Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi Tanggal 6 Mei 2021 — Pemohon:
HERLEN TRI YUSUP
20 — 11
HERLEN TRI YUSUP
20 — 11
Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalsebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahannama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenBogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkancatatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA MIMIKA Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mmk Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telan mendapat izin dari pejabat yangHalaman 9 dari 20 HalamanPutusan Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mmk.berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor445/127/DinkesMimika/IV/2016, tanggal O04 April 2016, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 68/Pdt.P/2018/MS.BIR Tanggal 31 Mei 2018 — Pemohon:
Hj. Asmawati Binti H. Abdul Hamid
29 — 8
Hj. Asmawati Binti H. Abdul Hamid
29 — 8
yaitu dariketerangan Pemohon, bukti surat dan saksisaksi, Majelis Hakimmenemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan janda sejak tanggal 18 Mei 2004; Bahwa Pemohon ingin mengangkat serorang anak perempuan yanglahir tanggal 01 Desember 2016 yang diberi nama Rizkia Humaira; Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak tanggal 01Februari 2017; Bahwa anak tersebut tidak diketahui orang tuanya, karena diantarorang ke Polsek Jeunieb; Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Bgr Tanggal 4 Maret 2020 — Pemohon:
1.Jamal DQ Maserre
2.Rosmiati
58 — 18
1.Jamal DQ Maserre
2.Rosmiati
58 — 18
selambatlambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan ganti nama tersebut makamewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan gantinama dari nama anak Para Pemohon tersebut untuk menyampaikan kepadaKantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkantentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 17-04-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 15-08-2012
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 139/PDT.G/2012/PA.TR Tanggal 11 Juni 2012 — PEMOHON melawan TERMOHON
19 — 23
19 — 23
yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah padabulan Agustus 2009 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK,umur 2 tahun 2 bulan; Bahwa, sejak September 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis dan terjadi pertengkaran; Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karenaTermohon sering melecehkan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Trk Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( T.), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi Pegawai
Register : 04-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 28-06-2021
Putusan PA Lebong Nomor 101/Pdt.G/2021/PA Lbg Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 13
45 — 13
mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-09-2012 — Putus : 03-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1638/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 3 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 3
11 — 3
Hj.Sriyani, M.H, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 TahunMenimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebelummengajukan perceraian di Pengadilan, ternyata Pemohon telah mendapatkanSurat Ijin dimaksud yaitu Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNOMOP bps sssnssscosacxanncnease
Register : 31-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 63/Pdt.P/2017/PN Blk Tanggal 13 Februari 2017 — SUKIRMAN, Lahir di Herlang, 1 Perbruari 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kalumpang Desa Gunturu, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
21 — 15
21 — 15
AdministrasiKependudukan yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 serta peraturan pelaksananya sebagai lex specialis terkait denganAktaAkta Catatan Sipil; wannnennan Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanpelaksananya tidak diatur tentang perubahan tempat dan tahun kelahiranakibat kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan Akta Catatan Sipilyang
Register : 21-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.AGM Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 17
20 — 17
Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akantetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 16-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/MIL/2017 Tanggal 16 Nopember 2017 — JEFRIANUS SINGARIMBUN;
64 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama definisi saksi berdasarkanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwasaksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang iadengar sendiri, ia linat sendiri, dan ia alami sendiri, dalam pemeriksaantingkat pertama yang seharusnya menjadi saksi adalah masyarakat sipilyang pernah bersamasama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu,namun kenyataanya justru mereka
Register : 12-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
8 — 1
Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Mr.Bahwa mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan AgamaMojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasitidak berhasil mencapai kesepakatan;Bahwa berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, yang digugat cerai oleh isterinya (Penggugat), maka MajelisHakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus SuratKeterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun surat yangdimaksud tidak turun
Register : 10-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Meureudu Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mrn Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Meureudu
Tergugat:
Asra, S.Pd.I
74 — 31
PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Meureudu
Tergugat:
Asra, S.Pd.I
74 — 31
Bie KecamatanMeurah Dua Kabupaten Pidie JayaBerdasarkan hasil KunjunganPenunggak dan copy identitasTergugat (Bukti P.3 dan P.6)Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilYang selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 K/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs AGUS MULYADI, ST
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
merugikankepentingan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam diktum KeputusanTergugat antara lain berbunyi sebagai berikut :Menetapkan :PERTAMAKEDUAKETIGAKEEMPATKELIMAKEENAMMEMUTUSKAN: Menolak banding administratif Agus Mulyadi, ST.sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 14 Mei 2009;: Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Walikota Bima Nomor 164 B Tahun 2008,tanggal 30 April 2009 berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-01-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.TSe Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
18 — 9
sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.2)telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugatsebagaimana surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor873.4/934/3.2BKD tertanggal 20 Desember 2017 yang dilampirkan olehPenggugat maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-05-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 10-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 66/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 21 Agustus 2013 — 1.Dra. TETI GEMINIAWATI,2.I WAYAN GUNAWAN, S.H,3.BAMBANG SUBAGYO;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
49 — 24
49 — 24
Tindakan administratif kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht), berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5)UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974, tentang PokokPokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang PemberhentianPegawai Negeri
Sehingga berdasarkanAsas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, terhadap Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana menggunakan dasar hukum Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;.
