secaraalternatif ;Menimbang,bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan UndangUndang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan(Pasal 24 );Menimbang, bahwa dari frasa "menegakkan hukum dan keadilan,haruslah dipandang bahwa apabila penegak hukum lain tidak menegakkanhukum sebagaimana mestinya atau tidak bersikap adil maka tugas kekuasaankehakimanlah yang akan menegakkannya agar sesuai dengan keadilan;Menimbang, terlepas dari adanya polemik

sengketa dan terhadap dalil tersebutPara Penggugat mengajukan 11 ( Sebelas ) Bukti surat dan tidak mengajukansaksi meskipun sudah diberikan waktu persidangan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut telahdibantah atau disanggah oleh Tergugat melalui Jawaban dan Dupliknya yangmenjadi obyek sengketa tidak ada hubungan dengan posisi Jabatan dalam strukturkelembagaan Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat karenaHasil Rapat Pleno masih menimbulkan polemik

Pemohon juga mengajukan secarakomulasi terkait hak hadhonah anak Pemohon dan Termohon, maka MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupayamemberikan nasehat dan penjelasan secara utuh terkait keinginan PemohonPutusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 24atas hak hadhonah anakanak Pemohon dan Termohon, agar anakanak yangmasih dibawah umur untuk seminimal mungkin tidak diikutsertakan dalampermasalahan atau polemik

Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRDKesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebuttimbul polemik tentang pencairan dana yang dimaaksud;Saran tindak telaah staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud; Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 membuatTelaah Staf kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasikepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :a.

Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRDKesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebuttimbul polemik tentang pencairan dana yang dimaaksud;Saran tindak telaah staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud.Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 membuattelaah staf kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasikepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :Hal. 15 dari

jelaslahsudah pengertian Setiap orang atau Barang Siapa yang merupakan Subyek Hukumdalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama BUDI HARTONO Bin DJOYOSUPONO yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacapsehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, makadengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur Dengan sengajd; 77772722 7 ==Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik

perkara perkara aquo langsung membuat Penetapan Majelis Hakim dengan komposisi 2(dua) Hakim Karier dan 1 (Satu) Hakim Ad Hoc serta membuat Penetapan harisidang dengan agenda dakwaan dari Penuntut Umum sebelum berkoordinasidengan Pegadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung RI ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, tertanggal 22 Januari 2018,persidangan kemudian ditunda dengan alasan bahwa baru akan melakukankoordinasi terlebin dahulu dengan Mahkamah Agung RI di Jakarta, itupunsetelah terjadi polemik

Masalah status Penggugat yang sebelumnya telah menjandaselalu menjadi polemik tak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat.Ketidaksepahaman keduanya menyebabkan rumah tangga mereka jauh darikata akur dan implikasinya selalu memunculkan kecurigaan satu sama lain.Hal demikian, dalam perjalanan rumah tangga keduanya tidak kunjungmereda, bahkan kian memuncak hingga akhirnya kedua belah pihakberpisah tempat tinggal:;Bahwa adanya ketidakpercayaan sedemikian rupa satu) sama lain,menyebabkan fundamen rumah

Bahwa Pemohon dituduh telah berselingkuh dengan seorang perempuan yangtelah dikenal sebelumnya oleh Termohon, dan dari teman Pemohon pula,Termohon mendapat pengakuan bahwa Pemohon telah menikah lagi denganseorang perempuan yang kini tinggal di Madiun.Semua ini adalah merupakan fitnah yang sangat keji dan tidak mendasar samasekali, sekaligus merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan danmencemarkan nama baik Pemohon.Agar tidak menjadikan polemik di kemudian hari kepada Termohon supayamemberikan penjelasan

