Ditemukan 3405 data
60 — 5
Dan Terdakwa masih harus menghadapiancaman sangsi dari dinas Kepolisian.Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananyadan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu:melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke 2 KUHPidanaatau Kedua : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55Ayat
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
100 — 96
Kemudian keluar Surat keputusan bersama (SKB) yangmenjelaskan supaya tetap di proses, apabila tidak maka PPK akandiberikan sangsi, Kemudian keluarlah surat dari Kemenpan tentangpelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan keluar surat dariBKN tentang pengawasan dan pengadalian atas keputusan bersama,keluarlan surat keputusan tindak lanjut daripada keputusan Pengadilanterhadap Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Simamora juga membenarkan kalau sangsi dalamproyek sodetan tersebut bukan sangsi pidana kalau proyek tersebut disubkanatau dialihkan ke pihak lain, ahli sependapat dengan Perpres RepublikIndonesia Nomor : 54 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (4) yang pada dasarnyasangsinya adalah denda besarnya ditentukan atau tercantum pada kontrak.Bahwa adanya perkara pidana Korupsi terhadap Terdakwa Hj.
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
155 — 93
kinerja Penggugatdi PT Finansia Multi Finance Ternate; Bahwa saksi tahu tentang kinerja Penggugat karena saksi jugapernah bekerja di PT Finansia Multi Finance Ternate sebagai anak buahPenggugat sehingga saksi tahu persis Penggugat telah memberikankontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dan kemajuanperusahaan tersebut; Bahwa saksi bekerja dibagian marketing, perusahaan Tergugat ; Bahwa yang saksi lihat Penggugat masuk kantor tidak pernahalpa; Bahwa bila 1 (satu) hari tidak masuk kantor maka sangsi
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
YAYASAN LINDA REGENCY
585 — 130
Dari pengertiantersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakanbentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dankewajiban hukum; Bahwa Yayasan dapat dikatagorikan sebagai Korporasi yang BerbadanHukum, maka Yayasan dapat dipidanakan. syarat dapat dipidananyakorporasi yang pertama bahwa harus terpenuhi asas legalitas artinyaketentuan perbuatan yang dilarang oleh korporasi harus ada dan diaturdalam norma undang undang tersebut, yang kedua sangsi hukum darinorma
PT. VENDE MESTIKA Dalam Hal ini diwakili oleh WIHANA SYAHPUTRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH ACEH
189 — 119
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penggugat menerima SuratPemberitahuan Penetapan Sangsi Daftar Hitam Sesuai Surat No. 165/BIDPP/PUPR/VII/2018, tanggal surat 26 Juli 2018, ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang Kegiatan Pengujian danPeralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, AMRAN, S.T;J.
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ELIDA WATI AMd alias ELI binti YUSUF
85 — 10
Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana;Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.Bahwa sanksi administrasi terhadap Sdr.Andri
Iwan Dharmadi Wangsa
Tergugat:
1.Wayan Setia Darmawan
2.Tri Wahyuni Sudina
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Trinadi, SH.Mk
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
85 — 79
legalisasi para pihak membuat dokumen wajib dihadapan Notaris danwarmaking yaitu mereka yang membuat dokumen hanya diketahui olehNotaris ;Hal 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 754/Pdt.G/2018/PN Dps Bahwa pada saat transaksi apabila transaksi berdasarkan kuasa itudihindari ; Bahwa di BPN apabila akta dibawah tangan tidak dipakai, dan yang berhakmenentukan keabsahan adalah kantor BPN dimana letak tanah ; Bahwa dalam jual beli ada salah seorang tidak hadir untuk tanda tanganminuta akta itu degradasi dan sangsi
51 — 20
mendapat surat pencabutan surat kuasa dari H SABAR BROTOSUHARJO tertanggal 26 Januari 2010 yang diberikan oleh Penasehat Hukum SabarGroup yang isinya untuk penghentian pengelolaan hotel dan surat pencabutantersebut diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 dengan nomorsurat : 036/SKSM/II/2010;Bahwaterdapat 2 (dua) surat kuasa yang dicabut yang pertama dengan tanda tangandan yang kedua dengan cap jempol;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Penasehat Hukum H SABAR BROTOSUHARJO kalau Terdakwa sangsi
425 — 66
Sangsi Kab. Kotawaringin Timur menujuBanjarmasin.3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepadapimpinannya yaitu Dandenpom XII/2 Plk Letkol Com Sigit HimawanSutanto, S.H., petunjuk dari Dandenpom agar Saksi melakukankoordinasi dengan piket Denpom XII/2 Plk untuk melakukanpengecekan.4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada piketUP3M dan diterima oleh Serda Abdul Chalik, kKemudian Perwira Piketmelaporkan kepada perwira pengawas.5.
132 — 81
Bahwa menurut Saksi permasalahan yang dihadapiTerdakwa dapat diselesaikan dengan baik tanpa adayang dirugikan, apabila Terdakwa mendapat sangsidari permasalahan ini maka Saksi 1 ETY SOEMIYATIjuga harus mendapat sangsi karena telah melanggarisi dari Surat Perjanjian yang telah ditandatanganibersama antara Terdakwa dan Saksi 1 ETY SOEMIYATI diatas Meterai.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.SAKSI6 :Nama lengkap : XXXXXXXXXXKPangkat, NRP : XXXXXXXXXKKJabatan > XXXXXXXXXXXKesatuan
38 — 9
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMI/I/ 2011 tanggal 10 Februari 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Bertanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalamtahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/I/ 2011 tanggal 10 Februari 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Bertanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalamtahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
72 — 42
Mascik (Kasi penagihan), Keterangan Sangsi bunga STP dan SKPKB Th 2001107. Bukti Pengeluaran KAS, Dengan No Urut. 216, tanggal 29 06 2006 . Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Yang dibayarkan kepada Bpk. Rusman Manik, Keterangan Bantuan pemeriksaan Irjen pusat.108. Bukti Pengeluaran KAS , Dengan No Urut. 021, tanggal 07 07 2006 .
Mascik (Kasie Penagihan), Keterangan Partisipasi Rp. 1.500.000,- dan Sangsi bunga atas tagihan pajak Rp. 3.143.360.-.109. Bukti Pengeluaran KAS , Dengan No Urut. 069, tanggal 15 08 2006 . Sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Yang dibayarkan kepada Kepala KPP Bogor (Bpk. Kemal), Keterangan Partisipasi.110. Bukti Pengeluaran KAS, Dengan No Urut. 173, tanggal 28 09 2006 .
Mascik (Kasi penagihan), Keterangan Sangsi bungaSTP dan SKPKB Th 2001108 Bukti Pengeluaran KAS, Dengan No Urut. 216, tanggal29 06 2006 . Sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah),Yang dibayarkan kepada Bpk. Rusman Manik, KeteranganBantuan pemeriksaan Irjen pusat.109 Bukti Pengeluaran KAS , Dengan No Urut. 021,tanggal 07 07 2006 . Sebesar Rp. 4.643.360, (Empat JutaEnam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam PuluhRupiah), Yang dibayarkan kepada Bpk.
Mascik (Kasi penagihan), Keterangan Sangsi bungaSTP dan SKPKB Th 2001107 Bukti Pengeluaran KAS, Dengan No Urut. 216, tanggal29 06 2006 . Sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah),Yang dibayarkan kepada Bpk. Rusman Manik, KeteranganBantuan pemeriksaan Irjen pusat.108 Bukti Pengeluaran KAS , Dengan No Urut. 021,tanggal 07 07 2006 . Sebesar Rp. 4.643.360, (Empat JutaEnam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam PuluhRupiah), Yang dibayarkan kepada Bpk.
20 — 5
08.10791 yang berlaku s.d.tanggal 31122018 ;Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa (dalam hal ini yang dipersamakandengan Pegawai negeri Sipil) belum memperoleh Surat Izin dari pejabat yangberwenang dan sampai batas waktu yang diberikan oleh Majelis hakim selama 6bulan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari atasannya dan selanjutnyaHim 4 dari 44 hlm, Salinan Putusan No.1567/Padt.G/2016/PA.JbgPenggugat menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 15 Pebruari 2017 yang isinyaSiap menanggung resiko maupun sangsi
69 — 44
Bahwa oleh karena Tergugat sangat mencintai Penggugatsehingga rela berkorban untuk menjalani sangsi kedinasan, oleh karenamenikah dengan Penggugat, kemudian dilaporkan oleh ayah kandungnyaBapak M. Noer Agani sehingga Tergugat dikenakan hukuman disiplinyang tercantum dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin pada tahun2014 di Polres Jayapura setelah dilakukan sidang nikah dalam hal iniBP4R dengan Nomor: SKEP/34/III/2015/ Sie Propam, dengan putusansebagai berikut:a. Teguran Tertulisb.
552 — 173
lalu saksi bilang saya ini wartawan, kalau saudaramenghalangi tugas wartawan nanti saudara kena sangsi; Bahwa pada saat saksi mau mengambil gambar ada suara orang kroyokkroyok, bunuhbunuh sekitar 50 orang (menurut saksi adalah orang dariPLTU karena memakai baju putin dan celana gelap) dan akhirnya saksimundur kebelakang bersama temanteman; Bahwa profesi saksi pada saat itu adalah PNS Pemda Rembang, bagianHumas dan sebagai wartawan TV Cakra Semarang;Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017
78 — 46
045/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 16 Maret 2006(Bukti T10) ; nn nnne Surat Nomor : 420/486/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 21 Maret 2006CBRE THD) eee enreccenen nnnsneneninnnnnwnemeannnenenenenAdapun inti dari pemanggilan Orang Tua tersebut antara lain adalahpemberitahuan secara langsung dari pihak Sekolah perihal tindak pidana24penganiayaan yang telah dilakukan oleh Joko Prastiya dan Yusuf Afandikepada Pak Munir, sekaligus kesediaan dari Orang Tuanya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berupa sangsi
Dr H DANDAN RIZA WARDANA MSi
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
110 — 53
H.Dandan Riza Wardana, M.SI.) antara lain : masa kerja yang sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun ; hukuman pidana hanya 1 (satu) tahun dan sudah menjalaniQUKUMAN jnn nn 222 o nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn enn nnn nnn nce nnn nee nnn nnn enee uang yang diterima dari Penggugat izin bukan untuk kepentinganpribadi tetapi sematamata untuk menjaga kondusifitas KotaBahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas dan nyata telahterjadi pelanggaran prosedur dalam penjatuhan sangsi terhadap DR.H.
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan palinglama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan = selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008;Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : SOETANTO AMBAR RIATMADJI, SH
Terbanding/Tergugat III : Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
59 — 38
Bahwa dengan tidak mengurangi suatu kewenangan Otoritas JasaKeuangan Penggugat menyampaikan bahwa Turut Tergugat telahmelakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan yang dibuat sendiridengan tidak memberikan sangsi pada lembaga jasa keuangan yangdiawasinya sehingga cenderung Turut Tergugat telah melakukanpembiayaran yang terus menerus terhadap pelanggaran hukum atasperaturan yang dibuatnya sendiri.Maka berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili