Ditemukan 3405 data
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
119 — 70
tersebut, Saksi di bawa oleh pihakyang berwajio untuk menunjukkan kepada siapa Saksi menyerahkan danatersebut lalu selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Kota Sorong serta di mintalketerangan terkait Saksi menyerahkan dana taktis tersebut, Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut, Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi
HermansyahYusuf sebesar + Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus riburupiah), apabila tidak membayar dana taktis, tidak ada sangsi tetapi Saksitakut kalau berkas tidak diproses dan akan merugikan/mengecewakan klien.Bahwa Saksi Hermansyah M. Yusuf, menerangkan pernah mendapatkantagihan dana taktis melalui Grup WA yang disampaikan Ibu Mulyati dari Sdri.Niken Nurhalida Ramadhanti, nilai taginan bulan terakhir tepatnya tanggal 3April 2018 yang Saksi ingat dan bayarkan kepada Sdri.
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
YUSUF FIRDAUS als PAK YUSUF bin KULUT ibrahim
192 — 85
ketakutan terhadap seluruh warga masyarakat yang ada diIndonesia hingga memakan banyak korban jiwa dari efek ledakan BomAmonium Nitrat yang telah terdakwa buat Benar, terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahayayang akan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksudmelaksanakan tindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebutsangat melawan hukum dan terkena sangsi
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
182 — 44
Bahwa PENGGUGAT menyatakan sangsi/ragu dengan kebenaran daribuktibukti yang TERGUGAT II ajukan di forum Mahkamah PartaiDemokrat (TERGUGAT 1), namun:a. PENGGUGAT TIDAK MENEGASKAN BAHWA IJAZAHPENGGUGAT ASLI.b.
129 — 51
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Hal 53 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan halhal sebagaiberikut: Bahwa untuk bisa menjatuhnkan sanksi pidana terhadap seorangTerdakwa, haruslah terpenuhi semua unsur dari yang didakwakan tanpaterkecuali, demikian pula halnya semua unsur yang terdiri dari 4 (empat)unsur dakwaan kesatu harus terpenuhi untuk seluruhnya baru dapatdijatuhnkan sangsi
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
161 — 106
diluar Purusa tidakmelanggar awigawig ; Bahwa di Desa Peliatan juga ada warga lain mengangkat anakdari berbeda Agama, tetapi itu atas dasar suka sama suka (kecocokan)/atas keinginan orang tua angkatnya, dengan terlebih dahulu dibuatkanUpacara Sudi Wadani yaitu Upacara untuk pindah Agama, dari Agamalain masuk menjadi pemeluk Agama Hindu sesuai orang tua angkatnya ; Bahwa di Desa Peliatan ada 10 Banjar Adat dan semua WargaDesa Adat tunduk dan taat terhadap awigawig Desa Adat ; Bahwa yang menjalankan sangsi
Siswoko,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
211 — 97
mengadukanpermasalahan kepada Satuan Terdakwa Kodim 0814 Jombangmelalui Pasiintel Kapten Inf Sujiono (Saksi2).Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menyakiti perasaan Saksi1,bahkan sudah mempermainkan dan membuat malu keluargaSaksi1, sehingga Saksi1 menuntut agar Terdakwa diprosessesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 danperkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombanguntuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi
54 — 5
mereka hanya diminta atas nama saja maka pihak perusahaanlangsung melaporkan terdakwa tersebut ke Polres ;Bahwa ketika ada kredit yang macet maka collektor akan menemui konsumensesuai dengan lamatnya masingmasing kemudian menanyakan apa kendalanyasehingga kredit tersebut mengalami kemacetan apabila sudah tiga bulan macetmaka sepeda motor akan datarik kembali dari konsumen sesuai dengan perjanjianakad kreditnya dan apabila banyak yang macet maka sales atau surveyor yangbersangkutan akan dikenakan sangsi
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
82 — 64
Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu terjadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambilpotensi batu baranya, disepakati kKedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentangantara hak dan kewajiban serta sangsi antar Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan segala apa yang
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YUSUF
106 — 46
:Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat.
118 — 65
Tahun1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor2387 yang menjadi salah satu rujukan terbitnyaSurat Keputusan TERGUGAT, justru bertolakbelakang dengan apa dilakukan TERGUGAT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6901572tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksidan Pegawai Perusahaan yang mencantumkan tatacara penegakan sangsi/hukuman bagi pegawai yangdianggap melakukan pelanggaran, justru tidakmenjadi rujukan dalam penerbitan Surat Keputusan.Dimana dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkansangsi/
68 — 7
Mandat ; Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yangmembedakan antara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandatpenerima tidak bertanggung jawab sedangkan kalau penerima Delegasiorang tersebut yang bertanggung jawab; Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desadapat menarik delegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalausetelah diketahui ada kesalahan hal tersebut tidak dilakukan maka pemberidelegasi juga kena sangsi; Bahwa sebagai pemberi delegasi
Pembanding/Penggugat I : GOTLIF TANAO Diwakili Oleh : Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat I : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang
48 — 32
tentang Penunjukan HutanGabungan Mutis Timau seluas 183. 000 Ha diKabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,Sebagai Kawasan Hutan yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri PertanianRepublik Indonesia,Peta dan Berita Acara Tata Batas Kelompok HutanMutis Timau (RTK. 183) Wilayah Kabupaten DaerahTingkat Il Kupang yang ditandatangani olehTergugat IIIsetiap orang atau bandan hukum dilarang menebang dan ataumerusak kawasan dan menduduki kawasan hutan sacaratidak sah di berikan sangsi
155 — 151
ditanda tangani olehNoch Panambunan, Marie Panambunan, Non Panambunan, Imbi KelukerMingko, Panambunan Hermanus, Welly Panambunan, isinya adalah sejaktanggal 7 September 1984 namaanam yang bertanda tangan tersebutmemutuskan Bersama untuik menanggung/menjaga ayah/ibu/orang tua dalamarti melayani kebutuhankebutuhan orang tua yaitu memberi makan, dll danmenjaga orang tua samapi seterusnya pada waktu siang dan malam, apabilaada yang melanggar atau menginkari perjajian/persetujuan ini maka akandikenakan sangsi
36 — 4
ahli menerangkan bahwa menurut Ahli apabila ada WNA yangtelah mendapatkan surat pencari suaka, selanjutnya keluar wilayah Rldengan tujuan Negara Australia tanpa memberitahukan Kantor Imigrasisetempat, hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh WNA adalah salahkarena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,apalagi mereka keluar Wilayah RI tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian terdapat pasal yang mengatur sangsi
Terbanding/Tergugat I : ISMA NUR AFNI
Terbanding/Tergugat II : Amri Nur Ridwan
122 — 78
Yang jelas sangat sulit dibayangkan bagaimana kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila sesuka suka orangmelanggar PJB yang dikeluarkan Notaris, memberi keterangan palsu kepadapenyidik, memfitnah orang lain, menyerang nama baik dan kehormatannya,tanpa adanya sangsi hukum baik perdata maupun pidana.Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Yokyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmengabulkan gugatan Penggugat.
I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA,ST
Tergugat:
KUK BONG YI
288 — 176
Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harusberprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukumanyang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai. Bahwa Direktur dan komisaris terdiri dalam Rapat Umum PemegangSaham. Untuk menghindari tumpang tindih peran antara dewan direksi dandewan komisaris, kita perlu membedakan tugas dan tanggung jawabmereka dengan jelas.
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Seranghalaman 56 berbunyi; .... surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintahpejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawahbinaannya sehingga mempunyai sangsi kedalam secarainternal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahanacuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;Halaman 37 dari 73 halaman.
175 — 58
terbit berdasarkan perjanjian kredit maupun Akta PembebananHak Tanggungan atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan sedangkanperjanjian tersebut adalah melanggar hukum maka Surat Kuasa MembebaniHak Tanggungan maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalahTIDAK SAH pula sehingga perobuatan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang berikutnya tidak dapat dilakukan (non eksekutable).Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tanpa adanya sangsi
61 — 28
yang berbunnyi : PPK dapat memutus kintrak secara sepihak apabila :a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaiakn pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaanJo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf ce Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi
terhadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf cb Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenangwenangyang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.c Penerapan sangsi
140 — 144
Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016. Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
Padahal diketahui bahwa tanggalteguran tersebut setelah tanggal dilakukannya PHO.Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016.Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.