Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan masker;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memakai masker;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat bahwa

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan masker dan terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.19.000,- (empat ribu rupiah) dan biaya perkara Rp.1.000, (seribu rupiah

Telah melakukan tindak pidana ringan penerapan disiplin penegakan hukum protokolkesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidakmenggunakan maskerPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan

Telah melakukan tindak pidana ringan penerapan disiplin penegakan hukum protokolkesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidakmenggunakan maskerPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2020PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Menetapkan Terdakwa yang identitas tersebut diatas, terbukti melanggar UU no 15 tahun2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian virus disease 2019 tidak menggunakan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Purwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;

   Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP a.n.

   Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Heri Purwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatandalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;2.

di JalanPurworejo Yogyakarta Km 1 Kedunggong Wates, Kab Kulon Progo atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut;Bahwa berawal diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DaruratCorona Virus Disease

2019 di Wilayah Jawa Bali sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DaruratCorona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali pada butir KETIGA huruf dtentang Kegiatan makan / Minum ditempat umum (warung makan, rumahmakan, kafe, pedagang kaki lima lapak jajanan) baik yang berada pada lokasitersendiri maupun berlokasi

Yogyakarta Km 1 Kedunggong Wates, Kab Kulon Progo atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaanpenanggulang wabah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa berawal diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DaruratCorona Virus Disease

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN R, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FEBRIAN R, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak

denganacara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : FEBRIAN RTempat lahir : TegalTanggal lahir : 12 Februari 1999Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Sengon Rt.02/09 TanjungAgama > IslamPekerjaan : Karyawan SwastaPengadilan Negeri tersebutTelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa didepan Persidangan;Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease

Menyatakan Terdakwa FEBRIAN R, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan VirusCorona Disease 2019;2. Menjatuhkan pidana terhadap FEBRIAN R, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan sanksi administrasi kerja sosial;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CYNTHIA STEFANIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CYNTHIA STEFANIE, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut

Cendrawasih, RanduguntingPekerjaan : Pelajar/MahasiswaPengadilan Negeri tersebutTelah membaca berkas perkara dan sebagainya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa didepan Persidangan;Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 danperaturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa CYNTHIA STEFANIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang PenanggulanganVirus Corona Disease 2019;2. Menjatuhkan pidana terhadap CYNTHIA STEFANIE, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp. 198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;3.

InsentifDaerah Tahun Anggaran 2020 Dalam RangkaPenanggulangan Corona Virus Disease 2019;Halaman 35 dari 98 halaman.

tanggal 13 April 2020tentang Penetapan Bencana Non Alam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagaiBencana Nasional; (Bukti P8)(5) Keputusan Bupati Ogan llir Nomor277/KEP/BPBD/2020 tentang Penetapan StatusKeadaan Tanggap Darurat Bencana Non AlamCorona Virus Disease 2019 (Covid19); (Bukti P22)Halaman 39 dari 98 halaman.

atas BebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019, tanggal 24 April 2020 (bukti P12);Halaman 58 dari 98 halaman.

tentang penjabaranAPBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID19) kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang PenetapanBencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentangPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di LingkunganPemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020;.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat (4) Peraturan daerah ProvinsiJawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ketertibanumum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1)Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease

2019 Jopasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentangpenerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Madiun;Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa maka, hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telahterpenuhi

cukup adil untuk dijatunkan kepada Terdakwa ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat(4) Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atasperaturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat JoPasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease

2019 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati MadiunNomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019di Kabpaten Madiun serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI :1.

Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari istrinya yang bernama Ny.MARIANI ELIZABETH LIE yang saat ini dalam dalam keadaan sakit Alzheimer disease, sebagaimana Surat Keterangan Dokter tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah jakarta ; 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

MARIANI ELIZABETH LIE tersebut diatas, sekarang ini berada dalamkeadaan sakit Alzheimer disease, demikian sebagaimana ternyata dari Surat KeteranganDokter tertanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah,Puri Indah Jakarta; Fotocopy terlampir; Bahwa sehariharinya Ny.

MARIANI ELIZABETH LIE tersebut diatas, sebagai penderitaAlzheimer disease lebih banyak tidak dapat lagi menggunakan akal/pikiran sehatnyaseperti sedia kala, karena itu sudah selayaknya untuk di taruh di bawah pengampuan. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon membuat permohonan Penetapan WaliPengampu ini adalah untuk mengurus, melindungi sekaligus mewakili seluruhkepentingan hukum dari Ny.

MARIANI ELIZABETH LIE yang saat ini dalam keadaansakit Alzheimer disease, sebagaimana Surat Keterangan Dokter tanggal 30Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah, Puri IndahJakarta;3 Membebankan biaya yang timbul sehubungan permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri ;Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan

Antonius ;e Bahwa istri Pemohon dahulu bernama Lie Kim Nio sekarang dikenal bernamaMariani dan istri Pemohon sekarang masih hidup ;e Bahwa istiri Pemohon yang bernama Mariani Elizabeth Lie sudah 2(dua)Tahun terakhir ini menderita sakit Alzheimer disease yaitu lebih banyaktidak dapat lagi menggunakan akal/pikiran sehatnya sedia kala dan dibuktikandari surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Pondok Indah,Puri Indah Jakarta ;Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan

Antonius ;Bahwa istri Pemohon dahulu bernama Lie Kim Nio sekarang dikenal bernamaMariani dan istri Pemohon sekarang masih hidup ;Bahwa istiri Pemohon yang bernama Mariani Elizabeth Lie sudah 2(dua)Tahun terakhir ini menderita sakit Alzheimer disease yaitu lebih banyaktidak dapat lagi menggunakan akal/pikiran sehatnya sedia kala dan dibuktikandari surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Pondok Indah,Puri Indah Jakarta ;Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan

dengan perbuatannyaMenimbang, bahwa menurut hemat pengadilan, maka kepada diriterdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memberikan rasakeadilan kepada seluruh pencari keadilan dan terselesainya kasus inldengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice,maka Hakim dengan mengacu pada pasal 14 a, 14 b, dan 14 c KUHPdan Pasal 4 huruf a dan b Perbup No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease

sebagai berikut:HalHal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalampencegahan virus corona 2019;HalHal yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang dalammemberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannyapersidangan; Terdakwa belum pernah di hukum;Mengingat ketentuan Pasal 4 huruf adan b Perbup No. 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahandan Pengendalian Corona Virus Disease

Afrizal, S.H.M.H.Mengingat dan memperhatikan Pasal 4 huruf a dan b Perbup No. 53 Tahun 2020tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai UpayaPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta hukum lainnya yangbersagkutan dengan perkara ini;Mengadlli:5. Menyatakan Terdakwa HOLID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana ;6.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat (4) Peraturan daerah ProvinsiJawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ketertibanumum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1)Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease

2019 Jopasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentangpenerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Madiun;Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa maka, hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telahterpenuhi

cukup adil untuk dijatunkan kepada Terdakwa ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat(4) Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atasperaturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat JoPasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease

2019 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati MadiunNomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019di Kabpaten Madiun serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI :1.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat (4) Peraturan daerah ProvinsiJawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ketertibanumum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1)Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease

2019 Jopasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentangpenerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Madiun;Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa maka, hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telahterpenuhi

cukup adil untuk dijatunkan kepada Terdakwa ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat(4) Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atasperaturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat JoPasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease

2019 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati MadiunNomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019di Kabpaten Madiun serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI :1.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat (4) Peraturan daerah ProvinsiJawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman ketertibanumum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1)Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease

2019 Jopasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentangpenerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Madiun;Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa maka, hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telahterpenuhi

cukup adil untuk dijatunkan kepada Terdakwa ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf c Jo Pasal 49 ayat(4) Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atasperaturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat JoPasal 5 ayat (1) Jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur jawa timur nomor 53 Tahun2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalianCorona Virus Disease

2019 Jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati MadiunNomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019di Kabpaten Madiun serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI :1.

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memakai masker;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat bahwa

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak menggunakan masker;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memakai masker;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat bahwa

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memakai masker;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat bahwa

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang

Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak memakai masker denganbenar;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 49 Ayat 1 PerdaNomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c huruf b, Pasal 9 Ayat 1 huruf d PergubNomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan danPengendalian Corona Virus Disease 2019;Menimbang dengan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Hakim PengadilanNegeri berpendapat

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;Mengingat akan Pasal 49 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Jo Pasal 27c hurufb, Pasal 9 Ayat 1 huruf d Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo ketentuan pasalpasal dari Undangundang