Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sanaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SUMBER Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sbr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
1.Andi Suwutu
2.Asep
3.Cartima
4.Surip
5.Warsono
6.Warma
7.Tira
8.Buang
9.Wati
10.Waluyo
11.Mulyani
Tergugat:
1.PT. Cirebon Energi Prasarana
2.Suhaji
3.Muhamad Mui
4.Tarno
5.Dul Fitri
6.Karwija
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Kecamatan Astanajapura
3.Pemerintah Desa Kanci
4.Notaris Wati Musilawati S.H.
142 — 14
  • Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, makatidak berlebihan jika Majelis Hakim mengenakan sangsi uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiapketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;11.
Pengadilan PN BANGLI Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 48
  • secara sekarang kebenaranmaterialnya kita linat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahHalaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN BIi.tersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 11-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN Pwt
Tanggal 11 September 2017 — Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet;(Terdakwa)
324 — 118
  • masuknyapermohonan visa oleh PT ASA TOUR dan saksi berkomunkasi denganpemohon visa sebatas klarifikasi terhadap atas nama dokumen pemohonvisa ;Bahwa semua visa sudah keluar dan passport sudah diserahkan kepadaPT ASA TOUR dan ASA TOUR hanya sekali mengurus permohonan visake Kedutaan Besar Korea Selatan;Bahwa untuk pembatalan proses permohonan visa diperbolehkan,selanjutnya passport dikembalikan kepada pemohon namun dokumen danpembayaran tidak dikembalikan kepada pemohon untuk arsip di kantorserta tidak ada sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 7 Januari 2019 — M. Umar Ardyanto, dkk.; Melawan; PT. BRILLIANT JAYA INTI;
386 — 150
  • Perusahaan belum memberikan sarana dan fasilitas transfortasi.4.Dalam surat perjanjian kerja pada Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwakaryawan selaku pihak kedua menyatakan bersedia untuk tidak tergabungdalam aksiaksi serikat pekerja baik yang independent maupun gabungan,dan apabila diketahui perusahaan selaku pihak pertama maka secarasepihak akan dikenakan sangsi PHK tanpa tuntutan apapun.Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Para Penggugat yang tergabung dalamserikat pekerja Pimpinan Unit Kerja Federasi
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-12-2010 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PN WATES Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Wt
Tanggal 18 Mei 2011 — BAMBANG SUHARTO
122 — 15
  • Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilandan dapat menunjuk kuasa hukum untukmewakilinya sesuai ketentuan/peraturanperundang undanganMemberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;Mengusulkan pemberian sangsi atas pelanggaranyang dilakukan oleh sekretaris desa kepadaBupati. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
334 — 829
  • Dengan cara mendatangi ke MakoKelapa Dua pada saat kerusuhan napiter, namun terdakwa tidakmengetahui Siapa saja persisnya yang datang, apa tujuannya serta padasaat itu pun terdakwa tidak datang karena t terdakwa tidak diajak olehpengurus.Bahwa Selanjutnya terdakwa ditingkatkan pelajaran tentang JIHAD selama6 bulan kemudian dan berjalanya waktu terdakwa melakukan aktifitas rutinseperti mengaji/ pengkajian kemudian latihan boxsing dan kegiatan parkirtidak lama kemudian terdakwa di kenakan sangsi denda
    Sdra.DONA guna melakukan kegiatan menembak dengan sasaran botol aquamineral yang di gantung dan bagi yang tidak kenak sasaran botol yang digantung tersebut maka akan di kenakan sangsi Pus Up satu peluru 10 kaliPus Up jika tidak kenak dua kali maka akan di denda sangsi 20 kali PusUp dalam latihan menembak menggunakan senapan angin tersebuthampir semua melakukan pelatihan menembak di lanjutkan kegiatan jalandan jalan jongkok di tepi air laut dan di lanjuti mandi di air laut dan setelahsemua kegiatan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 15-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Oditur:
Ismiyanto, SH. MH
Terdakwa:
Ecep Sujana
93 — 33
  • Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadarimenawarkan, menggadaikan kendaraan roda empat Jenis truk coltdiesel yang dilengkapi dengan suratsurat yang syah seperti STNK,BPKB, Faktur dan Kwitansi pembelian (akan tetapi bukan sesualaslinya alias palsu) apalagi dengan harga yang sangat murah dantidak wajar adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukumdan bagi pelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhanpidana, namun Terdakwa tetap melakukannya.2.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
PT.MINERALINDO MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
190 — 114
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundangini;25. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;26.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 28/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 22 April 2019 — YULIANA,Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I; Melawan  AM. NASIR, SH., Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
101 — 58
  • Mengingkari kKeputusan Tumenggung Banua Sio sepertiMenebang pohon kayu tanda batasyang tersebut diatasAkan dikenakan sangsi adat seperti dibawah ini :1.Harus mengganti/membayar biaya pembuatan tanda batassesuai biayanyaMembayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktupenyelesaian batas tersebut diatas sebesar masing masingRp. 20.000,Membayar gajih orang yang merintis batas sebesar Rp.50.000, per orang x per hari.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-09-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2013/PTUN-SMG
Tanggal 12 Februari 2013 — BAMBANG SUDARSONO Melawan BUPATI WONOGIRI
107 — 46
