Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3298 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. VS 1. PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.
86 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahalsaksi tersebut berhubungan famili dengan keluarga Ali Susanto;Sebagaimana pertimbangan Para Majelis Hakim Tingkat halaman 48 AliniaKe 2:Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telahmenyangkal dengan menyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukumyang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat, karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tepatdan benar karena tindakan Para Tergugat sudah sesuai dengan prosedurdidalam memberikan sangsi
Register : 31-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sdw Tanggal 2 Oktober 2017 — AWANG SURIANSYAH Bin AWANG HADARUDIN
85 — 43
85 — 43
menyarankansupaya roknya tersebut diganti saja di rumah akan tetapi NurFadilah tidak mau dan mengatakan kalau dirinya harus lapordulu kepada kepala sekolah hingga akhirnya pagi hari itu NurFadilah mengenakan rok warna abuabu yang robek sambilmembawa rok warna hitam ;Bahwa rok seragam di sekolah Nur Fadilah ada warna abuabudan warna hitam, yang mana untuk hari senin harus memakairok warna abuabu dan saat itu Nur Fadilah tidak mau langsungmemakai rok warna hitam dari rumah karena Nur Fadilah takutkalau dapat sangsi
Putus : 17-05-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — PT. IMC TEKNO INDONESIA VS 1. YAYAN GUNAWAN, DKK
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusri Ashadi saksi Termohon Kasasidahulunya Para Penggugat setelah Majelis Hakim menunjukkan buktiT/PR2 memberikan kesaksian saksi mengetahui peraturan perusahaantersebut dan juga menyetujui isi peraturan perusahaan Pasal 17 ayat 4diberikan sangsi peringatan SP Ill.Diperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dahulunyaTergugat yang dihadirkan pada tanggal 14 November 2016 sdr. KarelParlindungan, sdr. Agus Tiyono, dan sdr.
Yusri Ashadi saksi Para TermohonKasasi dahulunya Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakimmenunjukkan bukti T/PR2 memberikan kesaksian saksi mengetahuiperaturan perusahaan tersebut dan juga menyetujui isi peraturanperusahaan Pasal 17 ayat 4 diberikan sangsi peringatan SP Ill. Karenasaksi sebagai pengurus serikat pekerjaDiperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dahulunyaPenggugat Rekonvensi yang dihadirkan pada tanggal 14 November 2016sdr. Karel Parlindungan, sdr. Agus Tiyono, dan sdr.
Upload : 12-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/PDT.SUS/2011 KUSUMA DEWI BRATA, SE., MM.; BADAN PENGELOLA GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MM, Novi prihatni SH, Lestari Kissoebekti S.Sos,Armeini, Gatot Sophian Damas SE, Supriyanto (Tato), Purwanto(Ipung), Dr.Sri Lestari Rahayu Andwitono, dan Sucipto diberikanTeguran apalagi Sangsi tegas oleh Pimpinan/Direksi BadanPengelola ;14 Bahwa selanjutnya saya melihat bahwa tindakan Badan PengelolaGedung Manggala Wanabakti (selaku badan Hukum) dan IrSoedartoKartodihardjo MM, yang tidak melakukan tindakan apaapa dimanaseharusnya Badan Pengelola Gedung manggala Wanabakti (selakubadan hukum) dan
Register : 02-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 20-10-2015
Putusan PA RUTENG Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Rtg Tanggal 24 Nopember 2014 — DAHLIA binti PADU
KANISIUS TULUR
123 — 56
123 — 56
beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Putus : 28-05-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 20/PDT/2018/PT PTK Tanggal 28 Mei 2018 — 1. AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc
MELAWAN
2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
112 — 58
112 — 58
Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut di atas akan dikenakan sangsi Adat seperti dibawah ini:1. Harus mengganti/membayar biaya pembuatan Tanda Batassesuai biayanya;2. Membayar kas opan orang yang ikut hadir pada waktupenyelesaian Batas tersebut diatas sebesar masingmasingRp.20.000,;3. Membayar gajih orang yang merintis Batas sebesar Rp.50.000perorang X per hari.
