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda dalambentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barangdan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannyakePutusan ini.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telah memberikankePutusanyang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undangundang, dalamhal ini pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidakdisebutkan dalam pasal 47 tersebut sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juli 2013 — PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA ; Lawan ; HERI SOFYAN
140 — 27
  • kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 970/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
  • pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS -GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
85 — 48
  • Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 173/Pid.B/2019/PN Kis
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Arianto Alias Anto
75 — 7
  • sesuai ketentuan pada saat pendataanpeserta pemilin yaitu berupa DPS setelah adanya data DPS kemudianpanitia Desa mengumumkan dalam tempo waktu selama 3 hari setelahditetapbkannya DPS tersebut, dan apabila tidak ada tanggapan darimasyarakat maka panitia menetapkan DPT;Bahwa jika setalah diumumkannya DPS kemudian ada warga yangmenyatakan bahwa DPS tersebut tidak sesuai maka ianya harusmembuat surat pernyataan secara tertulis tentang hal tersebut ataumengajukan usulan kepada Panitia;Bahwa tentang sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 139/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : HELMI MAULANA Diwakili Oleh : WAWAN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
  • BANK UOBINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjamanpokok sebesar Rp. 865.000.000, dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkandalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausulabaku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undangundang No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi ancaman
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 05-12-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 12 Nopember 2018 — - PATRIAS H. DORAN - DAUD DHARSONO President Director PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA Cq. PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA REGION PAPUA
222 — 146
  • melakukankesalahan berat ex Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (pasca Putusan Mahkama Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 012/PUU/2003 Tanggal 28 Oktober 2004) Maka PHK dapat dilakukanfanoa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan uraian diatas, sudah terang dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan proses PHK kepada Penggugat telan sesuai dengan aturataturanyang terkait Ketenagakerjaan dan peraturan intemal ditempat kerja Tergugat;Dengan demikian pemberian sangsi
Pengadilan PN Kuala Kurun Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 23-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn
Tanggal 10 Februari 2020 — Terdakwa
137 — 38
  • ., yang dalam rekomendasinyaantara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA);Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi sebagaimanadi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimibing Kemasyarakatanagar dijatuhi sangsi pidana penjara karena merupakan tindak pidana pengulangandimana sebelumnya Anak telah melakukan tindak pidana pencurian, maka sudahsepantasnya dan cukup adil Anak dijatuhi pidana penjara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
H. MILIAN HARYADI
Tergugat:
1.BAHARDIANTO
2.PT SATRIA KRIDA MANDALA Cab Bengkulu
3.FITRAWAN HENDRIADI
181 — 75
  • Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, Ssupaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa dari uraian diatas akan dipertimbangkan daligugatan Penggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:Bahwa Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah dari saudara Suradiberdasarkan Sertifikat No.4 Tahun 1989 atas