Adapun alasanalasan Pemohonyang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadiperselisihan dan percekcokan yang terusmenerus juga perlu diklarifikasi, karenayang menyebabkan polemik dan konflik rumah tangga ini tidak ada ujungnyaadalah karena : 1) Dalam menyelesaikan masalah, Pemohon memiliki prinsip"benar menurut pendapatnya sendiri", 2) Dalam penyelesaian masalah lebihmengandalkan "ego" daripada "akal dan hati nurani", 3) Su'udzon ( prasangkaburuk ) Pemohon yang level tinggi, serta

Perlu diklarifikasi, banhwa fakta yang terjadi adalah konflik dan polemik rumahtangga Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan dan sulit diatasi adalahdikarenakan : 1) Pemohon yang terusmenerus memusuhi Termohon dan keluargabesar Termohon ( orang tua, adikadik, dan Pak Lik Termohon). 2) Pemohon tidakmemiliki jiwa pemaaf, bahkan ketika Termohon berkalikali meminta maaf kepadaPemohon, Pemohon tidak mau memaafkan, bahkan mendoakan Termohon dengankeburukankeburukan ( dapat dilihat dari kronologis masalah

No.2165 K/Pdt/2010 antara Yohanis Liong vs Henok Ling putusan menyatkan NO)Perkara ini sudah dua kali dipersoalkan oleh terlawan;Bahwa memperhatikan dalam jawab menjawab baik ditingkat PengadilanNegeri Makale, Pengadilan Tinggi Makssar, Mahkamah Agung dalam perkara aquo nyata nyata salah satu permasalahan adalah Gelar Tanah objek sengketamenjadi polemik yang menyebabkan gugatan penggugat pada tingkat kasasiditolak, sehingga jika Majelis Hakim PK tidak menegaskan Gelar Tanah Objeksengketa apakah sesuai

Tana Toraja yang ditujukan kepadaKapolres Tana Toraja, No. 570/304/53.09/2008, tanggal 12 Mei 2008, PerihalLaporan Hasil Penelitian);Bahwa dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan Negeri Makale,Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung permasalahan Gelar Tanahobjek sengketa menjadi polemik hukum, sehingga jika Majelis Hakim PK tidakmenegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah sesuai dalil gugatan adalahbergelar TOKERAN ULU atau sesuai dalil Tergugat Semula (Sekarang TurutTerlawan I,ll) bergelar

,M.Si. yangditulukan kepada Tergugat yang meminta agar Tergugat dapatmempertimbangkan dan melakukan sosialisasi terkait denganpersoalan Pilkada Kabupaten Dogiyai yang perlu mendapat perhatianyang sungguhsungguh sebelum pelantikan pejabat definitif KabupatenDogiyai, maka dengan demikian objek sengketa a quo benarbenartelah menimbulkan polemik dan merugikan banyak kepentingan tidakhanya kepentingan Para Penggugat, tetapi juga kepentingan rakyatDogiyai;A.

Bukti P12 berupa Surat KeteranganPanitia Pengawas Pemilihan Umum(Panwaslu) Kabupaten Dogiyai Nomor194/PANWASLUKADADGY/XII/2012tertanggal 21 Desember 2012.Membuktikan bahwa rapat pleno belumpernah diselenggarakan oleh KomisiPemilihan Umum Daerah KabupatenDogiyai sebagai tindaklanjut putusanMahkamah Konstitusi RI No. 03/PHPU.D2012 tanggal 6 Agustus 2012, karenaputusan Mahkamah Konstitusi telahmenimbulkan polemik dan gejala socialyang terjadi di tengah masyarakatKabupaten Dogiyai.

jelaslahsudah pengertian Setiap orang atau Barang Siapa yang merupakan Subyek Hukumdalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama FEBRI PRATAMA SETAJI BinMUJIONO yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacapsehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, makadengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur Dengan sengajd; 77272222 22 Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik

T *vaeeyaeee SMANDAL ASMARA WAGUB KALTENGTim Penyidik KPKCenderung Abaikanrere HABIB SAID ISMAILKalteng annsa ag " PelaksanaanTes CPNS di Kalteng Polemik Jalan Houling,a4 Masyarakat Demo ke= Kantor DPRD BartimPemkab Lamban Ambil Tindakan4 all 7 @ 3:19PMBahwa akibat postingan pemberitaan tersebut maka saksi Said Ismail selakuWakil Gubernur rmerasa malu karena tercemar nama baiknya lalu saksi said Ismailmelaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum.Bahwa berdasarkan keterangan

Pemohon akan menghindari polemik berketerusan dalam urusanperceraian ini.9. Pemohon ingin segera menuntaskan urusan perceraian ini, karenajawabanjawaban termohon akan semakin menguras emosi dan perasaan..Pemohon ingin dapat konsentrasi bekerja agar dapat mengurusi kehidupanpemohon dan anakanak dan melunasi hutanghutang bank yang telahdiperbuat oleh termohon.Yaa Allah ..ampuni kami atas urusan perceraian iniMohon Yang Mulia Hakim dapat mengabulkannya permohonanpemohonan.

Dengan sengaja.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadiperdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorievantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengansengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dariadanya perbedaan antara dolus dan culpa di mana pada delikdelik culpa perbuatandilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;Menimbang, bahwa pedoman tersebut

. ; Selain itu, dikecualikannya informasi dan salinan Keputusan Presidenmengenai Grasi untuk publik telah memperhatikan kepentinganumum karena apabila hal tersebut dapat diakses oleh publik dapatmenimbulkan polemik secara politik maupun sosiologis.

kecuali Termohon selalu menuruti nasehatPemohon dan menghormati ibu Pemohon; Bahwa tentang posita Pemohon angka 5 (lima) benar adanya; Bahwa Termohon keberatan atas permohonan talak Pemohon, danandaikan terjadi perceraian, maka Termohon akan menuntut balik Pemohondengan beberapa tuntutan;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon Konvensi telahmemberikan tanggapan (replik) pada intinya tetap pada dalildalil dan tuntutansebagaimana dalam surat permohonan Pemohon semula, kecuallmembenarkan memang ada polemik

harus diatasnamakan 9 (sembilan) orang, yakni atas nama Penggugat1, Penggugat 2 dan ke7 (tujuh) orang anak Penggugat 1 lainnya vide Bukti: P9;Surat dari Notaris Achmad Kiki Said SH tanggal 6 Oktober tahun 2017; adalah berasaldari pihak Badan Pertanahan Nasional, sehingga oleh karenanya pihak BadanPertanahan Nasional Jakarta Selatan yang memiliki kompetensi relatif untukpenerbitan Sertifikat Hak atas tanah dimaksud, ditarik menjadi pihak TurutTergugat dalam perkara perdata a quo, agar tidak menjadi polemik

Pariwisata (Weekuri) di Desa KalenaRongo dan Desa Manganipi Kecamatan Kodi Utara KabupatenSumba Barat Daya Tahun 2011 tanggal 3 Desember 2011 (asli);1 (satu) eksamplar asli Daftar Hadir Acara Penandatanganan BeritaAcara Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk KepentinganLokasi Pariwisata Weekuri di Desa Kalena Rongo dan DesaMangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya,yang dihadiri oleh 30 orang;1 (satu) lembar asli Berita Acara Kesepakatan tanggal 28 Maret 2012yang isinya tentang Adanya Polemik

Namasertifikat Nomor :2496 dengan surat ukur tanggal 17 September 2001 Nomor433/KIK/2001 dengan luas + 8300 M2 sudah dilakukan oleh Tergugat III yangsesungguhnya mengandung cacat hukum (merupakan resiko perbuatannyasendiri), namun gugatan ini sangat perlu diajukan agar masalah hukum yangterjadi tidak berlarut dan berkepanjangan, karena dikhawatirkan Legalitasfioormal yang cacat dan belum selesai tersebut juga akan bisadisalahgunakan dan merugikan pihak ketiga lainnya, yang tentunya juga akanberimbas pada polemik