  • ;Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Baturetno tidak memenuhi rasa keadilankarena yang mendapatkan sangsi surat suara tembus secara simetris padalipatan ruang kosong dibawahnya hanya nomor urut 7 tanda gambar pepaya,16.17.18.19.nomor urut 8 tanda gambar jeruk, nomor urut 9 tanda gambar pisang. Tidaksesuai peraturan Bupati nomor 43 tahun 2009 Bab IV pasal 24 ayat 1 pemilihanharus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — ROSWATI Alias MAMI YOSI
482 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 16 K/Pid.Sus/2015ii. sangsi potongan 25 % dari penghasilan PS atau CallingCharge apabila (dengan sengaja) PS 3 hari kerja tidakmasuk kerja maupun;3) Penjeratan hutang sendiri di dalam ketentuan umum pasal 1angka 15 adalah perbuatan menempatkan orang dalamstatus atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkandirinya atau keluarganya atau orangorang yang menjaditanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentukpelunasan hutang;4) Bahwa di persidangan terkumpul alat bukti yang sah:a Kedua
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 9 Mei 2016 — Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA
76 — 56
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22:Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai,dikurangi penyisihan piutang sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
817 — 1746
  • untukmemakai frekuensi itu;Bahwa dalam pembayaran sudah diatur dalam aturan bayar membayar BHP,dan pernah ada keterlambatan membayar misalnya dia telat 1 hari olehMenkominfo dikenakan denda sebesar 2 %;Bahwa yang terlambat membayar menurut peraturan perundangundanganBHP itu adalah PNBP (penerimaan neg bukan pajak);Bahwa dalam pasal 33 UU telekomunikasi itu dikatakan setiappenyelenggara jaringan atau penyelenggara jastel yang tidak atau terlambatmembayar BHP penyelenggara telekomunikasi dikenakan sangsi
    sesuaidengan ketentuan perundangundangan peraturan yang berlaku, sangsi yangdimaksudkan adalah sangsi yang diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang pendapatan negara bukan pajak dan telekomunikasi;Bahwa saksi tidak tahu istilah leksspesialis tapi yang jelas sangsisangsi ituada di UU no 36;Bahwa didalam pasal 44 itu diatur Kominfo adalah juga PPNS (Penyidikpegawai negeri sipil);Bahwa Kominfo juga melakukan penyidikan kalau ada pelanggaran atas UUtelekomunikasi;Bahwa untuk mengukur gelombang
    PNBP.Bahwa PNBP ini ketika dibayar kurang tentunya kita harus melaluipenagihan lagi untuk melunasinya tapi tentunya dengan ada sangsiketerlambatan 2% dari besaran BHP itu perbulannya sampai mksimum 2tahun, kemudian kalau konsekuensi lainnya dikaitkan dengan UUtelekomunikasi dengan pencabutan frekunesinya;Bahwa BHP itu diatur dalam UU komunikasi;Bahwa kalau tidak dibayar artinya dalam konteks dia telat bayar dikenakansangsi yang besarnya 2% dari nilai total BHPnya perbulan untuk maksimal24 bulan, adapun sangsi
    konteks penggunaanperangkatnya ya, karena penggunaan perangkat harus sesuai denganperundangundangan juga;Bahwa jaminan kepastian hukum yang tadi diwujudkan dalam UUtelekomunikasi dan tadi diwujudkan didalam ijin itu dan itu berlakusepanjang yang sepengetahuan saksi masih berlaku;Bahwa fungsi pengawasan termasuk salah satu kewenangan dariMenkominfo;Bahwa kalau tidak mendapatkan ijin dan menggunakan frekuensi radioberarti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi, illegal dan tentunyaakan.dikenakan sangsi
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.A
Tanggal 13 Desember 2017 — NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH. 2. ADOLOF SALEKY, SH., MH. 3. ORIANA ELKEL, SH., MH. 4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH. 5. FREIZER GIWE, SH., MH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Asssociates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : SALMIN JANIDI, SH., M.Hum. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 2. Nama : BURNAWAN, SH. Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 3. Nama : MOCHTAR BADIN, SH. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 4. Nama : A. S. DWI PUTRANTO UTOMO SH., M.Eng. Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 5. Nama : SOFYAN HADI, SH., MH. Jabatan : Staf Bag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 6. Nama : SANY RAIS, SH. Jabatan : Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut Tergugat I ; II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19690909 200003 1 007 Jabatan : Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 2. Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) NIP : 19730128 200604 1 009 Jabatan : Kasubag. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 3. Nama : FERI ARUMAJAYA, SH. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) NIP : 19860723 201001 1 004 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; III..DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR, SH, M.Si Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19740502 199903 2 010 Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar 2. Nama : HEIDER, SH. Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) NIP : 19850426 201409 1 002 Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halbar Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo, Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/ 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;
171 — 71
  • Bahwa karena Penggugat telah melakukan pelanggaranpelanggarandengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat)Kabupaten Halmahela Barat dan telah merusak dan mencemarkan citraPartai HANURA (Hati Nurani Rakyat) serta melakukan pelanggaran AD /AD/ART, maka harus diberlakukan Pasal 7 ayat (3) tentang sangsi danfiorganisasi yang isinya pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkandan merusak citra Partai HANURA, sanksi pemberhentian Partai dapatlangsung diberhentikan tanpa melalui tingkatan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr.
Tanggal 24 Nopember 2017 — Adam Saada Lawan PT. Trakindo Utama.
181 — 55
  • memperhatikan;Bahwa dalam bukti surat T11, ada disebutkan bahwa pemindahankaryawan ada diatur didalamnya;Bahwa setiap 2 (dua) tahun diberikan buku peraturan oleh perusahaan;Bahwa tidak mengetahui adanya trainer tentang admin;Bahwa mengetahui adanya kebutuhan orang di kantor dari Balikpapan;Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada mutasi;Bahwa alasan Tergugat menolak mutasi adalah jauh dari keluarga danpendapatan menurun;Saksi 2 Tergugat, yang bernama Sigit Surya Jayanto;Bahwa Tergugat tidak pernah kena sangsi
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 10-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 72-K/PM.II-10/AD/XI/2017
Tanggal 21 Maret 2018 — Oditur:
Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH
Terdakwa:
Aris Sukma Bintara Wijaya Kusuma
113 — 67
  • Bahwa selama masih dalam ikatan perjanjian peminjaman,peminjam tidak dapat memindahtangankan barang jaminanannyakepada pihak lain baik itu menjual, menggadaikan maupun lainnya,jika hal tersebut dilanggar ada sangsi hukumnya yaitu dapatdikenakan pasal 372 dan 378 KUH Pidana.9.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 20 Juli 2017 — BAMBANG ILHAM JUHRIE, SH MELAWAN 1. PT. BCA Finance Kantor Cabang di Samarinda, 2. ISHAK ISMAIL, 3. OTORITAS JASA KEUANGAN, 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q BAPEPAM dan C/q BIRO PENJAMINAN DAN PEMBIAYAAN.
96 — 28
  • Dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen PT.BCA Finance selalu membuat perjanjian kredit yang selalu dibuat secara sepihakdan dipersiapbkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentukklausula baku) dan klausula baku tersebut telah diatur secara sempurna dalamUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 danbagi mereka (pembuat klausula baku) yang tidak sesuai dengan pasal 18 tersebutdikenakan sangsi pada pasal 62 ayat (i) yang berbunyi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hermes pada waktu menjabat sebagai Pejabat Definitif SekretarisDPRD Kota Singkawang ada anggaran tahun 2006 sekitar Rp1.300.000.000,00 yang belum di SPJ kan ;Tetapi yang menanggung sangsi hukum hanya ditimpakan kepada LitaEkarina Bendaharawan Pemegang Kas dan Ibrahim Ali, BA sebagai Plhdan Plt Sekretaris DPRD Kota Singkawang ;Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak, pemeriksaan KejaksaanNegeri Singkawang dan pemeriksaan Hakim di persidangan PengadilanNegeri Singkawang terhadap Ibrahim Ali,
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 23 Mei 2013 — TONGAM SITINJAK, ST : 1. BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMOSIR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMOSIR
131 — 110
  • Kehormatan yaitu sebatas kepadapemberhentian sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Samosir dan bukan sebagai anggota DPRD kabupatenSamoOsir ; Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas Tergugat dan Tergugat II tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup untukpengambilan keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sekalipundemikian, kalaupun ada pelanggaran tentang kode etik dari Penggugatyang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan mengedepankanasas keseimbangan dapat diberikan sangsi
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 29-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 49-K/PM.III-17/AD/X/2021
Tanggal 13 Desember 2021 — Oditur:
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
TAMSIR
93 — 61
  • membina Saksi1.Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwauntuk membina seseorang menjadi lebih baik tidakperlu. dengan cara kekerasan seperti yangTerdakwa perbuatan terhadap Saksi1 dipersidangan terungkap juga dari keterangan Saksi2 yang menerangkan sebelum terjadi pemukulantersebut, Saksi2 menegur Saksi1 dengan memberitau. kesalahannya tidak membuang sampahkemudian menegurnya, seharusnya Terdakwa jugabisa melakukan hal yang sama di lakukan olehSaksi2 tersebut, menegur apabila tidak berubahbaru di beri sangsi