Ditemukan 815 data
18 — 4
secaraalternatif ;Menimbang,bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan UndangUndang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan(Pasal 24 );Menimbang, bahwa dari frasa "menegakkan hukum dan keadilan,haruslah dipandang bahwa apabila penegak hukum lain tidak menegakkanhukum sebagaimana mestinya atau tidak bersikap adil maka tugas kekuasaankehakimanlah yang akan menegakkannya agar sesuai dengan keadilan;Menimbang, terlepas dari adanya polemik
/Jaksa Penuntut : ZULKIFLI LUBIS, SH
82 — 141
Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRDKesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebuttimbul polemik tentang pencairan dana yang dimaaksud;Saran tindak telaah staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud; Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 membuatTelaah Staf kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasikepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :a.
Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRDKesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebuttimbul polemik tentang pencairan dana yang dimaaksud;Saran tindak telaah staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud.Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 membuattelaah staf kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasikepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :Hal. 15 dari
27 — 17
jelaslahsudah pengertian Setiap orang atau Barang Siapa yang merupakan Subyek Hukumdalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama BUDI HARTONO Bin DJOYOSUPONO yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacapsehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, makadengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur Dengan sengajd; 77772722 7 ==Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik
Terbanding/Terdakwa : Rudi Herdiansyah, S.IP Bin Empan Koswara
59 — 24
Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sangat tegasmemberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya dari suatudiktum/amar putusan itu sendiri, namun demikian ketidakjelasan dalamisi ketentuan huruf K menurut hemat kami dapat mengakibatkanadanya perbedaan pendapat dikalangan penegak hukum maupuna2praktisi hukum yang berdampak kepada timbulnya polemik eksekusiputusan inkracht yang membuat penegakan hukum tidak berdaya danakhirnya Negara Hukum menjadi lumpuih akibat tafsir/penafsiran yangkeliru ;3
Mengingat adanya kebutuhan mengenai kejelasan atas putusanputusan pidana dalam rangka mewujudkan kesatuan hukum sertauntuk menghindari adanya polemik eksekusi putusan inkracht, makaHakim selaku pemutus suatu perkara yang mempunyai kewenanganDiskresi dan dapat melakukan terobosan hukum, diharapkan mampumemenuhi kebutuhan dimaksud ;Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi menerima permohonan banding ini Sesuai dengan apa yang kamimintakan dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan
Muhaimin
Tergugat:
Bupati Bangkalan
215 — 98
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaMrandung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan untuk selanjutnyaakan disebut BPD tertanggal 24 Februari 2021, diterbitkan oleh Tergugatdalam rangka memberikan solusi atas stagnasi dan kebuntuanpelaksanaan Pilkades Desa Mrandung disebabkan sebagian besaranggota BPD termasuk Penggugat tidak melaksanakan kewajibannyauntuk melakukan rotasi/perubahan komposisi Panitia Pemilihan KepalaDesa (P2KD) untuk selanjutnya akan disebut P2KD yang kontroversial danmenimbulkan polemik
Subaidi (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat kabar elektronik Memorandum Press Conference.co.id,mengenai Press Conference oleh Bupati Bangkalan yangdidampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Bangkalan pada tanggal10 Maret 2021, mengenai Polemik soal proses pembentukanpanitia pemilinan kepala desa (P2KD) di Desa Mrandung,Kecamatan Klampis, secara yuridis sudah selesai melaluiPenetapan Nomor 22/PENDIS/PTUN Surabaya; ( Fotokopisesuai dengan fotokopi);Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
8 — 5
Pemohon juga mengajukan secarakomulasi terkait hak hadhonah anak Pemohon dan Termohon, maka MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupayamemberikan nasehat dan penjelasan secara utuh terkait keinginan PemohonPutusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 24atas hak hadhonah anakanak Pemohon dan Termohon, agar anakanak yangmasih dibawah umur untuk seminimal mungkin tidak diikutsertakan dalampermasalahan atau polemik
1.IDHAM, S.Sos
2.Nurul Islam, M.Si
3.SITI MUSTIKAWATI, SE
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI BARAT
92 — 38
sengketa dan terhadap dalil tersebutPara Penggugat mengajukan 11 ( Sebelas ) Bukti surat dan tidak mengajukansaksi meskipun sudah diberikan waktu persidangan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut telahdibantah atau disanggah oleh Tergugat melalui Jawaban dan Dupliknya yangmenjadi obyek sengketa tidak ada hubungan dengan posisi Jabatan dalam strukturkelembagaan Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat karenaHasil Rapat Pleno masih menimbulkan polemik
1.Buyung Anjar Purnomo,SH
2.PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
Ibrahim
97 — 36
perkara perkara aquo langsung membuat Penetapan Majelis Hakim dengan komposisi 2(dua) Hakim Karier dan 1 (Satu) Hakim Ad Hoc serta membuat Penetapan harisidang dengan agenda dakwaan dari Penuntut Umum sebelum berkoordinasidengan Pegadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung RI ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, tertanggal 22 Januari 2018,persidangan kemudian ditunda dengan alasan bahwa baru akan melakukankoordinasi terlebin dahulu dengan Mahkamah Agung RI di Jakarta, itupunsetelah terjadi polemik
30 — 22
Masalah status Penggugat yang sebelumnya telah menjandaselalu menjadi polemik tak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat.Ketidaksepahaman keduanya menyebabkan rumah tangga mereka jauh darikata akur dan implikasinya selalu memunculkan kecurigaan satu sama lain.Hal demikian, dalam perjalanan rumah tangga keduanya tidak kunjungmereda, bahkan kian memuncak hingga akhirnya kedua belah pihakberpisah tempat tinggal:;Bahwa adanya ketidakpercayaan sedemikian rupa satu) sama lain,menyebabkan fundamen rumah
7 — 4
Bahwa Pemohon dituduh telah berselingkuh dengan seorang perempuan yangtelah dikenal sebelumnya oleh Termohon, dan dari teman Pemohon pula,Termohon mendapat pengakuan bahwa Pemohon telah menikah lagi denganseorang perempuan yang kini tinggal di Madiun.Semua ini adalah merupakan fitnah yang sangat keji dan tidak mendasar samasekali, sekaligus merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan danmencemarkan nama baik Pemohon.Agar tidak menjadikan polemik di kemudian hari kepada Termohon supayamemberikan penjelasan
16 — 2
Pemohon akan menghindari polemik berketerusan dalam urusanperceraian ini.9. Pemohon ingin segera menuntaskan urusan perceraian ini, karenajawabanjawaban termohon akan semakin menguras emosi dan perasaan..Pemohon ingin dapat konsentrasi bekerja agar dapat mengurusi kehidupanpemohon dan anakanak dan melunasi hutanghutang bank yang telahdiperbuat oleh termohon.Yaa Allah ..ampuni kami atas urusan perceraian iniMohon Yang Mulia Hakim dapat mengabulkannya permohonanpemohonan.
16 — 3
Dengan sengaja.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dariadanya perbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatandilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut
226 — 107
. ; Selain itu, dikecualikannya informasi dan salinan Keputusan Presidenmengenai Grasi untuk publik telah memperhatikan kepentinganumum karena apabila hal tersebut dapat diakses oleh publik dapatmenimbulkan polemik secara politik maupun sosiologis.
117 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si. yangditulukan kepada Tergugat yang meminta agar Tergugat dapatmempertimbangkan dan melakukan sosialisasi terkait denganpersoalan Pilkada Kabupaten Dogiyai yang perlu mendapat perhatianyang sungguhsungguh sebelum pelantikan pejabat definitif KabupatenDogiyai, maka dengan demikian objek sengketa a quo benarbenartelah menimbulkan polemik dan merugikan banyak kepentingan tidakhanya kepentingan Para Penggugat, tetapi juga kepentingan rakyatDogiyai;A.
Bukti P12 berupa Surat KeteranganPanitia Pengawas Pemilihan Umum(Panwaslu) Kabupaten Dogiyai Nomor194/PANWASLUKADADGY/XII/2012tertanggal 21 Desember 2012.Membuktikan bahwa rapat pleno belumpernah diselenggarakan oleh KomisiPemilihan Umum Daerah KabupatenDogiyai sebagai tindaklanjut putusanMahkamah Konstitusi RI No. 03/PHPU.D2012 tanggal 6 Agustus 2012, karenaputusan Mahkamah Konstitusi telahmenimbulkan polemik dan gejala socialyang terjadi di tengah masyarakatKabupaten Dogiyai.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANTON RAHMANTO, SH., MH.
444 — 301
T *vaeeyaeee SMANDAL ASMARA WAGUB KALTENGTim Penyidik KPKCenderung Abaikanrere HABIB SAID ISMAILKalteng annsa ag " PelaksanaanTes CPNS di Kalteng Polemik Jalan Houling,a4 Masyarakat Demo ke= Kantor DPRD BartimPemkab Lamban Ambil Tindakan4 all 7 @ 3:19PMBahwa akibat postingan pemberitaan tersebut maka saksi Said Ismail selakuWakil Gubernur rmerasa malu karena tercemar nama baiknya lalu saksi said Ismailmelaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum.Bahwa berdasarkan keterangan
24 — 5
jelaslahsudah pengertian Setiap orang atau Barang Siapa yang merupakan Subyek Hukumdalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama FEBRI PRATAMA SETAJI BinMUJIONO yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacapsehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, makadengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur Dengan sengajd; 77272222 22 Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik
18 — 3
Namasertifikat Nomor :2496 dengan surat ukur tanggal 17 September 2001 Nomor433/KIK/2001 dengan luas + 8300 M2 sudah dilakukan oleh Tergugat III yangsesungguhnya mengandung cacat hukum (merupakan resiko perbuatannyasendiri), namun gugatan ini sangat perlu diajukan agar masalah hukum yangterjadi tidak berlarut dan berkepanjangan, karena dikhawatirkan Legalitasfioormal yang cacat dan belum selesai tersebut juga akan bisadisalahgunakan dan merugikan pihak ketiga lainnya, yang tentunya juga akanberimbas pada polemik
82 — 24
Terdakwa diperiksa tidak didampingiPenasehat Hukum dan Terdakwa dalam pemeriksaan mengalami tekanan danpemukulan, dimana Saksi Verbalisan Aprianto dipersidangan memberikanketerangan yang berubahubah tentang siapa yang memeriksa Terdakwa dalamBAP yang pertama maupun BAP Tambahan, terhadap keberatan terjadinyapemukulan selama proses penyidikan ini ternyata Terdakwa tidak pernahmelaporkannya pada pihak Kepolisian dan selama berlangsungnya persidanganTerdakwa juga tidak pernah membuktikannya, begitu pula polemik
7 — 4
kecuali Termohon selalu menuruti nasehatPemohon dan menghormati ibu Pemohon; Bahwa tentang posita Pemohon angka 5 (lima) benar adanya; Bahwa Termohon keberatan atas permohonan talak Pemohon, danandaikan terjadi perceraian, maka Termohon akan menuntut balik Pemohondengan beberapa tuntutan;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon Konvensi telahmemberikan tanggapan (replik) pada intinya tetap pada dalildalil dan tuntutansebagaimana dalam surat permohonan Pemohon semula, kecuallmembenarkan memang ada polemik
125 — 38
harus diatasnamakan 9 (sembilan) orang, yakni atas nama Penggugat1, Penggugat 2 dan ke7 (tujuh) orang anak Penggugat 1 lainnya vide Bukti: P9;Surat dari Notaris Achmad Kiki Said SH tanggal 6 Oktober tahun 2017; adalah berasaldari pihak Badan Pertanahan Nasional, sehingga oleh karenanya pihak BadanPertanahan Nasional Jakarta Selatan yang memiliki kompetensi relatif untukpenerbitan Sertifikat Hak atas tanah dimaksud, ditarik menjadi pihak TurutTergugat dalam perkara perdata a quo, agar tidak menjadi polemik