Register : 12-02-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 12/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 14 Juni 2019 — Penggugat:
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
81 — 30
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
81 — 30
dan kemudian olehTERGUGAT dilantik dan diangkat sebagai Kepala Desamasih berstatus sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).Bahwa sebagaimana ketentuan atau norma yangmengatur calon dari PNS harus mendapatkan ijin daripembina kepegawaian adalah norma yang imperative atauwajib bukan pengecualian karena kejelasan normatersebut sangat terang dan tidak butuh interprestasi lagiyaitu :Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UndangUndang no. 6 tahun 2014 : Pegawai negeri sipilyang
mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desaharus mendapatkan izin tertulis dari pejabatpembina kepegawaian.Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 TentangPemilihan Kepala Desa : Pegawai negeri sipilyang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desaharus mendapatkan izin tertulis dari pejabatpembina kepegawaian.Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah LombokTengah Nomor 1 Tahun 2016 TentangPenyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Desa : PNS yang mencalonkan dirisebagai Calon
PegawaiNegeri Sipil No.800/1097/PPP.1.99/BPKP/ oleh BupatiLombok Tengah atas nama LALU JELIDRA tanggal 25Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lombok Tengah No. 881 / 1437 /PPP.03.771 / BPKP tanggal 22 Nopember 2018 perihalusul Pertimbangan Teknis Pemberhentian denganhormat PNS atas permintaan sendiri (Fotokopi sesuaidengan fotokopinya);Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No.303/tahun2018 tentang pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 2 Oktober 2019 — Ir. MUH. SALIM (Penggugat) VS BUPATI WAKATOBI (Tergugat)
157 — 66
157 — 66
Bahwa atas Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada Tergugat Tergugat tertanggal 29 Januari 2018, Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 330 tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil dengan Hak PensiunHalaman 8 dari 52 halaman Putusan No: 24/G/2019/PTUN. Kdidilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama Ir.
2019Penggugat Menerima gaji Pensiun atau tepatnya selama 11 Bulan penggugatMen eri Pen SIU 22==2e2 se see se sein rise te iene neem22.Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiNomor : 356 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan ; 20220 22 2223.Bahwa dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 356 Tahun 2019 padae Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai pengawai Negeri Sipilyang
Putus : 26-07-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 241/PDT/P/2013/PN-GST Tanggal 26 Juli 2013 — Aronafao Telaumbanua, dkk
38 — 8
38 — 8
Gunungsitoli KotaGunungsitoli pada tanggal 29 Juli 2012 , untukdijadikan anak angkat oleh Para Pemohon; Bahwa sebagai penerus keturunan Para Pemohonselain anak Para Pemohon yang 1(satu) orangtersebut , maka Para Pemohon mengangkat seoranganak angkat tersebut untuk dipelihara, diasuh, dididikdan disekolahkan serta dibesarkan sebagaimana26layaknya seorang ayah dan ibu kandung memelihara,mengasuh, mendidik dan menyekolahkan sertamembesarkan anak kandungnya sendiri;Bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
18 — 8
Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya,terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PeraturanMahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan