pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinanHal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Wsp(mawaaniunnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaianjuga dengan keterangan saksi serta keterangan Pemohon yang dikuatkan dengansumpah dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapatpakar hukum Islam Abdul Wahhab

2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

pendapat Majelis Hakimsebagai berikut :Uslogri yo aby ning aire Sd dlrol ole clSi sgtdll dyJgre curd LivgArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktubdalam kitab Fathul Wahhab

oll aiS 109 eats oly ira) a M9 Jol Jl olyisaArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikahdengan seorang perempuan maka harusdapat menyebutkan syarat sahnya sepertiwali dan dua orang saksi ; Hal 1 dari 8 hal Tap No. 3Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataanyang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Pemohon Idan Pemohon IJ, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktubdalam kitab Fathul Wahhab

pendapatMajelis Hakim sebagai berikut:aSArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun ia tidakmerinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau walimujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yang mengetahuibahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sehingga hal ini telah sejalandengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikahdengan seorang perempuan maka harusdapat menyebutkan syarat sahnya sepertiwali dan dua orang saksi ; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataanyang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Pemohon Idan Pemohon I, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam sepertiHal 1 dari 8 hal Tap No. 3termaktubdalam kitab Fathul Wahhab

pendapatMajelis Hakimsebagai berikut:Artinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun ia tidakmerinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau walimujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yang mengetahuibahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sehingga hal ini telah sejalandengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

No. 1 tahun1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Fiqh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut : hal. 11 dari 15 halaman, Permohonan Itsbat Nikah Kontensius,Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.NlaSALINANLgl ge dito 4 pts et alo beLesArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang,

bahwa permohonan pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan Idris Umagapiadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan pemohon dapat didukungoleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasardalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan pemohon telah sesuai

cISis sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi dokumenkependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

3 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

tahun2005 tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telahterbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaianyang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukumIslam dalam kitab fatkhul wahhab

le CIS: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanyahubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yangmenyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahankeduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakarhukum Islam Abdul Wahhab

Sofyan bin Hormansyah dan salah satu syarat kelengkapan administrasimengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon tentanghal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap

Penetapan Nomor 0423/Pdt.P/2016/PA.Tgtpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil le Wo a) ets a) elole dir JL rg OMS ar gj ails 945 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan fakta tersebutmaka perkawinan yang dilakukan

hakhakPara Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapanadministrasi dokumen kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anakdan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukantersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan,maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

tahun2005 tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telahterbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaianyang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukumIslam dalam kitab fatkhul wahhab

3 bulan tanpa jjin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

1 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

8 bulan tanpa jjin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

3 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

6 bulan tanpa ijin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

tahun lebih tanpa jin dan tanpa alasan yang sahserta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab