Bupati MaybratNomor 821.2/01/2014 tanggal 18 November 2014 yang menjadi objeksengketa tersebut berisi pemindahan atau mutasi jabatan TermohonKasasi dan Il dari jabatan yang sedang dijabatnya ke jabatan baruyang sama tingkatannya, bersamasama dengan beberapa pejabatlain dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Dengandemikian masalah tersebut merupakan sengketa administratif antaraTermohon Kasasi dan II sebagai Staf Pemerintah Kabupaten Maybratdengan Pemohon Kasasi sebagai Pit.

Bupati MaybratNomor 821.2/01/2014 tanggal 18 November 2014 yang menjadi objeksengketa tersebut berisi pemindahan atau mutasi jabatan TermohonKasasi dan II dari jabatan yang sedang dijabatnya ke jabatan baruyang sama tingkatannya, bersamasama dengan beberapa pejabatlain dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Dengandemikian masalah tersebut merupakan sengketa administratif antaraTermohon Kasasi dan II sebagai Staf Pemerintah Kabupaten Maybratdengan Pemohon Kasasi sebagai Pit.

Bahwa Tergugat mempunyai Hak Preferent atau Hak Istimewa, yaknisuatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seorangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada berpiutanglainnya sematamata berdasarkan sifatnya piutang.Bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai denganprosedur maupun hukum yang berlaku, yakni sesuai dengan :1.

bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dankepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi :a sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

)buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dankeluarganya.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruhmempunyai fungsi :asebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraanyang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :1617181920a sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku; bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya

pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadapketentuan UndangUndang ini (UndangUndang No. 10 Tahun 2008) yangbukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yangdiatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;Selanjutnya dalam Pasal 249 UndangUndang No. 10 Tahun 2008 dinyatakanbahwa pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Komisi PemilihanUmum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

Yang dimaksud dengan previlege(piutangpiutang yang diistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitusuatu kedudukan istimewa yang diberikan undangundang kepada orangorangyang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyal hak untuk didahulukan pembayarannya karena peranjian atauHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA Mtpperikatan

Walaupun ada yangberpendapat bahwa prosesi lamaran tingkatannya lebih tinggi ikatannya danlebih serius ketimbang tunangan, tapi ada juga yang berpendapatsebaliknya.

., hal ini disebabkan karena peraturanmenteri agama tersebut tingkatannya lebih rendah dari pada R.Bg. yang manakedudukan R.Bg. sederajat dengan Undangundang. Sehingga terhadap hal ini,azas yang berlaku adalah azas /ex superiory derogate lex inferiory (peraturanyang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah) Hal. 11 dari 21 halamanPut. No........

Ketentuanketentuan perundangundangan yang lebihtinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat,walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturanperundangundangan yang lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih rendah, tetapi hal sebaliknya dapat.Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020D.3.inferion Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan undangundang yang lebih rendah tingkatannya);Bahwa berdasarkan norma hukum sebagaimana dikutip pada Pasal 35 (1)dan Pasal 50 serta Pasal 52 UU No. 13 tahu 2003 diatas, dapat disimpulkanbahwasanya pemberi kerja / pengusaha mempunyal hakmenyelenggarakan atau merekrut tenaga kerja / karyawan untuk usahakerjanya tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

dalildalil yang telan Para Pemohonkemukakan di atas tentang asasasas yang harus dipenuhi dalam rangkapembentukan peraturan perundangundangan menurut UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 yang telah nyata dilanggar oleh Termohon dalamPembentukan / Pembuatan Peraturan Walikota No : 42 Tahun 2018 Pasal 18ayat (3) tersebut sehingga sangat patut dinyatakan untuk dicabut dan tidakberkekuatan hukum:; Bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 tersebut sebagaiPeraturan PerundangUndangan yang lebih rendah tingkatannya

(Bandingkan :asas Lex superior derogat legi inferion /Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undangundang yanglebih rendah tingkatannya); Bahwa berdasarkan norma hukum sebagaimana dikutip pada Pasal 35 (1) danPasal 50 serta Pasal 52 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 diatas,dapat disimpulkan bahwasanya pemberi kerja / pengusaha mempunyai hakmenyelenggarakan atau merekrut tenaga kerja / karyawan untuk usaha kerjanyatersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal2 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama LabuanBajo pada tanggal 6 Juli 2020 dengan nomor: 27/SKKH/2020/PA.Lbj, yangisisya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;f.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)dari Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Surat Pernyataan PenyerahanHakhak dan Kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 4Desember 1991 antara Penggugat dengan Tergugat ; Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini; Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat II berikut akta yang dibuat oleh TurutTergugat Ill beserta turunan dan tingkatannya

Utr.Tergugat III beserta turunan dan tingkatannya adalah Perbuatan MelawanHukum,;Menjadi: Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat II berikut akta yang dibuat oleh TurutTergugat III beserta turunan dan tingkatannya adalah Perbuatan MelawanHukum,Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:Bahwa Tergugat menolak/membantah/menyangkal dengan tegas seluruh dalildalil alasan dan hal hal yang

No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bmjelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sedangkanternyata dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa ahliwaris dalam setiap tingkatannya baik ahli waris dari Abubakar Ama Elo, Elo binAbubakar (apabila meninggal setelah Abubakar Ama Elo) H. Latif bin Abubakar,Abdullah, Hj. Salima, lpa, St. Hawa, Monca, H. Israil, Abdul Landa, Hj.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 8 Juni 2020 yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 16Juni 2020 dengan nomor: 22/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya sebagaimanatersebut

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal24 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 4 Februari 2020 dengan nomor:4/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya

Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menolak untukdijatuhi hukuman disiplin karena bagaimanapun juga secaraprosedural Pemohon Kasasi/Penggugat bersalah, namun hal initentunya harus sesuai dengan tingkatannya yaitu bersediamenerima hukuman disiplin berat sesuai dengan tingkat jenishukuman sebagaimana diatur dalam PP No.30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (4) huruf a, bukannya langsung dijatuhi hukuman terberatseperti yang Pemohon Kasasi/Penggugat terima saat ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah

ANDI sekitar jam 09.15 Wibpergi ke ATM BCA di Armada, ternyata uang box yang hilanghilang berisi Rp.114.800.000, yang merupakan box yang palingbanyak isinya;bahwa dalam mesin ATM ada 4 box tetapi ada tingkatannya yaituBox 1, box 2, box 3 dan box 4, kalau box 1 uangnya habis makaotomatis akan bergeser ke box berikutnya yaitu box 2 danseterusnya;bahwa awalnya saksi belum bisa menyimpulkan siapa yangmengambil box di ATM karena kunci ATM tidak ada yang hilang;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dapat melimpahkankewenangannya kepada Dewan Pimpinan Daerah sesuai tingkatannya.3. Mekanisme Penyelesaian perselisinan (Bab IV Pasal 7).a. Musyawarahb. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase.c.

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2018 /MS.BnaPocut Asian Arusan mempunyai hubungan nasab/darah yang secarabertingkat/berjenjang yang semua tingkatannya harus dibuktikan dengan Jelas,karena antara Para Pemohon dengan Teuku Muhammad Zein alias TeukuBintara Paleu dan Pocut Asiah Arusan bukanlah keturunan langsung namunsudah bertingkat/berjenjang, ketika pada tingkatan pertama sebagaimanapertimbangan di atas Para Pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja ahliwaris dari Teuku Muhammad Zein alias Teuku Bintara