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
Mr. LIN NAN KUE
Tergugat:
1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH
2.SUGENG NUGROHO
3.RUDY GUNAWAN
477 — 114
477 — 114
Bahwa di dalam Marketing Agreement yang di sepakati bersama,termuat hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat ),termasuk sangsi di antaranya terhadap Penggugat sebagai Agen wajibmemberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar 200.000 USD (DuaRatus Ribu Dollar Amerika) sebagai Denda atas keterlambatanPenjualan, jika masih terdapat pembayaran yang tertunggak dari Pembelikepada Tergugat sejak tanggal 1 November 2015 ;9.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr Tanggal 15 Maret 2016 — Yurni Iskandar
Melawan
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
106 — 28
106 — 28
maksimum yaitu 70 km perjam dan minimum 40km perjam dan dijalan tambang ada ramburambu dipasang mengenai kecepatantersebut ; Bahwa dalam bekerja setiap unit DT ada target yaitu minimal 4 1/2 ret perhari danapabila tidak mencapai target akan berakibat gaji juga kurang ; Bahwa saksi tahu ada kejadian over speed setelah diadakan investigasi, saksijuga tahu ada aturan baku tentang Golden Rules yang dibuat PT KPC ada 12point salah satunya mengenai Golden Rules kecepatan, kecepatan melebihi 30km perjam sangsi
Putus : 16-09-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pid.B/2015/PN. Sdw Tanggal 16 September 2015 — Terdakwa I : AGUS SUNARTO alias AGUS bin SUGI WARAS
Terdakwa II : ARDIANSYAH alias IYAN bin JAILANI
48 — 28
48 — 28
beroperasi tetapi alat tersebut masih bisa difungsikanatau dioperasikan apabila kabel yang telah dicuri tersebut tidakhilang kemudian saksi tidak tahu apakah di areal Washing Planttempat hilangnya kabel tersebut ada pengamanan khusus dari pihakkeamanan perusahaan karena bukan bagian dari tugas saksi dansaksi tidak pernah mengecek kesana;e Bahwa dengan adanya kejadian pencurian kabel tersebut adalahsupaya pengamanan di areal perusahaan lebih ditingkatkan lagi danpelaku pencurian kabel tersebut diberikan sangsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Rgt Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ANDRI JOHAN alias ANDRI bin MARJOHAN
116 — 15
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ANDRI JOHAN alias ANDRI bin MARJOHAN
116 — 15
Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana; Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 17 Desember 2012 — EDY ISBANDI Bin HARUN
54 — 14
54 — 14
Isbandi apakah dia setujuatau tidak, apabila terdakwa sudah setuju maka team Pemeriksa menuangkandalam BAP yang sudah berupa ketikan itupun dibaca lagi oleh terdakwa Edyisbandi dan apabila sudah sesuai maka Terdakwa Edy isbandi juga teampemeriksa menandatangani BAP tersebut;Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Malinau No. 112/ ITKAB MAL/ V SPT/ V/ 2010tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJEN DepartemenPertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsi administrasi sesuaidengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan dengan penyalah gunaan dana kegiatanperluasan areal sawah (cetak sawah) tahun anggaran 2009 di kab.
pribadi dan lainlain sehingga merugikan Negara, kedua terdakwa Edy Isbandi tidak transparankepada kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah TA.2009 dan ketiga terdakwa Edy Isbandi tidak melaksanakan tahapan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwahasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Register : 07-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Dgl Tanggal 21 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 11
24 — 11
Menyatakan apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagaibebannya baik terhadap Termohon maupun terhadap 2 (dua) orang anakperempuan bernama Anak dan lakilaki bernama Anak II tersebut, makamendapatkan sangsi sebagaimana menurut hukum dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dalam perkara ini;9.
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES
Termohon:
Bupati Morowali Utara
144 — 109
PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES
Termohon:
Bupati Morowali Utara
144 — 109
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Register : 01-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blu Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 49
144 — 49
cerita dongeng penuhKebohongan besar dihadapan majelis hakim melalui permohonan cerai danReplik nya itu semata mata hanya untuk menghindari semua bentuk tanggungjawab dan menghindari biaya menafkahi terhadap anak dan isteri pemohon.Perlu Kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa saat iniPemohon telah dilaporkan oleh Termohon dimana Termohon telah membuatLaporan Polisi di Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Selatan dalam laporanPenelantaran Anak dan Isteri (Bukti Laporan Polisi Terlampir),Sangsi
Putus : 22-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11 /Pid.Sus/2017/PN Sdw Tanggal 22 Februari 2017 — RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ
230 — 43
230 — 43
manga, manggis, melinjo, nangka,rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.Bahwa, Ahli menerangkan SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hakselain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiriBahwa, Ahli menerangkan jika terbukti hasil hutan kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka perbuatan tersebut dapatdikenakan sangsi
Register : 22-12-2009 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 146/Pdft.G/2009/PN.Plg Tanggal 1 Nopember 2011 — Drs. AMRAN AMAT, SH, MH, DKK, - LAWAN - SAMMY HAMZAH, DKK
154 — 47
154 — 47
Usman, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak adadikenakan sangsi karena ada kebijaksanaan dari Pimpinan :Bahwa Peta gambar tahun 1955 saksi tidak tahu siapa yang membuatkarena peta tersebut sudah ada dari pendahulu kita ; 273.
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Februari 2014 — DARMAWAN TASâÂÂAN, SE., SH.
88 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 233 PK/Pid.Sus/2012itu terjadi, maka konsekwensi PEMOHON PK dan perusahaan yang PEMOHONPK pimpin akan mendapat sangsi yang sangat berat dari Pemerintah ;Saat PEMOHON PK diperiksa di Kejaksaan Agung hingga diadili diPengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah saatsaat menempatkan PEMOHONdalam kondisi dan situasi yang salah (kurang tepat), serta pada waktu yangsalah (kurang tepat) pula ;Dalam keadaan yang tidak menguntungkan terhadap PEMOHON PK,yang disebabkan oleh traumatis penegak hukum oleh karena
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 38/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
320 — 171
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
320 — 171
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN TEBO Nomor 35 / PID / B / 2013 / PN.TEBO. Tanggal 27 Juni 2013 — Sumarno Als Marno Bin Saeno
60 — 17
60 — 17
perjanjian lahan /tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang olehsaksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan)hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;e Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dariterdakwa sebanyak 1 titik (+ 6 hektar) dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;e Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadimengatakan pokoknya kamu ngak usah sangsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb Tanggal 18 Mei 2015 — CHEN XIANGQI,Dkk
193 — 78
193 — 78
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi