Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALILI Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Mll
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR
151113
  • Bahwa sebelum Saksi masuk sekolah di SMKN 1 Luwu Timur, Saksi pernahmendengar isuisu mengenai Terdakwa yang suka memegang kemaluan muridmuridnya dari kakak kelas Saksi yang telah tamat dari SMKN 1 Luwu Timur; Bahwa atas kejadian pelecahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksikemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi lalu reaksitemanteman Saksi mengajak untuk memukul Terdakwa; Bahwa Terdakwa sering menghukum Saksi karena sering kedapatan membolos,dan biasanya Saksi diberi sangsi
    sebagai anak didik dariterdakwa dimana terdakwa sebagai kepala sekolah, sehingga secara psikologisadanya ketakutan dari para anak korban jika tidak mau menuruti Kemauan terdakwa; Bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim menilai terdakwa telah memanfaatkankeadaan/menyalahgunakan keadaan yang ada pada para anak korban, karenaberdasarkan fakta hukum, mayoritas anak korban ada bermasalah denganpendidikanya sehinga jika tidak menuruti kehendak terdakwa maka ada ketakutanpada diri anak korban akan mendapatkan sangsi
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
554388
  • Oleh karena itu,Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaHalaman 82 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.Turut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa Ijin di lahan yangdikelola oleh perusahaan Tergugat ! pada dasarnya merupakandalil yang tidak berdasar dan sama sekali tidak jelas.
    Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyampaikan permintaandalam Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaTurut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat danTergugat V atas teryjadinya Reklamasi tanpa jjin di lahan yang dikelolaoleh perusahaan Tergugat !.3.
Register : 09-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Desember 2015 — MARINGAN ARUAN, SE, LAwan PT. HONDA PROSPEK MOTOR,
328262
  • Adanya hubungan klausal atau hubungan sebab akibat antaraPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku usahadengan kerugian yang timbul, itulah yang harus dibuktikan ;Bahwa benar harus dibuktikan oleh pelaku usaha dalam bentuk hptersebut, sebagai perbuatan melawan hukum ;Bahwa seperti tadi ahli kKemukakan bahwa pengaturan ganti rugitersebut ada didalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen singkatkata sangsi yang bisa dijatuhkan adalah hanya 3 macam yaitu :1. Kembali barang ;2.
    santunansSampai selesainya pemakamanannya dan sebagainya, sSemuanyadisebut kerugian materialnya ;Bahwa pelaku usaha dan konsumenn yaitu sebagai mata sisi matauang yang sama, tidak mungkin dipisahkan, pelaku usahamembutuhkan konsumen demikian juga konsumen membutuhkanpelaku usaha, itu sebagai filosofi dasar dari penyusunan perlindungankonsumen pada sat itu UU perlindungan konsumen No. 8 disusun,maka apabila konsumen dibatasi kewajibannya maka sebaliknyapelaku usaha juga dibatasi hak dan kewajibannya, dan sangsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113 - K / PM-I-03 / AD / IX / 2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — Pratu Rapiko Muspidani Cs. 2 Orang
11955
  • Bahwa Terdakwa tidak menuruti perintah Dnton Pimu(Lettu Inf Hendrik) karena merasa kecewa dengan penyelesaianmasalah sebelumnya yang selalu menguntungkan anggotaBrimob, karena seperti perkara sebelumnya tidak adatindakan/sangsi apapun yang dikenakan terhadap anggotaBrimob, ketika Terdakwa melakukan pengerusakan BarakTeratai pada pagi harinya, diusir oleh salah seorang anggotaBrimob dengan menggunakan tembakan peringatan, sehinggakami berpikir harus menggunakan senjata juga untuk melawanBrimob.Terdakwa31
Putus : 25-04-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Pwt
Tanggal 25 April 2016 —
578
  • Jadi sekali lagi bukan karenaWan Prestasi Pengawasan;e UU dan Peraturan tidak memberikan wewenang apapun kepada Pengawasuntuk memberikan sangsi kepada Pengurus, apalagi kepada Manajer Cabang,kewajibannya Pengawas adalah hanya melaporkan hasil Pengawasan.
Putus : 23-09-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 52- K/PM.II-09/AD/III/2008
Tanggal 23 September 2008 — Serda YAYAN SOFYAN
5538
  • Bahwa dengan maksud dan tujuan agar memberikan efek jerakepada Terdakwa dan tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain makaMajelis perlu) memberikan sangsi yang tegas dan segera terhadapperbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasiladan Sapta Marga.
Register : 07-03-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 4 Juli 2018 — Acang, dkk.; Melawan; PT LIEBRA PERMANA;
13197
  • makaakan ada SP3 dari pihak perusahaan, apabila sudah diberikan SP3 makaakandilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) secara sepihak;Kemudian Kuasa Penggugat mohon di perlihatkan bukti P11 dan ataspertanyaan Hakim Ketua saksi tahu atas bukti P11 tersebut;Bahwa saksi Sukarja tahu dengan bukti T37 tersebut ;tentag PKB, saksi tahuitu berlaku sampai dengan Tahun 2018;Bahwa sampai sekarang perundingan masih belum selesai masih adaganjalan;Bahwa yang menjadi kendala mengenai SP.1, SP.2, SP.3 yangmengakibatkan sangsi
Putus : 09-08-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1418/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 9 Agustus 2010 —
464
  • Mohon putusanseadiladilnya yang pada pokoknya membebaskan saya dari segala tuduhan dan tuntutan hukumdan atau memberikan sangsi hukum yang seringanringannya ; Menimbang, bahwa dariketerangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diperlihatkandipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :5.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN BATAM Nomor 528/PID.B/2013/PN. BTM
Tanggal 28 Nopember 2013 — FERRY YUDA WARDANA ;
10091
  • SUJI KURNIAWAN maksud dengan EKO itu adalahteman terdakwa, perawakannya hampir sama seperti saksi SUJIKURNIAWAN, badan kurus, wajah oval, logat melayu padang, kulit coklatkehitaman, tinggi sekitar 165 cm;e Bahwa total imbalan yang saksi SUJI KURNIAWAN terima adalah sekitar 8juta rupiah yang diberikan beberapa tahap, yang memberikan imbalan uangtersebut adalah Saudara Ferry;e Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang terdakwa lakukanadalah pekerjaan yang tidak benar dan dapat mendapat sangsi
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR UTAMA PT. PEGADAIAN (Persero), LAWAN PAULUS ZACHARIAS, SE
17999
  • Pegadaian (persero) yang menjadi dasar tindakan Penggugat Konvensi,adalah merupakan ketentuan lama yang sudah kedaluwarsa dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, sehingga haruslah dianggap tidak pernah ada.Menghukum dan memerintahkan kepada semula sebagai Penggugat Konvensi,sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi untuk mencabut kembali sangsi/hukumandisiplin berupa tindakan skorsing dan rencana PHK terhadap semula sebagaiTergugat Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, setelah perkara aquo
Register : 29-08-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
1.ARIF HARIONO
2.BAKIR
3.AMIRUDDIN
4.JONI SIAPPA
Tergugat:
PT. RUSIANTO
10631
  • kapal di laut, semuabeban di perusahaan dan kerusakan sedikit sekali;Bahwa saksi menerangkan Jabatan Manager Operasional, dan tidak tahupara Penggugat, masuk bekerja dengan Tergugat;Bahwa saksi menerangkan pendidikan saksi S1 Jurusan ekonomi;Bahwa saksi menerangkan menentukan berangkat atau tidak yangmenentukan, syahbandar;Bahwa saksi menerangkan kapten yang bertanggung jawab di kapal;Bahwa saksi menerangkan yang memberangkatkan anak buah kapaladalah kapten;Bahwa saksi menerangkan kapten memberikan sangsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr
Tanggal 29 Nopember 2019 — Terdakwa
12616
  • ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) Pasal 55Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Anak maupun PenasihatHukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakanLaporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya diakhir laporannya menyarankan agar klien diberi sangsi
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
237148
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b). Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;21.
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
10057
  • Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
Register : 03-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : AHADI ABDUL WAHAB HASBULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
7150
  • Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 17/Pdt.Plw/2020/PN Bau
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
9444
  • semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
Register : 10-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
8676
  • Jadi jika hal ini terjadi, makahakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agarmenjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolakHal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan danpenuntutan Terdakwa berhak memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya.
Register : 11-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 70-K/PM.I-07/AD/IX/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — Riyanto Koptu NRP 31930522340572 Babinsa Koramil 0906-06 Samboja Kodim 0906/Tenggarong
11251
  • Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Putus : 13-07-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Juli 2015 — H.MUHAMMAD ABDUL SYUKUR GHANNY bin ABDUL GHANNY JONED
11756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013keputusam ini diberikan sangsi sesuaikeputusan pimpinan DPRD setelahmendapat masukan/pendapat dan saran dariketua ketua Fraksi.2. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2002 tentang "PEMBERIANPERINGATAN KEPADA Sdr. HM.
Register : 27-07-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 93/Pid.B/2016/PN Wsb
Tanggal 6 Oktober 2016 — Terdakwa : ZULFIKAR Bin PURNOMO WARDHONO, Penuntut Umum : DIAN PURNAMA, SH
636
  • ke rumah saksi memberitahukan bahwauang angsuran saksi yang dititipkan kepada terdakwa Zaulfikar pada tanggal 29Januari 2016 tidak disetorkan kepadaBank Surya Yudha Kantor Kas Selomerto;Putusan No.93/Pid.SUS/2016/PN Wsb, halaman 33dari55Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang manaketerangan ahli tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa dapat dikenai sangsi